Archive for November, 2015

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

“Anda juga menyatakan bahwa anda memiliki hak untuk membagikan seluruh informasi yang telah anda berikan kepada kami dan untuk memberikan hak kepada kami untuk menggunakan dan membagikan informasi tersebut kepada Penyedia Layanan.”

Pasal 10.2 Ketentuan Privasi Go-Jek, dikutip dari www.go-jek.com

Saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memiliki telepon seluler atau handphone menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Jasa pesan antar makanan, pembelian barang, pengantaran barang, bahkan sampai transportasi umum dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi yang berbentuk phone application atau aplikasi seluler, dimana cukup dengan menekan beberapa tombol handphone, barang dan jasa dapat diperoleh oleh masyarakat.

Tidak semua aplikasi seluler dijalankan langsung oleh penyedia barang dan jasa. Kebanyakan dari aplikasi seluler dijalankan oleh perusahaan teknologi aplikasi yang tidak memproduksi atau menyediakan barang maupun layanan jasa secara langsung, namun hanya menghubungkan masyarakat konsumen dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa.

Privacy_Policy

Untuk menghubungkan konsumen dan pelaku usaha tersebut, tidak sedikit aplikasi seluler yang ketika diunduh, mempersyaratkan konsumen untuk memberikan akses kepada aplikasi seluler dan operatornya atas data-data konsumen, seperti nama, nomor telepon, alamat e-mail dan bahkan geo-location, terutama untuk layanan jasa seperti pesan antar dan transportasi, yang membutuhkan komunikasi langsung antara penyedia jasa dengan konsumen, biasanya melalui telepon.

Dengan maraknya penggunaan aplikasi seluler penyedia jasa, terutama aplikasi jasa transportasi oleh masyarakat, data pribadi masyarakat pun digunakan untuk memudahkan terjadinya penyediaan jasa. Gojek dan Grabbike merupakan pemilik dua aplikasi seluler favorit yang menghubungkan masyarakat dengan jasa transportasi sepeda motor atau ojek. Mereka mensyaratkan masyarakat untuk memberikan nomor teleponnya, yang kemudian akan disalurkan kepada pengemudi ojek yang menyediakan jasa untuk kemudahan pelaksanaan jasa transportasi.

Penggunaan informasi berupa nomor telepon tersebut dinilai menimbulkan risiko-risiko baru bagi masyarakat. Dalam aplikasi seluler Gojek dan Grabbike, nomor telepon pengguna jasa dan penyedia jasa ojek dibuka secara penuh dan transparan, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi tersebut oleh kedua belah pihak.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DI INDONESIA

Di Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”) merupakan dasar hukum utama mengenai perlindungan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang yang digunakan melalui media elektronik. Pada intinya, pasal ini mempersyaratkan adanya persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan atas penggunaan data pribadi tersebut melalui media elektronik, dan memberikan hak untuk mengajukan gugatan bagi orang yang dilanggar haknya, dimana pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian.

  1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
  2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Secara umum, Pasal 26 Undang-Undang ITE memberikan pintu masuk kepada pemahaman terhadap perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi:

  1. Perlindungan dari Penggunaan Tanpa Izin;
  2. Perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
  3. Perlindungan dari Akses dan Interferensi Ilegal.

Mengenai Data Pribadi apa saja yang dilindungi di Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang ITE, yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan Data Pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Definisi Data Pribadi tersebut sangat luas terutama dalam penggunaan aplikasi seluler. Saat ini tak jarang Konsumen diminta untuk memberikan data pribadinya seperti nama, nomor telepon dan alamat email untuk login dalam suatu aplikasi. Dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang ITE di atas dan Peraturan Pelaksanannya, Konsumen seharusnya berhak atas ganti rugi jika mengalami kerugian yang disebabkan penggunaan Data Pribadi tanpa izin melalui sistem atau media elektronik oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dimaksud meliputi operator aplikasi seluler, maupun penyedia barang atau jasa.

DISCLAIMER DAN PRIVACY POLICY DARI PELAKU USAHA

Dalam penggunaDisclaimeran aplikasi seluler, konsumen memberikan persetujuannya dengan single click maupun double click. Persetujuan tersebut meliputi pemberian akses terhadap data dan informasi milik konsumen kepada operator aplikasi seluler.

