Archive for Juli, 2013

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

 

Perundingan Bipartit merupakan suatu forum penyelesaian internal antara pengusaha dan pekerjanya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial.

Sifat dari Perundingan Bipartit tersebut adalah musyarawarah untuk mencapai mufakat atau dalam bahasa awam disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut:

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”

Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum bipartit dan lebih memilih menempuh penyelesaiannya melalui proses selanjutnya.

Padahal, jika perselisihan hubungan industrial tersebut dapat diselesaikan melalui forum bipartit, maka masing-masing pihak yang berselisih dapat melakukan penghematan waktu dan biaya yang cukup signifikan.

Bagi pekerja, ia dapat segera memperoleh keputusan yang jelas terhadap tuntutannya dan kemudian dapat segera menentukan langkah selanjutnya. Begitupula bagi pengusaha, waktu dan pikirannya dapat segera dipergunakan untuk memikirkan pengembangan usahanya dan ia tidak perlu lagi pusing-pusing menghitung upah proses (jika perselisihannya adalah PHK).

Agar Perundingan Bipartit dapat berlangsung dengan sukses, maka disamping adanya kemauan dari para pihak yang berselisih untuk menggunakan Perundingan Bipartit sebagai forum penyelesaian yang utama, diperlukan juga cara-cara tertentu agar Perundingan Bipartit tersebut berjalan sukses. Berikut ini adalah beberapa kiat sukses tersebut:

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

1.          Persiapkan Dahulu Dokumen yang Diperlukan dan Sarana Perundingan

Sebelum Perundingan Bipartit dilaksanakan, ada baiknya

mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk keperluan Perundingan Bipartit tersebut. Dokumen tersebut antara lain: Undangan Bipartit, Daftar Hadir dan yang terpenting adalah Risalah Bipartit. Kebiasaan yang lazim terjadi, insiatif untuk memulai Perundingan Bipartit biasanya datang dari pihak pengusaha, sehingga Undangan Bipartit akan dikirimkan kepada pekerja. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Meskipun demikian mempersiapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, tentu akan mempermudah jalannya pelaksanaan Perundingan Bipartit.

Selain mempersiapkan dokumen yang diperlukan, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan sarana/ruangan perundingan. Biasanya pihak yang mempersiapkan adalah pihak yang mengundang. Kenyamanan tempat perundingan tentu sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya perundingan.

2.          Buatlah Kronologis Fakta dan Kejadian

Menyusun fakta dan kejadian yang menjadi akar permasalahan perselisihan secara kronologis dapat mempermudah untuk memahami pokok perselisihan. Dengan pemahaman yang baik terhadap pokok perselisihan diharapkan dapat merumuskan skema penyelesaian yang terbaik.

3.          Susun Skema Penyelesaian

Setelah memahami pokok perselisihan yang menjadi materi utama Perundingan Bipartit, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan skema penyelesaian. Penyusunan skema penyelesaian tersebut harus pula mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi pada saat perundingan berlangsung, sehingga patut disarankan skema penyelesaiannya tidak hanya satu, tetapi bisa terdiri dari 2, 3 atau bahkan lebih.

4.          Ajak Rekan Kerja sebagai Partner dalam Perundingan

Pada saat berlangsungnya perundingan, sangat disarankan agar Anda yang mewakili pihak pengusaha ataupun pekerja, tidak hadir sendirian. Ajaklah rekan kerja, teman atau kalau perlu menyewa jasa pengacara untuk ikut hadir dan mendampingi dalam Perundingan Bipartit tersebut. Hal ini disamping akan menambah tingkat percaya diri, juga akan berfungsi sebagai saksi manakala tercapai suatu kesepakatan dalam Perundingan Bipartit tersebut.

5.          Bermain Peran

Dalam suatu perundingan, bermain peran sebagai bad guy ataupun good guy adalah salah satu cara untuk memperoleh hasil yang optimal. Namun tentu strategi tersebut harus memperhatikan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya perundingan. Jangan sampai strategi bermain peran tersebut justru kontradiktif dengan situasi yang berlangsung.

6.          Tutup dengan Tawaran yang Tidak Dapat Ditolak

Suatu Perundingan Bipartit bisa saja berlangsung sekali, dua kali atau bahkan berkali-kali. Namun berapapun frekuensi perundingan tersebut dilaksanakan, hal yang paling penting adalah bagaimana cara yang Anda tempuh untuk mengakhiri perundingan tersebut. Jangan sampai perundingan tersebut berakhir tanpa ada hasil apapun, artinya tidak ada sama sekali skema penyelesaian yang disepakati dalam perundingan tersebut. Jika Anda sudah memiliki skema penyelesaian, maka tutuplah perundingan tersebut dengan menawarkan skema penyelesaian yang tidak dapat ditolak oleh lawan Anda.

 

Demikian kiat sukses Berunding Bipartit, semoga bermanfaat dan selanjutnya, selamat mencoba.

Nurul Fauzi

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis, ketenagakerjaan dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Asas cabotage merupakan sebuah prinsip yang lahir dari rahim kedaulatan internal sebuah Negara atas territorial laut dan udaranya. Dalam konteks penerapannya, mungkin kita lebih sering mendengar asas cabotage dalam industri pelayaran di seluruh dunia.

Lalu apa sebenarnya asas cabotage itu? Secara sederhana, ini adalah sebuah prinsip yang memberikan hak khusus (privilege) untuk kapal-kapal penunjang operasional niaga berbendera negara yang bersangkutan untuk melakukan angkutan ke wilayahnya (pelabuhan).

