Archive for the ‘ Investasi ’ Category

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

“Melanggar hukum itu harus jelas norma yang dilanggar. Sebelum mendalilkan ada baiknya ditelisik dulu faktanya.”

Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur kini jadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini.

Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga negara yang sudah terang-terangan men-claim bisnis PU Ustaz Yusuf Mansur ini ilegal.

Namun, sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum, dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya kita kupas dahulu untuk tahu dagingnya, daripada sekedar makan kulit kan.

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

 

 

Gerakan Patungan Usaha

Uztaz YM (begitu beliau biasa disapa), memulai ajakan bergabung dengan PU melalui akun twitter nya (@Yusuf_Mansur) dengan visi untuk membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan basis umat.  Beliau meyakini, dengan kekuatan ekonomi berjamaah, maka dapat “membeli kembali Indonesia” dari cengkeraman asing.

Peserta dapat berpartisipasi dengan menyetorkan uang sebesar Rp 1 atau 2 juta. Berjalannya waktu, nilai keikutsertaan ditingkatkan hingga Rp 12juta/peserta. Dan dalam waktu 2 minggu terkumpul Rp 800juta. Bahkan tidak sampai setahun sudah mencapai Rp 24 Milyar. Padahal awal ketika menggulirkan ajakan ini, belum terbayang akan diapakan uang yang terkumpul. Wow!

Setelah itu, Sang Ustaz memutuskan untuk menggunakan dana patungan itu untuk membeli properti di dekat bandara Soekarno-Hatta, yang diproyeksikan sebagai Hotel bagi jamaah Haji dan Umroh. Uztaz YM menilai, para tamu Allah ini musti disediakan tempat yang lebih proper, ketimbang “keleleran” di bandara. Dan dimulai lah, perjalanan bisnis PU ini.

Menyadari keterbatasannya dalam bisnis, maka diundang lah beberapa pengelola hotel, dan akhirnya pengelola hotel Horison yang akan diajak kerjasama sebagai operator pengelola hotel.

Dari perhitungan YM dengan Hotel Horison, diperkirakan dapat memberikan bagi hasil hingga 8% kepada peserta PU nantinya. Dan jika ada kelebihan, maka kelebihan itu yang akan disedekahkan ke pesantren di Indonesia. Sampai disini, tidak ada masalah yang timbul. Rencana pembangunan terus berjalan, peserta PU pun semakin bertambah.

Kerjasama Usaha PU dalam kacamata Perdata

Dari sekian banyak orang yang menjadi peserta PU, ternyata tidak seluruhnya memiliki niat yang sama sebagai investasi bisnis, beberapa mendonasikan sebagai investasi di akhirat dengan tujuan bersedekah (infak), wakaf atau zakat. Apalagi ketika tertulis penyetornya adalah Hamba Allah.

Jika dilihat dari bentuk kerjasama usaha sang ustaz ini, lebih mendekati pola Mudharabah. Menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari konsep ini, Ustaz YM secara pribadi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta PU sebagai pemilik modal. Kelebihan PU ini adalah, dengan dana sebesar Rp 12 juta, keinginan kita untuk memiliki bagian dalam suatu bisnis hotel menjadi terwakili oleh Ustaz YM sebagai pengelola dana usaha.

Dengan nilai bagi hasil dari keutnungan hingga 8% tadi, itu merupakan nisbah yang ditentukan dalam akad. Dan proyek Hotel inilah yang menjadi objek dari kesepakatan kerjasama usaha bisnis PU. Perlu diingat dalam sistem syariah, Mudharabah diartikan sebagai prinsip profit-loss sharing, artinya, pembagian keuntungan tentu diberikan apabila tercapai keuntungan dalam kegiatan usaha. Dan pembagian beban kerugian terhadap investor (jika terjadi kerugian) adalah sebesar nilai investasi nya saja, selebihnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari perspektif hukum perdata, jika dianalisis dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat diuraikan:

  1. Adanya kesepakatan antara peserta PU dengan Ustaz YM (secara pribadi);
  2. Para pihak dalam kerjasama usaha PU ini harus cakap hukum;
  3. Proyek Hotel sebagai objek perjanjian kerjasama usaha
  4. Kerjasama usaha di bidang hotel ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perlu diingat, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan secara lisan pun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dapat dibuktikan. Dari sudut pandang ini, maka kerjasama usaha PU merupakan perikatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.  Dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, “Kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak”. Sehingga semua pihak di luar para pihak yang membuat kesepakatan harus menghormatinya.

Sebagaimana diberitakan, tidak ada investor yang mengajukan tuntutan terhadap Ustaz YM, karena objek perjanjian ini sudah jelas, berupa bangunan hotel dan apartemen. Pembelian properti dimaksud menjadi salah satu indikator bahwa bisnis ini bukan seperti skema ponzi yang ternyata investasi bodong, dan alhasil dari perdata jadi pidana. Lalu kenapa investasi PU ini kemudian dinilai melanggar hukum atau ilegal?

Penawaran Umum melalui Website (?)

Persoalan kemudian timbul ketika Sang Ustaz meluncurkan situs www.patunganusaha.com (yang kini sedang di-non aktif-kan sementara). Dalam situs itu disebutkan informasi tentang latar belakang PU, rencana pengembangan PU, data peserta dan nilai bagi hasil yang diterima oleh peserta dari nilai keuntungan dari bisnis PU.

Pengumuman tentang gerakan PU inilah yang dinilai oleh OJK sebagai penawaran umum. Menurut anggota Dewan Komisioner bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU tentang Pasar Modal, setiap penawaran umum dapat dilakukan setelah ada pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran oleh yang bersangkutan.

Ia menyebutkan, penghimpunan dana melalui penawaran umum merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat kepada 100 orang lebih, atau dibeli oleh 50 orang lebih. “Pengumuman melalui website, media massa dan lainnya juga merupakan penawaran umum,” kata Nurhaida.

Penawaran Umum Dalam Kerangka Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pendapat dari OJK tersebut tentunya tidak lepas dari penjelasan dari Pasal 1 ayat (15) UUPM, yang menjelaskan bahwa:

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

  1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
  2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
  3. Objek yang diperdagangkan berupa efek;
  4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.

Atas penjelasan di atas dan merujuk pada  skema Patungan Usaha, dapat dipahami pada dasarnya Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan Penawaran Umum karena tidak dilakukan oleh Emiten dan tidak memperdagangkan efek.

Namun demikian, secara jelas dan prinsip dasar dari UUPM maupun kualifikasi dari Patungan Usaha, terdapat perbedaan, yaitu:

  1. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa Saham/Efek;
  2. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa produk finansial;
  3. Kegiatan publikasi yang dilakukan merupakan pengumuman sebagai langkah transparansi dan bukan merupakan penawaran umum sifatnya maupun prinsipnya;
  4. Gerakan Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan jasa keuangan;
  5. Gerakan Patungan Usaha memberikan konsep bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syari’ah (mudharabah).

