Archive for the ‘ Kode Etik ’ Category

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

“Does being a great lawyer mean being a fantastic researcher? Is it the ability to intimidate an adversary in negotiations? Mastery of black law? Is it empathizing with clients? Is it performance in a courtroom? Is it all of the above?”

Di Indonesia mungkin pamor corporate lawyer tidak terlalu dikenal masyarakat, hanya dunia korporasi yang mengenal mereka. Masyarakat lebih mengenal tokoh advokat, umumnya disebut pengacara, yang berperkara di pengadilan. Kadang ada juga pengacara yang tidak sering tampil bersidang namun sosoknya selalu menghiasi media online dan offline (siapa ya, hehe).

Padahal sepak terjang corporate lawyer tidak lepas dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Mereka adalah sosok yang terlibat di balik berbagai transaksi, mulai dari merger dan akuisisi, IPO, spin off, investasi, kredit sindikasi perbankan hingga transaksi derivatif.

Kiprah tentang dunia corporate lawyer ini yang disajikan secara apik dalam Serial “SUITS”. Tayangan ini disiarkan oleh jaringan televisi Amerika Serikat sejak 2011, kini akan memasuki season 3.

Suits Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

The Begining

Adalah Harvey Specter, seorang corporate lawyer dan partner senior di kantor hukum Pearson & Hardman. Law Firm ini merupakan salah satu kantor hukum ternama di Manhatan, New York, yang hanya merekrut para lulusan dari Harvard Law School. Mengawali karir sebagai asisten jaksa, Harvey kemudian terjun ke dunia lawyer.

Harvey mendapat julukan sebagai closer karena mampu menyelesaikan negosiasi bernilai fantastis dan juga kepiawaiannya menyelesaikan sengketa bisnis melalui suatu kesepakatan, tanpa perlu berperkara di pengadilan.

Setelah diangkat menjadi Senior Partner di Pearson & Hardman, Harvey diminta untuk merekrut seorang associate. Yang unik, tidak cukup hanya sekedar alumnus kaliber Harvard school untuk bisa memenuhi kualifikasinya. Dia meminta agar diberikan kandidat yang kualitasnya seperti dia. Dengan kata lain, Harvey menginginkan agar wingman nya dapat bekerja dan bahkan jika perlu berpikir seperti dia.

Di sinilah terjadi pertemuan unik yang tidak disengaja antara Harvey dengan Mike Ross, seorang pelajar drop out yang memiliki photograpic memory, namun memiliki masalah akibat berbisnis narkoba. Mike memiliki daya ingat dan pemahaman atas bacaaan yang sangat baik. Dalam sesi interview dengan Harvey, Mike mengatakan, “Once I read it I will know it. Once I know it I will understand it. And once I understand it, I‘ll never forget.

Dan dimulailah kisah itu. Harvey yang terkesan dengan bakat dan kemampuan Mike memutuskan untuk meng-hire nya sebagai associate. Namun yang jadi problem, Mike bukan hanya tidak pernah menyelesaikan studi di colege, tapi juga dia tidak pernah lulus dari sekolah Hukum, apalagi dari Harvard. Harvey meminta Mike untuk stop berurusan dengan narkoba, melakukan tur di Harvard School dan merubah penampilan dengan mengenakan fancy suits.

Rahasia ini awalnya hanya diketahui oleh Donna, sekretaris Harvey. Namun kemudian sampai ke telinga Jessica Pearson, Managing Partner Pearson & Hardman. Risiko ancaman pidana akibat fraud pun mengancam law firm tersebut, tak hanya Harvey dan Mike. Intrik mengenai persoalan ini pun terselip dalam kisah-kisah serial SUITS.

Dalam penanganan case duet Harvey-Mike ini dipenuhi strategi dan analisis hukum menarik, dengan didukung oleh kemampuan riset yang baik. Keahlian atau skill dasar yang dibutuhkan oleh seorang lawyer. Tidak ada lagi persoalan tentang typo, retype, atau proofread. Levelnya sudah lebih tinggi, “how to seal the deal or winning the case without going to trial”.

