Archive for the ‘ Korporasi ’ Category

IMPORTIR WAJIB MENYESUAIKAN IZIN IMPORNYA PALING LAMBAT JUNI 2016

Jika tidak melakukan penyesuaian, maka perusahaan terancam tidak dapat melakukan impor.

 pexels

Pada 1 Januari 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai izin impor melalui Peraturan Peraturan Menteri Peradagangan No.70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (“PERMENDAG No.70/2015”) sehingga peraturan mengenai izin impor terdahulu dinyatakan sudah tidak berlaku.

Berdasarkan PERMENDAG No.70/2015, perusahaan importir yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki izin impor atau dikenal dengan Angka Pengenal Impor (API) wajib untuk menyesuaikan dengan dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENDAG No.70/2015. Hal mana, penyesuain API sendiri belaku bagi Pemegang API UMUM (API-U) maupun API PRODUSEN (API-P).

Perlu untuk diketahui bahwa Pemerintah Indonesia hanya memberikan waktu bagi perusahaan importir hingga bulan Juni tahun 2016 untuk melakukan penyesuaian.

Merujuk pada pasal 38 PERMENDAG No.70/2015 disebutkan bahwa:

“API-U dan API-P yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-Dag/Per/12/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir sebagaiamana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.84/M-Dag//12/2012, dinyatakan tetap berlaku harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 30 Juni 2016”

 

Agar API yang dimiliki oleh perusahaan importir yang telah diterbitkan sesuai dengan No.27/M-Dag/Per/12/2012 dinyatakan tetap berlaku maka perusahaan harus melakukan penyeseuaian dengan peraturan tersebut.  Konsekuensi bagi perusahaan importir yang tidak melakukan penyesuaian API tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembekuan API.

 

Adapun yang menjadi pokok perubahan dalam PERMENDAG No.70/2015 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMENDAG No.70/2015 yaitu:

 

  1. Pemegang API-U dapat mengajukan barang impor lebih dari satu bagian (section) sebagaimana dalam Sistem Klasifikasi Barang, sehingga perusahaan tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan bukti hubungan istimewa yang disahkan oleh perwakilan Indonesia dinegara exportir sebagai bukti yang dimintakan dalam peraturan terdahulu.
  1. Pemegang API-P hanya dapat mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, dan atau bahan untuk mendukung proses produksi.

 

Sehingga, tindakan memperdagangkan atau memindahtangankan untuk tujuan tes pasar dan sebagai barang komplementer yang tercantum dalam peraturan sebelumnya, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

 

Ali Imron /Asharyanto

 

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesia Corporate Legal Services. Hal mana kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk memastikan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan koneksi dalam mengajukan izin impor maupun penyesuaian izin impor sebagaimana dimaksud diatas.

 

Silahkan menghubungi SMART Help Desk untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E:  info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: +6221- 2947-5691.

SELUK BELUK IZIN IMPOR DI INDONESIA

PROSEDUR IZIN IMPOR DI INDONESIA (UPDATE 2016)

 

API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang importir di seluruh wilayah indonesia. 

Impor Indonesia

Kegiatan impor barang menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditi produk dalam negeri. Karenanya, Para pengusaha melihat kegiatan impor sebagai salah satu peluang investasi yang sangat besar saat ini.

Atas hal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan impor, termasuk mengenai komoditi produk yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk di impor, kuota impor, perizinan untuk melakukan impor.

Perlu untuk diketahui bahwa Pengusaha yang akan melakukan kegiatan impor harus memiliki izin impor, yang dikenal dengan Angka Pengenal Importir (“API”). Hal mana, API sendiri terbagi menjadi 2 (dua) Jenis, yaitu:

  1. API Umum (API-U)

API-U diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

  1. API Produsen (API-P)

API-P diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai, barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan barang-barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan kepada pihak lain.

Sejak 1 Januari 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terbaru mengenai izin impor, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (“Permendag No.70/2015”), dimana Permendag No.70/2015 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-Mdag/Per/5/2012 Tentang Angka Pengenal Importir yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Peradagangan No.84/M-Dag/Per/9/2012.

Merujuk pada Permendag No.70/2015 disebutkan bahwa API dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor. Namun demikian, setiap perusahaan Importir hanya diperbolehkan untuk memiliki 1 (satu) jenis API untuk setiap kegiatan impor diseluruh wilayah Indonesia.

Perlu untuk diketahui bahwa API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang perusahaan importir diseluruh wilayah indonesia. Dengan catatan kantor cabang-kantor cabang dimaksud memiliki kegiatan usaha sejenis dengan kantor pusat perusahaan importir.

INSTANSI PENERBIT API

Untuk memperoleh API, perusahaan importir dapat mengajukan API ke instansi-instansi dibawah ini:

  1. Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM)

Pengajuan API-U dan API-P di BKPM terbatas untuk Perusahaan yang memiliki Modal Asing (PMA) atau terkualifikasi sebagai perusahaan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mendapatkan fasilitas khusus.

  1. Direktur Jendral Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Berdasarkan Peraturan Dirjen Daglu No.01/Daglu/per/2014 didelegasikan ke PTSP Provinsi)

Terbatas untuk pengajuan API-P untuk badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak bumi dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia.