Idealnya Berbadan Hukum

Disamping itu, OJK menyarankan agar Patungan Usaha dibuat dalam bentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (“PT”). Karenanya, berangkat dari dana yang didapat oleh Patungan Usaha berasal dari beberapa Pihak, maka merujuk pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan juga Pasal 1 ayat (22) UUPM, menyatakan bahwa:

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam skema PU, kegiatan usaha dilakukan di dengan Ustaz YM secara pribadi. Memang suatu bisnis dapat dilakukan oleh individu secara pribadi, tidak harus berbadan hukum. Namun harus diperhatikan juga mengenai karakter badan usaha dalam mengelola suatu bisnis.

Karakter PT sebagai entitas bisnis memiliki beberapa kelebihan dalam suatu kegiatan usaha, dipandang dari sisi pertanggungjawaban dan good corporate governance. PT sebagai badan hukum merupakan subjek yang terpisah dengan pendirinya dan juga memiliki pemisahan harta dan tanggungjawab dengan pendirinya. Artinya, kekayaan dan tanggungjawab PT terpisah dari sang pendiri. Publik tentu akan menilai bisnis investasi PU ini akan lebih bonafid jika dikelola oleh suatu PT, dimana Ustaz YM terlibat di dalamnya.

Tugas dan Pengawasan OJK

Di sisi lain, media seharusnya tidak lantas menuding OJK kecolongan karena tidak mengawasi perkembangan investasi PU oleh Ustaz YM. Karena sejatinya, Patungan Usaha belum menjadi bagian dari tugas pengawasan OJK jika belum menjadi perusahaan publik dan juga tidak ada pengaduan dari amsyarakat terhadap bisnis PU tersebut.

Merujuk pada tugas OJK yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a)        kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b)        kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c)         kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dari uraian di atas, terlihat gerakan PU bukan merupakan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya .

Jika kegiatan Patungan Usaha dinilai sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena mengumpulkan dana di masyarakat, maka harus dicermati dahulu Pasal 1 ayat (10), menjelaskan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum.

Penyempurnaan PU

Dapat dipahami, apa yang dilakukan UYM melalui Patungan Usaha dibangun dari paradigma dasar bahwa untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga menimbulkan dan memberi manfaat kepada sesama.

Sebagaimana diberitakan, bisnis PU ini disarankan oleh OJK untuk menjadi perusahaan publik. Dalam hal Gerakan Patungan Usaha akan bertransformasi menjadi Perusahaan Publik sebagai mana saran dari OJK, maka persyratan yang harus dipenuhi haruslah merujuk pada ketentuan Peraturan OJK IX.A.1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.

Kasus serupa pernah ditempuh oleh Cipaganti, yang sebelumnya melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui koperasi, yang kemudian melepas 40% sahamnya kepada publik. Beberapa kelebihan menjadi perusahaan yang Go public adalah:

  1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
  2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
  3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
  4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
  5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

Sebagai saran dan masukan, niat baik dan juga prinsip kerjasama secara syariah tentunya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dari bisnis investasi Patungan Usaha agar lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Penyempurnaan dimaksud antara lain perlu dilakukan terhadap pemilihan badan hukum sebagai entitas bisnis, bentuk kerjasama investasi, akad dan pendokumentasiannya, agar diperhatikan tidak hanya dari sisi materiil saja, namun juga secara formil.

Wasalam,

Bimo Prasetio,

Konsultan Hukum Bisnis dan Investasi

Pengelola Blog www.strategihukum.net  

KERJASAMA USAHA DALAM BENTUK KSO (2)

KERJASAMA USAHA DALAM BENTUK KSO (2)

Sebelumnya kami telah membahas mengenai Kerjasama Operasi (KSO) secara global. Namun, KSO sendiri terdapat beberapa bentuk yang biasa digunakan dalam praktik bisinis investasi. Adapun mengenai bentuk-bentuk operasional KSO yang sering digunakan oleh pelaku bisnis dan berdasarkan PSAK No.39, yaitu:

 

a)        Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT); dan

Investor

  • Investor membangun aset dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang”;
  • Investor mengamortisasi aset selama masa Konsensi;
  • Investor mengelola aset sehingga membayar bagi hasil dan mencatatnya sebagai “Beban KSO pada Kas/Hutang”;dan
  • Investor menyerahkan aset ke pemilik aset diakhir masa Konsensi.

Catatan:

Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian KSO.

Pemilik Aset

  • Pemilik Aset dapat menyerahkan aset untuk dikelola oleh investor dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang/Aset Tetap”;
    • Pemilik Aset tidak menggelola Aset KSO tetapi mendapatkan bagi hasilnya dan dicatat sebagai “Kas/Piutang pada Pendapatan KSO”; dan
    • Pemilik Aset bisa mendapatkan seluruh aset (Sesuai Perjanjian) dari Investor diakhir masa Konsensi.

b)        Bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate/BTO).

Investor

  • Investor membangun aset dan mencatatnya sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang”;
  • Investor menyerahkan aset yang telah dibangunnya ke Pemilik Aset dan mencatatnya sebagai “Hak Bagi Pendapatan pada Aset KSO” (Nominal Base) dan aset diamortisasi selama masa Konsensi; dan
  • Selama masa Konsensi, investor menerima bagi hasil dari pemilik aset dan mencatatnya sebagai “Kas/Piutang pada Pendapatan KSO.”

Pemilik Aset

  • Pemilik Aset dapat menyerahkan aset dan dicatat sebagai “Aset KSO pada Kas/Hutang/Aset Tetap”;
  • Pemilik Aset menggelola Aset KSO secara Periodik membagi pendapatan dan mencatat sebagai “Beban KSO pada Kas/Hutang”;
  • Pemilik Aset bisa mendapatkan seluruh aset (Sesuai Perjanjian) dari Investor diakhir masa Konsensi.

Dua (2) bentuk tersebut di atas dapat dikombinasikan dengan Perjanjian Bagi Hasil (PBH) atau Perjanjian Bagi Pendapatan (PBP) dengan cara tertentu. Namun, konsep KSO pada dasarnya dapat diberlakukan dengan cara lain sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis.

 Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi

Kepemilikan Aset

Berkenaan dengan hak milik aset yang digunakan dalam KSO, adalah Hak milik investor selama periode perjanjian KSO. Aset yang disertakan dalam KSO tidak terkena transaksi jual-beli, sehingga tidak dipungut PPN. Aset tersebut juga disusutkan berdasarkan masa manfaatnya. Pada akhir masa Konsensi (masa KSO) aset dapat dipindah tangankan merujuk pada perjanjian kedua belah pihak.

Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya. Apabila yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian KSO adalah hak penyelenggaraan usaha yang tidak memiliki biaya perolehan, maka pemilik aset hanya perlu mengungkapkan keberadaan transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai KSO di atas, dapat dipahami bahwa mengenai kegiatan usaha yang ditawarkan kontraktor kepada Klien saya berupa investasi dengan mengadopsi dengan prinsip-prinsip kerjasama yang menyerupai KSO. Hal ini tentunya untuk menjadikan investasi tersebut lebih professional dalam pelaksanaannya.

