Archive for Juni, 2013

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari pertumbuhan kelas menengah. Dewasa ini, kelas menengah tak hanya menghabiskan fulus-nya pada life style, namun juga investasi.Fenomena ini tentu mengundang geliat para pengusaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya.  Buktinya,  tawaran business opportunity, waralaba hingga patungan usaha bermunculan. Tinggal menunggu para investor ini akan menjatuhkan pilihannya kemana. Kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum dalam patungan usaha.

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha
Berbeda dari kacamata investasi yang sudah disampaikan oleh para pakar sebelumnya, kami ingin memberikan perspektif hukum mengenai investasi dalam suatu patungan usaha. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain:

 

  1. Ketahui dengan siapa kita bermitra (pribadi atau badan hukum);
  2. Apa jenis investasi dan bentuk pernyertaannya (permodalan, pinjaman, surat berharga, dll);
  3. Izin dari investasi tersebut;
  4. Risiko investasi itu sendiri.
  5. Bentuk kesepakatan dalam investasi (baik syariah atau konvensional).
  6. Besaran dan cara pembagian keuntungan;
  7. Dokumentasi hukum patungan usaha tersebut.

 

Hal-hal di atas menjadi kerangka penting untuk membentuk Perusahaan ataupun melakukan Patungan Usaha nantinya. Sehingga jelas bagi para pihak mengenai kedudukan dan juga tanggug jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan due diligence sebelum memutuskan bergabung dalam suatu patungan usaha.

 

Sosok pengelola investasi pun jadi sorotan. Umumnya seorang tokoh atau bahkan pemuka agama (seperti kasus Koperasi Langit Biru dan batu permata di Kalimantan), mudah sekali mendapatkan investor.

 

Tak jarang karena tergiur dengan iming-iming pembagian keuntungan besar, dengan mudahnya menyerahkan uangnya. Setelah dibuat perjanjian, bahkan ada yang beranggapan kalau sudah ke notaris, maka investasinya sudah dianggap aman.

 

Masih ingat jatuhnya Lehman Brothers? ketika Raksasa Investasi asal negara Paman Sam itu dinyatakan pailit, ternyata meninggalkan banyak investor di Indonesia yang bisa gigit jari saja karena tidak paham dengan perjanjian yang mereka tandatangani. Atau kasus Dresel yang menelan korban mulai dari pejabat, politisi, selebritis hingga karyawan kantoran, ternyata investasi tersebut belum mengantongi izin.

 

Semoga tulisan di atas dapat menjadi pertimbangan bagi anda dalam berinvestasi.

Ikuti artikel lanjutan kami tentang hukum investasi dan bentuk kerjasama investasi.

 

Salam sukses berinvestasi!

 

Bimo Prasetio/ Asharyanto

 

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Dalam perbincangan dengan beberapa pengusaha yang sudah menjalankan bisnisnya sekitar 5 tahun, ternyata masih terdapat ketidakpahaman tentang bagaimana cara menggunakan keuntungan (laba) perusahaan, yang lazim disebut sebagai dividen.

Ketika setiap keuntungan dari suatu project langsung ditarik pada akhir bulan, atau misalnya setelah project berakhir, perhitungan pajaknya pun akan berbeda. Beberapa pengusaha yang juga menjadi direksi dalam perusahaannya malah “alergi” untuk menetapkan gaji untuknya.

Di sinilah pengusaha perlu melek hukum soal Perseroan Terbatas (PT). Mulai dari organ-organ, hingga pemisahan diri, kapan menjadi pemegang saham dan kapan dirinya menjadi direksi. Sejatinya, direksi dan pemegang saham bisa jadi orang yang berbeda, namun bagi pengusaha yang ingin terlibat langsung dalam keseharian bisnisnya, tentu akan menunjuk dirinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai direksi PT.

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Kalaupun tidak ingin menerapkan penggajian terhadap dirinya, bisa saja Dividen dibagikan di tengah tahun dalam bentuk dividen interim. Tapi ada konsekwensinya juga pengambilan dividen ini jika saldo laba tidak positif. Nanti akan kami uraikan lebih lanjut.

Bagaimana cara menggunakan laba?

PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku. Tujuan dari penyisihan laba bersih ini sebagai dana cadangan.