  1. Kepala Dinas Provinsi

Pengajuan API-U dan API-P diterbitkan oleh Dinas melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk perusahaan swasta nasional atau juga dikenal dengan perusahaan lokal.

PERSYARATAN API

  1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya serta Pengesahan dari Menkumham
  2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fotokopi Perjanjian Sewa atau kontrak tempat berusaha;
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Di bidang Perdagangan Impor yang diterbikan oleh BKPM, untuk API-U;
  4. SIUP (untuk perusahaan lokal);
  5. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha Industri untuk di bidang Industri, atau izin usaha lain yang diterbitkan oleh BKPM;
  6. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Khusus untuk tenaga kerja asing yag menandatangani API;
  7. Referensi dari Bank Devisa, Untuk API-U;
  8. Fotokopi KTP atau Paspor penanggung jawab API;
  9. Pas Foto ukuran 2 x 4 berlatar belakang merah;
  10. Salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah/badan pelaksana/satuan kerja khusus untuk melakukan pengendalian kegiatan dibidang Energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolan sumber daya alam lainnya;
  11. Asli rekomendasi dari Pemerintah/badan pelaksana/satuan kerja khusus untuk melakukan pengendalian kegiatan dibidang Energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolan sumber daya alam lainnya;

 

Ali Imron /Asharyanto

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesian Corporate Legal Services. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk melakukan pengurusan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang baik dalam mengajukan izin impor.

 

Silahkan menghubungi SMART Help Desk untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E:  info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: +6221- 2947-5691.

 

 

Tag : Angka Pengenal Impor, Izin, API, Izin Impor, API-Produsen, API-Umum, Izin Investasi, Importir Terdaftar, Nomor Pendaftaran Barang, Nomor Registrasi Barang, Realiasi Impor, Kementrian Perdagangan.

 

 

 

 

DI BALIK GOJEK, GRABTAXI DAN UBER:

MENYIBAK TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI

 

“UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN,

KAMI ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI, BUKAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ATAU KURIR

DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPORTASI ATAU KURIR.”

 

Pasal 1.5 Syarat dan Ketentuan Go-Jek, dikutip dari www.go-jek.com

strategi-hukumImage Credit: i.dawn.com

Berkembangnya platform teknologi aplikasi yang memfasilitasi jasa transportasi seperti Gojek, Grabtaxi dan Uber, menyebabkan munculnya reaksi dan tekanan terhadap para pelaku usaha agar menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hari Kamis, 17 Desember 2015, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono kembali menegaskan dalam konferensi pers bahwa layanan transportasi berbayar yang menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) dengan aplikasi internet (Gojek, GrabBike, Uber, dll.) bukanlah angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, KM No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan KM No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. (Baca: “Kemenhub: Angkutan Berbasis Aplikasi Tidak Sesuai Peraturan”)

Konferensi Pers yang diberitakan dalam akun Twitter resmi Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151) tersebut juga menyatakan bahwa Menteri Perhubungan RI telah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah ditelusuri, Surat Menteri Perhubungan No. UM.302/1/21/Phb/2015 Perihal Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Barang) Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang dan/atau Barang Dengan Memungut Bayaran memang benar adanya, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tertanggal 9 November 2015. (Baca: “Ini Surat Menteri Ignasius Jonan ke Kapolri Terkait Go-Jek dkk”) Setelah disebarluaskan di media, Surat Menteri Perhubungan tersebut langsung menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya para pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi.

Keesokan paginya, pada hari Jumat, 18 Desember 2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menggelar konferensi pers di Kantor Kemenhub. Beliau melakukan klarifikasi bahwa transportasi umum berbasis aplikasi dipersilahkan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Walaupun, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kendaraan roda dua tidak dimaksudkan sebagai transportasi umum karena alasan keselamatan. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Perhubungan mengakui adanya kesenjangan antara kebutuhan transportasi umum masyarakat dan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang layak dan memadai, dimana selama ini transportasi berbasis aplikasi mengisi kesenjangan di masyarakat.

Penggunaan aplikasi untuk mendapatkan jasa transportasi oleh masyarakat dengan kuantitas dan intensitas yang tinggi menyebabkan munculnya tekanan bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan jasa transportasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat diminta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

 

PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI

Tanggung jawab yang ada dalam pelaksanaan jasa transportasi berbasis aplikasi bermacam-macam. Mulai dari tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan, privasi pengguna jasa, pajak, asuransi, sampai dengan keamanan transportasi itu sendiri. Letak tanggung jawab ini kemudian menjadi penting bagi Pemerintah, agar atas jasa transportasi tersebut kemudian jelas, siapa saja yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

Di balik aplikasi transportasi adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (“UU PT). Perusahaan ini modalnya dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada umumnya mereka bukan merupakan perusahaan transportasi seperti perusahaan penyedia jasa taksi atau bis umum, namun perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan multi-service yang menyediakan banyak jasa.

alur-strategi

Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa “usaha melalui teknologi aplikasi” bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Dalam KBLI maupun Daftar Negatif Indonesia tidak diatur mengenai “usaha melalui teknologi aplikasi”. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung atau channel kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan Grabtaxi menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa.

