KINI LEBIH EFEKTIF SELESAIKAN PERKARA DI BAWAH 200 JUTA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

“Berbeda dengan gugatan perdata biasa, dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

ilustrasi-pengadilan

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small claim case). Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang pada umumnya memerlukan waktu lama hingga bertahun-tahun sampai putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.… Read the rest of this entry >>

IMPORTIR WAJIB MENYESUAIKAN IZIN IMPORNYA PALING LAMBAT JUNI 2016

Jika tidak melakukan penyesuaian, maka perusahaan terancam tidak dapat melakukan impor.

 pexels

Pada 1 Januari 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai izin impor melalui Peraturan Peraturan Menteri Peradagangan No.70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (“PERMENDAG No.70/2015”) sehingga peraturan mengenai izin impor terdahulu dinyatakan sudah tidak berlaku.

Berdasarkan PERMENDAG No.70/2015, perusahaan importir yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki izin impor atau dikenal dengan Angka Pengenal Impor (API) wajib untuk menyesuaikan dengan dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENDAG No.70/2015. Hal mana, penyesuain API sendiri belaku bagi Pemegang API UMUM (API-U) maupun API PRODUSEN (API-P). Read the rest of this entry >>

SELUK BELUK IZIN IMPOR DI INDONESIA

PROSEDUR IZIN IMPOR DI INDONESIA (UPDATE 2016)

 

API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang importir di seluruh wilayah indonesia. 

Impor Indonesia

Kegiatan impor barang menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditi produk dalam negeri. Karenanya, Para pengusaha melihat kegiatan impor sebagai salah satu peluang investasi yang sangat besar saat ini.

Atas hal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan impor, termasuk mengenai komoditi produk yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk di impor, kuota impor, perizinan untuk melakukan impor.… Read the rest of this entry >>

PENYESUAIAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN PMA DI INDONESIA

Dapatkah peraturan perusahaan dari perusahaan induk di luar negeri, digunakan secara serta merta oleh perusahaan PMA di Indonesia?

tenagakerjaSeringkali perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia bertindak seragam dan satu komando dengan perusahaan induk nya yang berada di luar negeri dalam menentukan arah kebijakan organisasi perusahaan.

Hal ini tentunya sebagai bentuk dari penerapan nilai yang ingin diterapkan secara global dari seluruh perusahaan yang masih terafiliasi dengan sang induk perusahaan.

Namun dalam implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Hal tersebut dikarenakan, ketentuan hukum di berbagai yurisdiksi dapat berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, ketentuan tentang pemberhentian hubungan kerja serta pemberian kompensasinya dapat berbeda dengan aturan di negara lain.… Read the rest of this entry >>

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana?

Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib?

Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat bukti yang cukup, silahkan saja. Kalau sekedar mengajukan laporan pidana yang pokrol bambu, semua juga bisa, tapi buat apa?

Seringkali, orang mencari-cari argumen untuk menekan orang lain dalam bernegosiasi dengan cara melaporkan pidana. Padahal tujuan pemidanaan adalah efek jera terhadap si pelaku, bukan untuk negosiasi, apalagi minta uang kembali.… Read the rest of this entry >>

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan.

Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat dieksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.

bankcruptcy

Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain.… Read the rest of this entry >>

DI BALIK GOJEK, GRABTAXI DAN UBER:

MENYIBAK TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI

 

“UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN,

KAMI ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI, BUKAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ATAU KURIR

DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPORTASI ATAU KURIR.”

 

Pasal 1.5 Syarat dan Ketentuan Go-Jek, dikutip dari www.go-jek.com

strategi-hukumImage Credit: i.dawn.com

Berkembangnya platform teknologi aplikasi yang memfasilitasi jasa transportasi seperti Gojek, Grabtaxi dan Uber, menyebabkan munculnya reaksi dan tekanan terhadap para pelaku usaha agar menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hari Kamis, 17 Desember 2015, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono kembali menegaskan dalam konferensi pers bahwa layanan transportasi berbayar yang menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) dengan aplikasi internet (Gojek, GrabBike, Uber, dll.) bukanlah angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.… Read the rest of this entry >>

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

“Anda juga menyatakan bahwa anda memiliki hak untuk membagikan seluruh informasi yang telah anda berikan kepada kami dan untuk memberikan hak kepada kami untuk menggunakan dan membagikan informasi tersebut kepada Penyedia Layanan.”

Pasal 10.2 Ketentuan Privasi Go-Jek, dikutip dari www.go-jek.com

Saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memiliki telepon seluler atau handphone menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Jasa pesan antar makanan, pembelian barang, pengantaran barang, bahkan sampai transportasi umum dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi yang berbentuk phone application atau aplikasi seluler, dimana cukup dengan menekan beberapa tombol handphone, barang dan jasa dapat diperoleh oleh masyarakat.… Read the rest of this entry >>

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

“..sama seperti e-commerce yang merupakan sesuatu yang akan datang, ini digital ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi… Kita harus buat semacam regulatory framework.”

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dikutip CNN Indonesia, 30 Juni 2015 (x)

Banyak solusi dari kebutuhan masyarakat yang kemudian terjawab melalui perkembangan teknologi. Tak pelak, solusi yang diberikan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Saat ini, di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin marak penggunaan teknologi aplikasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan semakin banyak pengusaha yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai media untuk menjual jasa dan barang yang ia tawarkan.… Read the rest of this entry >>

MAHKAMAH AGUNG : SETIAP PERJANJIAN WAJIB BERBAHASA INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG : SETIAP PERJANJIAN WAJIB BERBAHASA INDONESIA

Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.

MA dalam putusannya telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.… Read the rest of this entry >>