KSO dapat diimplementasikan dengan prinsip syariah yaitu dengan skema Mudharabah. Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (nisbah). Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

Namun yang perlu dipahami, mudharabah ini sejatinya adalah profit-loss sharing. Jadi tak hanya sekedar pembagian keuntungan, tapi juga jika terjadi kerugian. Bagi Investor, risiko kerugian adalah sebesar modal yang ditanamkan. Sedangkan jika kerugian yang timbul lebih besar, maka menjadi tanggung jawab si pengelola bisnis.

 

Asharyanto/Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

 

Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi (1)

Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi (1)

KSO sendiri didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir

Kontribusi dalam berinvestasi, termasuk patungan usaha, dapat ditentukan dalam beberapa bentuk,  diantaranya dalam bentuk saham-saham, kontribusi bersifat tunai, hak tanah, hak paten, keterampilan teknis, peralatan, jasa distribusi, atau penggunaan suatu merek dagang.

Akan tetapi pemberian kontribusi tersebut biasanya disertai perhitungan-perhitungan secara jelas dan rinci, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dikemudian hari.

Namun karena terlalu luas, pembahasan dalam artikel ini hanya terbatas pada bentuk Kerjasama Operasi (KSO). Berikut ini beberapa caranya:

Investasi yang berupa penyertaan modal dengan cara kerjasama operasi.

KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama mengurangi resiko usaha tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 39 mengenai Akutansi Kerjasama Operasi.

 

Bahwa pihak yang dimaksud dalam PSAK No.39 tersebut adalah:

  • Pihak Pemilik  Asset; dan
  • Pihak Investor (Penyandang Dana).

Maka dapat dipahami bahwa pihak yang satu selaku pemilik asset ingin memaksimalkan potensi atas asset yang dimilikinya, dimana pihak tersebut mengajak pihak lain untuk bekerjasama memanfaatkan asset dimaksud dengan menunjuk pihak tersebut sebagai penyandang dana bagi pemilik asset.

 Mengenal Kerjasama Operasi Dalam Investasi

Hal mana Para Pihak dimaksud melakukan dan/atau melaksanakan KSO dengan dilandaskan pada suatu kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian untuk mengatur dan mengikat para pihak tersebut, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan KSO nantinya.

KSO sendiri didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir, bukan pada Break Event Point (BEP) dari besarnya investasi yang ditanamkan oleh investor. Dan prinsip KSO berbeda dengan pola “Cicilan/Kredit” maupun “Leasing/Sewa Pakai”

 

KSO sendiri dibagi menjadi dua (2) golongan, yakni:

  1. KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum para partisipan KSO;

Hal mana KSO pada bagian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik asset       dan investor dengan membentuk suatu badan hukum ataupun persekutuan.

2. KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah, dapat berupa:

–        Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Aset (PBA), dimana KSO dalam bentuk PBO dan PBA ini, masing-masing pihak dalam KSO memiliki kendali yang signifikan atas operasi atau aset KSO, karena itu nama kerjasama ini adalah pengendalian bersama (jointly controlled); atau

–        Pelaksanaan KSO oleh salah satu pihak saja untuk mengendalikan aset dan operasi KSO, yang mana batasannya hanya satu pihak saja yang secara signifikan (berarti) memiliki kendali atas aset dan operasi KSO.

Bersambung ke artikel selanjutnya: Kerjasama Usaha Dalam Bentuk KSO (2)

Asharyanto/Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari pertumbuhan kelas menengah. Dewasa ini, kelas menengah tak hanya menghabiskan fulus-nya pada life style, namun juga investasi.Fenomena ini tentu mengundang geliat para pengusaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya.  Buktinya,  tawaran business opportunity, waralaba hingga patungan usaha bermunculan. Tinggal menunggu para investor ini akan menjatuhkan pilihannya kemana. Kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum dalam patungan usaha.

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha
Berbeda dari kacamata investasi yang sudah disampaikan oleh para pakar sebelumnya, kami ingin memberikan perspektif hukum mengenai investasi dalam suatu patungan usaha. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain:

 

  1. Ketahui dengan siapa kita bermitra (pribadi atau badan hukum);
  2. Apa jenis investasi dan bentuk pernyertaannya (permodalan, pinjaman, surat berharga, dll);
  3. Izin dari investasi tersebut;
  4. Risiko investasi itu sendiri.
  5. Bentuk kesepakatan dalam investasi (baik syariah atau konvensional).
  6. Besaran dan cara pembagian keuntungan;
  7. Dokumentasi hukum patungan usaha tersebut.

 

Hal-hal di atas menjadi kerangka penting untuk membentuk Perusahaan ataupun melakukan Patungan Usaha nantinya. Sehingga jelas bagi para pihak mengenai kedudukan dan juga tanggug jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan due diligence sebelum memutuskan bergabung dalam suatu patungan usaha.

 

Sosok pengelola investasi pun jadi sorotan. Umumnya seorang tokoh atau bahkan pemuka agama (seperti kasus Koperasi Langit Biru dan batu permata di Kalimantan), mudah sekali mendapatkan investor.

 

Tak jarang karena tergiur dengan iming-iming pembagian keuntungan besar, dengan mudahnya menyerahkan uangnya. Setelah dibuat perjanjian, bahkan ada yang beranggapan kalau sudah ke notaris, maka investasinya sudah dianggap aman.

 

Masih ingat jatuhnya Lehman Brothers? ketika Raksasa Investasi asal negara Paman Sam itu dinyatakan pailit, ternyata meninggalkan banyak investor di Indonesia yang bisa gigit jari saja karena tidak paham dengan perjanjian yang mereka tandatangani. Atau kasus Dresel yang menelan korban mulai dari pejabat, politisi, selebritis hingga karyawan kantoran, ternyata investasi tersebut belum mengantongi izin.

 

Semoga tulisan di atas dapat menjadi pertimbangan bagi anda dalam berinvestasi.

Ikuti artikel lanjutan kami tentang hukum investasi dan bentuk kerjasama investasi.

 

Salam sukses berinvestasi!

 

Bimo Prasetio/ Asharyanto

 

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

Legal Due Diligence (LDD) Untuk Mendeteksi Persoalan

Legal Due Diligence Untuk Mendeteksi Persoalan

Sebagai konsultan hukum, kami harus memeriksa berbagai aspek mulai dari dokumen korporasi, akta pendirian hingga perubahan Anggaran Dasar terakhir. Lalu juga Perizinan umum seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Domisili Perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, bagian krusial seperti keabsahan Perizinan terkait Bisnis Operasional perusahaan, yaitu IUP Eksplorasi dengan dokumen-dokumen bukti pemenuhan kewajiban lainnya. Tak ketinggalan Perikatan (red. perjanjian) dengan pihak ketiga terutama terkait dengan adanya kucuran pinjaman dana dan jaminan-jaminan. Serta dokumen-dokumen yang biasa kami mintakan dalam LDD.