Sangat penting untuk diperhatikan bagi Konsumen dan siapapun yang menggunakan teknologi aplikasi, bahwa dengan penggunaan teknologi aplikasi tersebut, Konsumen dianggap tunduk pada Disclaimer dan Privacy Policy (Kebijakan Privasi) yang diberlakukan oleh Pelaku Usaha penyelenggara teknologi aplikasi. Disclaimer dan Privacy Policy yang ada dalam situs atau aplikasi tersebut, berlaku selayaknya ketentuan dalam perjanjian tertulis antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Sayangnya, banyak masyarakat langsung saja memberikan klik sebagai tanda persetujuan tanpa membaca secara lengkap Disclaimer dan Privacy Policy, agar dapat segera mengunduh aplikasi tersebut.

Dalam Privacy Policy konsumen diharuskan untuk menyerahkan Data Pribadi mereka kepada pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki tanggung jawabnya untuk melindungi Data Pribadi Konsumen. Beberapa pelaku usaha dalam Privacy Policy juga menyatakan kepatuhannya kepada Data Protection Act (Peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi) yang berlaku di Indonesia. Menariknya, pelindungan Data Pribadi belum diatur secara khusus di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Sangat penting bahwa konsumen sadar akan keberadaan Disclaimer dan Privacy Policy. Undang-Undang ITE melindungi Konsumen dari Penggunaan Data Pribadi tanpa izin. Konsumen harus memperhatikan apakah Data Pribadinya digunakan pelaku usaha sesuai dengan tujuan atau kepentingan konsumen. Konsumen harus membaca Disclaimer dan Privacy Policy aplikasi yang ia gunakan, agar dapat meminta pertanggungjawaban Pelaku Usaha jika terjadi penggunaan Data Pribadi tanpa izin.

PROBLEMATIKA DALAM PRAKTIK PERLINDUNGAN PRIVASI DI INDONESIA

Operator teknologi aplikasi memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE dengan mempersyaratkan masyarakat untuk menyetujui penggunaan data pribadinya ketika mengunduh aplikasi seluler. Hal ini diperkuat dalam publikasi Disclaimer dan Privacy Policy dalam situs resmi operator teknologi aplikasi sehingga dapat diakses dengan mudah.

Ketika konsumen pengguna aplikasi seluler menyetujui Disclaimer dan Privacy Policy operator teknologi aplikasi, konsumen juga menyetujui ketentuan penggunaan Data Pribadi oleh pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa. Timbul masalah ketika pihak penyedia barang dan/atau jasa, yang tidak mempublikasikan Discalimer dan Privacy Policy, menyalahgunakan Data Pribadi tersebut. Contohnya seperti teror melalui sms yang dilakukan oleh Pengemudi Motor yang menyediakan jasa ojek lewat aplikasi seluler karena disediakannya Data Pribadi berupa nomor telepon oleh operator aplikasi ojek.

operator

Dalam terjadinya kasus seperti ini, Konsumen tidak bisa menuntut ganti rugi atas dasar kegagalan penyedia aplikasi seluler ojek dalam menjaga data pribadi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen telah memberikan persetujuan akan diberikannya Data Pribadi tersebut ke pihak ketiga yaitu penyedia jasa. Yang dapat Konsumen lakukan adalah menuntut ganti rugi kepada penyedia barang/jasa yang dinilai merugikan atau melanggar hak pribadinya.

Hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh masyarakat sebelum menggunakan berbagai aplikasi dan segala kemudahan yang diberikan. Masyarakat juga harus memahami, bahwa setiap kemudahan juga mengandung risiko yang patut diwaspadai.

Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani

Konsultan Hukum pada kantor SMART Consulting (Indonesian Corporate Legal Services)

Email: info@smartcolaw.com

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

“..sama seperti e-commerce yang merupakan sesuatu yang akan datang, ini digital ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi… Kita harus buat semacam regulatory framework.”

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dikutip CNN Indonesia, 30 Juni 2015 (x)

Banyak solusi dari kebutuhan masyarakat yang kemudian terjawab melalui perkembangan teknologi. Tak pelak, solusi yang diberikan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Saat ini, di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin marak penggunaan teknologi aplikasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan semakin banyak pengusaha yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai media untuk menjual jasa dan barang yang ia tawarkan.

Kemunculan teknologi aplikasi di Indonesia didahului dengan munculnya smartphone (telepon pintar). Blackberry adalah smartphone pertama di Indonesia yang masuk pada tahun 2004. Blackberry memiliki fitur teknologi aplikasi, yang pada awalnya bersifat sebagai penghubung masyarakat pengguna smartphone ke internet dan media sosial. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, teknologi aplikasi berkembang pesat seiring dengan semakin banyaknya jenis smartphone yang masuk ke Indonesia. Hal ini mendorong kreatifitas dan inovasi teknologi aplikasi, hingga dimanfaatkan sebagai media bisnis.

