Archive for Agustus, 2013

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

“Faktor utama alasan buy back adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak likuid di pasar dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam hukum perusahaan tentunya tidak asing dengan pembelian kembali saham atau dikenal dengan buy-back saham. Sebut saja sejumlah emiten dari sektor plantation atau perkebunan seperti PT BW Plantation Tbk, PT PP London Sumatera Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk yang melakukan buy back saham.

Ketiga emiten ini bergerak di bidang crude palm oil atau lebih sering dikenal dengan CPO. Walaupun ada kecenderungan harga-harga saham menurun di bursa, ketiga emiten ini berkeyakinan bahwa secara fundamental bisnis CPO masih solid.

Namun, tindakan buy back ini dianggap oleh PT Indo Premier Securities sebagai isyarat bahwa harga saham CPO saat ini masih murah. Selain itu, juga tidak ada katalis yang bisa mendongkrak harga CPO.

Lalu, bagaimanakah yang dimaksud dengan buy back saham dalam undang-undang? Bilamana hal tersebut boleh dilakukan? Apakah buy back saham hanya bisa dilakukan oleh perusahaan terbuka? Ataukah juga bisa dilaksanakan oleh perusahaan tertutup?

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

 

Menyingkap Motif Buy-Back

Pembelian kembali saham ini nyatanya tidak saja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbuka seperti emiten-emiten di atas. Tetapi juga bisa dilakukan oleh perusahaan tertutup. Yang menjadi soal, apa maksud dan tujuan dari buy-back tersebut? Apa pengaruhnya dengan saham perusahaan/emiten secara keseluruhan?

Faktor utama alasan buy back adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak likuid di pasar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja dengan yang dilakukan oleh emiten-emiten di atas.

Ilustrasi mudahnya, jika awalnya di pasar terdapat 100 juta saham dengan nilai nominal per saham adalah sepuluh ribu rupiah. Sedangkan yang berhasil dijual di pasar hanya sebesar 70 juta saham. Sisanya, tidak dimiliki oleh siapapun dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini bisa menyebabkan turunnya nilai nominal saham secara keseluruhan dalam jangka panjang. Untuk mengantisipasi ini, maka perusahaan bisa menarik kembali saham.

Prinsip ekonomi lah yang berjalan, permintaan tetap namun penawaran berkurang. Maka, harga bisa naik atau setidaknya perusahaan bisa menahan kemungkinan merosotnya harga saham. Jadi, akibat buy back ini bisa sebagai strategi mempertahankan likuiditas perusahaan atau bahkan meningkatkannya.

Misalnya saja, apabila harga saham di pasar stagnan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut melakukan buy back saham. Dengan demikian, hal ini memberikan efek psikologis bahwa pemegang saham tersebut merupakan pihak yang bonafide dan bertanggung jawab terhadap progresi perusahaan.

Hal ini memicu investor lainnya untuk akhirnya bergabung dan membeli saham tersebut. Seperti yang sering dilakukan oleh pengusaha Hari Tanoesoedibjo yang kerap membeli kembali sahamnya dalam MNC Group. Kondisi ini berhasil membuat perusahaannya tertahan dari merosotnya posisi perusahaannya dalam bursa. Bukan hanya itu, ia berhasil memposisikan perusahaannya naik beberapa tingkatan dari posisi di bursa. Yup, dengan buy back tersebut.

Namun, buy back saham hanya salah satu strategi untuk pertahanan likuiditas. Jelas, efek buy back ini belum tentu atau tidak dapat secara pasti dapat kita jadikan sebagai strategi menaikkan likuiditas saham.

Pelaksanaan Buy-Back Saham

Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mengizinkan perusahaan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan melalui persetujuan RUPS. Dalam hal ini, salah satu alasan perusahaan melakukan buy back saham adalah untuk pengurangan modal. Pengurangan modal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan saham tersebut ditarik kembali. Untuk itulah ada metode pembelian kembali saham. Namun, kondisi pembelian kembali saham ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal yang      ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Kekayaan bersih ≠ ≤ ∑ (modal ditempatkan + cadangan wajib yang telah disisihkan)

Kekayaan bersih di sini adalah seluruh harta perusahaan yang telah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam 6 (enam) bulan terakhir.