Dari proses LDD , kami melihat ada kejanggalan. Untuk dokumen korporasi, tidak ada perubahan sama sekali dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kami pun meminta konfirmasi dari pihak penanggungjawab perusahaan target. Namun, mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi perubahan apa pun setelah akta terakhir yang diberikan kepada kami.

Akhirnya kami hanya memeriksa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami. Namun, hasrat untuk ingin tahu lebih dalam tidak bisa dibendung. Kami melakukan independent research untuk mengkonfirmasi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris terakhir perusahaan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Kami memang wajib mengetahui informasi ini sebelum menyusun draft-draft perjanjian transaksional.

Legal Due Diligence Untuk Mendeteksi Persoalan

Ternyata setelah kami telusuri secara independen, kami mengetahui dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa pemegang saham perusahaan ini sudah berganti tiga kali sejak akta terakhir yang diserahkan manajemen perusahaan target kepada kami. Wah, temuan ini langsung kami catatkan dalam LDD report kami.

Hampir saja klien kami tertipu. Ternyata, pihak yang ditemui oleh klien kami bukan lagi menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Bayangkan bagaimana repotnya jika sudah terlanjur tertipu? Selain waktu dan tenaga sudah terbuang, Anda harus mengalokasikan lagi biaya untuk mengurus pengajuan proses upaya hukum di muka pengadilan.

Memang LDD ini mengeluarkan biaya, tapi jangan menilai dana yang digunakan untuk LDD ini sebagai biaya. Namun sebagai investasi   Anda untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

“Be smart, be strategic”

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

Demikian tips meneropong risiko berinvestasi, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi:  Info@smartcolaw.com

 

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

Hampir saja klien kami tertipu. Ternyata, pihak yang ditemui oleh klien kami bukan lagi menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Bagi sebagian pebisnis, salah memilih rekan bisnis seperti mimpi buruk. Tak seperti mimpi buruk lainnya, sayangnya mimpi ini tidak bisa diakhiri hanya dengan melanjutkan tidur dan bangun di pagi harinya. Tidak hanya satu klien yang mengeluhkan hal ini. Berbeda penyanyi, namun lagunya tetap sama, mereka mengaku salah memilih partner bisnis.

Jangan sampai “diakali” partner bisnis menjadi akhir dari impian kita yang sudah menyita tenaga, waktu, emosi dan biaya yang tidak sedikit. “Mencari partner dalam berbisnis itu sama seperti pernikahan, Mbak. Kalau tidak cocok, ya akhirnya pernikahan bisa saja terus berlangsung. Tetapi babak belur. Kalau tidak hati-hati, habis diakali terus,” keluh salah seorang Klien kami.

LEGAL DUE DILIGENCE MENEROPONG RISIKO HUKUM BERINVESTASI

Kenali Dulu Karakter Calon Partner Bisnis Anda

Menurut kami, mengenali karakter dan latar belakang itu tidak cuma berlaku kalau kita ingin mencari pasangan hidup. Bagi beberapa pengusaha, bisnis itu laksana nafas dalam kehidupannya. Tak pelak, penting untuk mencari partner bisnis yang sejalan, satu visi, punya itikad baik untuk melangkah bersama dan maju bersama. Bibit bebet bobot. Nah, disnilah peranan dari Legal Due Diligence (LDD) untuk screening calon partner bisnis dari segi hukum.

Seperti misalnya dalam bisnis tambang. Pelaku bisnis ini bisa dikatakan banyak sekali, apalagi ketika sempat menjadi primadona beberapa tahun belakangan. Mulai dari pengusaha kelas teri sampai kelas kakap. Perusahaan-perusahaan besar yang sedang ekspansi sedang haus mencari wilayah-wilayah Izin Usaha Pertambangan (“IUP“) sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi target bisnis. Kalau tidak hati-hati memilah dan memilih, salah salah Anda bisa tertipu oleh makelar IUP atau tertipu mentah-mentah oleh oknum yang bukan merupakan pemegang saham dalam perusahaan yang ditawarkan pada Anda.

Salah satu Klien kami saat itu merupakan perusahaan Korea yang menjajaki bisnis tambang batubara di Indonesia. Memang bisa terbilang seumur jagung perusahaannya di Indonesia. Hanya saja perusahaan ini memiliki back-up pendanaan yang kuat. Selain itu, terdapat kebijakan dari pemerintahan di Korea untuk memperluas investasi penduduknya hingga se- Asia. Termasuk Indonesia sebagai sasaran utama.

Singkat cerita, perusahaan Korea ini tergiur dengan perusahaan tambang batubara yang memiliki wilayah IUP di suatu daerah di Sumatera Barat. Daerah tersebut memang terkenal sebagai surganya batubara. Bagaimana tidak, nilai kandungan batubara di wilayah tersebut berada minimal 7000 kcal.

Awalnya manajemen perusahaan ini mendatangi kami dan meminta bantuan untuk membantu proses akuisisinya. Bagaimana caranya supaya bisa segera melakukan proses akusisi dan bisa segera menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan target.

Wah, wah, wah, tunggu dulu. Terlalu cepat kalau ingin segera take over perusahaan tersebut. Sangat menggiurkan jika menilik dari potensi nilai ekonomis yang sangat tinggi di wilayah tersebut.

“Iya, jika ternyata rata-rata kandungan kalori di sana memang tinggi.”

“Iya, jika ternyata reserve batubara tersebut mencukupi untuk jangka panjang.”

Tetapi, terlebih dari itu, ada hal yang terpenting.

“Iya, kalau klien kami bertransaksi dengan pemilik yang sesungguhnya, sang pemegang saham dari perusahaan pemegang IUP tersebut.”

Untuk itu, kami sarankan Klien kami untuk memeriksa terlebih dahulu seluruh aspek hukum perusahaan target ini. Sehingga, perlu diperhitungkan waktu untuk proses Legal Due Diligence terlebih dahulu sebelum masuk ke transaksi. Tujuannya untuk memberikan proteksi dari investasi  yang akan ditanamkan. Karena begitu banyak risiko hukum yang harus diidentifikasi, diukur dan dimitigasi sedari dini.

Awalnya memang mereka keberatan, apalagi dari pihak counterpart (red. perusahaan target). Tindakan lawyer dinilai lambat dan tidak mengerti esensi bisnis, pokoknya dianggap tidak business friendly. Buat mereka time is of the essence, so seal the deal!

Namun, perlahan kami sampaikan concern kami kepada klien secara internal. Setelah penjelasan kami bisa diterima, mereka meminta agar proses LDD dirampungkan dalam waktu sebulan sejak tanggal kesepakatan pengikatan jual beli saham perusahaan target. Okay, kami pikir tidak masalah. Waktu ini bisa kami gunakan sebaik mungkin untuk mencari tahu bibit bebet bobot perusahaan target.

