Archive for Mei, 2013

Ketika Tranksasi Perdata Jadi Pidana (1)

Ketika Transaksi Perdata Jadi Pidana (1)

Dalam bisnis, trust adalah hal utama. Ingkar dari komitmen bisnis (perdata), bisa-bisa urusannya pidana. Atau sejak awal niatnya memang menipu.

Jamak kali kita temui kasus penipuan berkedok investasi. Tahun 2013 ini saja kami sudah menangani 5 kasus serupa. Seluruh kesepakatan investasi ini dibungkus rapi dalam perjanjian, lengkap dengan stempel dari notaris. Nah, kurang lengkap apa lagi tuh.

Pada dasarnya ada 2 hal yang mendasari suatu perkara perdata jadi pidana.

Pertama, sejak awal memang anda bertransaksi dengan orang yang tidak beritikad baik. Artinya, sejak awal memang sudah merencanakan rekayasa ataupun penipuan dalam berbisnis. Modusnya bisa beraneka ragam, dan tidak sedikit yang nampak sangat meyakinkan sekali caranya, bahkan profesional dan bonafit.

Bagaimana tidak, korbannya saja dari berbagai latar belakang. Mulai Anggota DPR, profesor di bidang ekonomi, pengusaha, pengacara (uhuk) hingga karyawan di level manajer perusahaan asuransi.

Sebagai ilustrasi adalah kasus perdata jadi pidana adalah kasus akuisisi saham perusahaan perkebunan. Ketika itu Klien kami telah melakukan survey lokasi kebun dan merasa cocok. Tak pikir lama dia segera memberikan uang muka sebesar Rp 3 milyar kepada pihak yang mengaku sebagai penjualnya. Mengingat lahan perkebunan itu merupakan aset dari suatu perusahaan (katakanlah PT MNC), sehingga yang harus dibeli Klien kami adalah saham PT MNC.

Walau terbilang terburu-buru, namun kemudian dibuatlah perjanjian jual beli saham PT MNC tersebut oleh Klien kami, bahkan hingga perjanjian gadai saham sebagai jaminannya. Kelihatannya sudah aman kan.

 Ketika Tranksasi Perdata Jadi Pidana (1)

Apa lacur, ternyata si penjual, yang sudah menerima uang tadi bukanlah pemilik saham PT MNC saat itu. Belakangan diketahui, sahamnya sudah dijual kepada pihak lain. Sehingga apa daya, uang 3 milyar tadi siap-siap melayang. Lihat urutannya, urusan perdata jadi pidana

Di kasus perdata jadi pidana yang dialami klien kami lainnya, ada juga yang menjual tanah untuk lokasi SPBU, ternyata di saat yang bersamaan tanah tersebut dijual kepada salah satu lembaga negara. Klien kami sudah terlanjur memberikan pembayaran sebesar Rp 24 milyar.

Ada juga kasus jual beli batubara dengan cek mundur, yang ternyata bodong alias kosong (tidak ada dana). Kasus ini yang sering terjadi. Memang tidak selalu pembayaran dengan cek mundur yang tidak bisa dicairkan itu secara disengaja. Tapi tidak sedikit yang memang sejak awal cek tersebut akal bulus untuk menipu.

Kasus-kasus seperti ini jelas perkara pidana murni. Sekalipun seluruh transaksi dibuat dalam kerangka perdata, namun segala perjanjian, komitmen dan jaminan hanyalah rangkain dari tipu daya untuk meyakinkan dan memperdaya korbannya. Lengkap sudah unsur penipuannya.

Dalam konteks investasi, di sinilah diperlukannya suatu legal due diligence untuk memitigasi risiko investasi. Kami akan lanjutkan mengenai kerjasama bisnis/investasi yang kemudian menjadi perkara pidana dalam artikel selanjutnya.

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com

Bimo Prasetio

Tips Menghindari Pembelian Tanah Bermasalah

Tips Menghindari Pembelian Tanah Bermasalah

Untuk mengantisipasi pembelian tanah bermasalah, perlu dipahami jenis masalah terkait hukum pertanahan.