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Tidak hanya itu saja, kapal-kapalnya juga harus dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara atau badan usaha yang dibentuk berdasarkan hukum Negara setempat. Bahkan, kepemilikan saham mayoritas (minimal 51 persen) juga harus berada di tangan perusahaan dari Negara tersebut.

Secara regulatif, asas cabotage ini telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran). Dengan kata lain, Penerapan asas ini berarti memberi hak perusahaan angkutan dari Negara Indonesia beroperasi komersial secara ekslusif.

Sasaranya apa? Tentu saja selain untuk melindungi kedaulatan dalam negeri sebuah Negara, asas ini juga dianggap sebagai stimulan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan nasional dan pemenuhan kuota TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri/local content).

Kok bisa?

Pemenuhan Kuota Local Content

Yap, karena ini melibatkan unsur dan komponen dalam negeri untuk setiap kegiatan produksi dan operasional penunjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No.15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Dalam beleid  itu juga ditetapkan target TKDN sebesar 75 persen bagi jasa perkapalan dalam jangka tahun 2013 hingga 2016 mendatang.

Target Jangka Pendek pemerintah dalam penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap Jasa Pemboran laut, terhadap  Produk Dalam Negeri target pencapaiannya mencapai 35% (tiga puluh lima persen) di tahun 2013 – 2016. Sedangkan Target Menegah Pemerintah di tahun 2017- 2020 pemakaian produk Dalam Negeri mencapai 45% (empat puluh lima persen). Untuk mencapai target TKDN, Direktur Jenderal menetapkan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu juga, sejak undang-undang pelayaran berlaku, ada ketentuan dalam Pasal 341 UU Pelayaran yang memberikan batasan waktu bagi kapal asing untuk beroperasi sampai dengan tanggal 7 Mei 2011,  untuk komoditi atau pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No.71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

Tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan PP No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Perairan Laut yang mengecualikan asas cabotage untuk industri migas. Tak lama sesudahnya, Menteri Perhubungan memberikan jangka waktu kepada industri migas untuk segera melengkapi kapalnya dengan bendera Indonesia sampai dengan tahun 2015 yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 48 Tahun 2011 tentang Perhubungan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri.

Permenhub No. 48/2011 memberikan toleransi untuk kapal-kapal jenis berikut:

  1. Survei minyak dan gas bumi (survei seismik, survei geofisika, dan survei geoteknik)
  2. Pengeboran (jack up rig; semi submersible rig; deep water drill ship;tender assist rig; dan swamp barge rig)
  3. Konstruksi lepas pantai (derrick/crane, pipe/ cable/ Subsea Umbilical Riser Flexible ((SURF) laying barge/ vessel; dan Diving Support Vessel (DSV)
  4. Penunjang operasi lepas pantai  (anchor handling tug supply vessel Iebih besar dari 5000 BHP denganDynamic Position (DP2/DP3), platform supply vessels dan Diving Support Vessel (DSV))
  5. Pengerukan (drag-head suction hopper dredger; trailing suction hopper dredger) Salvage dan pekerjaan bawah air (heavy floating crane, heavy crane barge dan survey salvage)

Bagaimana jika kontraktor migas tetap ingin menggunakan kapal asing untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi? Tentunya masih bisa diperkenankan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu

  1. syarat administrasi dengan pengajuan permohonan izin
  2. syarat ketersediaan ruangan kapal Indonesia
  3. kesesuaian dengan enam golongan kapal penunjang yang diperbolehkan menurut Permenhub No. 48/2011.

Satu lagi, surat permohonan izin penggunaan kapal asing diajukan kepada Menteri Perhubungan dengan perantaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub serta ditembuskan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala SKK MIGAS. Yang jelas, ini juga hanya berlaku sementara. Oleh karena itu, baik kontrkator migas maupun industri galangan kapal harus segera bersinergi dan berkonsolidasi dalam masa transisi untuk mengakselerasi penggunaan kapal nasional untuk sektor migas secara paripurna.

Rimba Supriatna/ Bimo Prasetio  

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia?

Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan.

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini tentang sunpah.

Pengaturan tentang sumpah

(1).    HIR,  membagi pembahasan sumpah menjadi 2 Bagian:

–           Pasal 155, 156, 157 dan 158 (BAB IX), pada Bagian Pertama, Tentang Pemeriksaan Pekera dalam Persidangan

–           Pasal 177 (BAB IX), pada Bagian Kedua, Tentang Pembuktian.

Menurut Pasal 177 HIR, Sumpah itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

a)  Sumpah pihak, atau sumpah “decisoir“, yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain;

b)  Sumpah jabatan, atau sumpah suppletoir, yaitu sumpah yang menurut jabatan diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara.

 

Menurut pasal 177 HIR ini ternyata dengan jelas, bahwa sumpah itu baik decisoir maupun suppletoir merupakan bukti yang mutlak, artinya setelah pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah, maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah sebagai telah cukup terbukti, meskipun barangkali ia sendiri tidak yakin tentang kebenaran keterangan itu.

Lagi pula pihak lawan tidak diperkenankan untuk melawan pada kebenaran sumpah yang telah diucapkan itu; walaupun hal ini tidak mengurangkan, bahwa ia senantiasa berhak untuk mengadukan pihak lawannya supaya dituntut kriminal tentang sumpah palsu yang tersebut dalam pasal 242 KUHP.