Demikian tips meneropong risiko berinvestasi, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi:  Info@smartcolaw.com

PELUANG KARYAWAN MENJADI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUSAHAAN

rapat2

Apakah ada kemungkinan bila saya yang tadinya hanya seorang karyawan biasa, bisa menjadi pemegang saham perusahaan tempat saya bekerja?

Pernahkah Anda mempertanyakan hal ini ketika Anda sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun lamanya pada perusahaan tempat Anda bekerja saat ini? Ketika Anda merasa butuh pencapaian yang lebih dari sekadar “pegawai”. Bukan hal yang baru bagi perusahaan untuk menawarkan kesempatan tersebut bagi karyawannya untuk bisa memiliki saham dalam perusahaannya tersebut. Tentunya dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Kemungkinan ini tidak hanya bisa terjadi pada perusahaan terbuka, perusahaan publik yang tercatat di bursa efek. Hal yang sama dimungkinkan juga bagi perusahaan tertutup yang ingin membuka kesempatan bagi karyawannya untuk memiliki saham dalam perusahaan.

Jadi, pembahasan kali ini kami batasi pada perusahaan tertutup yang ingin melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (PKSK) atau lebih sering dikenal dengan ESOP (Employee Stock Option Program) dan MSOP (Management Stock Option Program). MSOP ini dikhususkan jajaran anggota manajemen pada level Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan ESOP diberikan untuk level manajer dan level di bawahnya.

Kami sendiri pernah memberikan konsultasi hukum kepada klien kami yang merupakan perusahaan tertutup –yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya–. Klien kami bermaksud untuk memberikan opsi saham bagi karyawan dan manajemen perusahaannya. ESOP dan MSOP ini menjadi hal yang menarik karena hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemberian dan implikasi dari ESOP dan MSOP. Baik dari sektor hukum perusahaan, perpajakan, ketenagakerjaan termasuk juga pasar modal, bagi perusahaan terbuka (yang tidak akan kami bahas pada kesempatan kali ini). Lantas, apa yang menjadi panduan dasar bagi perusahaan untuk mengatur syarat dan ketentuan dalam ESOP dan MSOP ini? Berikut hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan kebijakan ESOP dan MSOP:

ESOP/MSOP MENURUT UUPT

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) hanya menyinggung tentang ESOP ini dalam Pasal 43(3)(a) UUPT yang isinya mengatur pengecualian terhadap kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dalam rangka penanaman modal (pre-emptive right), yaitu jika penambahan modal dalam perusahaan ditujukan kepada karyawan perusahaan. Penjelasan Pasal 43(3)(a) UUPT ini memaparkan bahwa yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Jadi, konteks ESOP dan MSOP yang dimungkinkan menurut UUPT adalah ESOP dan MSOP yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal perusahaan. Bukan suatu konsep buy back atau pembelian kembali saham oleh perusahaan atas saham yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUPT. Maka, modal yang digelontorkan oleh perusahaan ini memang secara khusus diterbitkan untuk karyawan dan manajemen.

ESOP/MSOP DALAM PRAKTIK BISNIS

Pada praktiknya, ESOP adalah pemberian hak (opsi) kepada karyawan untuk membeli sebagian saham perusahaan pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang pada tingkat harga yang sudah ditentukan ketika opsi diberikan. Maka dalam program ini, perusahaan memberikan hak kontraktual kepada karyawan dan manajemen, dimana mereka bisa membeli pada jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya lima sampai sepuluh tahun kemudian. Harga sahamnya pun biasanya sama dengan harga saham ketika opsi diberikan. Apa untungnya bagi karyawan dan manajemen? Jika harga saham perusahaan dari tahun ke tahun terus meningkat, maka karyawan dan manajemen mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga saham yang diberikan terdahulu. Sehingga ada margin harga saham pada titik ini.

MOTIVASI DAN TUJUAN MENGELUARKAN ESOP/MSOP

Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

1.      Rewards

ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.

2.      Peningkatan Motivasi dan Komitmen

Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.

3.      Retaining Program

ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan value perusahaan.

4.      Menimbulkan Rasa Memiliki

ESOP/MSOP menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Namun, banyak hal tentunya yang perlu diwaspadai dengan ESOP/MSOP ini. Butuh transparansi perusahaan kepada karyawan dan manajemennya mengapa perlu ada ESOP/MSOP ini. Jika nyatanya nilai perusahaan terus meningkat tentu menjadi keuntungan bagi karyawan dan manajemen.

Dengan demikian, penambahan modal melalui cara ini menguntungkan tidak hanya perusahaan tetapi juga karyawan dan manajemen. Tetapi apabila ini terkait dengan macetnya likuiditas perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini perlu juga disampaikan kepada karyawan dan manajemen.

Jangan sampai, bukannya menikmati keuntungan, tetapi justru karyawan dan manajemen terjerumus untuk memikul tanggung jawab dan beban perusahaan. Belum lagi persoalan ketenagakerjaan yang timbul kemudian.

Ketika karyawan memiliki status ganda. Pekerja sekaligus pemilik dari perusahaan. Hal ini perlu diatur secara rinci agar tidak terjadi benturan kepentingan, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pada status satu tidak berbenturan dengan status yang lainnya. Contoh kecilnya: apakah karyawan sekaligus pemegang saham perusahaan boleh menjadi anggota serikat pekerja?

Untuk itu, dibutuhkan pengaturan syarat dan ketentuan dalam ESOP/MSOP yang matang untuk mengimplementasikan program ini bagi perusahaan Anda.

“Carilah pegawai yang setiap Jumat malam menyesal karena besoknya libur dan setiap Minggu malam tak sabar menunggu hari Senin.”

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

KETIKA PERJANJIAN NOMINEE BERUJUNG PADA SENGKETA

PERJANJIAN

Ketika terjadi sengketa, apakah Perjanjian Nominee dapat ditegakkan?

Menyambung tulisan kami sebelumnya berjudul “NOMINEE DI INDONESIA, SUDAH TEPATKAH DILARANG?”, kali ini kami akan membahas problematik klien kami yang pernah suatu kali datang dengan penuh pertimbangan, meminta pendapat hukum kami mengenai perjanjian nominee yang sudah ditandatanganinya beberapa tahun silam.

Yang jadi soal, pertengahan 2012 kemarin, terjadi permasalahan antara penunjuk nominee dengan nominee yang telah dipercaya oleh si penunjuk nominee tadi. Bagaimanakah apabila Anda terlanjur menandatangani suatu Perjanjian Nominee dalam praktik bisnis Anda di Indonesia? Perjanjian yang isinya mengatur secara tegas dan jelas bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain adalah batal demi hukum.

Di mata bisnis, apakah secara diam-diam, apabila para pihak yang terikat dalam perjanjian nominee itu bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul daripadanya, perikatan tersebut tetap hidup dan berjalan bagi kedua belah pihak? Ataukah perjanjian nominee tersebut serta merta berakhir karena sifatnya yang batal demi hukum? Lalu, sejauh mana hukum dapat ditegakkan?