Tidak sedikit masyarakat yang tertipu atau mengalami kerugian akibat membeli tanah bermasalah. Bahkan banyak dari mereka yang tergesa-gesa membeli tanah untuk keperluan investasi. Beberapa alasan yang terungkap karena harga murah dan lokasi strategis.

Namun ternyata, tak lama sejak akta jual beli ditandatangani, masalah langsung bermunculan. Untuk mengantisipasi pembelian tanah bermasalah, perlu dipahami jenis masalah terkait hukum pertanahan.

Pada prinsipnya, tanah bermasalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah peruntukan/perizinan dan soal masalah kepemilikan.

Tanah bermasalah terkait perizinan umumnya terkait dengan letak atau lokasi yang termasuk dalam perencanaan tata kota. Akibatnya, usai membeli tanah tersebut, si pembeli sulit mengurus izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai contoh adalah tanah yang masuk dalam rencana pelebaran jalan, pelebaran sungai, Penyempurna Hijau Umum (PHU) dan Penyempurna Hijau Taman (PHT).

Sedangkan tanah bermasalah karena terkait kepemilikan, antara lain karena adanya sengketa kepemilikan. Sengketa ini antara lain seperti sengketa terhadap objek tanah terkait batas-batas tanah atau tuntutan dari pihak yang berhak atas tanah tersebut, misalnya ahli waris atau pemegang sertifikat atas objek yang sama.

Sehingga proses pengalihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli akan terhambat karena menunggu diselesaikannya sengketa kepemilikan tanah bermasalah tersebut.

Tips Menghindari Pembelian Tanah Bermasalah

Jika kita membeli tanah dari pihak yang salah atau tidak berhak, dan masih ada sengketa hukum yang berlangsung atas tanah tersebut, maka segala bentuk peralihan hak dan izin membangun akan dihentikan. Sengketa hukum ini bisa bisa berupa gugatan hak kepemilikan secara perdata 9di pengadilan negeri), gugatan pembatalan sertifikat (di pengadilan Tata Usaha Negara). Tidak menutup kemungkinan adanya laporan pidana terkait dugaan pemalsuan akta jual beli, girik, surat ukur dan banyak lagi.

Berikut ini cara mendeteksi tanah bermasalah:

  1. Untuk mengetahui peruntukan perizinan, anda dapat meminta keterangan ke dinas tata kota setempat, dengan menerbitkan advise planning di lokasi tanah tersebut.
  2. Dalam hal tanah tersebut sudah bersertifikat, anda dapat memeriksa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mengetahui riwayat tanah. Di samping itu, anda dapat mengetahui apakah tanah tersebut dalam keadaan diblokir karena bermasalah, atau sedang dibebani hak tanggungan (misalnya sebagai jaminan kredit).
  3. Apabila tanah masih berupa girik, anda dapat meminta Keterangan Riwayat Tanah pada Kelurahan setempat untuk mengetahui status tanah tersebut.

Demikian tips untuk mengetahui tanah bermasalah, semoga bermanfaat.

Ingin konsultasi mengenai aspek hukum pertanahan dan hukum bisnis silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com.

Legal Due Diligence (LDD) Untuk Mendeteksi Persoalan

Legal Due Diligence Untuk Mendeteksi Persoalan

Sebagai konsultan hukum, kami harus memeriksa berbagai aspek mulai dari dokumen korporasi, akta pendirian hingga perubahan Anggaran Dasar terakhir. Lalu juga Perizinan umum seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Domisili Perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, bagian krusial seperti keabsahan Perizinan terkait Bisnis Operasional perusahaan, yaitu IUP Eksplorasi dengan dokumen-dokumen bukti pemenuhan kewajiban lainnya. Tak ketinggalan Perikatan (red. perjanjian) dengan pihak ketiga terutama terkait dengan adanya kucuran pinjaman dana dan jaminan-jaminan. Serta dokumen-dokumen yang biasa kami mintakan dalam LDD.

Dari proses LDD , kami melihat ada kejanggalan. Untuk dokumen korporasi, tidak ada perubahan sama sekali dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kami pun meminta konfirmasi dari pihak penanggungjawab perusahaan target. Namun, mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi perubahan apa pun setelah akta terakhir yang diberikan kepada kami.