Dengan merujuk bidang usaha sebagai perusahaan teknologi aplikasi, bentuk usaha berupa perusahaan yang bergerak di teknologi aplikasi bidang ini menyebabkan perusahaan seperti Gojek, Grabtaxi dan Uber dinilai tidak perlu untuk mengurus izin usaha di bidang transportasi. Yang kemudian menjadi perdebatan adalah apa saja tanggung jawab hukum yang dimiliki perusahaan penyedia aplikasi transportasi tersebut.

Di bawah ini terurai perbandingan antara bentuk dan tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi dengan perusahaan penyedia transportasi umum.

tabel-strategi

Dari perbandingan diatas, persyaratan dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia aplikasi transportasi jelas berbeda dengan tanggung jawab perusahaan penyedia transportasi umum. Perbedaan ini menimbulkan munculnya kepentingan bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang terbatas tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi yang didapatkan melalui aplikasi tersebut. Surat Pemberitahuan Menteri Perhubungan dan Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan merupakan bentuk usaha Pemerintah untuk mengatur fenomena bisnis teknologi yang berkembang dengan kecepatan yang luar biasa ini. Dari reaksi masyarakat terhadap pengaturan tersebut, tentu masih perlu dilakukan banyak kajian agar Pemerintah dapat merampungkan pengaturan solutif yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. (Baca: “Perlindungan Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Akan Dikaji”)

Dari sisi penyedia aplikasi transportasi, walaupun mereka memiliki tanggung jawab hukum terbatas terhadap jasa transportasi yang dijalankan, brand dan citra perusahaan sangat dipengaruhi pemberian jasa transportasi itu sendiri. Apabila pemberian jasa transportasi buruk, maka akan berdampak pada reputasi perusahaan penyedia aplikasi transportasi dan bukan mitra yang menyediakan jasanya, yaitu pengendara sepeda motor dan pengendara mobil. Bahkan di negara lain, perusahaan teknologi aplikasi tetap dicap sebagai penyedia jasa transportasi. Berbagai persoalan yang timbul pun menyeret ke ranah litigasi. (Baca: “Transportasi Berbasis Aplikasi, Inovasi Berujung Litigasi”)

Hal ini menunjukkan terdapat brand connection yang signifikan antara brand perusahaan penyedia aplikasi transportasi dengan jasa transportasi yang dihubungkan olehnya. Dalam menyikapi hal ini, bagi perusahaan penyedia aplikasi transportasi perlu untuk menyelenggarakan training, memperketat syarat dan ketentuan kepada para pengendara motor atau pengendara mobil. Sebab di tangan merekalah brand perusahaan penyedia aplikasi transportasi dipertaruhkan.

BAGAIMANA MENGATURNYA?

Mencermati skema kegiatan bisnis teknologi aplikasi, terdapat beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan oleh Pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bisnis di sektor ini. Hal tersebut, antara lain:

  1. Kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi dalam skema bisnis, dimana sebagai penyedia jasa teknologi aplikasi, pelaku usaha teknologi aplikasi menghubungkan Konsumen dengan Pelaku Usaha Penyedia barang dan jasa;
  1. Pemisahan tanggung jawab antara pelaku usaha teknologi aplikasi dengan penyedia barang dan jasa. Dimana, perusahaan teknologi aplikasi tidak dapat diminta pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.

Bukan hal yang tabu jika dinamika perkembangan teknologi berkembang lebih dahulu ketimbang regulasi yang mengaturnya. Namun saja, Pelaku usaha dan masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling bertentangan. (Baca: Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Tekonologi Aplikasi)

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan secara tepat sasaran regulasi dalam bidang teknologi aplikasi, khususnya teknologi aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli dengan basis teknologi aplikasi atau elektronik.

Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani

Konsultan Hukum pada kantor SMART Consulting (Indonesian Corporate Legal Services)

Email: info@smartcolaw.com

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI

“Anda juga menyatakan bahwa anda memiliki hak untuk membagikan seluruh informasi yang telah anda berikan kepada kami dan untuk memberikan hak kepada kami untuk menggunakan dan membagikan informasi tersebut kepada Penyedia Layanan.”

Pasal 10.2 Ketentuan Privasi Go-Jek, dikutip dari www.go-jek.com

Saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memiliki telepon seluler atau handphone menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Jasa pesan antar makanan, pembelian barang, pengantaran barang, bahkan sampai transportasi umum dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi yang berbentuk phone application atau aplikasi seluler, dimana cukup dengan menekan beberapa tombol handphone, barang dan jasa dapat diperoleh oleh masyarakat.

Tidak semua aplikasi seluler dijalankan langsung oleh penyedia barang dan jasa. Kebanyakan dari aplikasi seluler dijalankan oleh perusahaan teknologi aplikasi yang tidak memproduksi atau menyediakan barang maupun layanan jasa secara langsung, namun hanya menghubungkan masyarakat konsumen dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa.

Privacy_Policy

Untuk menghubungkan konsumen dan pelaku usaha tersebut, tidak sedikit aplikasi seluler yang ketika diunduh, mempersyaratkan konsumen untuk memberikan akses kepada aplikasi seluler dan operatornya atas data-data konsumen, seperti nama, nomor telepon, alamat e-mail dan bahkan geo-location, terutama untuk layanan jasa seperti pesan antar dan transportasi, yang membutuhkan komunikasi langsung antara penyedia jasa dengan konsumen, biasanya melalui telepon.