 

(2).    RBG, membagi pembahasan sumpah juga menjadi 2 Bagian:

–           Pasal 182, 183, 184 dan Pasal 185, dalam Titel IV, Bagian I, Pemeriksaan Sidang Pengadildan;

–           Pasal 134, dalam Titel V, Bukti dalam Perkara Perdata.

 

(3).    KUHPer, diatur dalam BUKU KEEMPAT, Bab Enam, yang berjudul Tentang Sumpah Dimuka Hakim, dalam Pasal 1929 – 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 1929 ada dua macam sumpah di hadapan Hakim, yaitu:

 

  1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk  pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut Sumpah Pemutus;
  2. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

 

Sumpah Pemutus (Decisoir eed), merupakan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan atau perintah pihak lawan. Dan daya kekuatan akan sumpah ini dapat memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan.

Syarat Formil atas Sumpah Pemutus ini, adalah: Tidak ada bukti apa pun, inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan, suatu perbuatan yang dilakukan sendiri (perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah).

Sumpah Tambahan (Aanbullende eed atau suppletoire eed) yang diatur dalam Pasal 1940 KUHPer. Secara garis besar sumpah ini diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah Hakim, karena jabatannya. Tujuannya, dengan sumpah tersebut dapat diputuskan mengenai perkara atau jumlah uang yang dikabulkan.

Syarat Formil atas Sumpah Tambahan ini, adalah: Alat Bukti tidak mencukupi dan atas perintah hakim.

M. Yahya Harahap,  dalam   bukunya   yang    berjudul   HUKUM ACARA PERDATA (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Cetakan Pertama, terbitan Sinar Grafika, April 2005,  pada halaman 746,  menjelaskan bahwa Syarat Formil Sumpah agar dapat dijadikan sebagai suatu Alat Bukti yang Sah dengan memenuhi kriteria, berikut ini:

a)   Ikrar diucapkan secara lisan;

b)   Di ucapkan di Muka Hakim dalam Persidangan (vide Pasal  1929 KUHPer jo. 158 ayat (1) HIR).;

c)   Dilaksanakan di hadapan pihak lawan (vide Pasal 1945 ayat (4) KUHPer);

d)   Tidak ada Alat Bukti Lain (vide Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KHUPer, 156 ayat (1) HIR).

 

Sumpah pada bagian ini merupakan sumpah tambahan (suppletoir eed), dimana tiada dalil dalam gugatan maupun bantahan tidak terbukti dengan sempurna, dan para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain maka baru boleh diterapkan sumpah ini (yurisprudensi Putusan MA, tanggal 28 April 2976, tanpa Nomor Perkara).

Yang perlu dipahami adalah, ketika para pihak memiliki alat bukti lain yang diajukan di persidangan, dilarang menerapkan alat bukti sumpah. Karena ketika sumpah dilakukan maka alat bukti yang sudah ada akan dikesampingkan.

 

Asharyanto/ Bimo Prasetio

 

Ingin berkonsultasi mengenai persoalan hukum dan pembuktian di pengadilan, silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com.

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

“Does being a great lawyer mean being a fantastic researcher? Is it the ability to intimidate an adversary in negotiations? Mastery of black law? Is it empathizing with clients? Is it performance in a courtroom? Is it all of the above?”

Di Indonesia mungkin pamor corporate lawyer tidak terlalu dikenal masyarakat, hanya dunia korporasi yang mengenal mereka. Masyarakat lebih mengenal tokoh advokat, umumnya disebut pengacara, yang berperkara di pengadilan. Kadang ada juga pengacara yang tidak sering tampil bersidang namun sosoknya selalu menghiasi media online dan offline (siapa ya, hehe).

Padahal sepak terjang corporate lawyer tidak lepas dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Mereka adalah sosok yang terlibat di balik berbagai transaksi, mulai dari merger dan akuisisi, IPO, spin off, investasi, kredit sindikasi perbankan hingga transaksi derivatif.

Kiprah tentang dunia corporate lawyer ini yang disajikan secara apik dalam Serial “SUITS”. Tayangan ini disiarkan oleh jaringan televisi Amerika Serikat sejak 2011, kini akan memasuki season 3.

Suits Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

The Begining

Adalah Harvey Specter, seorang corporate lawyer dan partner senior di kantor hukum Pearson & Hardman. Law Firm ini merupakan salah satu kantor hukum ternama di Manhatan, New York, yang hanya merekrut para lulusan dari Harvard Law School. Mengawali karir sebagai asisten jaksa, Harvey kemudian terjun ke dunia lawyer.

Harvey mendapat julukan sebagai closer karena mampu menyelesaikan negosiasi bernilai fantastis dan juga kepiawaiannya menyelesaikan sengketa bisnis melalui suatu kesepakatan, tanpa perlu berperkara di pengadilan.

Setelah diangkat menjadi Senior Partner di Pearson & Hardman, Harvey diminta untuk merekrut seorang associate. Yang unik, tidak cukup hanya sekedar alumnus kaliber Harvard school untuk bisa memenuhi kualifikasinya. Dia meminta agar diberikan kandidat yang kualitasnya seperti dia. Dengan kata lain, Harvey menginginkan agar wingman nya dapat bekerja dan bahkan jika perlu berpikir seperti dia.