Akhirnya kami hanya memeriksa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami. Namun, hasrat untuk ingin tahu lebih dalam tidak bisa dibendung. Kami melakukan independent research untuk mengkonfirmasi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris terakhir perusahaan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Kami memang wajib mengetahui informasi ini sebelum menyusun draft-draft perjanjian transaksional.

Legal Due Diligence Untuk Mendeteksi Persoalan

Ternyata setelah kami telusuri secara independen, kami mengetahui dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa pemegang saham perusahaan ini sudah berganti tiga kali sejak akta terakhir yang diserahkan manajemen perusahaan target kepada kami. Wah, temuan ini langsung kami catatkan dalam LDD report kami.

Hampir saja klien kami tertipu. Ternyata, pihak yang ditemui oleh klien kami bukan lagi menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Bayangkan bagaimana repotnya jika sudah terlanjur tertipu? Selain waktu dan tenaga sudah terbuang, Anda harus mengalokasikan lagi biaya untuk mengurus pengajuan proses upaya hukum di muka pengadilan.

Memang LDD ini mengeluarkan biaya, tapi jangan menilai dana yang digunakan untuk LDD ini sebagai biaya. Namun sebagai investasi   Anda untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

“Be smart, be strategic”

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

Demikian tips meneropong risiko berinvestasi, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi:  Info@smartcolaw.com

 

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

Hampir saja klien kami tertipu. Ternyata, pihak yang ditemui oleh klien kami bukan lagi menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Bagi sebagian pebisnis, salah memilih rekan bisnis seperti mimpi buruk. Tak seperti mimpi buruk lainnya, sayangnya mimpi ini tidak bisa diakhiri hanya dengan melanjutkan tidur dan bangun di pagi harinya. Tidak hanya satu klien yang mengeluhkan hal ini. Berbeda penyanyi, namun lagunya tetap sama, mereka mengaku salah memilih partner bisnis.

Jangan sampai “diakali” partner bisnis menjadi akhir dari impian kita yang sudah menyita tenaga, waktu, emosi dan biaya yang tidak sedikit. “Mencari partner dalam berbisnis itu sama seperti pernikahan, Mbak. Kalau tidak cocok, ya akhirnya pernikahan bisa saja terus berlangsung. Tetapi babak belur. Kalau tidak hati-hati, habis diakali terus,” keluh salah seorang Klien kami.

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

Kenali Dulu Karakter Calon Partner Bisnis Anda

Menurut kami, mengenali karakter dan latar belakang itu tidak cuma berlaku kalau kita ingin mencari pasangan hidup. Bagi beberapa pengusaha, bisnis itu laksana nafas dalam kehidupannya. Tak pelak, penting untuk mencari partner bisnis yang sejalan, satu visi, punya itikad baik untuk melangkah bersama dan maju bersama. Bibit bebet bobot. Nah, disnilah peranan dari Legal Due Diligence (LDD) untuk screening calon partner bisnis dari segi hukum.

Seperti misalnya dalam bisnis tambang. Pelaku bisnis ini bisa dikatakan banyak sekali, apalagi ketika sempat menjadi primadona beberapa tahun belakangan. Mulai dari pengusaha kelas teri sampai kelas kakap. Perusahaan-perusahaan besar yang sedang ekspansi sedang haus mencari wilayah-wilayah Izin Usaha Pertambangan (“IUP“) sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi target bisnis. Kalau tidak hati-hati memilah dan memilih, salah salah Anda bisa tertipu oleh makelar IUP atau tertipu mentah-mentah oleh oknum yang bukan merupakan pemegang saham dalam perusahaan yang ditawarkan pada Anda.

Salah satu Klien kami saat itu merupakan perusahaan Korea yang menjajaki bisnis tambang batubara di Indonesia. Memang bisa terbilang seumur jagung perusahaannya di Indonesia. Hanya saja perusahaan ini memiliki back-up pendanaan yang kuat. Selain itu, terdapat kebijakan dari pemerintahan di Korea untuk memperluas investasi penduduknya hingga se- Asia. Termasuk Indonesia sebagai sasaran utama.