Menarik disimak trik dan strategi penanganan case dari mereka. Tapi ingat, sistem hukum yang digunakan adalah common law system yang pekat dengan asas preseden. Berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law system, dimana yurisprudensi sebagai preseden tidak mengikat kasus lainnya yang serupa. Belum lagi penerapan asas sidang cepat, sederhana, biaya ringan. Rasanya koq beda banget ya *tepok jidat*

Ironisnya, Harvey dan Mike pernah menangani kasus yang mirip dengan rahasia mereka. Klien mereka meminta untuk melakukan PHK terhadap salah satu staf akuntan senior yang ternyata tidak pernah meraih gelar di bidang akuntansi. Opsi yang ditawarkan, ketimbang dilaporkan atas fraud, si karyawan diminta melakukan pengunduran diri dan tidak mengajukan gugatan terhadap PHK nya.

“When you dress like a lawyer, think like a lawyer, talk like a lawyer than you become a lawyer” (anonymous quote).

Fenomena Praktik Hukum di Indonesia

Kisah lawyer tanpa degree dari law school dalam serial Suits memang fiktif. Namun bagaimana dengan praktik di Indonesia? Dahulu sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU advokat), kita mengenal pokrol bambu, pengacara tanpa izin praktik bahkan ada yang bukan sarjana hukum.

Namun sejak diterbitkannya UU Advokat, kegelisahan bukan hanya menyelimuti para pokrol bambu, tapi juga pada corporate lawyers. Karena kebanyakan dari mereka belum memiliki izin praktik sebagai advokat. Kenapa?

Definisi dalam UU Advokat menyebutkan bahwa profesi advokat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, para corporate lawyers yang “alergi” terhadap pengadilan pun, musti memiliki izin berpraktik sebagai advokat. Bagaimana jika tidak? Terdapat sanksi pidana bagi mereka yang bertindak seolah-olah sebagai advokat. Berarti, menandatangani legal opinion atau engagement letter pun dapat dikualifikasikan bertindak sebagai advokat.

Dari situ kemudian banyak corporate law firm yang merger atau menarik partner baru yang sudah memiliki kartu izin advokat. Bahkan ketika itu, tak sedikit partner dari corporate law firm yang belum memiliki lisensi sebagai advokat dan ramai-ramai mengikuti ujian advokat. Berita tentang ini menjadi sensasional, kala itu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menjadi sorotan.

Namun demikian, kegelisahan itu mulai sirna seiring pencabutan sanksi pidana dalam UU advokat terkait pasal 31 UU advokat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 31 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.-

Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu dinilai dapat menghalangi peran LBH kampus menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

Fakta lainnya, kini, tidak sedikit “practicing lawyer” yang belum menjadi advokat. Bahkan namanya pun menjadi nama kantor hukum itu sendiri. Sejatinya ini merupakan kekhawatiran tersendiri. Apabila terjadi pelanggaran etika profesi, PERADI sebagai organisasi profesi tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada para lawyer yang belum bersertifikasi sebagai advokat tersebut.

Meraih Gelar Sarjana Hukum

Terlepas dari itu, patut diakui, bahwa banyak “lawyer” bertalenta yang tidak memiliki gelar sarjana hukum. Saya menemui beberapa nama yang sempat berpraktik demikian di beberapa law firm, walaupun kini sudah tidak lagi. Ada juga mantan pegiat LBH yang alumnus ITB, akhirnya dia meraih gelar sarjana hukumnya sambil dia menjalani dunia advokasi sebagai public defender.

Bahkan di salah satu law firm besar di Jakarta, salah satu partner nya mengawali karir sebagai paralegal, ketika masih mengantongi gelar sarjana sastra. Namun, berbekal pengetahuan, keseriusan dan kesungguhan untuk mengejar karirnya, beliau menempuh jenjang pendidikan tinggi hukum hingga meraih gelar S2 di luar negeri.