Di sinilah terjadi pertemuan unik yang tidak disengaja antara Harvey dengan Mike Ross, seorang pelajar drop out yang memiliki photograpic memory, namun memiliki masalah akibat berbisnis narkoba. Mike memiliki daya ingat dan pemahaman atas bacaaan yang sangat baik. Dalam sesi interview dengan Harvey, Mike mengatakan, “Once I read it I will know it. Once I know it I will understand it. And once I understand it, I‘ll never forget.

Dan dimulailah kisah itu. Harvey yang terkesan dengan bakat dan kemampuan Mike memutuskan untuk meng-hire nya sebagai associate. Namun yang jadi problem, Mike bukan hanya tidak pernah menyelesaikan studi di colege, tapi juga dia tidak pernah lulus dari sekolah Hukum, apalagi dari Harvard. Harvey meminta Mike untuk stop berurusan dengan narkoba, melakukan tur di Harvard School dan merubah penampilan dengan mengenakan fancy suits.

Rahasia ini awalnya hanya diketahui oleh Donna, sekretaris Harvey. Namun kemudian sampai ke telinga Jessica Pearson, Managing Partner Pearson & Hardman. Risiko ancaman pidana akibat fraud pun mengancam law firm tersebut, tak hanya Harvey dan Mike. Intrik mengenai persoalan ini pun terselip dalam kisah-kisah serial SUITS.

Dalam penanganan case duet Harvey-Mike ini dipenuhi strategi dan analisis hukum menarik, dengan didukung oleh kemampuan riset yang baik. Keahlian atau skill dasar yang dibutuhkan oleh seorang lawyer. Tidak ada lagi persoalan tentang typo, retype, atau proofread. Levelnya sudah lebih tinggi, “how to seal the deal or winning the case without going to trial”.

Menarik disimak trik dan strategi penanganan case dari mereka. Tapi ingat, sistem hukum yang digunakan adalah common law system yang pekat dengan asas preseden. Berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law system, dimana yurisprudensi sebagai preseden tidak mengikat kasus lainnya yang serupa. Belum lagi penerapan asas sidang cepat, sederhana, biaya ringan. Rasanya koq beda banget ya *tepok jidat*

Ironisnya, Harvey dan Mike pernah menangani kasus yang mirip dengan rahasia mereka. Klien mereka meminta untuk melakukan PHK terhadap salah satu staf akuntan senior yang ternyata tidak pernah meraih gelar di bidang akuntansi. Opsi yang ditawarkan, ketimbang dilaporkan atas fraud, si karyawan diminta melakukan pengunduran diri dan tidak mengajukan gugatan terhadap PHK nya.

“When you dress like a lawyer, think like a lawyer, talk like a lawyer than you become a lawyer” (anonymous quote).

Fenomena Praktik Hukum di Indonesia

Kisah lawyer tanpa degree dari law school dalam serial Suits memang fiktif. Namun bagaimana dengan praktik di Indonesia? Dahulu sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU advokat), kita mengenal pokrol bambu, pengacara tanpa izin praktik bahkan ada yang bukan sarjana hukum.

Namun sejak diterbitkannya UU Advokat, kegelisahan bukan hanya menyelimuti para pokrol bambu, tapi juga pada corporate lawyers. Karena kebanyakan dari mereka belum memiliki izin praktik sebagai advokat. Kenapa?

Definisi dalam UU Advokat menyebutkan bahwa profesi advokat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, para corporate lawyers yang “alergi” terhadap pengadilan pun, musti memiliki izin berpraktik sebagai advokat. Bagaimana jika tidak? Terdapat sanksi pidana bagi mereka yang bertindak seolah-olah sebagai advokat. Berarti, menandatangani legal opinion atau engagement letter pun dapat dikualifikasikan bertindak sebagai advokat.

Dari situ kemudian banyak corporate law firm yang merger atau menarik partner baru yang sudah memiliki kartu izin advokat. Bahkan ketika itu, tak sedikit partner dari corporate law firm yang belum memiliki lisensi sebagai advokat dan ramai-ramai mengikuti ujian advokat. Berita tentang ini menjadi sensasional, kala itu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menjadi sorotan.

Namun demikian, kegelisahan itu mulai sirna seiring pencabutan sanksi pidana dalam UU advokat terkait pasal 31 UU advokat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 31 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.-

Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu dinilai dapat menghalangi peran LBH kampus menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

Fakta lainnya, kini, tidak sedikit “practicing lawyer” yang belum menjadi advokat. Bahkan namanya pun menjadi nama kantor hukum itu sendiri. Sejatinya ini merupakan kekhawatiran tersendiri. Apabila terjadi pelanggaran etika profesi, PERADI sebagai organisasi profesi tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada para lawyer yang belum bersertifikasi sebagai advokat tersebut.

Meraih Gelar Sarjana Hukum

Terlepas dari itu, patut diakui, bahwa banyak “lawyer” bertalenta yang tidak memiliki gelar sarjana hukum. Saya menemui beberapa nama yang sempat berpraktik demikian di beberapa law firm, walaupun kini sudah tidak lagi. Ada juga mantan pegiat LBH yang alumnus ITB, akhirnya dia meraih gelar sarjana hukumnya sambil dia menjalani dunia advokasi sebagai public defender.

Bahkan di salah satu law firm besar di Jakarta, salah satu partner nya mengawali karir sebagai paralegal, ketika masih mengantongi gelar sarjana sastra. Namun, berbekal pengetahuan, keseriusan dan kesungguhan untuk mengejar karirnya, beliau menempuh jenjang pendidikan tinggi hukum hingga meraih gelar S2 di luar negeri.