Singkat cerita, perusahaan Korea ini tergiur dengan perusahaan tambang batubara yang memiliki wilayah IUP di suatu daerah di Sumatera Barat. Daerah tersebut memang terkenal sebagai surganya batubara. Bagaimana tidak, nilai kandungan batubara di wilayah tersebut berada minimal 7000 kcal.

Awalnya manajemen perusahaan ini mendatangi kami dan meminta bantuan untuk membantu proses akuisisinya. Bagaimana caranya supaya bisa segera melakukan proses akusisi dan bisa segera menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan target.

Wah, wah, wah, tunggu dulu. Terlalu cepat kalau ingin segera take over perusahaan tersebut. Sangat menggiurkan jika menilik dari potensi nilai ekonomis yang sangat tinggi di wilayah tersebut.

“Iya, jika ternyata rata-rata kandungan kalori di sana memang tinggi.”

“Iya, jika ternyata reserve batubara tersebut mencukupi untuk jangka panjang.”

Tetapi, terlebih dari itu, ada hal yang terpenting.

“Iya, kalau klien kami bertransaksi dengan pemilik yang sesungguhnya, sang pemegang saham dari perusahaan pemegang IUP tersebut.”

Untuk itu, kami sarankan Klien kami untuk memeriksa terlebih dahulu seluruh aspek hukum perusahaan target ini. Sehingga, perlu diperhitungkan waktu untuk proses Legal Due Diligence terlebih dahulu sebelum masuk ke transaksi. Tujuannya untuk memberikan proteksi dari investasi  yang akan ditanamkan. Karena begitu banyak risiko hukum yang harus diidentifikasi, diukur dan dimitigasi sedari dini.

Awalnya memang mereka keberatan, apalagi dari pihak counterpart (red. perusahaan target). Tindakan lawyer dinilai lambat dan tidak mengerti esensi bisnis, pokoknya dianggap tidak business friendly. Buat mereka time is of the essence, so seal the deal!

Namun, perlahan kami sampaikan concern kami kepada klien secara internal. Setelah penjelasan kami bisa diterima, mereka meminta agar proses LDD dirampungkan dalam waktu sebulan sejak tanggal kesepakatan pengikatan jual beli saham perusahaan target. Okay, kami pikir tidak masalah. Waktu ini bisa kami gunakan sebaik mungkin untuk mencari tahu bibit bebet bobot perusahaan target.

Demikian tips meneropong risiko berinvestasi, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi:  Info@smartcolaw.com

PENGGUNAAN TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS

PENGGUNAAN TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS

TAG ALONG: HAK UNTUK PEMEGANG SAHAM MINORITAS 

Untuk memberikan gambaran yang mudah, tag along rights  ini bisa diartikan: hak untuk ikut serta. Hak ini diberikan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam hal pemegang saham mayoritasnya suatu saat bermaksud untuk menjual seluruh sahamnya kepada pihak ketiga.

Untuk memastikan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya tersebut, maka ketentuan khusus tentang tag along ini diatur dalam ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham. Jadi, apabila pemegang saham mayoritas menjual sahamnya kepada calon pembeli, pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya untuk ikut serta, yaitu tag along rights ini. Dalam hal pemegang saham minoritas menggunakan haknya, pemegang saham mayoritas wajib menyertakan pemegang saham minoritas agar saham milik pemegang saham minoritas juga dijual kepada calon pembeli yang sama, dengan syarat dan ketentuan yang sama. Umumnya syarat dan ketentuan ini terkait dengan waktu dan harga pembelian.

Mengapa ketentuan ini perlu diatur? Hal ini merupakan salah satu klausul exit yang cukup adil bagi kedua belah pihak. Biasanya ini adalah legal advice yang kami berikan, ketika kami menjadi lawyer untuk klien kami yang berada di posisi sebagai pemegang saham minoritas.

Jika pemegang saham mayoritas ingin meninggalkan investasinya, ia tidak dapatmeninggalkan begitu saja pemegang saham minoritas bersama pemegang saham pengendali baru, yang mungkin tidak satu visi dengannya. Dengan demikian, pemegang saham minoritas pun, tidak perlu was-was menghadapi kejutan bekerja sama dengan partner bisnis baru yang tidak dikenalnya.

