Archive for September, 2015

PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angina segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999“) secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Walaupun dimungkinkan untuk dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase, namun bagi sebagian pihak ataupun praktisi hukum menganggap permohonan pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif yang mengharuskan adanya unsur dugaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 UU No. 30/1999 setidaknya diduga mengandung unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Syarat limitatif yang ditetapkan pasal 70 tersebut sangat sulit untuk diterapkan atau menjadi tidak dapat dioperasionalkan karena adanya syarat yang ditentukan lain dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 yang selengkapnya berbunyi:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penjelasan tersebut yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 beranggapan Frase harus sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam Penjelasan Pasal 70, telah meniadakan keberlakuan unsur dugaan yang terdapat dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Hal ini justru menimbulkan norma baru yang tidak konsisten. Karena penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembatalan putusan dimungkinkan apabila putusan yang diduga mengandung unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Atas dasar alasan permohonan pengujian penjelasan 70 UU 30/1999 diajukan, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian penjelasan 70 tersebut. Menarik kita cermati pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengujian tersebut. Berikut penulis sarikan pertimbangan hakim tersebut.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

  1. Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 Telah Mengubah Norma Pasal Menjadi Norma Baru

Menurut Mahkamah Konstitusi maksud yang terkandung dalam bunyi Pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas (Expressis Verbis) sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadi persoalan menurut Mahkamah konstitusi adalah penjelasan terhadap Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut menimbulkan norma baru meniadakan keberlakuan pasal 70 UU No. 30/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Frase diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, arpiori. Artinya permohonan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.

Sedangkan, Adanya frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadikan kata diduga menjadi kehilangan makna dan justru menimbulkan makna baru. Menurut Mahkamah konstitusi frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” pengehatuan yang tidak lagi bersifat bersifat hipotesis, subjektif, sepihak dan apriori karena telah diverifikasi melalui pembuktian. Sehingga dalam hal ini mahkamah berkesimpulan bahwa penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan sehingga terbukti menurut hukum hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

  1. Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 Menjadikan Multi Tafsir

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadikan multitafasir justru ketika dihadapkan dalam penjelasan pasal 70 tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat kemungkinan terjadinya multitafsir setidaknya sebagai berikut:

  1. Apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pembatalan atau
  2. Apakah Alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan

Dualisme Penafsiran

Dari penjelasan pasal tersebut menimbulkan multitafsir sebagai berikut:

  1. Apakah sebelum mengajukan permohonan pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut kepada pengadilan untuk memperoleh putusan dan alasan yang telah diputuskan tersebut dijadikan untuk syarat untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan; atau
  2. Alasan yang masih dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian permohonan di pengadilan di tempat pengajuan permohonan pembatalan. Sehingga hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses penyelesaian yang akan memakan waktu lebih lama sehingga tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat.

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 71 UU No. 30/1999 yang menyatakan “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Jika adanya demikian maka dapat dipastikan secara praktik jangka waktu 30 hari tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase menjadi lebih terbuka untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan “Pasal 70 UU No. 30/1999” tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

Apa yang bisa dilakukan BP Lawyers:

Kami bisa membantu anda dalam menganalisa apakah putusan arbitrase mengandung unsur-unsur untuk dapat diajukan pembatalan. Di samping itu, kami juga dapat membantu anda dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun hanya dapat dilakukan secara limitatif atas dasar Pasal 70 UU Arbitrase.

Walau demikian, spiritnya, merujuk Pasal 60 UU Arbitrase, Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam penjelasan Pasal 60 Arbitrase ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dengan demikian apabila terhadap suatu putusan arbitrase yang oleh salah satu pihak DIDUGA memuat salah satu unsur yang ditentukan dalam Pasal 70 UU AAPS dapat diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri setempat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut adakalanya terhadang dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan Pasal 176 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Apalagi jika menjadi norma baru.

Kontradiksi penjelasan Pasal 70

Secara jelas, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dinilai bertentangan dengan maksud yang termuat dalam Pasal 70 UU Arbitrase sendiri. Seakan timbul norma baru, bukan menjelaskan batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase. Di sisi lain pemerintah memiliki argumen, bahwa penjelasan tersebut merupakan pelaksana dari frasa “dugaan” dalam batang tubuh yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, agar memberikan kepastian hukum.

Maksud dari frase “diduga” tersebut yaitu terdapat dugaan putusan arbitrase tersebut didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut. Dugaan tersebut selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ditentukan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian unsur-unsur limitatif yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan disini dapat ditafsirkan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Adanya penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memberatkan dan merugikan pihak pemohon, karena jelas batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase akan terlampaui. Sebab tidak mungkin suatu perkara pidana dapat diperiksa dan diputus dalam 30 hari. Hal inilah yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena memunculkan aturan hukum baru yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 UU Arbitrase itu sendiri.

Dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan maka jelas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan dan jika tetap diajukan maka berpeluang akan ditolak oleh pihak Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut.

Berbagai perkara pembatalan putusan arbitrase telah diajukan. Dan sudah banyak yang berguguran akibat keberadaan Penjelasan Pasal 70 UU arbitrase tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar diajukannya permohonan uji materil Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Ir. Darma Amblar, M.M. selaku Direktur PT Minerina Cipta Guna dan Drs. Sujana Sulaeman selaku Direktur Utama PT Bangun Bumi Bersatu.

Dalam permohonan uji materil tersebut, MK sependapat dengan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam Putusan Nomor 15/PUU/XII/2014.

Ingin berkonsultasi lebih jauh tentang pembatalan putusan arbitrase, silahkan menghubungi info@bplawyers.co.id

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding). Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya.

arbitrase

Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat memakan waktu yang relatif lebih lama, karena terdapat upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Upaya hukum tersebut seperti banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi serta Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan ekskusi. Hal ini mengingat, lembaga arbitrase hanyalah quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Namun terdapat ketentuan dalam UU Arbitrase yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59 maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut.

Namun jika merujuk kepada Pasal 1 butir 4 UU Arbitrase, putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam hal ini berarti pihak termohon dalam perkara arbitrase tersebut sebelumnya. Lain halnya terhadap suatu putusan arbitrase internasional yang mana UU Arbitrase telah menentukan secara tegas terkait masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Siapa yang berhak mendaftarkan putusan arbitrase?

Lalu muncul pertanyaan terkait pihak mana yang berwenang untuk mendaftarkan putusan arbitrase tersebut? Apakah pihak Pemohon dalam perkara arbitrase atau pihak yang menang? Karena mungkin saja pihak pemohon dalam perkara arbitrase tersebut merupakan pihak yang kalah atau  merupakan pihak yang tidak setuju dengan putusan majelis arbiter tersebut.

Jika hal tersebut terjadi maka terdapat kemungkinan bagi pemohon untuk tidak mendaftarkan putusan arbitrase tersebut, karena dengan tidak didaftarkannya putusan tersebut maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

Penyusun UU Arbitrase ini sepertinya telah mengakomodir kekhawatiran tersebut karena secara jelas dan tegas dalam Pasal 59 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka pihak yang berwenang untuk melaporan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yaitu arbiter, lembaga arbitrase atau kuasanya. Dalam hal arbitrase melalui BANI maka nantinya BANI-lah pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusannya tersebut dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Arbiter.

Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan. Walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.

Perhatikan syarat formil

Hal yang tidak diatur dalam UU Arbitrase dan menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai teknis pengajuan pendaftaran tersebut apakah permohonan diajukan secara tertulis atau lisan. Dengan tidak adanya pengaturan untuk hal tersebut maka dapat diasumsikan perdaftaran dapat diajukan secara tertulis ataupun lisan.

Panitera pengadilan yang menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase nantinya akan memberikan catatan atau tandatangan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, maka putusan tersebut bersifat autentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 59 berlaku secara mutlak, karena dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bukti adanya catatan atau tandatangan pada bagian akhir atau pinggir putusan tersebut merupakan bukti telah dilakukannya kewajiban untuk mendaftarkan dan putusan dapat dilaksanakan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut maka pihak-pihak dalam perkara wajib untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang tidak mau atau enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka atas dasar permohonan eksekusi dari salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah untuk melaksanakan putusan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan akan memeriksa apakah putusan tersebut telah memenuhi persyaratan formil suatu perkara diperiksa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Persyaratan formil dimaksud yaitu sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan dan terdapat kesepakatan antar para pihak untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui jalur arbitrase. Tindakan pihak Ketua Pengadilan yang hanya memeriksa dari segi formil dan tidak memeriksa alasan serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menunjukkan sifat kemandirian lembaga arbitrase yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga peradilan lain. Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang agar putusan arbitrase tetap bersifat mandiri, final dan mengikat.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka eksekusi putusan arbitrase tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran, kami akan memeriksa dahulu apakah ada kemungkinan penolakan pengadilan atas dasar ketertiban umum. Dalam beberapa kasus pengertian ketertiban umum berbeda. Namun kami akan melakukan pendekatan terhadap preseden kasus yang telah berhasil dieksekusi melalui pengadilan.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id