Archive for the ‘ Kepailitan ’ Category

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

KEISTIMEWAAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan.

Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat dieksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.

bankcruptcy

Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain.

Salah satu batasan bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya ketentuan hak tangguh (stay). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan hak kreditor separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Menurut hukum walaupun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan terkait boedel pailit, namun kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya.  Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi.

Kreditor separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU tersebut, merupakan waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk mulai melaksanakan hak-nya (vide penjelasan Pasal 59 ayat (1)). Jika dalam kurun waktu tersebut, kreditor separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya obyek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 UU Kepalitan dan PKPU (vide Pasal 59 ayat (2)).

Proses eksekusi jaminan tersebut juga disesuaikan dengan penganturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Ketentuan jangka waktu sebagai diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi kreditor separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak kebendaan. UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut.

Hal tersebut lah yang sering kali menimbulkan konflik antara pihak kreditor separatis dengan kurator. Pihak kurator beranggapan jangka waktu selama 2 bulan tersebut merupakan waktu kreditor separatis untuk menyelesaikan proses eksekusi tersebut. Ketika waktu 2 bulan telah berakhir dan jaminan belum berhasil terjual maka, obyek jaminan tersebut wajib diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kurator baru berhak meminta penyerahan jaminan yang dimilikinya kreditor separatis jika dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditor tersebut tidak pernah melaksanakan hak-nya dalam mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Dengan demikian, walaupun waktu 2 bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi telah terlampui dan obyek jaminan  belum berhasil terjual, kreditor separatis tetap berhak untuk mengusahakan sendiri penjualan atas obyek jaminan yang dimilikinya. Dengan catatan dalam waktu selama 2 bulan tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan eksekusi tersebut.

Walaupun undang-undang memberikan hak tersebut kepada kreditor separatis, namun kreditor tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator yang ditunjuk mengenai hasil penjualan obyek jaminan tersebut.

Kreditor separatis pada dasarnya memiliki hak seutuhnya atas hasil penjualan jaminan tersebut. Namun jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutang yang dimiliki kreditor separatis maka, selisihnya harus dikembalikan ke kurator untuk dimasukkan dalam  boedel pailit. Boedel pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor lainnya secara proporsional.

Fairus Harris, S.H, M.Kn.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimiliki dengan mengajukan permohonan ke pihak instansi terkait. Pemeriksaan dokumen secara menyeluruh perlu dilakukan guna menentukan strategi terbaik dalam mengeksekusi jaminan kebendaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

Tags:

Kreditor Separatis, Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Gugatan, Putusan Pengadilan, Penetapan, Kepailitan, Eksekusi, Lelang, KPKNL

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)

Apakah kini Pak Purdi Chandra bangkrut?

Sebenarnya saya agak memisahkan terminologi pailit dengan bangkrut, karena dalam terminologi hukum digunakan kata pailit. Bangkrut itu sendiri dari terjemahan bahasa Inggris “Bankruptcy”.

Banyak yang sekarang bertanya bagaimana kelanjutan setelah dinyatakan pailit.

Kembali untuk kasus Purdi Chandra, bisnis Primagama masih dapat terus berjalan. Begitu saja untuk bisnis lainnya. Perusahaan yang mengelola Primagama tidak seluruhnya dimiliki Pak Purdi. Hanya kepemilikan saham dalam perusahaan Pak Purdi saja yang kini sudah berada dalam budel pailit, di bawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Terhadap Pak Purdi, yang kini dinyatakan berstatus pailit, dalam setiap perbuatan hukum terhadap aset pribadinya (termasuk saham-saham dalam bisnisnya, tanah dan lain-lain) diambil alih oleh kurator. Perbuatan hukum dalam hal ini adalah segala hal terkait pengalihan seluruh asetnya dalam rangka pemberesan untuk membayar hutang kepada para kreditornya, Pak Purdi pun dibatasi apabila hendak bertransaksi. Tindakan kurator kini yang utama adalah melakukan pemberesan aset untuk membayar hutang kepada para kreditor.

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Yang musti dicermati, putusan pailit ini adalah terhadap diri Pak Purdi secara pribadi bukan terhadap perusahaannya, karena yang menjadi debitur dalam akad murabahah dengan BNI Syariah adalah dirinya pribadi. Tanggung jawab pribadi juga bisa dikenakan terhadap pesero dari perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma atau persekutuan perdata. Agak melebar sedikit, mungkin ceritanya akan berbeda kalau yang menjadi debitor adalah perusahannya (yang berbentuk badan hukum seperti PT). Karena terdapat pemisahan harta antara pribadinya dengan PT, sebagaimana karakter dari suatu badan hukum.