Penggunaan Tag Along dan Drag Along Rights

DRAG ALONG: HAK UNTUK PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

Kalau tadi tag along adalah hak untuk ikut serta. Maka drag along  ini merupakan hak untuk menyeret atau menarik serta. Pengaturan klausul ini adalah apabila pemegang saham mayoritas akan menjual seluruh sahamnya kepada pihak ketiga, maka pemegang saham mayoritas berhak untuk menyeret atau menarik pemegang saham minoritas untuk menjual juga seluruh sahamnya kepada calon pembeli, dengan syarat dan ketentuan yang sama.

Yaitu pada waktu dan harga yang sama dengan yang ditawarkan kepada pemegang saham mayoritas. Sebenarnya peristiwanya sama dengan peristiwa di atas, pada tag along tadi. Hanya saja, perspektifnya yang berbeda. Dalam sudut pandang drag along, maka klausul ini dimaksudkan untuk lebih melindungi pemegang saham mayoritas. Perlu dicatat, ini adalah hak bagi pemegang saham mayoritas, bukan suatu kewajiban.

Mengapa klausul drag along melindungi pemegang saham mayoritas? Ya, dengan menarik pemegang saham minoritas untuk juga menjual sahamnya, pemegang saham mayoritas bisa terhindar dari kemungkinan pemegang saham minoritas menggagalkan penjualan saham perusahaan tersebut. Biasanya hal ini diatur dalam pasal tertentu dalam Perjanjian Pemegang Saham. Dengan adanya ketentuan ini, maka pemegang saham mayoritas bisa menyanggupi permintaan calon pembeli yang bermaksud membeli seluruh saham perusahaan.

Namun, perlu hati-hati dalam mencantumkan klausul-klausul di atas. Jika partner bisnis Anda belum familiar dengan ketentuan ini, bisa jadi hal ini justru memicu deal breaker. Selain itu, kalimat dalam klausul ini juga harus sangat diperhatikan agar semua pihak mengerti maksud isi tersebut. Di samping itu, untuk menghindari tumpang tindih dengan ketentuan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham seperti hak untuk menawarkan terlebih dahulu (first right of refusal).

Semoga mudah untuk memahami konsep tag along dan drag along ini yah.

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

Demikian penjelasan TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi: Info@smartcolaw.com

MEMAHAMI KONSEP TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM 

Akuisisi perusahaan tentunya akan membagi cluster pemegang saham menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas yang baru tentunya akan mengambil alih kendali dalam perusahaan.

Pada praktiknya, untuk menjaga kualitas manajemen perusahaan dalam kendalinya yang baru, maka pemegang saham mayoritas akan menegosiasikan kembali kepada pemegang saham minoritas, terutama tentang pengambilan kebijakan dalam perusahaan.

Memahami Konsep Tag Along dan Drag along Rights dalam Perjanjian Pemegang Saham

 

Hal-hal yang biasanya dikaji ulang antara lain:

  1. Struktur Organisasi Perusahaan yang sudah ada, seperti jumlah Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan organisasi dari level manajemen hingga ke satuan terkecil;
  2. Level matriks persetujuan organ perseroan dalam perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan memisahkan tingkatan aksi korporasi tertentu yang dijalankan oleh Direksi untuk wajib disetujui terlebih dahulu oleh organ perseroan lainnya. Persetujuan dimaksud bisa di level persetujuan Dewan Komisaris atau bisa juga hingga ke level Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“);
  3. Sampai dengan kebijakan terkait dengan pembagian dividen perusahaan dan hal-hal strategis lainnya.

Hal-hal ini yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Saham. Selanjutnya, Anggaran Dasar perusahaan akan disesuaikan sesuai dengan semangat kebersamaan yang dibangun dalam Perjanjian Pemegang Saham ini.

Hal menarik yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Pemegang Saham adalah kerap ditemuinya ketentuan yang mengatur tentang keseimbangan hak antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Untuk itu, apabila diperlukan dan diminta oleh klien, kami menambahkan ketentuan yang dikenal dengan tag along atau drag along rights . Hak untuk tag along atau drag along. Sebenarnya, tag along dan drag along rights ini sendiri sudah berkembang dalam hukum kontrak di Inggris. Indonesia kemudian menyerap prinsip ini untuk diterapkan sebagai salah satu aturan main dalam Perjanjian Pemegang Saham.