Yang dimaksud dengan laba bersih ini adalah keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun yang perlu diperhatikan, kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Dalam Undang-undang No. 40/2007 tentang PT, penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai minimal 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika cadangan belum mencapai jumlah tersebut, maka hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Cadangan senilai 20% ini adalah cadangan wajib bagi PT, yang wajib disisihkan oleh perusahaan setiap tahun buku berjalan. Cadangan wajib dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang.

Sebagai catatan, cadangan wajib tidak harus berbentuk uang tunai, tapi bisa juga berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Bisa berbentuk logam mulia atau lainnya.

Penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen – kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Tetap diingat, Dividen hanya boleh dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

 

Dividen Interim

Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir jika anggaran dasar PT mengatur soal ini. Lalu bagaimana pembagiannya?

Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu jalannya perusahaan, atau menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Jika setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan menderita rugi, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan kepada perusahaan oleh pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.

Dan terhadap pemegang saham, untuk hak pembagaian dividen selanjutnya akan diperhitungkan kemudian dari pembagian dividen interim sebelumnya.  Itupun kalai perusahaanya pada akhir tahun selanjutnya mempunyai saldo laba yang positif.

Ingin berkonsultasi mengenai aspek hukum bagi bisnis anda, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

MENGUPAS KONSEP PSC DALAM PENGUSAHAAN HULU MIGAS INDONESIA

MENGUPAS KONSEP PSC DALAM PENGUSAHAAN HULU MIGAS INDONESIA

Selain membuka peluang bisnis yang menggiurkan, dapat juga memberikan dampak negatif jika tidak kelola dengan baik dan cermat.

Dinamika pengusahaan migas juga tidak bisa lepas variabel padatnya modal, tingginya resiko dan canggihnya teknologi yang digunakan, terutama untuk sektor hulu migas. Kuncinya, sudah barang tentu ada pada pengusahaan sektor hulu migas oleh para pihak yang berkepentingan, terutama Negara/pemerintah sebagai aktor utamanya.

Lalu seperti apa sistem penyelenggaraan pengusahaan hulu migas yang saat ini dijalankan oleh Negara/pemerintah? Ada baiknya kita sedikit mengupas mengenai model atau konsep pengusahaan migas yang berlaku dan dijalankan oleh Negara/pemerintah kita terhadap sumber daya alam strategis ini.

MENGUPAS KONSEP PSC DALAM PENGUSAHAAN HULU MIGAS INDONESIA erations

Secara umum, sistem pengusahaan migas lebih dikenal dengan istilah petroleum fiscal system. Berdasarkan prinsip dasarnya, sistem pengusahaan migas tersebut hanya ada 2 (dua), yaitu sistem konsesi, (tax and royalty system) dan sistem kontrak. Sementara sistem kontrak terdiri atas Production Sharing Contract  (PSC)/kontrak bagi hasil dan Service Contract.

Sistem pengusahaan migas yang diterapkan di suatu Negara, biasanya terkait dengan posisi tawar dari Negara/pemerintah dan keinginan Negara/pemerintah untuk terlibat dalam manajemen usaha atau tidak. Oleh karenanya, perbedaaan antara sistem konsesi (tax and royalty system) dan sistem kontrak, pada dasarnya terletak pada aspek pengusaan sumber daya dan keterlibatan Negara/pemerintah dalam hal menajemen.

Sistem pengusahaan migas dengan model kontrak, khusunya Production Sharing Contract (PSC) diantaranya:

  1. Ada campur tangan Negara/BUMN dalam hal manajemen (pengendalian biaya)
  2. Besarnya penerimaan Negara akan tergantung pada besarnya biaya operasi yang kewenangan pengendaliannya ada pada Negara/BUMN.
  3. Biaya operasi bukan merupakan uang Negara.

Pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen berada di tangan pemerintah. Otomatis setiap kali KKKS mau mengembangkan lapangan maka dia harus menyerahkan POD (Plan of Development) atau perencanaan pengembangan, WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization for Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah pre, current, dan post audit.

Sistem yang digunakan di Indonesia saat ini jelas menganut model ini, secara konseptual hal ini memang dianggap oleh para pengambil kebijakan sebagai sistem yang paling sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mengapa? Tentu kita juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dan karakteristik sektor hulu migas Indonesia yang memang sesuai dengan sistem ini.