Pada akhirnya, semua itu menjadi pilihan. Advokat adalah penegak hukum, apakah mungkin menegakkan hukum dengan cara yang salah? Meminjam kalimat mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, “tidak bisa membersihkan kotoran dengan sapu kotor”.

Bagi Harvey dalam serial SUITS, “I only care about winning. Because winning is me”. Mungkin karena goal nya adalah kemenangan, maka menempatkan Mike sebagai lawyer adalah satu strategi untuk mempertahankan rekor kemenangannya, sekalipun dia tahu hal tersebut melanggar hukum. Tapi itu hanyalah cerita fiktif. Bagaimana dengan anda?

“Everybody wanna know how it feels.

Everybody wanna see what it’s like.

Living in a beehive, I don’t mind.” #Suits

 

Bimo Prasetio, advokat

@Brasetio

bimo@smartcolaw.com

www.strategihukum.net

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Loh, memang bisa ya jadi pemegang saham tunggal? Bukankah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mensyaratkan minimal 2 orang untuk mendirikan perusahaan?

Yup. Kemungkinan menjadi pemegang saham tunggal ini rupanya dimungkinkan dalam UUPT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan kemungkinan ini terjadi dalam suatu perusahaan. Tetapi yang perlu diingat, sifatnya hanyalah SEMENTARA!

Beberapa faktor atau kemungkinan yang bisa terjadi:

1. Pecah kongsi.

Apabila pemegang saham lainnya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan Anda sehingga ia atau mereka memaksa Anda untuk membeli sahamnya. Bisa saja karena ia atau mereka juga sudah enggan untuk mencarikan Anda calon pembeli lainnya.

2. Akuisisi 100% saham.

Dalam hal ini Anda membeli seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Esensi dari akuisisi adalah menjadi pengendali dalam perusahaan. Bisa saja karena Anda ingin memastikan sebagai pengendali sepenuhnya, tanpa ada campur tangan pemegang saham sebelumnya. Lalu, anda lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi partner bisnis atau pemegang saham lainnya yang memiliki visi yang sama dengan anda. Dengan demikian, anda penentu arah kebijakan perusahaan.

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Pengecualian Pemegang Saham Tunggal

Memang, UUPT mensyaratkan pemegang saham terdiri dari minimal dua orang. Hal ini merupakan kaidah hukum memaksa yang wajib dipenuhi oleh seluruh orang yang berniat untuk mendirikan perseroan terbatas di Indonesia. Sebab hakikat dari suatu PT merupakan asosiasi modal, sehingga tidak mungkin hanya terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Namun, dalam dunia bisnis, sangat mungkin pemegang saham lainnya memutuskan untuk keluar dari bisnis, sehingga berakibat adanya pemegang saham tunggal dalam perusahaan. Untuk itu, UUPT pun mengatur hal ini. Kondisi ini tidaklah menyalahi UUPT. Hanya saja, perlu ditekankan lagi, sifatnya sementara. Kalau kondisi ini terus berlanjut, tentu ada konsekuensi nyata yang harus ditanggung.

Undang-undang juga mengecualikan keharusan jumlah minimal 2 (dua) pemegang saham ini. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT. Di sisi lain, kewajiban dua orang pendiri perseroan terbatas tidak berlaku bagi:

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN“), dimana BUMN memiliki modal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang BUMN.
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pengecualian ini dimungkinkan dalam UUPT karena ada perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri terkait dengan status dan karakteristik yang khusus, termasuk syarat tentang jumlah pendiri bagi perusahaan.

Strategi: Segera Menambah Jumlah Pemegang Saham

Pasal 7 ayat (5) UUPT mengatur bahwa:

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pemegang saham tunggal memiliki limitasi waktu, setidaknya sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak Anda menjadi pemegang saham tunggal pada perusahaan Anda. Entah itu karena pecah kongsi, atau karena Anda mengakuisisi secara penuh perusahaan yang menjadi incaran Anda. Cara untuk menambah pemegang saham ini bisa dengan dua hal:

  1. Mengalihkan sebagian saham yang sudah Anda miliki kepada orang lain. Ingat, orang dalam hal ini bisa orang pribadi maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.
  2. Perusahaan Anda meningkatkan modal dalam perusahaan. Entah itu dengan mengeluarkan saham dalam portepel perusahaan, atau dengan meningkatkan modal dasar perusahaan. Dalam pengeluaran saham baru ini, Anda bisa menawarkan pihak lain untuk mengambil bagian.

Jangan Lewat dari 6 Bulan

Ingat kembali! Jangan berlama-lama! Jangan sampai lewat waktu 6 (enam) bulan ini, karena hal ini bukan tanpa konsekuensi.

Pasal 7 ayat (6) UUPT mengatur adanya pelimpahan perikatan dan kerugian perusahaan yang idealnya menjadi tanggungjawab perusahaan menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal. Dengan kata lain, natur atau sifat hakiki dari perseroan terbatas yang membatasi tanggung jawab hanya pada perseroan terbatas, menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal.

Sifat perseroan terbatas menjadi luntur dan tak lebih dari perusahaan perseorangan semata. Bahkan jika dampak kerugian ini juga merugikan pihak lain – baik pihak dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan – perusahaan bisa terancam dibubarkan jika diajukan kepada pihak yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan negeri.