2. Selain ketentuan di atas, besaran persentase buy-back saham ini juga dibatasi. Pasal 37 (1) (b) UUPT berbunyi sebagai berikut:

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan gadai saham atau jaminan atas saham yang dipegang oleh perusahaan sendiri dan/atau perusahaan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perusahaan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bahasa undang-undang memang agak rumit. Baiklah, mari kita coba uraikan unsur-unsur penghitungnya:

 1. Nilai nominal seluruh saham yang di-buy back  
 2. Gadai saham/jaminan atas saham dipegang oleh perusahaan sendiri  
 3. Gadai saham/jaminan atas saham yang dipegang oleh afiliasi dari perusahaan  
  _____________________________________________________________________ +
  Total = ≠ ≥ 10% x ∑ modal ditempatkan dalam perusahaan  

Dengan kata lain, jumlah komponen No. 1-3 di atas tadi tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan dalam perusahaan, kecuali diatur lain dalam ranah pasar modal.

Pembelian kembali saham ini harus sesuai dengan kondisi di atas. Jika bertentangan, maka pembelian kembali saham ini menjadi batal demi hukum. Tentunya ketika buy-back saham menjadi batal karena hukum, Direksilah yang bertanggung jawab secaa tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik tersebut.

Selain itu, buy-back saham ini juga memiliki jangka waktu yaitu saham buy-back hanya bisa dikuasai perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam kurun waktu inilah, perusahaan memiliki waktu untuk menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Buy back saham bagi Perusahaan terbuka

Untuk perusahaan terbuka, buy back saham diatur secara lebih terperinci dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada dasarnya, buy back saham pada perusahaan terbuka bisa dilakukan dengan memperhatikan Pasal 37 UUPT di atas, juga Pasal 39 UUPT, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Namun, buy back saham ini juga bisa dilakukan dalam konteks apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan korporasi dari perusahaan apabila para pemegang saham ini merasa dirugikan. Dalam hal inilah perusahaan diperbolehkan untuk membeli kembali saham tersebut. Tindakan korporasi tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 UUPT, yaitu diantaranya:

  1. Perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perusahaan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perusahaan; atau
  3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Selain memperhatikan dan mematuhi tata cara terkait dengan RUPS, penentuan harga, besaran persentase dan jangka waktu buy-back saham, perusahaan terbuka juga diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi ini kepada Bapepam-LK.

Jadi, lakukanlah buy-back saham di saat yang tepat dan apabila benar-benar dibutuhkan.

Niken Nydia Nathania

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

“Melanggar hukum itu harus jelas norma yang dilanggar. Sebelum mendalilkan ada baiknya ditelisik dulu faktanya.”

Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur kini jadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini.

Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga negara yang sudah terang-terangan men-claim bisnis PU Ustaz Yusuf Mansur ini ilegal.

Namun, sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum, dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya kita kupas dahulu untuk tahu dagingnya, daripada sekedar makan kulit kan.

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

 

 

Gerakan Patungan Usaha

Uztaz YM (begitu beliau biasa disapa), memulai ajakan bergabung dengan PU melalui akun twitter nya (@Yusuf_Mansur) dengan visi untuk membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan basis umat.  Beliau meyakini, dengan kekuatan ekonomi berjamaah, maka dapat “membeli kembali Indonesia” dari cengkeraman asing.

Peserta dapat berpartisipasi dengan menyetorkan uang sebesar Rp 1 atau 2 juta. Berjalannya waktu, nilai keikutsertaan ditingkatkan hingga Rp 12juta/peserta. Dan dalam waktu 2 minggu terkumpul Rp 800juta. Bahkan tidak sampai setahun sudah mencapai Rp 24 Milyar. Padahal awal ketika menggulirkan ajakan ini, belum terbayang akan diapakan uang yang terkumpul. Wow!

Setelah itu, Sang Ustaz memutuskan untuk menggunakan dana patungan itu untuk membeli properti di dekat bandara Soekarno-Hatta, yang diproyeksikan sebagai Hotel bagi jamaah Haji dan Umroh. Uztaz YM menilai, para tamu Allah ini musti disediakan tempat yang lebih proper, ketimbang “keleleran” di bandara. Dan dimulai lah, perjalanan bisnis PU ini.

Menyadari keterbatasannya dalam bisnis, maka diundang lah beberapa pengelola hotel, dan akhirnya pengelola hotel Horison yang akan diajak kerjasama sebagai operator pengelola hotel.

Dari perhitungan YM dengan Hotel Horison, diperkirakan dapat memberikan bagi hasil hingga 8% kepada peserta PU nantinya. Dan jika ada kelebihan, maka kelebihan itu yang akan disedekahkan ke pesantren di Indonesia. Sampai disini, tidak ada masalah yang timbul. Rencana pembangunan terus berjalan, peserta PU pun semakin bertambah.

Kerjasama Usaha PU dalam kacamata Perdata

Dari sekian banyak orang yang menjadi peserta PU, ternyata tidak seluruhnya memiliki niat yang sama sebagai investasi bisnis, beberapa mendonasikan sebagai investasi di akhirat dengan tujuan bersedekah (infak), wakaf atau zakat. Apalagi ketika tertulis penyetornya adalah Hamba Allah.

Jika dilihat dari bentuk kerjasama usaha sang ustaz ini, lebih mendekati pola Mudharabah. Menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari konsep ini, Ustaz YM secara pribadi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta PU sebagai pemilik modal. Kelebihan PU ini adalah, dengan dana sebesar Rp 12 juta, keinginan kita untuk memiliki bagian dalam suatu bisnis hotel menjadi terwakili oleh Ustaz YM sebagai pengelola dana usaha.

Dengan nilai bagi hasil dari keutnungan hingga 8% tadi, itu merupakan nisbah yang ditentukan dalam akad. Dan proyek Hotel inilah yang menjadi objek dari kesepakatan kerjasama usaha bisnis PU. Perlu diingat dalam sistem syariah, Mudharabah diartikan sebagai prinsip profit-loss sharing, artinya, pembagian keuntungan tentu diberikan apabila tercapai keuntungan dalam kegiatan usaha. Dan pembagian beban kerugian terhadap investor (jika terjadi kerugian) adalah sebesar nilai investasi nya saja, selebihnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari perspektif hukum perdata, jika dianalisis dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat diuraikan:

  1. Adanya kesepakatan antara peserta PU dengan Ustaz YM (secara pribadi);
  2. Para pihak dalam kerjasama usaha PU ini harus cakap hukum;
  3. Proyek Hotel sebagai objek perjanjian kerjasama usaha
  4. Kerjasama usaha di bidang hotel ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perlu diingat, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan secara lisan pun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dapat dibuktikan. Dari sudut pandang ini, maka kerjasama usaha PU merupakan perikatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.  Dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, “Kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak”. Sehingga semua pihak di luar para pihak yang membuat kesepakatan harus menghormatinya.

Sebagaimana diberitakan, tidak ada investor yang mengajukan tuntutan terhadap Ustaz YM, karena objek perjanjian ini sudah jelas, berupa bangunan hotel dan apartemen. Pembelian properti dimaksud menjadi salah satu indikator bahwa bisnis ini bukan seperti skema ponzi yang ternyata investasi bodong, dan alhasil dari perdata jadi pidana. Lalu kenapa investasi PU ini kemudian dinilai melanggar hukum atau ilegal?

Penawaran Umum melalui Website (?)

Persoalan kemudian timbul ketika Sang Ustaz meluncurkan situs www.patunganusaha.com (yang kini sedang di-non aktif-kan sementara). Dalam situs itu disebutkan informasi tentang latar belakang PU, rencana pengembangan PU, data peserta dan nilai bagi hasil yang diterima oleh peserta dari nilai keuntungan dari bisnis PU.

Pengumuman tentang gerakan PU inilah yang dinilai oleh OJK sebagai penawaran umum. Menurut anggota Dewan Komisioner bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU tentang Pasar Modal, setiap penawaran umum dapat dilakukan setelah ada pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran oleh yang bersangkutan.

Ia menyebutkan, penghimpunan dana melalui penawaran umum merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat kepada 100 orang lebih, atau dibeli oleh 50 orang lebih. “Pengumuman melalui website, media massa dan lainnya juga merupakan penawaran umum,” kata Nurhaida.

Penawaran Umum Dalam Kerangka Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pendapat dari OJK tersebut tentunya tidak lepas dari penjelasan dari Pasal 1 ayat (15) UUPM, yang menjelaskan bahwa:

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

  1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
  2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
  3. Objek yang diperdagangkan berupa efek;
  4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.

Atas penjelasan di atas dan merujuk pada  skema Patungan Usaha, dapat dipahami pada dasarnya Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan Penawaran Umum karena tidak dilakukan oleh Emiten dan tidak memperdagangkan efek.

Namun demikian, secara jelas dan prinsip dasar dari UUPM maupun kualifikasi dari Patungan Usaha, terdapat perbedaan, yaitu:

  1. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa Saham/Efek;
  2. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa produk finansial;
  3. Kegiatan publikasi yang dilakukan merupakan pengumuman sebagai langkah transparansi dan bukan merupakan penawaran umum sifatnya maupun prinsipnya;
  4. Gerakan Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan jasa keuangan;
  5. Gerakan Patungan Usaha memberikan konsep bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syari’ah (mudharabah).

Idealnya Berbadan Hukum

Disamping itu, OJK menyarankan agar Patungan Usaha dibuat dalam bentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (“PT”). Karenanya, berangkat dari dana yang didapat oleh Patungan Usaha berasal dari beberapa Pihak, maka merujuk pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan juga Pasal 1 ayat (22) UUPM, menyatakan bahwa:

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam skema PU, kegiatan usaha dilakukan di dengan Ustaz YM secara pribadi. Memang suatu bisnis dapat dilakukan oleh individu secara pribadi, tidak harus berbadan hukum. Namun harus diperhatikan juga mengenai karakter badan usaha dalam mengelola suatu bisnis.

Karakter PT sebagai entitas bisnis memiliki beberapa kelebihan dalam suatu kegiatan usaha, dipandang dari sisi pertanggungjawaban dan good corporate governance. PT sebagai badan hukum merupakan subjek yang terpisah dengan pendirinya dan juga memiliki pemisahan harta dan tanggungjawab dengan pendirinya. Artinya, kekayaan dan tanggungjawab PT terpisah dari sang pendiri. Publik tentu akan menilai bisnis investasi PU ini akan lebih bonafid jika dikelola oleh suatu PT, dimana Ustaz YM terlibat di dalamnya.

Tugas dan Pengawasan OJK

Di sisi lain, media seharusnya tidak lantas menuding OJK kecolongan karena tidak mengawasi perkembangan investasi PU oleh Ustaz YM. Karena sejatinya, Patungan Usaha belum menjadi bagian dari tugas pengawasan OJK jika belum menjadi perusahaan publik dan juga tidak ada pengaduan dari amsyarakat terhadap bisnis PU tersebut.

Merujuk pada tugas OJK yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a)        kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b)        kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c)         kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dari uraian di atas, terlihat gerakan PU bukan merupakan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya .

Jika kegiatan Patungan Usaha dinilai sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena mengumpulkan dana di masyarakat, maka harus dicermati dahulu Pasal 1 ayat (10), menjelaskan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum.

Penyempurnaan PU

Dapat dipahami, apa yang dilakukan UYM melalui Patungan Usaha dibangun dari paradigma dasar bahwa untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga menimbulkan dan memberi manfaat kepada sesama.

Sebagaimana diberitakan, bisnis PU ini disarankan oleh OJK untuk menjadi perusahaan publik. Dalam hal Gerakan Patungan Usaha akan bertransformasi menjadi Perusahaan Publik sebagai mana saran dari OJK, maka persyratan yang harus dipenuhi haruslah merujuk pada ketentuan Peraturan OJK IX.A.1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.

Kasus serupa pernah ditempuh oleh Cipaganti, yang sebelumnya melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui koperasi, yang kemudian melepas 40% sahamnya kepada publik. Beberapa kelebihan menjadi perusahaan yang Go public adalah:

  1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
  2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
  3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
  4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
  5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

Sebagai saran dan masukan, niat baik dan juga prinsip kerjasama secara syariah tentunya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dari bisnis investasi Patungan Usaha agar lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Penyempurnaan dimaksud antara lain perlu dilakukan terhadap pemilihan badan hukum sebagai entitas bisnis, bentuk kerjasama investasi, akad dan pendokumentasiannya, agar diperhatikan tidak hanya dari sisi materiil saja, namun juga secara formil.

Wasalam,

Bimo Prasetio,

Konsultan Hukum Bisnis dan Investasi

Pengelola Blog www.strategihukum.net  

Memahami Kegiatan Penawaran Umum Dalam Ranah Pasar Modal

Memahami Kegiatan Penawaran Umum Dalam Ranah Pasar Modal

Belakangan banyak yang menyinggung soal keterkaitan dengan penawaran berbagai bentuk investasi dikaitkan dengan penawaran umum dalam kerangka pasar modal. Untuk mengetahui lebih jauh, kami akan ulas di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

  1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
  2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
  3. Benda yang dijual adalah efek;
  4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.

Sebelum kita beranjak lebih jauh, perlu kami paparkan beberapa definisi dalam ketentuan pasal di atas, untuk mempermudah pemahaman anda.

Memahami Kegiatan Penawaran Umum Dalam Ranah Pasar Modal

 

Efek

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam UUPM, khususnya pada Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Kontribusi kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Surat Berharga

Jika menelisik Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang.

Di samping itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Buku I titel 6 dan titel 7 mengatur jenis surat berharga seperti:

  1. Wessel;
  2. Surat sanggub;
  3. Cek;
  4. Kwitansi-kwitansi; dan
  5. promes atas tunjuk. dll

Emiten

Adapun Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum atas efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UUPM.

Lebih jauh, kegiatan penawaran umum juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UUPM, yang menjelaskan bahwa:

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. 

Kegiatan penawaran umum yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik tentunya harus memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan juga Pasal 1 ayat (22) UUPM, menyatakan bahwa:

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pengecualian dari Pengertian Penawaran Umum

Namun, berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.5 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum yang mengganti Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 282/PM/1992,  tanggal 24 September 1992, menjelaskan bahwa kualifikasi yang bukan penawaran umum adalah sebagai berikut:

1.      Definisi :

a)      Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.

b)     Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

c)      Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.

d)     Media masa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, film, dan media elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

 2.      Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media masa dianggap sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

 3.      Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika nilai seluruh penawaran dari Penawaran Efek tersebut kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Asharyanto/Bimo Prasetio

 

Ingin berkonsultasi tentang aspek hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com.

Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

 

Menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing tentulah tidak sama dengan menyusun PKWT biasa, diperlukan penguasaan materi tentang aturan PKWT itu sendiri, perijinan kerja dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing.”

Salah satu akibat yang paling kelihatan dari berlakunya globalisasi adalah adanya arus keluar masuk orang, barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya tanpa ada halangan (barriers). Akibat tersebut saat ini telah dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus mengenai arus masuk orang di Indonesia, beberapa tahun terakhir jumlah tenaga kerja asing (expatriate) terus meningkat. Mereka tidak hanya bekerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia saja, tetapi juga di perusahaan swasta nasional. Kehadiran para tenaga kerja asing tersebut tentu harus diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai sehingga hak dan kewajiban mereka terlindungi.

Berbicara tentang perangkat hukum tenaga kerja asing di Indonesia, tidak lengkap rasanya bila tidak membahas mengenai perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing. Perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), sebagai berikut:

“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU No. 13/2003 tersebut, maka perjanjian kerja yang dapat diberlakukan kepada tenaga kerja asing hanyalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau biasa disebut tenaga kontrak.

 Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

Poin Penting dalam PKWT

Menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing tentulah tidak sama dengan menyusun PKWT biasa, diperlukan penguasaan materi tentang aturan PKWT itu sendiri, perijinan kerja dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing. Berikut ini penjelasan mengenai materi yang patut jadi perhatian dalam menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing:

1.      PKWT harus dibuat dalam Bahasa Indonesia

Dalam praktik, seringkali dijumpai PKWT bagi tenaga kerja asing yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing, sebagian besar dalam Bahasa Inggris. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 13/2013, mengatur sebagai berikut:

 

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin”.

Apabila PKWT dibuat tidak secara tertulis dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka berlaku ketentuan Pasal 57 ayat (2) sebagai berikut:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”.

Namun demikian, jika memang diperlukan, untuk mengakomodasi kepentingan tenaga kerja asing yang belum mengerti Bahasa Indonesia, maka PKWT tersebut dapat dibuat dalam 2 (dua) bahasa (bilingual) yakni Bahasa Indonesia dan bahasa asing, hanya saja dalam PKWT tersebut perlu diatur klausul yang menyebutkan “Apabila terdapat perbedaan interprestasi makna antara Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka yang berlaku adalah interpretasi makna menurut Bahasa Indonesia.

 

2.      Sinkronisasi antara masa berlaku ijin kerja tenaga kerja asing dengan jangka waktu PKWT

Salah satu materi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing adalah mengenai jangka waktu PKWT. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU no. 13/2003 yang mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

Namun sayangnya, sampai dengan artikel ini dibuat Keputusan Menteri mengenai “waktu tertentu” tersebut tidak kunjung diundangkan.

Menyikapi hal tersebut, dalam pelaksanaannya, jangka waktu PKWT bagi tenaga kerja asing tersebut mengikuti jangka waktu ijin kerja, sehingga PKWT tersebut kebanyakan berdurasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun secara berturut-turut selama berlakunya ijin kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali dijumpai dalam praktik, tanggal PKWT tidak sama dengan dengan tanggal ijin kerja, meski sama-sama berdurasi 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan potensi resiko hukum, baik hukum ketenagakerjaan maupun hukum keimigrasian.

3.      Pemilihan forum penyelesaian perselisihan

Penyusunan klausul tentang pemilihan forum penyelesaian merupakan salah satu klausul penting dalam PKWT bagi tenaga kerja asing. Dalam praktik, beberapa perusahaan asing di Indonesia yang memberlakukan PKWT bagi tenaga kerja asingnya, memilih forum penyelesaian perselisihan terkait dengan PKWT tersebut di negara dimana kantor pusat perusahaan asing tersebut berkedudukan, atau di negara lain yang dipilih.

Berkaitan dengan forum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”) mengatur secara khusus mekanisme dan forum penyelesaian yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan hubungan kerja/industrial. Berdasarkan UU No. 2/2004 tersebut, mekanisme yang berlaku adalah melalui 3 tahapan, yaitu;

a)      Tahap pertama, penyelesaian bipartit;

b)      Tahap kedua, penyelesaian tripartit (mediasi, konsiliasi dan arbitrase); dan

c)      Tahap ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial.

Tahapan tersebut bersifat hirarki (berjenjang), artinya masing-masing tahapan harus ditempuh. Tidak dilaksanakannya salah satu tahapan saja dapat berakibat penyelesaian tersebut tidak sah dan harus diulang kembali.

Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan kerja/industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, maka berlaku ketentuan Pasal 81 UU no. 2/2004 yang mengatur sebagai berkut:

”Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah seharusnya forum penyelesaian perselisihan yang dipilih dalam PKWT bagi tenaga kerja asing mengacu kepada ketentuan UU No. 2/2004. Oleh karena UU No. 2/2004 tersebut merupakan lex specialis dan telah mengatur secara limitatif mengenai forum penyelesaian perselisihan suatu hubungan kerja di Indonesia.

Disamping itu, pemilihan forum penyelesaian berdasarkan UU No. 2/2004 telah sesuai dengan Doktrin Favorable Forum/ Appropriate Forum, dimana pekerjaan yang disepakati dalam PKWT tersebut dilaksanakan di Indonesia dan kegiatan usaha dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut juga berada di Indonesia.    

Demikian materi tentang panduan praktis penyusunan PKWT bagi tenaga kerja asing. Semoga bermanfaat.

 

Nurul Fauzi