Menurut hemat saya, wajar saja jika pemerintah memilih sistem ini. Pasalnya, sistem kontrak bagi hasil memang membebankan semua biaya awal pengusahaan hulu migas kepada KKKS/perusahaan migas. Biaya-biaya itu sendiri dikeluarkan oleh KKKS mulai dari tahap awal sampai dengan tahap produksi akan diganti oleh pemerintah jika suatu wilayah kerja (WK) migas yang diusahakan telah berpropduksi, hal ini lazim disebut cost recovery.

Dengan menggunakan sistem PSC, kontrak yang digunakan adalah kontrak perdata dengan mekanisme kontrak business to business (B to B). mengapa demikian? Hal itu karena pemerintah dalam hal ini membutuhkan suatu entitas bisnis yang menjadi representasi atau kepanjangan tangan Negara/pemerintah dalam melakukan kontrak bisnis dengan KKKS.

Lalu bagaimana dengan mekanisme pembagian hasil produksinya? Ya, selayaknya pemerintah “harus” menjadi pihak yang diuntungkan dalam hal ini. Sejauh yang saya analisis, besaran prosentase bagi hasil antara pemerintah dengan KKKS sebesar 85:15 untuk produksi minyak dan 70:30 untuk produksi gas.

Namun perlu dicatat, pemerintah sendiri tidak secara serta merta mendapatkan 85% dari hasil yang diperoleh secara penuh. Hasil perolehan minyak itu harus dikurangi dulu dengan biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor migas sebelum dibagi ke pemerintah dan kontraktor sesuai prosentase yang diatur dalam kontrak. Artinya, perhitungan secara detail akan diatur dalam perjanjian masing-masing pihak sehingga berlaku mekanisme yang lebih spesifik itu.

Prosentase tersebut adalah prosentase net (bersih) dimana hasil penerimaan minyak dikurangi biaya-biaya produksi minyak. Biaya ini dimulai dari biaya dalam tahap eksplorasi (mencari cadangan migas) sampai dengan biaya dalam tahap produksi (seperti cost recovery yang saya singgung diatas).

Semoga sekurang-kurangnya dapat memberikan secercah pemahaman mengenai konsep kontrak bagi hasil dalam pengusahaan hulu migas di Indonesia.

Rimba Supriatna/Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi mengenai aspek hukum bisnis, silahkan menghubungi ke: info@smartcolaw.com

 

 

 

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)

Apakah kini Pak Purdi Chandra bangkrut?

Sebenarnya saya agak memisahkan terminologi pailit dengan bangkrut, karena dalam terminologi hukum digunakan kata pailit. Bangkrut itu sendiri dari terjemahan bahasa Inggris “Bankruptcy”.

Banyak yang sekarang bertanya bagaimana kelanjutan setelah dinyatakan pailit.

Kembali untuk kasus Purdi Chandra, bisnis Primagama masih dapat terus berjalan. Begitu saja untuk bisnis lainnya. Perusahaan yang mengelola Primagama tidak seluruhnya dimiliki Pak Purdi. Hanya kepemilikan saham dalam perusahaan Pak Purdi saja yang kini sudah berada dalam budel pailit, di bawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Terhadap Pak Purdi, yang kini dinyatakan berstatus pailit, dalam setiap perbuatan hukum terhadap aset pribadinya (termasuk saham-saham dalam bisnisnya, tanah dan lain-lain) diambil alih oleh kurator. Perbuatan hukum dalam hal ini adalah segala hal terkait pengalihan seluruh asetnya dalam rangka pemberesan untuk membayar hutang kepada para kreditornya, Pak Purdi pun dibatasi apabila hendak bertransaksi. Tindakan kurator kini yang utama adalah melakukan pemberesan aset untuk membayar hutang kepada para kreditor.

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Yang musti dicermati, putusan pailit ini adalah terhadap diri Pak Purdi secara pribadi bukan terhadap perusahaannya, karena yang menjadi debitur dalam akad murabahah dengan BNI Syariah adalah dirinya pribadi. Tanggung jawab pribadi juga bisa dikenakan terhadap pesero dari perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma atau persekutuan perdata. Agak melebar sedikit, mungkin ceritanya akan berbeda kalau yang menjadi debitor adalah perusahannya (yang berbentuk badan hukum seperti PT). Karena terdapat pemisahan harta antara pribadinya dengan PT, sebagaimana karakter dari suatu badan hukum.