 

Demikian cara MEMAHAMI KONSEP TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM, konsultasi hukum bisnis silahkan menghubungi: Info@smartcolaw.com

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

 

MENGUKUR PROFESIONALISME KONSULTAN HUKUM

MENGUKUR PROFESIONALISME KONSULTAN HUKUM

Profesionalisme konsultan hukum dapat diukur ketika dia memberi advis hukum. Apakah sesuai aturannya, menyelundupkan hukum atau malah mengesampingkan hukum.

Seringkali Konsultan hukum adalah “juru bicara” dari klien, ujung tombak dari kepentingan klien. Namun tidak jarang, dalam proses negosiasi, klien berusaha mencari solusi yang cepat, cost friendly, namun menyisakan risiko hukum yang dapat berkelanjutan.

Sayangnya, tanpa sadar cara seperti ini seperti “mempersiapkan lubang” dimana suatu saat bisa saja terjerembab bahkan terperosok jauh ke dalam persoalan hukum yang tak kunjung selesai.

Mungkin kalau risiko bisnis lebih mudah untuk diukur. Ya karena jelas, bidang itulah yang dikuasai oleh klien. Namun bagaimana dengan hukum? Pangkas memangkas kewajiban hukum untuk menghindari biaya atau kesulitan birokrasi menjadi suatu “terobosan” yang dianggap brilian. Padahal, sanksi hukum bukan hanya sekedar uang, tapi juga ancaman pidana.

mengukur profesionalisme konsultan hukum

Saat-saat seperti inilah, umumnya Klien mengundang kami untuk memberikan solusi. Entah bagaimana caranya, supaya secara nilai komersil, bisnis bisa tetap jalan, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, ya tolong segera dilaksanakan. Kalau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, ya tolong diupayakan.” Wih, permintaan yang terakhir itu seperti menempatkan advokat sebagai janitor, to clean the clients’ mess.

Kami sendiri sudah kenyang dengan perintah yang kurang lebih demikian. Sebenarnya setiap konsultan hukum atau advokat memiliki “gaya penyelesaian masalah”nya masing-masing. Bahasa kerennya, problem solving method-nya masing-masing. Jadi kami tidak bisa berkata bahwa si X salah si B benar atau terlebih lagi menghakimi, “Wah si H caranya kotor!”

Kami sendiri memiliki sikap tentang bagaimana harus berpikir dan bertindak untuk memberikan advis hukum yang terbaik bagi kepentingan klien kami. Tanpa mengesampingkan koridor-koridor hukum yang ada.

Klien harus selalu diberitahu tentang posisi hukumnya saat itu dan juga diberikan opsi yang ada untuk menyelesaikan transaksi atau permasalahan yang dihadapi. Pada titik ini, tugas kami adalah menguraikan pilihan bagi Klien, sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat.

Seperti tagline yang klise terdengar, “menyelesaikan masalah, tanpa masalah”, tapi memang, inilah harapan dari seluruh pelaku bisnis. Jangan sampai karena tergiur keuntungan bisnis menempatkan anda pada suatu akhir bisnis anda.

Konsultasikan permasalahan hukum anda untuk mendapatkan strategi hukum penyelesaian yang tepat ke: info@smartcolaw.com

Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area 

 

Seringkali kita hadapi dalam penjelasan peraturan disebutkan, “Cukup jelas”. Namun pada faktanya, koridor hukumnya sendiri yang tidak jelas. Inilah yang sering dikatakan, grey area (red. Di wilayah abu-abu).

Kalau di sini tidak diatur, berarti boleh toh. Atau, dengan kata lain, coba saja dulu. Kalau dituntut, ya sudah nanti dicari penyelesaiannya atau pembenarannya.

Ingat berapa lama waktu untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan berapa banyak biayanya berperkara di pengadilan? Untuk kasus grey area  ini, kami lebih memilih untuk kemukakan berbagai kemungkinan kepada klien. Dimulai dengan risiko hukum paling minim.