Pada akhirnya, semua itu menjadi pilihan. Advokat adalah penegak hukum, apakah mungkin menegakkan hukum dengan cara yang salah? Meminjam kalimat mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, “tidak bisa membersihkan kotoran dengan sapu kotor”.

Bagi Harvey dalam serial SUITS, “I only care about winning. Because winning is me”. Mungkin karena goal nya adalah kemenangan, maka menempatkan Mike sebagai lawyer adalah satu strategi untuk mempertahankan rekor kemenangannya, sekalipun dia tahu hal tersebut melanggar hukum. Tapi itu hanyalah cerita fiktif. Bagaimana dengan anda?

“Everybody wanna know how it feels.

Everybody wanna see what it’s like.

Living in a beehive, I don’t mind.” #Suits

 

Bimo Prasetio, advokat

@Brasetio

bimo@smartcolaw.com

www.strategihukum.net

MENGUKUR PROFESIONALISME KONSULTAN HUKUM

MENGUKUR PROFESIONALISME KONSULTAN HUKUM

Profesionalisme konsultan hukum dapat diukur ketika dia memberi advis hukum. Apakah sesuai aturannya, menyelundupkan hukum atau malah mengesampingkan hukum.

Seringkali Konsultan hukum adalah “juru bicara” dari klien, ujung tombak dari kepentingan klien. Namun tidak jarang, dalam proses negosiasi, klien berusaha mencari solusi yang cepat, cost friendly, namun menyisakan risiko hukum yang dapat berkelanjutan.

Sayangnya, tanpa sadar cara seperti ini seperti “mempersiapkan lubang” dimana suatu saat bisa saja terjerembab bahkan terperosok jauh ke dalam persoalan hukum yang tak kunjung selesai.

Mungkin kalau risiko bisnis lebih mudah untuk diukur. Ya karena jelas, bidang itulah yang dikuasai oleh klien. Namun bagaimana dengan hukum? Pangkas memangkas kewajiban hukum untuk menghindari biaya atau kesulitan birokrasi menjadi suatu “terobosan” yang dianggap brilian. Padahal, sanksi hukum bukan hanya sekedar uang, tapi juga ancaman pidana.

mengukur profesionalisme konsultan hukum

Saat-saat seperti inilah, umumnya Klien mengundang kami untuk memberikan solusi. Entah bagaimana caranya, supaya secara nilai komersil, bisnis bisa tetap jalan, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, ya tolong segera dilaksanakan. Kalau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, ya tolong diupayakan.” Wih, permintaan yang terakhir itu seperti menempatkan advokat sebagai janitor, to clean the clients’ mess.

Kami sendiri sudah kenyang dengan perintah yang kurang lebih demikian. Sebenarnya setiap konsultan hukum atau advokat memiliki “gaya penyelesaian masalah”nya masing-masing. Bahasa kerennya, problem solving method-nya masing-masing. Jadi kami tidak bisa berkata bahwa si X salah si B benar atau terlebih lagi menghakimi, “Wah si H caranya kotor!”

Kami sendiri memiliki sikap tentang bagaimana harus berpikir dan bertindak untuk memberikan advis hukum yang terbaik bagi kepentingan klien kami. Tanpa mengesampingkan koridor-koridor hukum yang ada.

Klien harus selalu diberitahu tentang posisi hukumnya saat itu dan juga diberikan opsi yang ada untuk menyelesaikan transaksi atau permasalahan yang dihadapi. Pada titik ini, tugas kami adalah menguraikan pilihan bagi Klien, sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat.

Seperti tagline yang klise terdengar, “menyelesaikan masalah, tanpa masalah”, tapi memang, inilah harapan dari seluruh pelaku bisnis. Jangan sampai karena tergiur keuntungan bisnis menempatkan anda pada suatu akhir bisnis anda.