 

Bagi yang punya PT, sekarang harus mengerti juga, kalau aset PT itu bukanlah aset pemegang saham. PT adalah subjek hukum mandiri. Namun dalam hal penjaminan aset pribadi untuk pengajuan kredit perusahaan, maka aset pribadi tersebut dapat diekskusi apabila hutang tidak dapat dibayar.

 

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan bagaimana menghindari sengketa bisnis, silahkan menghubungi ke info@smartcolaw.com.

 

Artikel terkait:

– Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

 

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Rencana Perdamaian Tidak Tercapai dalam PKPU, Debitor dapat langsung dinyatakan Pailit.

Kemarin saya membaca di salah satu media nasional artikel berjudul “Pendiri  Primagama Dinyatakan Pailit”. Pendiri Primagama yang terbilang fenomenal itu, Purdi E. Chandra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, setelah rencana perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berhasil dicapai.

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya

Tulisan ini sama sekali bukan untuk menghakimi Pak Purdi, saya hanya ingin sharing sedikit mengenai kepailitan dan akibat hukumnya. Menurut saya, pebisnis harus tahu soal ini. Untuk Pak Purdi, kita doakan semoga beliau mendapatkan kekuatan untuk melalui ujian ini.

Kasus Pak Purdi ini berbeda dengan kasus Telkomsel, yang memang diajukan permohonan pailit oleh salah satu kreditornya. Setelah sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun akhirnya status pailit tersebut diangkat oleh Mahkamah Agung (MA) karena persoalan utang ini dianggap belum terbukti secara sederhana. Apabila suatu hutang dianggap tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka harus diselesaikan dahulu perkara tersebut di Pengadilan Negeri. Inilah yang membuat permohonan pailit berbeda dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Soal hutang ini dianggap harus sudah jelas dan mudah dibuktikan, bukan lagi masih dipersengketakan.

 

Dalam Kasus Pak Purdi, BNI Syariah merupakan krediturnya yang telah memberikan pembiayaan Murabahah pada 29 Agustus 2007 dengan jumlah Rp3,3 miliar dan 9 Mei 2008 senilai Rp20,9 miliar. Setelah gagal bayar, BNI pun melayangkan somasi pada akhir 2011. Karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian hutang tersebut, BNI Syariah akhirnya mendaftarkan PKPU di Pengadilan Niaga pada akhir 2012.

 

Kenapa PKPU bukan permohonan pailit?

 

Sebenarnya ini soal strategi saja. Dalam UU Kepailitan yang lama (UU No. 4/1998) PKPU hanya dapat diajukan oleh Debitur secara sukarela hendak menyelesaikan hutangnya. Namun dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini (red UU No, 37/2004) PKPU dimungkinkan pengajuannya oleh Kreditor. Artinya Kreditor dapat “memaksa” Debitornya untuk menyelesaikan hutangnya melalui suatu perdamaian. Melalui permohonan PKPU, dalam jangka waktu 20 hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara. Untuk selanjutnya, dilakukan rapat kreditor guna menetapkan rencana perdamaian penyelesaian hutang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal PKPU sementara tidak membuahkan hasil, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit.

Pasal 228 ayat 5

(5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.

Perlu diingat, pengajuan PKPU ini tetap harus didasarkan adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Mengapa demikian? Karena pada saat perdamaian melalui PKPU tidak tercapai, maka debitor akan langsung dinyatakan pailit. Dan syarat utama dari vonis pailit adalah adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Karena kembali lagi, esensi dari PKPU oleh kreditor ini adalah memaksa debitor memberikan proposal perdamaian. Jika gagal, maka berakhir di pailit, sehingga dilakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor. Baik Permohonan pailit ataupun PKPU dianggap efektif untuk “memaksa” Debitor membayar hutangnya. Terlebih yang dihadapi tidak hanya kepada 1 kreditor, tapi ke seluruh kreditornya. Hal ini yang sekarang sering dipraktikkan oleh perbankan terhadap debitor nya. Berbeda dengan gugatan di pengadilan negeri, proses kepailitan berlangsung lebih cepat dan memberikan efek lebih besar.

 

Bagaimana akibat hukum dan kelanjutan dari penjatuhan status pailit Pak Purdi Chandra, simak di artikel selanjutnya

 

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan bagaimana menghindari sengketa bisnis, silahkan menghubungi ke info@smartcolaw.com.

Artikel terkait:

– Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)