Sebelum ada UU No. 25 Tahun 2007, praktik nominee memang sudah sering digunakan. Praktik nominee ini bisa diartikan secara mudah, penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepemilikan saham dalam perusahaan. Pinjam nama ini juga digunakan untuk kepemilikan tanah di Indonesia dengan status hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Hal ini karena adanya asas larangan tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang asing (gronds verponding verbood).

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2007, kepemilikan saham dengan pinjam nama ini secara tegas dan jelas sudah dilarang dan berakibat batal demi hukum. Dalam hal kepemilikan tanah, filosofi ini juga ditarik dari pengaturan larangan perjanjian nominee dalam saham. Konsekuensi hukumnya adalah yang dianggap sebagai pemilik yang sah, baik itu saham maupun tanah di Indonesia, adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham atau dalam sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Perikatan Alamiah

Dalam hukum perdata, dikenal suatu doktrin mengenai perikatan yang bersifat alamiah. Perikatan alamiah adalah perikatan yang tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana hukum, namun demikian apabila perikatan tersebut dipenuhi secara sukarela, maka perikatan tersebut tetap secara alamiah lahir dan mengikat tanpa memerlukan sarana pemaksa (hukum).

Kami pun memiliki pendapat bahwa penegakan hak dan kewajiban yang dibangun dalam perjanjian nominee tidaklah bisa dipaksakan melalui hukum. Suatu hal yang bertentangan dengan hukum pastilah telah menciderai syarat perjanjian yang sah secara obyektif. Namun, kesukarelaan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanijan nominee-lah yang melahirkan suatu perikatan alamiah tersebut.

Suatu hal yang dapat diargumentasikan, apakah dapat dilaksanakan perjanjian nominee tersebut yang sejatinya, secara hukum sudah dinyatakan batal?

Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut. Pertama, secara hukum, perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan atau ditegakkan keberlakuannya, karena bertentangan dengan ketertiban umum yang tertulis dan tertuang di dalam hukum positif. Kedua, perjanjian yang cacat hukum tadi tetap dapat mengikat kedua belah pihak, dalam hal kedua belah pihak sukarela berkomitmen dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian nominee tersebut.

Sebagai contoh singkat mengenai konsep perikatan alamiah ini adalah dalam hal penagihan utang dalam perjudian. Pasal 1359 Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur bahwa pembayaran lahir dari adanya suatu utang. Apabila tidak ada utang, tetapi ada pembayaran, maka yang tidak berhak menerimanya itu berhak mengembalikannya lagi.

Bagaimana jika Anda berutang kepada teman Anda? Suatu saat Anda sudah pernah membayarkannya. Sayangnya bukti pembayaran Anda tersebut hilang. Teman Anda pun lupa jika Anda sudah pernah membayar utang tersebut. Akhirnya Anda membayarkan kembali “utang” itu. Setelah teman Anda mengeprint buku tabungannya, barulah ia sadar bahwa Anda sudah menerimanya. Dengan ketentuan Pasal ini, ia wajib mengembalikan pembayaran Anda. Bagaimana dengan utang yang lahir dari perjudian?

Pasal 1788 KUHPerdata mengatur bahwa undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. Dalam hal ini, maka apabila terdapat debitur yang berutang, kreditur tidak memiliki sarana hukum untuk menuntut pemenuhan pembayaran tersebut. Suatu pembayaran seyogyanya lahir dari adanya suatu utang, namun bukan dalam konteks perjudian. Mengapa? Karena perjudian di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketertiban umum.

Dengan demikian, suatu prinsip kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya hukum yang berlaku, selain alasan lainnya yaitu kesusilaan dan ketertiban umum. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa perikatan memang lahir atas dasar kesepakatan, namun perikatan tidaklah melahirkan perjanijan yang sah.

Oleh karena itu, perjanjian nominee secara argumentatif dapat dianggap sebagai suatu perikatan alamiah yang lahir dari keinginan kedua belah pihak, namun tidak didukung oleh sarana hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipaksakan penegakan hukumnya. Perjanjian nominee hanya bisa terus hidup sebagai perikatan alamiah apabila kedua belah pihak terus menerus beritikad baik dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak secara sukarela.

Dalam hal salah satu pihak ingkar janji terhadap kewajibannya tersebut, perjanjian nominee tidak memiliki kekuatan keberlakuan di hadapan hukum, dan oleh karenanya tidak ada sanksi pemaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kecuali sanksi moral.

Dalam kasus ini, dimana penunjuk nominee, tentu sangat dirugikan karena hak-haknya tidak terlindungi oleh hukum. Dengan demikian, mempertanyakan keberlakuan dan keberlangsungan perjanjian nominee Anda, kembali lagi kepada keputusan Anda. Jelas kami tidak menyarankan suatu nominee agreement. Maximizing the minority shareholder’s interest in the company lah yang lebih kami sarankan. Selain tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, hak-hak dan kewajiban para pihak dilindungi oleh hukum dan dapat dipaksakan oleh hukum.

Niken Nydia Nathania/ Bimo Prasetio

Strategi Hukum Berinvestasi Untuk Memitigasi Risiko Kerugian

Strategi Hukum Berinvestasi Untuk Memitigasi Risiko Kerugian

Kenali dan pahami karakteristik investasi, termasuk upaya hukumnya.

Sering kita temui serigala bisnis, salah satunya dalam bentuk penjualan produk investasi yang ternyata berujung pada penipuan. Mereka siap menerkam para pemilik dana idle yang bingung ingin menginvestasikan uangnya. Fenomena kelas menengah di Indonesia saat ini, buka bisnis takut ribet, maunya investasi yang menjadi passive income. Jangan terbuai dengan janji pembagian untung yang besar dalam waktu dekat dan minim resiko, waspadalah!

Teliti dalam memilih produk investasi. Bagaimana profil, track record dan faktor resiko nya. Cek detail website nya juga, verivikasi adalah keharusan. Periksa izin dari penerbit/penjual produk investasi tersebut yang dikeluarkan oleh Bapepam, Departemen Keuangan atau lembaga lainnya.

Begitu juga pada produk yang ditawarkan perbankan. Bank pun dapat menjual produk investasi berupa notes atau lainnya. Ingat, cek dulu izinnya, baik instansi maupun sertifikasi agen.  Apakah sulit mengakses data tersebut? Tidak sulit, datatersebut dapat diakses oleh publik.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah domisili dari perusahaan penjaja produk investasi tersebut. Jika berlokasi di luar negeri, patutlah berhati-hati. Karena, apabila investasi bermasalah kemudian bersengketa, maka claim ganti rugi harus diajukan di negara letak perusahaan tersebut berada. Kecuali perusahaan tersebut memiliki aset dan juga perwakilan di Indonesia, maka tuntutan/gugatan ganti rugi dapat diajukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan yurisdiksi dan juga kedaulatan hukum di setiap negara.