Konsultasikan permasalahan hukum anda untuk mendapatkan strategi hukum penyelesaian yang tepat ke: info@smartcolaw.com

Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area 

 

Seringkali kita hadapi dalam penjelasan peraturan disebutkan, “Cukup jelas”. Namun pada faktanya, koridor hukumnya sendiri yang tidak jelas. Inilah yang sering dikatakan, grey area (red. Di wilayah abu-abu).

Kalau di sini tidak diatur, berarti boleh toh. Atau, dengan kata lain, coba saja dulu. Kalau dituntut, ya sudah nanti dicari penyelesaiannya atau pembenarannya.

Ingat berapa lama waktu untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan berapa banyak biayanya berperkara di pengadilan? Untuk kasus grey area  ini, kami lebih memilih untuk kemukakan berbagai kemungkinan kepada klien. Dimulai dengan risiko hukum paling minim.

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area

Sumber dari reframepositive.com

Misalnya seperti berikut ini, Opsi A, mungkin lebih rumit skemanya, tetapi risiko hukum cenderung minim dan terukur. Artinya, para pihak bisa mengidentifikasi lebih awal risikonya. Jadi, setidaknya sudah bisa ambil ancang-ancang untuk memitigasi bahkan mengantisipasi risiko hukum tersebut.

Opsi B, masih rumit tetapi sedikit lebih mudah dan sedikit lebih singkat. Tetapi kami kemukakan risiko hukum yang ada. Baik risiko yang bisa diduga maupun risiko hukum lainnya yang tidak bisa diketahui saat ini, namun akan ada, risiko yang kontijen.

Opsi C, wah opsi ini sudah seperti jalan toll. Bebas hambatan, mudah dan cepat. Oke, untuk Opsi C ini, seringkali klien justru merasa tertantang dan terpacu adrenalinnya untuk mengambil risiko. Naluri bisnis katanya.

Umumnya, klien datang kepada kami agar diberikan advis tentang opsi yang paling aman untuk kepentingan transaksinya. Kami pun tidak ingin mengambil risiko adanya malpraktik atas pemberian jasa hukum kepada Klien. Bisa-bisa, kalau di kemudian hari transaksinya gagal, kami akan diminta pertanggungjawaban. Aahh..tidaak..

Dalam beberapa kasus grey area kami akan lebih menyarankan agar klien menempuh cara yang konvensional mungkin.

Misalnya, ketika hendak melakukan akuisisi perusahaan tambang, kami menemukan bahwa ada perubahan anggaran dasar terkait komposisi pemegang saham terakhir yang tidak disertai dengan akta pengalihan saham, sekalipun ada akta jual beli saham sebelummya.

Terhadap kondisi tersebut, kami sarankan agar dibuat dulu akta pengalihan sahamnya, kemudian dilakukan pelaporan kepada kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa klien kami berhadapan dengan pemegang saham yang sebenarnya. Hal ini kami utarakan, karena banyak pihak yang sering mengaku menjual tambang, namun dikemudian hari diketahui bahwa dia telah menjual kepada pihak lain sebelumnya atau bahkan dia bukanlah pemilik saham tersebut. Di beberapa kasus milyaran uang yang melayang karena sudah dijadikan uang muka atas penjualan saham kosong seperti ini.

Dari ilustrasi kasus di atas, memang aspek hukum hanyalah bagian kecil dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis. Untuk itu, dalam hal klien menolak untuk mengikuti advis yang kami berikan, itu sepenuhnya keputusan klien.

Kami selalu menjelaskan kepada klien tentang aspek hukum yang ada dari setiap opsi. Juga, risiko-risiko hukum dari setiap opsi dan kemungkinan upaya hukum apa yang bisa ditempuh. Tugas kami sebagai konsultan bukanlah decision maker. Namun, kami berikan advis kepada anda sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Jadi, pikirkan lagi, apakah Anda memang butuh konsultan hukum atau Anda butuh pesulap? Hehe.. Selamat mengambil keputusan.

Bimo Prasetio/ Niken Nydia Nathania

Konsultasi mengenai grey area pada hukum bisnis dan investasi dapat menghubungi: info@smartcolaw.com