Berikut Pasal 7 ayat (6) UUPT berbunyi:

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

“Pihak yang berkepentingan” ini bukan hanya organ perusahaan seperti pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan perusahaan, kreditur tetapi bisa juga kejaksaan untuk kepentingan umum ataupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

So, be smart, be strategic!

Niken Nydia Nathania/ Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com

Cost Recovery Sebagai Upah Investor Migas

Cost Recovery Sebagai Upah Investor Migas

Salah satu tabiat alami dari investasi pengusahaan hulu migas oleh pemerintah kita adalah  disparitas modal yang tidak seimbang dengan potensi sumber daya migas yang tersedia. Dana investasi yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian kegiatan usaha hulu migas tentu saja tidak sedikit, biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan mulai dari tahap eksplorasi hingga ekploitasi (produksi) lazimnya menelan biaya triliunan rupiah.

Bayangkan saja, untuk mendirikan satu infrastruktur fasilitas produksi (on shore) di daratan membutuhkan dana sedikitnya AS$5 miliar atau setara dengan Rp45 triliun. Belum lagi jika pembangunannya dilakukan diatas permukaaan laut (off shore) dengan kompleksitas medan yang khas, maka dana yang dibutuhkanpun otomatis membumbung berkali-kali lipat.

Cost Recovery Sebagai Upah Investor Migas

Kalaupun telah beberapa tahapan operasional eksplorasi dan produksi, para pelaku usaha sektor hulu migas juga masih akan dihantui oleh ketidakpastian hasil produksinya. Tidak jarang, suatu lapangan produksi yang telah menelan biaya puluhan bahkan ratusan triliun justru tidak menghasilkan apa-apa kecuali bebatuan geologis yang terendap dalam perut bumi. Sungguh sebuah kerugian yang tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan.

Risiko ketidakberhasilan operasional produksi migas inilah yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi semua pelaku kegiatan usaha hulu migas, termasuk pemerintah di dalamnya.  Kami sendiri tidak yakin pemerintah kita akan berani “mengorbankan” biaya yang begitu besar untuk kegiatan opearasioal hulu migas dengan menggunakan uang Negara. Jika tidak berhasil, maka rakyatlah yang pada akhirnya akan terkena imbasnya.

Dengan kata lain, tingginya risiko menjadikan pemerintah enggan berjudi di sektor hulu migas. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi mengapa pemerintah kita gencar “mengundang” investor-investor asing (multinational oil company/MOC) dalam rangka membantu pemerintah untuk memaksimalkan potensi produksi migas yang tersedia, tentunya dengan berharap pada tebalnya kantong, canggihnya teknologi dan keterampilan sumber daya manusia yang dibawa.

Sayangnya semua ini ada harganya, seperti telah disinggung dalam tulisan mengenai konsep PSC sebelumnya, dimana dalam mekanisme tersebut biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerjasama (dalam hal ini oleh MOC) mulai dari tahap awal sampai dengan tahap produksi akan diganti oleh pemerintah jika suatu wilayah kerja (WK) migas yang diusahakan telah berpropduksi. Ya, itulah yang disebut cost recovery.

Sistem ini memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari pengalaman kami meliput sebagai jurnalis, bahkan ada anggota dewan yang kurang memahami mekanismenya. Sungguh ironis memang, mengingat krusialnya sistem ini bagi penerimaan Negara sektor migas.

Lalu, apa itu sebenarnya cost recovery? Sejauh yang kami pahami, ini merupakan sistem yang muncul sebagai konsekuensi logis dari model kontrak PSC. Secara harfiah, cost recovery sendiri diartikan sebagai pengembalian atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan MOC dalam melaksanakan kegiatan operasi usaha hulu migas di Indonesia. Jelasnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC ini diganti atau ditanggung oleh pemerintah di akhir tahun produksi.

Dalam konteks ini, MOC menalangi (red membayar) dulu nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut. Pemerintahlah yang pada akhirnya akan membayar biaya operasional yang telah dikeluarkan MOC dari bagi hasil produksi migas yang telah  berdasar pada kontrak PSC. Yang menggembirakan, selain menyediakan dana, teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi usaha produksi migas tersebut, MOC juga akan menanggung semua risiko yang timbul darinya.

Secara normatif, cost recovery telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Pemberlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan (UU 41/2008). Biaya yang dapat dimasukkan sebagai cost recovery (mestinya) adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor yang terkait langsung dengan operasi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 PP 79/2010.

Dalam  hal ini, ada dua komponen utama dari cost recovery migas kita, yaitu:

  1. Biaya operasi tahun berjalan. Biaya ini merupakan biaya non-capital (intangible) yang meliputi biaya operasi dan administrasi perusahaan untuk eksplorasi dan pengembangan lapangan migas. Termasuk di dalamnya adalah biaya tenaga kerja (domestik dan ekspatriat, konsultan), biaya administrasi perkantoran, biaya pelatihan dan kesehatan tenaga kerja.
  2. Biaya depresiasi dari capital/tangible assets tahun berjalan. Biaya barang-barang modal, peralatan dan fasilitas eksplorasi produksi yang digunakan tercakup disini. Dan ketiga, sisa cost recovery tahun-tahun sebelumnya (carry over/unrecovered costs).

Singkatnya, besaran dana pembebanan cost recovery akan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan operasional produksi migas yang dikerjakan oleh MOC. Biaya produksi dari MOC yang membengkak jelas akan mengurangi bagi hasil produksi migas, sehingga memangkas porsi yang akan dibagi oleh pemerintah dengan MOC.