Dengan maraknya penggunaan aplikasi seluler penyedia jasa, terutama aplikasi jasa transportasi oleh masyarakat, data pribadi masyarakat pun digunakan untuk memudahkan terjadinya penyediaan jasa. Gojek dan Grabbike merupakan pemilik dua aplikasi seluler favorit yang menghubungkan masyarakat dengan jasa transportasi sepeda motor atau ojek. Mereka mensyaratkan masyarakat untuk memberikan nomor teleponnya, yang kemudian akan disalurkan kepada pengemudi ojek yang menyediakan jasa untuk kemudahan pelaksanaan jasa transportasi.

Penggunaan informasi berupa nomor telepon tersebut dinilai menimbulkan risiko-risiko baru bagi masyarakat. Dalam aplikasi seluler Gojek dan Grabbike, nomor telepon pengguna jasa dan penyedia jasa ojek dibuka secara penuh dan transparan, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi tersebut oleh kedua belah pihak.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DI INDONESIA

Di Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”) merupakan dasar hukum utama mengenai perlindungan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang yang digunakan melalui media elektronik. Pada intinya, pasal ini mempersyaratkan adanya persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan atas penggunaan data pribadi tersebut melalui media elektronik, dan memberikan hak untuk mengajukan gugatan bagi orang yang dilanggar haknya, dimana pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian.

  1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
  2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Secara umum, Pasal 26 Undang-Undang ITE memberikan pintu masuk kepada pemahaman terhadap perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi:

  1. Perlindungan dari Penggunaan Tanpa Izin;
  2. Perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
  3. Perlindungan dari Akses dan Interferensi Ilegal.

Mengenai Data Pribadi apa saja yang dilindungi di Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang ITE, yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan Data Pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Definisi Data Pribadi tersebut sangat luas terutama dalam penggunaan aplikasi seluler. Saat ini tak jarang Konsumen diminta untuk memberikan data pribadinya seperti nama, nomor telepon dan alamat email untuk login dalam suatu aplikasi. Dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang ITE di atas dan Peraturan Pelaksanannya, Konsumen seharusnya berhak atas ganti rugi jika mengalami kerugian yang disebabkan penggunaan Data Pribadi tanpa izin melalui sistem atau media elektronik oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dimaksud meliputi operator aplikasi seluler, maupun penyedia barang atau jasa.

DISCLAIMER DAN PRIVACY POLICY DARI PELAKU USAHA

Dalam penggunaDisclaimeran aplikasi seluler, konsumen memberikan persetujuannya dengan single click maupun double click. Persetujuan tersebut meliputi pemberian akses terhadap data dan informasi milik konsumen kepada operator aplikasi seluler.

Sangat penting untuk diperhatikan bagi Konsumen dan siapapun yang menggunakan teknologi aplikasi, bahwa dengan penggunaan teknologi aplikasi tersebut, Konsumen dianggap tunduk pada Disclaimer dan Privacy Policy (Kebijakan Privasi) yang diberlakukan oleh Pelaku Usaha penyelenggara teknologi aplikasi. Disclaimer dan Privacy Policy yang ada dalam situs atau aplikasi tersebut, berlaku selayaknya ketentuan dalam perjanjian tertulis antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Sayangnya, banyak masyarakat langsung saja memberikan klik sebagai tanda persetujuan tanpa membaca secara lengkap Disclaimer dan Privacy Policy, agar dapat segera mengunduh aplikasi tersebut.

Dalam Privacy Policy konsumen diharuskan untuk menyerahkan Data Pribadi mereka kepada pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki tanggung jawabnya untuk melindungi Data Pribadi Konsumen. Beberapa pelaku usaha dalam Privacy Policy juga menyatakan kepatuhannya kepada Data Protection Act (Peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi) yang berlaku di Indonesia. Menariknya, pelindungan Data Pribadi belum diatur secara khusus di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Sangat penting bahwa konsumen sadar akan keberadaan Disclaimer dan Privacy Policy. Undang-Undang ITE melindungi Konsumen dari Penggunaan Data Pribadi tanpa izin. Konsumen harus memperhatikan apakah Data Pribadinya digunakan pelaku usaha sesuai dengan tujuan atau kepentingan konsumen. Konsumen harus membaca Disclaimer dan Privacy Policy aplikasi yang ia gunakan, agar dapat meminta pertanggungjawaban Pelaku Usaha jika terjadi penggunaan Data Pribadi tanpa izin.

PROBLEMATIKA DALAM PRAKTIK PERLINDUNGAN PRIVASI DI INDONESIA

Operator teknologi aplikasi memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE dengan mempersyaratkan masyarakat untuk menyetujui penggunaan data pribadinya ketika mengunduh aplikasi seluler. Hal ini diperkuat dalam publikasi Disclaimer dan Privacy Policy dalam situs resmi operator teknologi aplikasi sehingga dapat diakses dengan mudah.