Meneropong risiko hukum

Jangan melihat suatu bisnis/perusahaan seperti melihat citra ownernya. Belum tentu bisnisnya sebaik kelihatannya. Uji integritas perusahaan dan owner-nya melalui suatu due diligence (uji kepatutan). Apakah dia mau terbuka sejak awal?

Pebisnis dunia seperti Warren Buffet, atau dalam negeri seperti Chairul Tanjung, Sandiaga Uno dan lainnya, bahkan tidak ragu mengeluarkan biaya Due Diligence dari segi hukum, keuangan dan pajak, sebelum rencana akuisisi.

Bagaimana jika setelah diperiksa, ternyata perusahaan yang akan diakuisisi tidak sehat? Tidak sehat disini dalam artian, banyak dokumen korporasi (anggaran dasar) yang tidak lengkap perubahannya, padahal direksi sudah sering berganti. Lebih jauh, ada hutang dan sengketa hukum yang sedang berlangsung.

Tanpa dilakukan due diligence, sulit nampaknya anda dapat mengetahui “kesehatan” dari perusahaan yang akan diakuisisi. Hasil Due Diligence tidak selamanya baik. Namun itu sudah sangat cukup bagi para pebisnis untuk membuat keputusan untuk emmbatalkan rencana akuisisi. Kalaupun hendak mengambil resiko tersebut, tapi resiko yang terukur.

 

So, tidak sekedar berdasarkan TRUST, cek kredibilitasnya juga.

Apa Bentuk Investasi anda?

Di era #C3000 dan #E5000, rasanya tidak sulit perputaran uang yang diinvestasikan dalam bisnis kolega ataupun membuka bisnis baru. Namun di berbagai cerita, tidak semua berbuah manis.

Dari berbagai macam bentuk investasi yang ada, menjadikan kita terkadang hanya terbuai dengan iming-iming. Oleh karena itu, jika ingin inject dana, pastikan dulu suntikan dana tersebut, apakah akan menjadi saham dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pinjaman modal investasi saja? Atau ada juga yang mengkonversi pinjaman tersebut di kemudian hari ke dalam bentuk saham, modal ventura misalnya.

Perjanjian merupakan salah satu alat (selain Due Diligence) yang dapat memitigasi resiko dalam berbisnis. Akan tetapi, berhati-hatilah dalam menandatangani sebuah perjanjian.

Karena tidak selalu bentuk kerjasama permodalan yang dituangkan dalam perjanjian itu aman. Banyak kasus, pinjaman untuk modal usaha dianggap sebagai investasi, kalau rugi uang tidak kembali. Hal tersebut dikarenakan, objek perjanjian sering dibuat tidak jelas, dan pihak yang menyerahkan uang terbuai dengan janji serta asumsi semata. Isi perjanjian/kontrak abu-abu.

Oleh karena itu, teliti kembali terhadap dokumen yang akan ditandatangani. Jangan terburu-buru karena bujuk rayu. Seringkali, ketika diminta tandatangan, sibuk diajak ngobrol tentang bisnis, keuntungan dan lainnya.

Lalu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra atau partner kita?

Untuk perjanjian peminjaman uang untuk modal investasi, setidaknya yang harus jelas diatur adalah mengenai (i) Hak & kewajiban masing-masing pihak, (ii) besaran pembagian keuntungan, (iii) cara pembagian, (iv) waktu pembagiannya (v) cara pengakiran perjanjian, (vi) jangka waktu dan (vii) sanksi atas keterlambatan.

Sedangkan ketika anda melakukan patungan usaha (atau usaha patungan?), saat mendirikan suatu PT, jangan lupa untuk menuangkan kesepakatan antar pemegang saham untuk mengawali keberlangsungan perusahaan.

Dalam perjanjian ini, pemegang saham akan bersepakat menentukan posisi direksi dan komisaris, pembagian tugas hingga tata cara pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha nantinya.

Kenali upaya hukumnya

Belakangan banyak diberitakan tentang korban yang terjerat penipuan oleh perusahaan yang menerbitkan produk investasi bodong. Pada prinsipnya, terdapat 2 langkah hukum yang dapat ditempuh, yaitu:

a. Perdata

Upaya hukum perdata adalah pengajuan gugatan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase yang dimaksudkan untuk meminta ganti rugi atau pengembalian uang dari pihak yang menimbulkan kerugian. Jika dapat dibuktikan secara sederhana adanya hutang terhadap 2 pihak (kreditur) dan telah jatuh tempo, maka perusahaan (debitur) tersebut dapat juga diajukan pailit ke pengadilan niaga. Gugatan dapat diajukan pada pengadilan yang berada sesuai domisili Tergugat.

b. Pidana

Upaya pemidanaan dilakukan dengan mengajukan laporan polisi terhadap oknum atau orang (bukan perusahaan) yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian, upaya ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau hukuman kepada si pelaku secara pribadi. Sanksi pidana dalam konteks ini berupa hukuman penjara yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan.

Seringkali, pengajuan laporan pidana disalahgunakan sebagai sarana untuk menekan terlapor/pelaku agar mau mengembalikan uangnya. Padahal tidak ada jaminan juga uang akan dikembalikan jika terbukti bersalah. Karena tujuan pemidanaan bukan pengembalian uang. Pengembalian uang/ganti rugi dapat dimintakan melalui upaya perdata.

Sebelum menempuh langkah hukum di atas, saya menyarankan agar dapat dimintakan pengembalian uang melalui teguran/somasi terhadap perusahaan. Dalam surat tersebut, disebutkan secara jelas hal yang dimintakan serta batas waktunya (tidak ada batasan mengenai jagka waktu ini). Somasi dapat dikirimkan maksimal 3 kali, namun tidak ada keharusan juga untuk mengirim somasi hingga 3 kali. Hanya menjadi kebiasaan sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Perlu dipahami, ada aspek formil dan materiil yang harus diperhatikan dalam mengambil langkah hukum. Di samping itu, dalam proses hukum tentunya memakan waktu yang tidak sebentar dan juga biaya yang tidak sedikit. Di sinilah perlunya kewaspadaan dan kesadaran hukum untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi. Carilah nasehat hukum kepada ahli hukum di bidangnya sebelum bertransaksi, daripada meminta nasehat hukum untuk menghadapi masalah yang timbul. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati.

 

ingin berkosultasi tentang Strategi Hukum Berinvestasi Untuk Memitigasi Risiko Kerugian, silahkan hubungi info@smartcolaw.com

Salam,

Bimo Prasetio

@Bprasetio

www.bimoprasetio.com

www.strategihukum.net

www.legal4ukm.com

NOMINEE DALAM HUKUM INDONESIA, SUDAH TEPATKAH DILARANG?

“Bukan nominee agreement solusinya. Maximizing the minority shareholder’s interest in the company adalah yang kami tawarkan.”