 

Bagi yang punya PT, sekarang harus mengerti juga, kalau aset PT itu bukanlah aset pemegang saham. PT adalah subjek hukum mandiri. Namun dalam hal penjaminan aset pribadi untuk pengajuan kredit perusahaan, maka aset pribadi tersebut dapat diekskusi apabila hutang tidak dapat dibayar.

 

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan bagaimana menghindari sengketa bisnis, silahkan menghubungi ke info@smartcolaw.com.

 

Artikel terkait:

– Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

 

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Rencana Perdamaian Tidak Tercapai dalam PKPU, Debitor dapat langsung dinyatakan Pailit.

Kemarin saya membaca di salah satu media nasional artikel berjudul “Pendiri  Primagama Dinyatakan Pailit”. Pendiri Primagama yang terbilang fenomenal itu, Purdi E. Chandra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, setelah rencana perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berhasil dicapai.

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya

Tulisan ini sama sekali bukan untuk menghakimi Pak Purdi, saya hanya ingin sharing sedikit mengenai kepailitan dan akibat hukumnya. Menurut saya, pebisnis harus tahu soal ini. Untuk Pak Purdi, kita doakan semoga beliau mendapatkan kekuatan untuk melalui ujian ini.

Kasus Pak Purdi ini berbeda dengan kasus Telkomsel, yang memang diajukan permohonan pailit oleh salah satu kreditornya. Setelah sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun akhirnya status pailit tersebut diangkat oleh Mahkamah Agung (MA) karena persoalan utang ini dianggap belum terbukti secara sederhana. Apabila suatu hutang dianggap tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka harus diselesaikan dahulu perkara tersebut di Pengadilan Negeri. Inilah yang membuat permohonan pailit berbeda dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Soal hutang ini dianggap harus sudah jelas dan mudah dibuktikan, bukan lagi masih dipersengketakan.

 

Dalam Kasus Pak Purdi, BNI Syariah merupakan krediturnya yang telah memberikan pembiayaan Murabahah pada 29 Agustus 2007 dengan jumlah Rp3,3 miliar dan 9 Mei 2008 senilai Rp20,9 miliar. Setelah gagal bayar, BNI pun melayangkan somasi pada akhir 2011. Karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian hutang tersebut, BNI Syariah akhirnya mendaftarkan PKPU di Pengadilan Niaga pada akhir 2012.

 

Kenapa PKPU bukan permohonan pailit?

 

Sebenarnya ini soal strategi saja. Dalam UU Kepailitan yang lama (UU No. 4/1998) PKPU hanya dapat diajukan oleh Debitur secara sukarela hendak menyelesaikan hutangnya. Namun dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini (red UU No, 37/2004) PKPU dimungkinkan pengajuannya oleh Kreditor. Artinya Kreditor dapat “memaksa” Debitornya untuk menyelesaikan hutangnya melalui suatu perdamaian. Melalui permohonan PKPU, dalam jangka waktu 20 hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara. Untuk selanjutnya, dilakukan rapat kreditor guna menetapkan rencana perdamaian penyelesaian hutang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal PKPU sementara tidak membuahkan hasil, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit.

Pasal 228 ayat 5

(5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.

Perlu diingat, pengajuan PKPU ini tetap harus didasarkan adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Mengapa demikian? Karena pada saat perdamaian melalui PKPU tidak tercapai, maka debitor akan langsung dinyatakan pailit. Dan syarat utama dari vonis pailit adalah adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Karena kembali lagi, esensi dari PKPU oleh kreditor ini adalah memaksa debitor memberikan proposal perdamaian. Jika gagal, maka berakhir di pailit, sehingga dilakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor. Baik Permohonan pailit ataupun PKPU dianggap efektif untuk “memaksa” Debitor membayar hutangnya. Terlebih yang dihadapi tidak hanya kepada 1 kreditor, tapi ke seluruh kreditornya. Hal ini yang sekarang sering dipraktikkan oleh perbankan terhadap debitor nya. Berbeda dengan gugatan di pengadilan negeri, proses kepailitan berlangsung lebih cepat dan memberikan efek lebih besar.

 

Bagaimana akibat hukum dan kelanjutan dari penjatuhan status pailit Pak Purdi Chandra, simak di artikel selanjutnya

 

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan bagaimana menghindari sengketa bisnis, silahkan menghubungi ke info@smartcolaw.com.

Artikel terkait:

– Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)