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area

Sumber dari reframepositive.com

Misalnya seperti berikut ini, Opsi A, mungkin lebih rumit skemanya, tetapi risiko hukum cenderung minim dan terukur. Artinya, para pihak bisa mengidentifikasi lebih awal risikonya. Jadi, setidaknya sudah bisa ambil ancang-ancang untuk memitigasi bahkan mengantisipasi risiko hukum tersebut.

Opsi B, masih rumit tetapi sedikit lebih mudah dan sedikit lebih singkat. Tetapi kami kemukakan risiko hukum yang ada. Baik risiko yang bisa diduga maupun risiko hukum lainnya yang tidak bisa diketahui saat ini, namun akan ada, risiko yang kontijen.

Opsi C, wah opsi ini sudah seperti jalan toll. Bebas hambatan, mudah dan cepat. Oke, untuk Opsi C ini, seringkali klien justru merasa tertantang dan terpacu adrenalinnya untuk mengambil risiko. Naluri bisnis katanya.

Umumnya, klien datang kepada kami agar diberikan advis tentang opsi yang paling aman untuk kepentingan transaksinya. Kami pun tidak ingin mengambil risiko adanya malpraktik atas pemberian jasa hukum kepada Klien. Bisa-bisa, kalau di kemudian hari transaksinya gagal, kami akan diminta pertanggungjawaban. Aahh..tidaak..

Dalam beberapa kasus grey area kami akan lebih menyarankan agar klien menempuh cara yang konvensional mungkin.

Misalnya, ketika hendak melakukan akuisisi perusahaan tambang, kami menemukan bahwa ada perubahan anggaran dasar terkait komposisi pemegang saham terakhir yang tidak disertai dengan akta pengalihan saham, sekalipun ada akta jual beli saham sebelummya.

Terhadap kondisi tersebut, kami sarankan agar dibuat dulu akta pengalihan sahamnya, kemudian dilakukan pelaporan kepada kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa klien kami berhadapan dengan pemegang saham yang sebenarnya. Hal ini kami utarakan, karena banyak pihak yang sering mengaku menjual tambang, namun dikemudian hari diketahui bahwa dia telah menjual kepada pihak lain sebelumnya atau bahkan dia bukanlah pemilik saham tersebut. Di beberapa kasus milyaran uang yang melayang karena sudah dijadikan uang muka atas penjualan saham kosong seperti ini.

Dari ilustrasi kasus di atas, memang aspek hukum hanyalah bagian kecil dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis. Untuk itu, dalam hal klien menolak untuk mengikuti advis yang kami berikan, itu sepenuhnya keputusan klien.

Kami selalu menjelaskan kepada klien tentang aspek hukum yang ada dari setiap opsi. Juga, risiko-risiko hukum dari setiap opsi dan kemungkinan upaya hukum apa yang bisa ditempuh. Tugas kami sebagai konsultan bukanlah decision maker. Namun, kami berikan advis kepada anda sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Jadi, pikirkan lagi, apakah Anda memang butuh konsultan hukum atau Anda butuh pesulap? Hehe.. Selamat mengambil keputusan.

Bimo Prasetio/ Niken Nydia Nathania

Konsultasi mengenai grey area pada hukum bisnis dan investasi dapat menghubungi: info@smartcolaw.com

Bolehkah Mengumumkan Penetapan Sita Jaminan di Surat Kabar?

Bolehkah Mengumumkan Penetapan Sita Jaminan di Surat Kabar?

Setiap tindakan tentu ada resikonya, pertimbangkan agar tindakan kita memiliki risiko yang terukur.

Pernah ada Klien kami yang geram dengan bekas rekanan bisnisnya. Karena merasa tertipu atas penjualan lahan perkebunan yang ternyata izinnya bodong, tak pelak dia melayangkan gugatan kepada bekas rekanan bisnisnya tadi.

Agar gugatan tidak sia-sia, permohonan sita jaminan juga diajukan. Ketika majelis hakim mengabulkan sita jaminan Klien kami, kemudian klien kami meminta agar kami memuat pengumuman sita jaminan tersebut di media massa, dengan tujuan untuk memberikan tekanan kepada lawannya. Ketika itu kami menjelaskan bahwa sifat penetapan sita jaminan memang terbuka untuk umum, artinya publik boleh mengetahui penetapan tersebut.

Bolehkah Mengumumkan Penetapan Sita Jaminan di Surat Kabar?

sumber dari Tribunnews.com

Akan tetapi, bukan berarti penetapan sita jaminan dapat begitu saja diumumkan di media massa. Kami telah menjelaskan bahwa apabila sita jaminan tersebut dipublikasikan, dapat saja pihak lawan akan mengajukan keberatan ataupun perlawanan berupa laporan pidana ataupun gugatan pencemaran nama baik terhadap Klien kami, sekalipun tidak memiliki dasar yang kuat.

Sangat mungkin gugatan balik dari lawan ditujukan untuk memecah fokus dan konsentrasi klien kami dalam proses gugatan yang diajukan klien kami. Namun Klien kami berpendirian untuk tetap mempublikasikan sita jaminan tersebut melalui surat kabar.

Apa boleh dikata, 3 hari setelah dimuatnya pengumuman sita jaminan di surat kabar, pihak lawan merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klien kami.

Pada akhirnya memang gugatan tersebut ditolak, namun klien kami tetap mengeluarkan biaya lagi untuk menghadapi gugatan tersebut. Mungkin saja uang tidak jadi soal bagi klien kami, tapi gugatan tersebut menambah beban pikiran Klien kami untuk memastikan gugatan tersebut ditolak dan tidak jadi bumerang baginya.

Ingin berkonsultasi mengenai permohonan sita jaminan atau perkara litigasi khususnya mengenai ketentuan Sita Jaminan yang anda hadapi, silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com.

Bimo Prasetio 

Tips Memilih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Tips Memililih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam rezim hubungan industrial, maka berlaku asas lex specialist derogat lex generalis.

Kadang masih saja ada advokat yang berpegang bahwa setiap gugatan tunduk dalam rezim HIR. Sehingga, dalam mengajukan gugatan, kompetensi relatif dari pengadilan didasarkan pada domisili dari Tergugat. Artinya, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang berada pada yurisdiksi Tergugat.

Bicara tentang kompetensi relatif suatu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan perselisihan hubungan industrial, ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (”UU No. 2/2004”), telah secara tegas menyatakan:

”Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Berdasarkan subtansi Pasal 81 tersebut, maka norma yang terkandung di dalamnya bersifat limitatif dan khusus. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi PHI yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu gugatan perselisihan hubungan industrial terbatas pada wilayah tempat dimana pekerja/buruh bekerja, bukan berdasarkan pada wilayah dimana tergugat bertempat tinggal/ berdomisili.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004 secara hukum telah meniadakan keberlakuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ Hukum Acara Perdata karena Pasal 81 UU No. 2/2004 telah mengatur secara khusus mengenai kewenangan relatif PHI.

Kekhususan aturan ini juga dibenarkan menurut ketentuan Pasal 57 UU No. 2/2004 yang menyatakan ”Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.Tips Memilih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial

 

Adapun wilayah/ tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana dimaksud Pasal 81 UU No. 2/2004 dapat diartikan sebagai:

(i)         tempat/ lokasi perusahaan [jika perusahaan tempat pekerja/ buruh bekerja tersebut tidak memiliki cabang atau kantor perwakilan di daerah lain]; atau

(ii)       wilayah penempatan kerja pekerja/ buruh yang ditentukan oleh perusahaan dalam bentuk surat penempatan kerja [jika perusahaan memiliki cabang/ tempat usaha di beberapa daerah].

Dalam hal, seorang pekerja/buruh diterima bekerja di satu wilayah, kemudian ditempatkan di wilayah lain, maka wilayah tempat pekerja/buruh bekerja menurut ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004 adalah wilayah dimana pekerja/buruh terakhir kali bekerja atau ditempatkan.

Untuk menentukan secara pasti dimana wilayah tempat pekerja/buruh bekerja,  diperlukan adanya bukti surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan selaku pemberi kerja.

 

Bimo Prasetio/Nurul Fauzi

Email: info@smartcolaw.com

 

Demikian, Tips Memilih Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial, konsultasikan permasalahan anda di info@smarcolaw.com