Kadang yang menjadi sengketa ketika timbul biaya produksi yang terlalu tinggi. Dalam hal biaya produksi yang terlalu tinggi itu, diduga perusahaan sudah mengambil keuntungan terlebih dahulu yang “disembunyikan” dalam bentuk biaya. Praktik seperti ini menyimpan potensi untuk merugikan Negara/pemerintah walaupun porsi pembagian bagi hasil (PSC) kepada negara cukup besar. Namun, hal ini tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak bisa sekedar claim sepihak saja.

Demikian sedikit penjabaran kami mengenai sistem cost recovery yang berlaku di Negara kita, semoga dapat memberikan manfaat.

Salam,

 

Rimba Supriatna, S.H.

Ketika Transaksi Perdata Jadi Pidana (2)

Ketika Transaksi Perdata Jadi Pidana (2)

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasai itikad baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, kenali upaya hukumnya.

Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4  hal:

  1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
  2. Terlambat memenuhi kewajiban;
  3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
  4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

  1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
  2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
  3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Ketika Transaksi Perdata menjadi Pidana (2)

Beberapa contoh kasus Perdata jadi Pidana

  1.     Pinjaman modal usaha digunakan untuk membeli mobil

Praktik penyalahgunaan uang yang dipinjam namun tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat juga dituntut dengan tindak pidana penggelapan. Misalnya, jika kesepakatan awal pinjaman uang untuk modal usaha, namun ternyata digunakan untuk membeli mobil pribadi, maka si penerima uang yang membeli mobil tersebut dapat dituntut atas dasar dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

       2.    Pengurusan Izin Tidak Dilakukan, Uang tidak dikembalikan

Dalam beberapa kasus, suatu kewajiban dalam perjanjian yang tidak berhasil dipenuhi, namun uang pembayaran tidak dikembalikan juga dapat menjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Sebagai contoh, apabila ada pihak yang berjanji akan mengurus suatu izin usaha, namun hingga waktu yang telah ditetapkan ternyata izin usaha yang dijanjikan tidak kunjung terbit, dan ternyata uang pembayaran izin tersebut tidak dikembalikan, hal tersebut juga dapat diajukan tuntutan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

       3.    Memberikan Cek kosong, yang sejak awal diketahui tidak ada dananya.

Misalnya Allen memberikan pinjaman dana kepada Brodi, kemudian Brodi akan melakukan pengembalian dana berikut bunganya dengan menerbitkan cek dengan tanggal yang telah disepakati (tanggal mundur) antara Allen dan Brodi. Apabila Brodi menerbitkan cek yang disadari olehnya bahwa cek tersebut tidak akan pernah ada dananya, padahal dia telah menjanjikan kepada Allen bahwa cek tersebut ada dananya, maka perbuatan Brodi dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat.

Hal tersebut tidak akan sampai ke ranah pidana, apabila Brodi tahu cek tersebut memang ada dananya pada saat diterbitkan. Namun ketika jatuh tempo dananya tidak ada, maka perbuatan Brodi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Dari uraian kasus-kasus di atas, perkara pidana yang di-kamuflasekan dengan perjanjian bisnis, selalu berawal dari niat jahat dan itikad tidak baik dari si pelaku. Hal ini tentu akan berbeda dengan suatu pihak yang menjadi berhutang karena adanya kegagalan dalam bisnisnya, yang membuatnya tidak mampu mengembalikan hutang.

Namun demikian, apabila si pihak berhutang beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut, maka sangat disarankan untuk membuat kesepakatan penyelesaian pembayaran hutang dan jangan malah menghindari atau melarikan diri. Karena itikad tidak baik tersebut, sangat berpotensi menjadi persoalan pidana.

 

Semoga bermanfaat.

Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan hubungi ke info@smartcolaw.com

 

KERJASAMA USAHA DALAM BENTUK KSO (2)

KERJASAMA USAHA DALAM BENTUK KSO (2)

Sebelumnya kami telah membahas mengenai Kerjasama Operasi (KSO) secara global. Namun, KSO sendiri terdapat beberapa bentuk yang biasa digunakan dalam praktik bisinis investasi. Adapun mengenai bentuk-bentuk operasional KSO yang sering digunakan oleh pelaku bisnis dan berdasarkan PSAK No.39, yaitu:

 

a)        Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT); dan

Investor

  • Investor membangun aset dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang”;
  • Investor mengamortisasi aset selama masa Konsensi;
  • Investor mengelola aset sehingga membayar bagi hasil dan mencatatnya sebagai “Beban KSO pada Kas/Hutang”;dan
  • Investor menyerahkan aset ke pemilik aset diakhir masa Konsensi.

Catatan:

Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian KSO.

Pemilik Aset

  • Pemilik Aset dapat menyerahkan aset untuk dikelola oleh investor dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang/Aset Tetap”;
    • Pemilik Aset tidak menggelola Aset KSO tetapi mendapatkan bagi hasilnya dan dicatat sebagai “Kas/Piutang pada Pendapatan KSO”; dan
    • Pemilik Aset bisa mendapatkan seluruh aset (Sesuai Perjanjian) dari Investor diakhir masa Konsensi.

b)        Bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate/BTO).