Ketika konsumen pengguna aplikasi seluler menyetujui Disclaimer dan Privacy Policy operator teknologi aplikasi, konsumen juga menyetujui ketentuan penggunaan Data Pribadi oleh pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa. Timbul masalah ketika pihak penyedia barang dan/atau jasa, yang tidak mempublikasikan Discalimer dan Privacy Policy, menyalahgunakan Data Pribadi tersebut. Contohnya seperti teror melalui sms yang dilakukan oleh Pengemudi Motor yang menyediakan jasa ojek lewat aplikasi seluler karena disediakannya Data Pribadi berupa nomor telepon oleh operator aplikasi ojek.

operator

Dalam terjadinya kasus seperti ini, Konsumen tidak bisa menuntut ganti rugi atas dasar kegagalan penyedia aplikasi seluler ojek dalam menjaga data pribadi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen telah memberikan persetujuan akan diberikannya Data Pribadi tersebut ke pihak ketiga yaitu penyedia jasa. Yang dapat Konsumen lakukan adalah menuntut ganti rugi kepada penyedia barang/jasa yang dinilai merugikan atau melanggar hak pribadinya.

Hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh masyarakat sebelum menggunakan berbagai aplikasi dan segala kemudahan yang diberikan. Masyarakat juga harus memahami, bahwa setiap kemudahan juga mengandung risiko yang patut diwaspadai.

Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani

Konsultan Hukum pada kantor SMART Consulting (Indonesian Corporate Legal Services)

Email: info@smartcolaw.com

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BISNIS JASA BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI

“..sama seperti e-commerce yang merupakan sesuatu yang akan datang, ini digital ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi… Kita harus buat semacam regulatory framework.”

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dikutip CNN Indonesia, 30 Juni 2015 (x)

Banyak solusi dari kebutuhan masyarakat yang kemudian terjawab melalui perkembangan teknologi. Tak pelak, solusi yang diberikan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Saat ini, di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin marak penggunaan teknologi aplikasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan semakin banyak pengusaha yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai media untuk menjual jasa dan barang yang ia tawarkan.

Kemunculan teknologi aplikasi di Indonesia didahului dengan munculnya smartphone (telepon pintar). Blackberry adalah smartphone pertama di Indonesia yang masuk pada tahun 2004. Blackberry memiliki fitur teknologi aplikasi, yang pada awalnya bersifat sebagai penghubung masyarakat pengguna smartphone ke internet dan media sosial. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, teknologi aplikasi berkembang pesat seiring dengan semakin banyaknya jenis smartphone yang masuk ke Indonesia. Hal ini mendorong kreatifitas dan inovasi teknologi aplikasi, hingga dimanfaatkan sebagai media bisnis.

Kini bermunculan berbagai bisnis jasa berbasis teknologi aplikasi (tech-based business platforms) yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat yang berupa “Pembeli” dan “Penjual” secara cepat dan praktis.

Yang menarik, berdasarkan laporan dari perusahaan analisa Statista, jumlah pengguna smartphone yang ada di Indonesia di tahun 2014 baru mencapai 52,2 juta pengguna. Jumlah tersebut masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan jumlah total seluruh penduduk Indonesia. Masih ada lebih dari 200 juta penduduk yang berpotensi akan menjadi pengguna smartphone. Bila ini terjadi, target pasar teknologi aplikasi, dan jasa dan barang yang dijual dengan melalui media teknologi aplikasi akan semakin membesar.

satista

Image Credit: Statista

Sesungguhnya jasa dan barang yang dihubungkan melalui teknologi aplikasi dalam smartphone ini bukanlah jasa dan barang yang baru. Bahkan, penggunaan teknologi dalam bentuk apapun untuk menghubungkan Penjual dan Pembeli juga sudah sejak lama dilakukan di Indonesia. This is not a new business model.

Jasa Pesan Antar makanan? Call center restoran cepat saji dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk memesan makanan yang nantinya akan diantar oleh delivery service restoran tersebut.

Antar Barang? Perusahaan Kurir siap menawarkan jasanya. Antar dengan mobil? Penyewaan Mobil atau Rental berada di setiap kota dengan tarif yang telah ditentukan. Bahkan jasa ojek sepeda motor juga bukan merupakan hal baru.

Butuh tempat untuk menginap? Berbagai hotel, guest house, losmen atau jasa penginapan di setiap kota di Indonesia siap melayani anda. Pemesanan kamar pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari walk-in, reservasi lewat telepon, reservasi lewat situs resmi hotel atau situs reservasi.

Namun melalui teknologi aplikasi di Indonesia, muncul suatu peluang usaha baru bagi banyak orang yang ingin membuat aset yang dimilikinya menjadi aset yang produkif. Properti yang sebelumnya didiamkan dan menghabiskan biaya perawatan, diusahakan melalui media Airbnb. Sepeda motor yang tadinya hanya digunakan untuk pulang pergi kantor, diusahakan melalui media seperti Go-Jek.

Teknologi Aplikasi merupakan buah kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah abu-abu di antara “Pembeli” dan “Penjual” jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha dengan memanfaatkannya untuk berbisnis “hubungan”, dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat dan pelaku usaha. Akses ke pasar secara mudah dan cepat menjadi nilai jual dari Teknologi Aplikasi.

Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan teknologi aplikasi harus memiliki izin khusus untuk industri yang disupportnya? Jawabannya tergantung pada model bisnis dan regulasi dalam industri tersebut.

table strategihukum

Yang Diatur: Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha, atau Teknologi Aplikasi?