Kini bermunculan berbagai bisnis jasa berbasis teknologi aplikasi (tech-based business platforms) yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat yang berupa “Pembeli” dan “Penjual” secara cepat dan praktis.

Yang menarik, berdasarkan laporan dari perusahaan analisa Statista, jumlah pengguna smartphone yang ada di Indonesia di tahun 2014 baru mencapai 52,2 juta pengguna. Jumlah tersebut masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan jumlah total seluruh penduduk Indonesia. Masih ada lebih dari 200 juta penduduk yang berpotensi akan menjadi pengguna smartphone. Bila ini terjadi, target pasar teknologi aplikasi, dan jasa dan barang yang dijual dengan melalui media teknologi aplikasi akan semakin membesar.

satista

Image Credit: Statista

Sesungguhnya jasa dan barang yang dihubungkan melalui teknologi aplikasi dalam smartphone ini bukanlah jasa dan barang yang baru. Bahkan, penggunaan teknologi dalam bentuk apapun untuk menghubungkan Penjual dan Pembeli juga sudah sejak lama dilakukan di Indonesia. This is not a new business model.

Jasa Pesan Antar makanan? Call center restoran cepat saji dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk memesan makanan yang nantinya akan diantar oleh delivery service restoran tersebut.

Antar Barang? Perusahaan Kurir siap menawarkan jasanya. Antar dengan mobil? Penyewaan Mobil atau Rental berada di setiap kota dengan tarif yang telah ditentukan. Bahkan jasa ojek sepeda motor juga bukan merupakan hal baru.

Butuh tempat untuk menginap? Berbagai hotel, guest house, losmen atau jasa penginapan di setiap kota di Indonesia siap melayani anda. Pemesanan kamar pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari walk-in, reservasi lewat telepon, reservasi lewat situs resmi hotel atau situs reservasi.

Namun melalui teknologi aplikasi di Indonesia, muncul suatu peluang usaha baru bagi banyak orang yang ingin membuat aset yang dimilikinya menjadi aset yang produkif. Properti yang sebelumnya didiamkan dan menghabiskan biaya perawatan, diusahakan melalui media Airbnb. Sepeda motor yang tadinya hanya digunakan untuk pulang pergi kantor, diusahakan melalui media seperti Go-Jek.

Teknologi Aplikasi merupakan buah kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah abu-abu di antara “Pembeli” dan “Penjual” jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha dengan memanfaatkannya untuk berbisnis “hubungan”, dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat dan pelaku usaha. Akses ke pasar secara mudah dan cepat menjadi nilai jual dari Teknologi Aplikasi.

Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan teknologi aplikasi harus memiliki izin khusus untuk industri yang disupportnya? Jawabannya tergantung pada model bisnis dan regulasi dalam industri tersebut.

table strategihukum

Yang Diatur: Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, atau Teknologi Aplikasi?

Seperti yang telah dikemukakan di awal artikel ini, barang dan jasa yang diperdagangkan melalui teknologi aplikasi bukan merupakan barang dan jasa yang benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Unsur kebaruan ada pada bagaimana konsumen memperoleh akses terhadap barang dan jasa tersebut. Sebelumnya konsumen harus melakukan tatap muka secara langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh barang dan jasa, namun dengan perkembangan teknologi, konsumen dapat melakukan pemesanan melalui telepon, dan berkembang menggunakan teknologi aplikasi, terutama yang dapat diakses dari telepon seluler (mobile app).

Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Karenanya, penggunaan teknologi tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau e-commerce.

Dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) jalur:

  1. Transaksi Langsung, Konsumen langsung memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha Penyedia melalui teknologi aplikasi, dan barang dan jasa disediakan langsung dari Penyedia. Contoh: Pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21, Pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino’s Pizza ke Domino’s Pizza.
  2. Transaksi melalui Penghubung, Konsumen memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian Pelaku Usaha tersebut melakukan pemesanan kepada Pelaku Usaha Penyedia yang cocok dengan pesanan Konsumen. Selanjutnya, Penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada Konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Contoh: Pemesanan taksi Express yang bekerjasama dengan perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, Pemesanan Baju merek Mango melalui aplikasi Zalora yang melakukan usaha retail Baju merek Mango.