Investor

  • Investor membangun aset dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang”;
  • Investor menyerahkan aset yang telah dibangunnya ke Pemilik Aset dan mencatatnya sebagai “Hak Bagi Pendapatan pada Aset KSO” (Nominal Base) dan aset diamortisasi selama masa Konsensi; dan
  • Selama masa Konsensi, investor menerima bagi hasil dari pemilik aset dan mencatatnya sebagai “Kas/Piutang pada Pendapatan KSO.”

Pemilik Aset

  • Pemilik Aset dapat menyerahkan aset dan dicatat sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang/Aset Tetap”;
  • Pemilik Aset menggelola Aset KSO secara Periodik membagi pendapatan dan mencatat sebagai “Beban KSO pada Kas/Hutang”;
  • Pemilik Aset bisa mendapatkan seluruh aset (Sesuai Perjanjian) dari Investor diakhir masa Konsensi.

Dua (2) bentuk tersebut di atas dapat dikombinasikan dengan Perjanjian Bagi Hasil (PBH) atau Perjanjian Bagi Pendapatan (PBP) dengan cara tertentu. Namun, konsep KSO pada dasarnya dapat diberlakukan dengan cara lain sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis.

 Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi

Kepemilikan Aset

Berkenaan dengan hak milik aset yang digunakan dalam KSO, adalah Hak milik investor selama periode perjanjian KSO. Aset yang disertakan dalam KSO tidak terkena transaksi jual-beli, sehingga tidak dipungut PPN. Aset tersebut juga disusutkan berdasarkan masa manfaatnya. Pada akhir masa Konsensi (masa KSO) aset dapat dipindah tangankan merujuk pada perjanjian kedua belah pihak.

Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya. Apabila yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian KSO adalah hak penyelenggaraan usaha yang tidak memiliki biaya perolehan, maka pemilik aset hanya perlu mengungkapkan keberadaan transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai KSO di atas, dapat dipahami bahwa mengenai kegiatan usaha yang ditawarkan kontraktor kepada Klien saya berupa investasi dengan mengadopsi dengan prinsip-prinsip kerjasama yang menyerupai KSO. Hal ini tentunya untuk menjadikan investasi tersebut lebih professional dalam pelaksanaannya.

KSO dapat diimplementasikan dengan prinsip syariah yaitu dengan skema Mudharabah. Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (nisbah). Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

Namun yang perlu dipahami, mudharabah ini sejatinya adalah profit-loss sharing. Jadi tak hanya sekedar pembagian keuntungan, tapi juga jika terjadi kerugian. Bagi Investor, risiko kerugian adalah sebesar modal yang ditanamkan. Sedangkan jika kerugian yang timbul lebih besar, maka menjadi tanggung jawab si pengelola bisnis.

 

Asharyanto/Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

 

Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi (1)

Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi (1)

KSO sendiri didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir

Kontribusi dalam berinvestasi, termasuk patungan usaha, dapat ditentukan dalam beberapa bentuk,  diantaranya dalam bentuk saham-saham, kontribusi bersifat tunai, hak tanah, hak paten, keterampilan teknis, peralatan, jasa distribusi, atau penggunaan suatu merek dagang.

Akan tetapi pemberian kontribusi tersebut biasanya disertai perhitungan-perhitungan secara jelas dan rinci, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dikemudian hari.

Namun karena terlalu luas, pembahasan dalam artikel ini hanya terbatas pada bentuk Kerjasama Operasi (KSO). Berikut ini beberapa caranya:

Investasi yang berupa penyertaan modal dengan cara kerjasama operasi.

KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama mengurangi resiko usaha tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 39 mengenai Akutansi Kerjasama Operasi.

 

Bahwa pihak yang dimaksud dalam PSAK No.39 tersebut adalah:

  • Pihak Pemilik  Asset; dan
  • Pihak Investor (Penyandang Dana).

Maka dapat dipahami bahwa pihak yang satu selaku pemilik asset ingin memaksimalkan potensi atas asset yang dimilikinya, dimana pihak tersebut mengajak pihak lain untuk bekerjasama memanfaatkan asset dimaksud dengan menunjuk pihak tersebut sebagai penyandang dana bagi pemilik asset.

 Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi

Hal mana Para Pihak dimaksud melakukan dan/atau melaksanakan KSO dengan dilandaskan pada suatu kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian untuk mengatur dan mengikat para pihak tersebut, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan KSO nantinya.

KSO sendiri didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir, bukan pada Break Event Point (BEP) dari besarnya investasi yang ditanamkan oleh investor. Dan prinsip KSO berbeda dengan pola “Cicilan/Kredit” maupun “Leasing/Sewa Pakai”

 

KSO sendiri dibagi menjadi dua (2) golongan, yakni:

  1. KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum para partisipan KSO;

Hal mana KSO pada bagian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik asset       dan investor dengan membentuk suatu badan hukum ataupun persekutuan.

2. KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah, dapat berupa:

–        Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Aset (PBA), dimana KSO dalam bentuk PBO dan PBA ini, masing-masing pihak dalam KSO memiliki kendali yang signifikan atas operasi atau aset KSO, karena itu nama kerjasama ini adalah pengendalian bersama (jointly controlled); atau

–        Pelaksanaan KSO oleh salah satu pihak saja untuk mengendalikan aset dan operasi KSO, yang mana batasannya hanya satu pihak saja yang secara signifikan (berarti) memiliki kendali atas aset dan operasi KSO.

Bersambung ke artikel selanjutnya: Kerjasama Usaha Dalam Bentuk KSO (2)

Asharyanto/Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.