Seperti yang telah dikemukakan di awal artikel ini, barang dan jasa yang diperdagangkan melalui teknologi aplikasi bukan merupakan barang dan jasa yang benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Unsur kebaruan ada pada bagaimana konsumen memperoleh akses terhadap barang dan jasa tersebut. Sebelumnya konsumen harus melakukan tatap muka secara langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh barang dan jasa, namun dengan perkembangan teknologi, konsumen dapat melakukan pemesanan melalui telepon, dan berkembang menggunakan teknologi aplikasi, terutama yang dapat diakses dari telepon seluler (mobile app).

Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Karenanya, penggunaan teknologi tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau e-commerce.

Dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) jalur:

  1. Transaksi Langsung, Konsumen langsung memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha Penyedia melalui teknologi aplikasi, dan barang dan jasa disediakan langsung dari Penyedia. Contoh: Pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21, Pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino’s Pizza ke Domino’s Pizza.
  2. Transaksi melalui Penghubung, Konsumen memesan Barang dan Jasa kepada Pelaku Usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian Pelaku Usaha tersebut melakukan pemesanan kepada Pelaku Usaha Penyedia yang cocok dengan pesanan Konsumen. Selanjutnya, Penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada Konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Contoh: Pemesanan taksi Express yang bekerjasama dengan perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, Pemesanan Baju merek Mango melalui aplikasi Zalora yang melakukan usaha retail Baju merek Mango.

 

Untitled3

Untuk kegiatan jual beli yang dilakukan langsung antara Konsumen dan Penyedia Barang dan Jasa, penggunaan teknologi aplikasi tidak membuat status hukum transaksi yang dilakukan berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan langsung secara tatap muka.

Dalam transaksi ini, Penyedia Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang telah memenuhi izin dan persyaratan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, dan penggunaan teknologi aplikasi merupakan salah satu cara transaksi, yang biasanya dipromosikan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi Konsumen.

Sedangkan Pelaku Usaha Penghubung pada umumnya bukan merupakan Pelaku Usaha Penyedia Barang dan Jasa (produsen). Sehingga, izin dan persyaratan yang dimilikinya pada umumnya bukan merupakan izin dan persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperdagangkan barang dan jasa yang ia hubungkan jual belinya antara Konsumen dengan produsen.

Contoh-Contoh Pelaku Usaha Penghubung yang memiliki Teknologi Aplikasi di Indonesia:

UntitledSH

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa izin usaha dan persyaratan yang dipersyaratkan secara hukum kepada Pelaku Usaha Penghubung adalah izin usaha dan syarat untuk melakukan jasa mereka seperti web portal dan teknologi aplikasi. Pelaku usaha jasa penghubung tidak memerlukan izin usaha untuk menjalankan usaha yang mereka hubungkan, seperti transportasi, perhotelan, restoran dan perdagangan. Tanggung jawab untuk memiliki izin usaha tetap berada pada pelaku usaha Penyedia Barang dan Jasa.

Para pelaku usaha penghubung, terutama yang sebelum masuk di Indonesia sudah masuk ke negara-negara lain seperti Airbnb, paham betul mengenai kedudukan tanggung jawab yang terkait dengan izin usaha. Situs Airbnb bahkan memuat pengarahan kepada orang yang bermaksud menggunakan Airbnb sebagai media untuk mengusahakan propertinya dalam bisnis penginapan jangka pendek untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan Pemerintah mengenai kewajibannya, termasuk mengenai izin usaha dan perpajakan. Sedangkan, pelaku usaha penghubung Go-Jek menyatakan dalam situs Go-Jek (Terms of Use Pasal 1.5) dan dalam wawancara langsung, bahwa mereka adalah “Perusahaan Teknologi” yang tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi yang mereka hubungkan, ketika legalitas usahanya dipertanyakan.

Di sisi yang lain, ditemukan adanya pelarangan model bisnis penghubung, seperti pelarangan usaha kendaraan transportasi umum yang dialami oleh Uber dan Grabtaxi di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung bereaksi keras akan keberadaan kedua usaha tersebut karena dianggap belum memiliki izin resmi sebagai transportasi umum. Pemerintah Kota Makassar juga memberikan respon tegas terhadap Gojek karena juga dianggap belum memiliki izin, sementara Pemerintah Kota Solo secara tegas menyatakan penolakannya karena dianggap akan merusak sistem transportasi di Solo yang telah dibangun, seperti BST (Batik Solo Trans), taksi dan becak. (baca: Larangan Taksi Berbasis Online).

Regulasi Terkait Teknologi Aplikasi yang Sudah Berlaku di Indonesia

Banyaknya unsur yang terkandung dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi aplikasi harus mendorong Pemerintah untuk bertindak secara efektif dalam menjalankan perannya sebagai regulator. Saat ini, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi terkait teknologi aplikasi, khususnya dalam penggunaannya untuk melakukan transaksi jual beli:

  1. E-Commerce (Perdagangan Elektronik)

Perdagangan yang melalui Sistem Elektronik saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“Undang-Undang Perdagangan”). Pada intinya, ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan mewajibkan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas Pelaku Usaha, persyaratan teknis Barang dan Jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi Pelaku Usaha.

Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

  1. Status Hukum Badan Usaha (Izin dan Persyaratan)

Dalam menjalankan usahanya, hampir semua Badan Usaha yang menyediakan jasa penghubung antara Konsumen dan Pelaku Usaha Penyedia Barang dan Jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Tentunya, mereka sudah mengantongi izin usaha sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak, sesuai dengan barang dan jasa yang disediakan, yaitu teknologi aplikasi dan penyelenggaraannya.

Sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak, izin dan persyaratan yang dimiliknya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengann memperhatikan Daftar Negatif Investasi.

Operator teknologi aplikasi selaku pelaku usaha penghubung tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan barang dan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan barang dan jasa tersebut ada pada produsen Barang dan Jasa. Sebagai ilustrasi, Agoda tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun Hotel, yang kamarnya dipesan melalui Agoda, harus memiliki izin usaha perhotelan.

Masalah yang timbul adalah ketika jasa yang dihubungkan Badan Usaha penghubung melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Hal ini timbul di Indonesia dalam penyelenggaraan usaha ojek, terutama yang melalui teknologi aplikasi seperti Go-Jek dan Grabbike. Tidak diaturnya ojek sebagai suatu jasa dalam bidang transportasi dalam peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah menimbulkan ranah abu-abu.

Adapun untuk jasa lain yang secara jelas diatur izin usaha dan persyaratannya oleh Pemerintah, seperti Taksi dan Rental Mobil, membuat Pemerintah lebih mudah untuk menjalankan perannya sebagai regulator. Namun, ruang lingkup pengaturan Pemerintah hanya secara tegas melingkupi masing-masing penyedia jasa, seperti Izin dan Persyaratan Taksi untuk Penyedia Jasa Transportasi Taksi, dan Izin dan Persyaratan Perusahaan Piranti Lunak untuk Penyedia Piranti Lunak yaitu teknologi aplikasi.

  1. Perlindungan Konsumen

Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, dalam skema kegiatan jual beli barang dan/atau melalui teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab Pelaku Usaha dapat kita klasifikasikan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi yang menghubungkan kegiatan jual beli tersebut.

Pelaku Usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa tunduk kepada kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”) dan ketentuan Undang-Undang Perdagangan mengenai e-commerce, karena ia memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.

Sedangkan untuk Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi, kewajibannya sebagai Pelaku Usaha yang terkait dengan Perlindungan Konsumen adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi, karena dalam penggunaan teknologi aplikasi Konsumen memasukkan data ke dalam sistem elektronik yang digunakan dalam menghubungkan Konsumen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa melalui teknologi aplikasi. Perlindungan terhadap Data Pribadi saat ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).

Pembagian tanggung jawab Perlindungan Konsumen dalam skema kegiatan bisnis melalui teknologi aplikasi yang menggunakan sistem elektronik:

Untitled1

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Masyarakat akan selalu membutuhkan barang dan jasa yang mereka konsumsi. Pelaku Usaha akan selalu terus berinovasi untuk mendapatkan keuntungan, mencari peluang dengan menciptakan solusi. Kepentingan Pemerintah disini adalah memastikan agar kepentingan umum terlayani dengan baik, tanpa harus membatasi kreativitas Pelaku Usaha. Namun tidak tinggal diam, pelaku usaha juga berupaya memenuhi persyaratan bisnisnya.

Respons terhadap Teknologi Aplikasi atau Tech Based Business Platforms pun bermacam-macam. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, harus dapat menyikapi pertumbuhan teknologi aplikasi sebagai sarana bisnis di Indonesia secara proporsional, dengan melakukan identifikasi secara efektif terhadap permasalahan hukum yang terjadi, siapa subjek hukum yang diatur, dan substansi peraturan seperti apa yang dikeluarkan untuk mengaturnya. (baca: Kadishub DKI: Kalau kayak Begini, Pengemudi Go-Jek Mengadu ke Mana?)

Dari analisis terhadap skema kegiatan bisnis yang dilakukan melalui teknologi aplikasi yang menggunakan sistem elektronik, terdapat banyak aspek-aspek kegiatan yang dinilai perlu diatur oleh Pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Baik kepada masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha yang terlibat, maupun terhadap lingkungan masyarakat Indonesia sendiri secara luas.

Saat ini, terdapat beberapa isu yang harus dicermati oleh Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai Regulator, antara lain:

  1. Kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi dalam skema bisnis, dimana teknologi aplikasi yang dibuat menghubungkan Konsumen dan Pelaku Usaha Penyedia barang dan jasa;
  1. Harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah mengenai pemisahan tanggung jawab antara pelaku usaha teknologi aplikasi dengan penyedia barang dan jasa. Dimana, perusahaan teknologi aplikasi sudah seharusnya tidak dapat diminta pertanggung jawaban apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.

Perkembangan teknologi semakin dinamis. Sementara, proses penerbitan peraturan perundang-undangan Indonesia membutuhkan waktu yang panjang. Pelaku usaha dan masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan secara tepat sasaran regulasi dalam bidang teknologi aplikasi, khususnya teknologi aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik.

Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani

Konsultan Hukum pada kantor SMART Consulting (Indonesian Corporate Legal Services)

Email: info@smartcolaw.com

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (2)

“Berbeda dengan #1 preemptive right, #2 right of first refusal bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku apabila diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar.” 

Menyambung artikel sebelumnya yang menjelaskan tentang preemptive Rights, kali ini kami akan mengulas tentang maksud prinsip right of first refusal khususnya dalam Perjanjian Pemegang Saham.