 

Untitled3

Untuk kegiatan jual beli yang dilakukan langsung antara Konsumen dan Penyedia Barang dan Jasa, penggunaan teknologi aplikasi tidak membuat status hukum transaksi yang dilakukan berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan langsung secara tatap muka.

Dalam transaksi ini, Penyedia Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang telah memenuhi izin dan persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, dan penggunaan teknologi aplikasi merupakan salah satu cara transaksi, yang biasanya dipromosikan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi Konsumen.

Sedangkan Pelaku Usaha Penghubung pada umumnya bukan merupakan Pelaku Usaha Penyedia Barang dan Jasa (produsen). Sehingga, izin dan persyaratan yang dimilikinya pada umumnya bukan merupakan izin dan persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperdagangkan barang dan jasa yang ia hubungkan jual belinya antara Konsumen dengan produsen.

Contoh-Contoh Pelaku Usaha Penghubung yang memiliki Teknologi Aplikasi di Indonesia:

UntitledSH

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa izin usaha dan persyaratan yang dipersyaratkan secara hukum kepada Pelaku Usaha Penghubung adalah izin usaha dan syarat untuk melakukan jasa mereka seperti web portal dan teknologi aplikasi. Pelaku usaha jasa penghubung tidak memerlukan izin usaha untuk menjalankan usaha yang mereka hubungkan, seperti transportasi, perhotelan, restoran dan perdagangan. Tanggung jawab untuk memiliki izin usaha tetap berada pada pelaku usaha Penyedia Barang dan Jasa.

Para pelaku usaha penghubung, terutama yang sebelum masuk di Indonesia sudah masuk ke negara-negara lain seperti Airbnb, paham betul mengenai kedudukan tanggung jawab yang terkait dengan izin usaha. Situs Airbnb bahkan memuat pengarahan kepada orang yang bermaksud menggunakan Airbnb sebagai media untuk mengusahakan propertinya dalam bisnis penginapan jangka pendek untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan Pemerintah mengenai kewajibannya, termasuk mengenai izin usaha dan perpajakan. Sedangkan, pelaku usaha penghubung Go-Jek menyatakan dalam situs Go-Jek (Terms of Use Pasal 1.5) dan dalam wawancara langsung, bahwa mereka adalah “Perusahaan Teknologi” yang tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi yang mereka hubungkan, ketika legalitas usahanya dipertanyakan.

Di sisi yang lain, ditemukan adanya pelarangan model bisnis penghubung, seperti pelarangan usaha kendaraan transportasi umum yang dialami oleh Uber dan Grabtaxi di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung bereaksi keras akan keberadaan kedua usaha tersebut karena dianggap belum memiliki izin resmi sebagai transportasi umum. Pemerintah Kota Makassar juga memberikan respon tegas terhadap Gojek karena juga dianggap belum memiliki izin, sementara Pemerintah Kota Solo secara tegas menyatakan penolakannya karena dianggap akan merusak sistem transportasi di Solo yang telah dibangun, seperti BST (Batik Solo Trans), taksi dan becak. (baca: Larangan Taksi Berbasis Online).

Regulasi Terkait Teknologi Aplikasi yang Sudah Berlaku di Indonesia

Banyaknya unsur yang terkandung dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi aplikasi harus mendorong Pemerintah untuk bertindak secara efektif dalam menjalankan perannya sebagai regulator. Saat ini, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi terkait teknologi aplikasi, khususnya dalam penggunaannya untuk melakukan transaksi jual beli:

  1. E-Commerce (Perdagangan Elektronik)

Perdagangan yang melalui Sistem Elektronik saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“Undang-Undang Perdagangan”). Pada intinya, ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan mewajibkan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas Pelaku Usaha, persyaratan teknis Barang dan Jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi Pelaku Usaha.

Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

  1. Status Hukum Badan Usaha (Izin dan Persyaratan)

Dalam menjalankan usahanya, hampir semua Badan Usaha yang menyediakan jasa penghubung antara Konsumen dan Pelaku Usaha Penyedia Barang dan Jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Tentunya, mereka sudah mengantongi izin usaha sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak, sesuai dengan barang dan jasa yang disediakan, yaitu teknologi aplikasi dan penyelenggaraannya.

Sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak, izin dan persyaratan yang dimiliknya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengann memperhatikan Daftar Negatif Investasi.

Operator teknologi aplikasi selaku pelaku usaha penghubung tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan barang dan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan barang dan jasa tersebut ada pada produsen Barang dan Jasa. Sebagai ilustrasi, Agoda tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun Hotel, yang kamarnya dipesan melalui Agoda, harus memiliki izin usaha perhotelan.