Bukan suatu hal yang aneh apabila banyak sekali investor, terutama investor asing, yang bertanya mengenai larangan struktur nominee di Indonesia. Sebut saja, peraturan yang secara tegas melarang struktur tersebut, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/07“). UU 25/07 ini mengatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Alasan dari adanya pelarangan ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Hal ini untuk menyiasati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi adanya bidang usaha yang tertutup untuk asing ataupun terbuka bagi asing dengan persyaratan tertentu di bidang penanaman modal.

Berbicara mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian, maka struktur nominee khusus dalam kepemilikan saham ini menjadi struktur yang dilarang, dan dengan demikian segala bentuk perjanjian atau pernyataan yang demikian adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 33 ayat (2) UU 25/07 mengatur sanksi bahwa perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana dengan penegakan hukum atas struktur nominee tersebut di Indonesia? Apakah selama ini terdapat suatu lembaga penegak hukum yang menguji kepemilikan saham dengan penanaman modal?

Nominee Agreement suatu solusi?

Pada praktiknya, perjanjian dengan pemegang saham nominee dalam bentuk perjanjian atau pernyataan telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dikarenakan memang suatu kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan ini begitu terasa ketika berhadapan dengan beberapa klien yang pernah saya hadapi.

Pernah suatu kali saya memiliki klien yang bergerak di bidang bisnis industri bahan peledak. Bertahun-tahun bisnisnya tidak berjalan karena terhambat dana yang begitu besar sementara investor datang silih berganti. Pada akhirnya perusahaan memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut kepada investor asing yang berminat, dan tentunya memiliki dana kuat serta teknologi tinggi yang dapat menggerakkan bisnis itu kembali.

Setelah negosiasi berlangsung, disepakati bahwa klien kami tetap memiliki porsi kepemilikan saham dalam perusahaan dengan persentase yang minim, tidak lebih dari 30% dari seluruh saham dalam perusahaan. Sisa 70% saham lainnya diberikan kepada investor asing tersebut. Namun, saya mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 (“DNI“), bidang industri bahan peledak hanya boleh dimiliki oleh asing hingga maksimal 49% saham. Dengan demikian, investor asing tersebut tidak bisa serta merta mendapatkan 70% sebagaimana disepakati dalam negosiasi awal. Sedangkan, membuat nominee agreement sudah jelas dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu, investor asing hanya dapat memperoleh persentase sahamnya hingga jumlah maksimal, yaitu 49%. Sedangkan terhadap sisa 21% yang awalnya dikehendaki tidak dapat diberikan kepada investor asing atas adanya DNI tersebut. Untuk itu, kami tidak bisa menyarankan penandatanganan perjanjian nominee karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hal ini, klien kami sebagai perusahaan dalam negeri membutuhkan teknologi dan dana yang dimiliki oleh investor. Investor asing ini merupakan hasil dari penantian bertahun-tahun bagi klien kami. Untuk itu, perusahaan tidak ingin kehilangan peluang.

Namun di sisi lain, kami tetap menyarankan Klien untuk tidak melanggar kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kebutuhan nyata ini mungkin bukan hanya pada kasus di atas saja pernah terjadi. Mungkin banyak ragam pengalaman lainnya yang pernah dialami oleh pelaku-pelaku bisnis di Indonesia.

Timbul pertanyaan dalam benak, nominee dalam penanaman modal di Indonesia, sudah tepatkah dilarang? Atau justru lebih baik jika nominee diatur sedemikian rupa sehingga tetap bisa menstimulasi perkembangan ekonomi yang baik dan mensejahterakan taraf kehidupan masyarakat Indonesia?

Alternatif yang kami berikan adalah dengan membentuk struktur  yang sedikit lebih rumit namun bukan suatu straightforward nominee agreement. Apabila keuntungan dari investor asing tidak dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, tentu yang dikejar oleh investor asing, tidak lain, merupakan keuntungan.

Untuk itu, agar hukum dapat menjadi strategi hukum yang sehat dan tetap dalam koridor yang benar, kami menyarankan adanya perjanjian pinjaman yang diberikan kepada klien kami atau pihak lain yang dianggap oleh investor asing, orang tersebut dapat dipercaya dapat melakukan pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman tepat waktu dan memiliki itikad baik untuk itu. Untuk itu, komposisi penanaman modal menjadi 49% saham dimiliki oleh investor asing dan 51% persen dimiliki oleh klien kami.

Dengan demikian, investor asing memberikan pinjaman kepada klien kami sejumlah nilai tertentu dengan jangka waktu pemberian dan pengembalian pinjaman yang ditentukan dalam perjanjian. Sebagai jaminan bahwa klien kami dapat mengembalikan pinjaman, maka klien kami menggadaikan saham yang dimilikinya sebesar persentase saham tertentu, dalam hal ini 21% saham digadaikan.

Selain itu, klien kami juga menyerahkan kuasa kepada counterpart untuk menghadiri RUPS dan mengambil keputusan serta kuasa untuk menjual saham tersebut sebesar persentase yang digadaikan. Perjanjian pinjaman ini bisa dijaminkan juga dengan adanya perjanjian pengalihan dividen dari klien kami kepada counterpart.

Dengan demikian, bukan nominee agreement solusinya. Maximizing the minority shareholder’s interest in the company adalah yang kami tawarkan. Walaupun klien kami secara kepemilikan saham memegang saham tersebut, tetapi hak-hak yang melekat pada saham dialihkan kepada counterpart. Oleh karena itu, walaupun counterpart dalam hal ini berperan sebagai pemegang saham minoritas, tetapi dapat memperoleh kepentingan dan manfaat yang maksimal atas pinjaman yang diberikan melalui jaminan-jaminan yang diperolehnya.

Bukankah ini sama saja seperti penyelundupan hukum?

Esensinya tetap sama saja seperti nominee agreement?

Bukankah aturan ini justru merugikan investor lokal, yaitu klien kami sendiri dalam kasus ini?

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 52 ayat (4) nya dan Pasal 60 ayat (4) menganut konsep kepemilikan saham secara sempurna atau sepenuhnya (dominium plenum). Sehingga tidak ada pembagian antara kepemilikan manfaat atas saham atau kepemilikan saham secara terdaftar oleh pihak lainnya, sehingga saham dari suatu perseroan merupakan satu kesatuan yang utuh termasuk hak-hak yang melekat pada saham itu sendiri seperti hak suara.

Hak suara pada saham tetap berada pada pemegang saham  (pemiliknya) dan bukan pada pihak penerima gadai.  Penerima gadai hanya sebagai penerima kuasa dari pemegang saham, dan apabila pada saat RUPS pemegang saham turut hadir dalam kapasitas sebagai pemberi gadai, maka hak penerima gadai sebagai penerima kuasa gugur dengan sendirinya.

Oleh karena itu, penerapan gadai saham dengan tujuan membangun konstruksi hukum seperti perjanjian nominee ini menjadi tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di hadapan hukum (perikatan alamiah semata). Pelaksanaan gadai saham tidak lain merupakan perjanjian jaminan, sesuai dengan konsep dan hakikat yang dianut dalam Pasal 1317 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio