Archive for Januari, 2016

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana?

Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib?

Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat bukti yang cukup, silahkan saja. Kalau sekedar mengajukan laporan pidana yang pokrol bambu, semua juga bisa, tapi buat apa?

Seringkali, orang mencari-cari argumen untuk menekan orang lain dalam bernegosiasi dengan cara melaporkan pidana. Padahal tujuan pemidanaan adalah efek jera terhadap si pelaku, bukan untuk negosiasi, apalagi minta uang kembali.

Khawatirnya, ketika Laporan Pidana sudah diproses, lalu tersangka ditetapkan, berkas akan dilimpahkan ke KeJaksaan, kita malah bingung, “Kapan uang saya dikembalikan?” | Nah, kan. Kalau tersangka mau pasang badan aja terus kita mau apa?

Seyogyanya kembali pada fitrahnya. Gunakan saluran hukum yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, gugat ke pengadilan atau lapor pidana ke kepolisian ya?

strategi pengajuan laporan pidana

Perdata atau Pidana ya?

Di sisi lain, memang tidak jarang suatu tindak pidana dilakukan dengan modus suatu perjanjian kerjasama. Sehingga, ketika diminta ganti rugi atau pertanggungjawaban, mereka berdalih. “Ini kan soal perdata, nanti saya kembalikan uangnya!”

Yang jadi soal kan bukan ada atau tidaknya perjanjian, tapi bagaimana proses hingga dibuatnya perjanjian itu. Apakah dilakukan dengan tipu daya, rangkaian kebohongan, menggunakan martabat palsu sehingga menimbulkan kerugian.Atau misalnya, uang yang diterima tidak digunakan sebagaimana mestinya, malah untuk kepentingan pribadi.

Berbagai yurisprudensi mengenai kasus penipuan dan penggelapan yang berkedok wanprestasi atas suatu perjanjian, juga sudah banyak. Menjadi penting untuk berhati-hati dan lebih cermat.

Fokus pada Unsur Pidana

Dalam membuat laporan ke kepolisian pun ada baiknya fokus pada siapa subjek yang dilaporkan, perbuatan apa yang disangkakan dan pasal yg menjadi dasarnya. Seluruh faktor ini berkaitan dan sangat menunjang dalam penuhan unsur dari pasal yang dijadikan dasar laporan pidana.

Ingat, kalau menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pastikan terlapor nya adalah perorangan/individu, bukan perusahaan. Kenapa? Karena KUHP tidak mengenal konsep Corporate Crime (kejahatan korporasi).

“Tapi si pelaku mengaku sebagai direktur PT GHJ, lalu bagaimana?”

Laporkan saja tetap orang itu sebagai pribadi, yang bekerja sebagai direktur PT GHJ.

Dalam pidana, seluruh unsur pasal harus dipenuhi. Oleh karena itu harus fokus, jangan melebar ke isu yang lain. Apalagi sampai di luar dari unsur pasal yang digunakan.

Pihak Kepolisian menerima pengaduan masyarakat yang kemudian akan dieksplorasi, hingga kemudian dindaklanjuti. Namun, jangan sampai membuat laporan pidana yang masih mentah, tidak terstruktur dan terlalu banyak cerita yang melebar.

Tapi akan lebih baik kalau tetap fokus pada apa yang kita laporkan guna membantu penyidik menguraikan persoalannya. Ingat, membantu penyidik berarti membantu diri kita juga.

Berikut kiat dalam menyusun Laporan Pidana:

  • Usahakan membuat analisa SWOT perkara.
  • Perjelas siapa yang menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana tersebut.
  • Sebutkan dengan jelas dimana lokasi dugaan tindak pidana terjadi, untuk menentukan dimana pengajuan laporan pidana.
  • Buatlah tabel pemenuhan unsur pidana didukung daftar saksi dan bukti.
  • Buatkan resume singkat laporan pidana untuk keperluan pelaporan.

Anda boleh membaca resume yang sudah dibuat ketika ditanya

Dengan persiapan sesuai langkah di atas, kita bisa mengukur kekuatan dan kelemahan dalam perkara tersebut. Jangan lupa, buatlah semuanya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Khusus untuk para lawyer, hindari menggunakan jargon hukum atau bahasa asing. Klien seringkali tidak perlu mengetahui tentang hal tersebut. Alih-alih dianggap pintar, komunikasi dengan klien malah tidak terbangun dengan baik nantinya.

Selanjutnya, tentukan strategi untuk mencapai target nya.

Bimo Prasetio

BP Lawyers

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan.

Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat dieksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.

bankcruptcy

Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain.

Salah satu batasan bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya ketentuan hak tangguh (stay). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan hak kreditor separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Menurut hukum walaupun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan terkait boedel pailit, namun kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya.  Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi.

Kreditor separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU tersebut, merupakan waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk mulai melaksanakan hak-nya (vide penjelasan Pasal 59 ayat (1)). Jika dalam kurun waktu tersebut, kreditor separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya obyek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 UU Kepalitan dan PKPU (vide Pasal 59 ayat (2)).

Proses eksekusi jaminan tersebut juga disesuaikan dengan penganturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Ketentuan jangka waktu sebagai diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi kreditor separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak kebendaan. UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut.

Hal tersebut lah yang sering kali menimbulkan konflik antara pihak kreditor separatis dengan kurator. Pihak kurator beranggapan jangka waktu selama 2 bulan tersebut merupakan waktu kreditor separatis untuk menyelesaikan proses eksekusi tersebut. Ketika waktu 2 bulan telah berakhir dan jaminan belum berhasil terjual maka, obyek jaminan tersebut wajib diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kurator baru berhak meminta penyerahan jaminan yang dimilikinya kreditor separatis jika dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditor tersebut tidak pernah melaksanakan hak-nya dalam mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Dengan demikian, walaupun waktu 2 bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi telah terlampui dan obyek jaminan  belum berhasil terjual, kreditor separatis tetap berhak untuk mengusahakan sendiri penjualan atas obyek jaminan yang dimilikinya. Dengan catatan dalam waktu selama 2 bulan tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan eksekusi tersebut.

Walaupun undang-undang memberikan hak tersebut kepada kreditor separatis, namun kreditor tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator yang ditunjuk mengenai hasil penjualan obyek jaminan tersebut.

Kreditor separatis pada dasarnya memiliki hak seutuhnya atas hasil penjualan jaminan tersebut. Namun jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutang yang dimiliki kreditor separatis maka, selisihnya harus dikembalikan ke kurator untuk dimasukkan dalam  boedel pailit. Boedel pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor lainnya secara proporsional.

Fairus Harris, S.H, M.Kn.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimiliki dengan mengajukan permohonan ke pihak instansi terkait. Pemeriksaan dokumen secara menyeluruh perlu dilakukan guna menentukan strategi terbaik dalam mengeksekusi jaminan kebendaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

Tags:

Kreditor Separatis, Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Gugatan, Putusan Pengadilan, Penetapan, Kepailitan, Eksekusi, Lelang, KPKNL