Masalah yang timbul adalah ketika jasa yang dihubungkan Badan Usaha penghubung melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Hal ini timbul di Indonesia dalam penyelenggaraan usaha ojek, terutama yang melalui teknologi aplikasi seperti Go-Jek dan Grabbike. Tidak diaturnya ojek sebagai suatu jasa dalam bidang transportasi dalam peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah menimbulkan ranah abu-abu.

Adapun untuk jasa lain yang secara jelas diatur izin usaha dan persyaratannya oleh Pemerintah, seperti Taksi dan Rental Mobil, membuat Pemerintah lebih mudah untuk menjalankan perannya sebagai regulator. Namun, ruang lingkup pengaturan Pemerintah hanya secara tegas melingkupi masing-masing penyedia jasa, seperti Izin dan Persyaratan Taksi untuk Penyedia Jasa Transportasi Taksi, dan Izin dan Persyaratan Perusahaan Piranti Lunak untuk Penyedia Piranti Lunak yaitu teknologi aplikasi.

  1. Perlindungan Konsumen

Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, dalam skema kegiatan jual beli barang dan/atau melalui teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab Pelaku Usaha dapat kita klasifikasikan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi yang menghubungkan kegiatan jual beli tersebut.

Pelaku Usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa tunduk kepada kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”) dan ketentuan Undang-Undang Perdagangan mengenai e-commerce, karena ia memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.

Sedangkan untuk Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi, kewajibannya sebagai Pelaku Usaha yang terkait dengan Perlindungan Konsumen adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi, karena dalam penggunaan teknologi aplikasi Konsumen memasukkan data ke dalam sistem elektronik yang digunakan dalam menghubungkan Konsumen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa melalui teknologi aplikasi. Perlindungan terhadap Data Pribadi saat ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).

Pembagian tanggung jawab Perlindungan Konsumen dalam skema kegiatan bisnis melalui teknologi aplikasi yang menggunakan sistem elektronik:

Untitled1

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Masyarakat akan selalu membutuhkan barang dan jasa yang mereka konsumsi. Pelaku Usaha akan selalu terus berinovasi untuk mendapatkan keuntungan, mencari peluang dengan menciptakan solusi. Kepentingan Pemerintah disini adalah memastikan agar kepentingan umum terlayani dengan baik, tanpa harus membatasi kreativitas Pelaku Usaha. Namun tidak tinggal diam, pelaku usaha juga berupaya memenuhi persyaratan bisnisnya.

Respons terhadap Teknologi Aplikasi atau Tech Based Business Platforms pun bermacam-macam. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, harus dapat menyikapi pertumbuhan teknologi aplikasi sebagai sarana bisnis di Indonesia secara proporsional, dengan melakukan identifikasi secara efektif terhadap permasalahan hukum yang terjadi, siapa subjek hukum yang diatur, dan substansi peraturan seperti apa yang dikeluarkan untuk mengaturnya. (baca: Kadishub DKI: Kalau kayak Begini, Pengemudi Go-Jek Mengadu ke Mana?)

Dari analisis terhadap skema kegiatan bisnis yang dilakukan melalui teknologi aplikasi yang menggunakan sistem elektronik, terdapat banyak aspek-aspek kegiatan yang dinilai perlu diatur oleh Pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Baik kepada masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha yang terlibat, maupun terhadap lingkungan masyarakat Indonesia sendiri secara luas.

Saat ini, terdapat beberapa isu yang harus dicermati oleh Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai Regulator, antara lain:

  1. Kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi dalam skema bisnis, dimana teknologi aplikasi yang dibuat menghubungkan Konsumen dan Pelaku Usaha Penyedia barang dan jasa;
  1. Harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah mengenai pemisahan tanggung jawab antara pelaku usaha teknologi aplikasi dengan penyedia barang dan jasa. Dimana, perusahaan teknologi aplikasi sudah seharusnya tidak dapat diminta pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.

Perkembangan teknologi semakin dinamis. Sementara, proses penerbitan peraturan perundang-undangan Indonesia membutuhkan waktu yang panjang. Pelaku usaha dan masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan secara tepat sasaran regulasi dalam bidang teknologi aplikasi, khususnya teknologi aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik.

Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani

Konsultan Hukum pada kantor SMART Consulting (Indonesian Corporate Legal Services)

Email: info@smartcolaw.com