Archive for Oktober, 2013

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (2)

“Berbeda dengan #1 preemptive right, #2 right of first refusal bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku apabila diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar.” 

Menyambung artikel sebelumnya yang menjelaskan tentang preemptive Rights, kali ini kami akan mengulas tentang maksud prinsip right of first refusal khususnya dalam Perjanjian Pemegang Saham.

Right of first refusal adalah hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu dalam hal salah satu pemegang saham existing dalam suatu Perusahaan berkehendak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Untuk itu, sebelum ia menawarkan kepada pihak lain, ia menawarkan saham tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Apakah akan diambil oleh pemegang saham lain atau tidak. Dalam hal ini pemegang saham yang menerima tawaran tersebut dikatakan mempunyai right of first refusal.

 

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM

RIGHT OF FIRST REFUSAL HARUS DINYATAKAN DALAM ANGGARAN DASAR

  1. 1.              Right of First Refusal Berlaku Apabila dituangkan dalam Anggaran Dasar

Berbeda dengan #1 pre-emptive right, #2 right of first refusal ini bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku hanya apabila Anggaran Dasar mengatur demikian. Inilah yang perlu dipahami karena titik letak perbedaan tersebut juga secara jelas dapat kita tafsirkan dari konstruksi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“).

  1. 2.              Right of First Refusal adalah syarat dalam Pemindahan Hak atas Saham

Apabila #1 preemptive right diwajiibkan untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham dalam hal perusahaan melakukan penambahan modal, maka #2 right of first refusal hanya diberikan kepada pemegang saham apabila diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pemberian right of first refusal ini adalah sehubungan dengan adanya pemindahan hak atas saham.

Katakanlah dalam perusahaan A terdapat X dan Y sebagai pemegang saham. Suatu ketika X berniat untuk menjual sebagian sahamnya kepada M. Dalam hal Anggaran Dasar perusahaan A mengatur right of first refusal, maka Y berhak membeli saham itu sebelum dijual kepada M dengan menggunakan haknya. Berlaku juga sebaliknya. Y berhak untuk menolak terlebih dahulu apabila ia tidak berniat untuk membeli sebagian saham milik X dalam perusahaan A.

Mari kita simak bunyi Pasal 57(1) UUPT di bawah ini:

(1)     Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

  1. a.             Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. b.             Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. c.              Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Simaklah baik-baik ketentuan dalam Pasal 57(1)(a) UUPT di atas. Konstruksi pengaturan dalam Pasal tersebut berbunyi bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Butir A Pasal 57 UUPT di atas menyebutkan “keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya”.

Dengan demikian ketentuan ini lah yang dikatakan sebagai right of first refusal. Ketentuan ini bisa saja tidak diatur dalam Anggaran Dasar apabila para pemegang saham tidak merasa hal ini perlu diatur. Dengan demikian, right of first refusal tidak diperlukan dalam mengatur persyaratan tentang jual beli saham dalam perusahaan.

  1. 3.              Pengecualian Pelaksanaan Right of First Refusal

Namun, walaupun hak ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar, tetap sifatnya adalah hanya untuk melindungi kepentingan masing-masing pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam perusahaan. Namun tidak untuk mempersulit perusahaan dengan menjadikan transaksi jual beli saham menjadi alot. Mari simak ketentuan Pasal 57(2) UUPT:

“(2)     Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.”

Pengecualian itu dibuka dalam Pasal 57(2) UUPT. Pemindahan hak atas saham tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham tersebut lahir karena adanya peralihan hak secara hukum. Yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Fungsi Right of First Refusal

Pada umumnya, right of first refusal ini berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada tindakan salah satu pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Dengan demikian, salah satu pemegang saham tidak bisa menjual sahamnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Sedangkan pemegang saham yang lainnya tidak mengetahui transaksi tersebut.

Dengan demikian, right of first refusal ini umumnya merupakan bentuk afirmasi persetujuan para pemegang saham lain atas transaksi jual beli saham yang diinginkan. Konsekuensinya, apabila pemegang saham menjual sahamnya begitu saja, sedangkan hak ini sudah diadopsi dalam Anggaran Dasar perusahaan, maka transaksi tersebut cacat secara hukum.

Dalam kondisi ini, pemegang saham lain yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum untuk pembatalan transaksi tersebut. Jadi, aturlah Perjanjian Pemegang Saham Anda sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan Anda dan pemegang saham lainnya.

Niken Nydia Nathania

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com

MEMBEDAKAN PREEMPTIVE RIGHT DAN RIGHT OF FIRST REFUSAL SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (1)

Sebelumnya kami perlu sampaikan, karena pembahasan yang cukup banyak, kami buat artikel ini menjadi serial. Artikel ini terbagi menjadi #1 PREEMPTIVE RIGHT dan #2 RIGHT OF FIRST REFUSAL.

Secara sekilas, kita bisa anggap preemptive right merupakan kata lain dari right of first refusal. Seolah-olah sebenarnya kedua istilah ini memiliki makna yang sama saja. Nah, bagaimana kalau istilah ini ingin kita adaptasi dalam suatu draft terutama draft perjanjian berbahasa Inggris? Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan mendasarnya secara konseptual. Sehingga kita bisa memahami betul kapan penggunaan istilah pre-emptive rights dan kapan right of first refusal bisa secara tepat dipakai.

Hal ini sendiri pernah kami alami ketika mendampingi klien kami untuk menegosiasikan suatu draft Shareholders’ Agreement (Perjanjian Pemegang Saham). Tentunya tidak lain untuk bisa mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama karena perjanjian ini akan jadi landasan bekerja sama untuk bertahun tahun ke depan. Kami perlu agak bersusah payah menjelaskan kepada tim legal pihak counterparty bahwa trigger untuk pre-emptive rights dengan right of first refusal itu berbeda.

MEMBEDAKAN PREEMPTIVE RIGHT DAN RIGHT OF FIRST REFUSAL SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM

 

Mari kita simak ulasan di bawah ini.

#1 PREEMPTIVE RIGHT

Preemptive right merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu oleh perusahaan dalam hal perusahaan akan mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal dalam perusahaan.

Teori ini diadopsi dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“). Berikut bunyi ketentuan Pasal 43(1) UUPT tersebut:

Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam pasar modal, hal ini juga diatur dalam Peraturan Bapepam- LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini sering juga disingkat dengan sebutan HMETD. HMETD mengadopsi juga ketentuan mengenai preemptive right ini. HMETD yang dimaksud yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham.

Ketentuan Butir 2 Peraturan IX.D.1 mengatur bahwa:

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi HMETD  atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

Maka, baik dalam konteks perusahaan tertutup maupun perusahaan yang tercatat dalam bursa, preemptive right adalah hak pemegang saham untuk dapat “memesan” saham terlebih dahulu.  Mengapa “memesan”?

Sama seperti ketika kita di sebuah restoran dan sedang menanti makanan yang akan kita santap. Kita harus memesan dulu. Baru setelah itu, makanan kita disiapkan dan disajikan. Analogi ini berlaku sama untuk preemptive right, yaitu ketika perusahaan Anda akan mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal.

5 Hal yang perlu dipahami dalam Preemptive Right:

  1. 1.              Berlaku Dalam Hal Penambahan Modal

Penambahan modal ini berlaku baik untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor, maupun untuk penambahan modal dasar.

  1. 2.              Hak yang Lahir Secara Otomatis

Preemptive right ini merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada pemegang saham, tanpa perlu diatur secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar. Hal ini karena UUPT menggunakan kata “harus” dalam frase Pasal 43(1) UUPT. Begitu juga dengan bunyi butir 2 Peraturan IX.D.1  yang menggunakan kata “wajib” untuk menekankan bahwa preemptive right/HMETD ini merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

  1. 3.              Penawaran Secara Proporsional dengan Persentase dan Klasifikasi Saham

Penawaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham ini dilakukan dengan cara menawarkannya secara seimbang dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum penambahan modal. Persentase saham ini juga didasarkan pada klasifikasi saham yang dimaksud, dalam hal perusahaan mengeluarkan saham dengan klasifikasi saham yang berbeda.

Misalnya perusahaan dimiliki oleh 3 (tiga) orang pemegang saham seri A dan 2 (dua) orang pemegang saham seri B. Perusahaan mengeluarkan sekian saham baru mencakup saham seri A dan seri B. Maka, perusahaan menawarkan saham seri A untuk diambil secara proporsional oleh ketiga pemegang saham seri A sesuai dengan persentase kepemilikan saham atas seri tersebut. Demikian juga dengan penawaran saham seri B yang diberikan kepada kedua pemegang saham seri B.

  1. 4.              Saham dengan Klasifikasi Saham baru

Apabila perusahaan mengeluarkan saham untuk penambahan modal dengan klasifikasi saham yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

  1. 5.              Pengecualian

UUPT maupun peraturan Bapepam-LK juga memberikan kemungkinan agar preemptive right/HMETD ini bisa dikecualikan. Pasal 43(3) UUPT menyatakan bahwa preemptive right/HMETD ini bisa dikesampingkan apabila pengeluaran saham dalam perusahaan tersebut:

  1. Ditujukan kepada karyawan perusahaan (bisa baca artikel kami lainnya tentang ESOP, Employee Stock Option Program);
  2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
  3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Maksud reorganisasi/restrukturisasi di sini misalnya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan.

Bapepam-LK juga mengatur perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia terkait pengecualian ini melalui Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan Butir 2 Peraturan No. IX.D.4 ini, perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dengan syarat tertentu yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Fungsi Preemptive Right

Fungsi dari preemptive right/HMETD ini sebenarnya untuk melindungi pemegang saham dari kemungkinan pemegang saham terdilusi persentase saham dan hak suaranya yang akan berpengaruh juga kepada haknya atas dividen. Dengan adanya preemptive right/HMETD ini, maka penambahan modal ini bisa diambil secara proporsional dan oleh karenanya tidak mengubah nilai persentase semula.

Bagaimanapun, pengecualian atas preemptive right/HMETD jelas diperlukan apabila terdapat investor luar yang bermaksud untuk membantu penambahan modal dalam perusahaan. Situasi yang tidak dapat dipungkiri adalah apabila perusahaan membutuhkan kucuran dana segar. Namun salah satu atau lebih pemegang saham tidak mampu untuk bisa mengambil bagian dalam penambahan modal tersebut.

Sangat wajar apabila perusahaan kemudian membutuhkan pendanaan baik dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan kewajiban penawaran preemptive right/HMETD ini, dikhawatirkan bisa memperlama proses penawaran kepada investor.

Waktu tersebut diantaranya diberikan untuk menawarkan kepada pemegang saham existing dan menunggu keputusan apakah ia akan menggunakan haknya atau tidak. Selain itu, apabila pemegang saham existing menggunakan haknya, bisa saja investor justru mundur karena tidak mendapat proporsi persentase saham yang diinginkannya.

Untuk itu, preemptive right/HMETD ini dibatasi agar penggunaannya dapat dikesampingkan dalam kondisi-kondisi seperti untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan atau hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 43(3) UUPT atau Butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4.

Pastikan Anda juga membaca artikel #2 RIGHT OF FIRST REFUSAL ya.

Niken Nydia Nathania  

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com