Right of first refusal adalah hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu dalam hal salah satu pemegang saham existing dalam suatu Perusahaan berkehendak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Untuk itu, sebelum ia menawarkan kepada pihak lain, ia menawarkan saham tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Apakah akan diambil oleh pemegang saham lain atau tidak. Dalam hal ini pemegang saham yang menerima tawaran tersebut dikatakan mempunyai right of first refusal.

 

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM

RIGHT OF FIRST REFUSAL HARUS DINYATAKAN DALAM ANGGARAN DASAR

  1. 1.              Right of First Refusal Berlaku Apabila dituangkan dalam Anggaran Dasar

Berbeda dengan #1 pre-emptive right, #2 right of first refusal ini bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku hanya apabila Anggaran Dasar mengatur demikian. Inilah yang perlu dipahami karena titik letak perbedaan tersebut juga secara jelas dapat kita tafsirkan dari konstruksi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“).

  1. 2.              Right of First Refusal adalah syarat dalam Pemindahan Hak atas Saham

Apabila #1 preemptive right diwajiibkan untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham dalam hal perusahaan melakukan penambahan modal, maka #2 right of first refusal hanya diberikan kepada pemegang saham apabila diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pemberian right of first refusal ini adalah sehubungan dengan adanya pemindahan hak atas saham.

Katakanlah dalam perusahaan A terdapat X dan Y sebagai pemegang saham. Suatu ketika X berniat untuk menjual sebagian sahamnya kepada M. Dalam hal Anggaran Dasar perusahaan A mengatur right of first refusal, maka Y berhak membeli saham itu sebelum dijual kepada M dengan menggunakan haknya. Berlaku juga sebaliknya. Y berhak untuk menolak terlebih dahulu apabila ia tidak berniat untuk membeli sebagian saham milik X dalam perusahaan A.

Mari kita simak bunyi Pasal 57(1) UUPT di bawah ini:

(1)     Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

  1. a.             Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. b.             Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. c.              Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Simaklah baik-baik ketentuan dalam Pasal 57(1)(a) UUPT di atas. Konstruksi pengaturan dalam Pasal tersebut berbunyi bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Butir A Pasal 57 UUPT di atas menyebutkan “keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya”.

Dengan demikian ketentuan ini lah yang dikatakan sebagai right of first refusal. Ketentuan ini bisa saja tidak diatur dalam Anggaran Dasar apabila para pemegang saham tidak merasa hal ini perlu diatur. Dengan demikian, right of first refusal tidak diperlukan dalam mengatur persyaratan tentang jual beli saham dalam perusahaan.

  1. 3.              Pengecualian Pelaksanaan Right of First Refusal

Namun, walaupun hak ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar, tetap sifatnya adalah hanya untuk melindungi kepentingan masing-masing pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam perusahaan. Namun tidak untuk mempersulit perusahaan dengan menjadikan transaksi jual beli saham menjadi alot. Mari simak ketentuan Pasal 57(2) UUPT:

“(2)     Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.”

Pengecualian itu dibuka dalam Pasal 57(2) UUPT. Pemindahan hak atas saham tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham tersebut lahir karena adanya peralihan hak secara hukum. Yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Fungsi Right of First Refusal

Pada umumnya, right of first refusal ini berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada tindakan salah satu pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Dengan demikian, salah satu pemegang saham tidak bisa menjual sahamnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Sedangkan pemegang saham yang lainnya tidak mengetahui transaksi tersebut.

Dengan demikian, right of first refusal ini umumnya merupakan bentuk afirmasi persetujuan para pemegang saham lain atas transaksi jual beli saham yang diinginkan. Konsekuensinya, apabila pemegang saham menjual sahamnya begitu saja, sedangkan hak ini sudah diadopsi dalam Anggaran Dasar perusahaan, maka transaksi tersebut cacat secara hukum.

Dalam kondisi ini, pemegang saham lain yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum untuk pembatalan transaksi tersebut. Jadi, aturlah Perjanjian Pemegang Saham Anda sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan Anda dan pemegang saham lainnya.

Niken Nydia Nathania

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com

MEMBEDAKAN PREEMPTIVE RIGHT DAN RIGHT OF FIRST REFUSAL SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (1)

Sebelumnya kami perlu sampaikan, karena pembahasan yang cukup banyak, kami buat artikel ini menjadi serial. Artikel ini terbagi menjadi #1 PREEMPTIVE RIGHT dan #2 RIGHT OF FIRST REFUSAL.

Secara sekilas, kita bisa anggap preemptive right merupakan kata lain dari right of first refusal. Seolah-olah sebenarnya kedua istilah ini memiliki makna yang sama saja. Nah, bagaimana kalau istilah ini ingin kita adaptasi dalam suatu draft terutama draft perjanjian berbahasa Inggris? Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan mendasarnya secara konseptual. Sehingga kita bisa memahami betul kapan penggunaan istilah pre-emptive rights dan kapan right of first refusal bisa secara tepat dipakai.

Hal ini sendiri pernah kami alami ketika mendampingi klien kami untuk menegosiasikan suatu draft Shareholders’ Agreement (Perjanjian Pemegang Saham). Tentunya tidak lain untuk bisa mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama karena perjanjian ini akan jadi landasan bekerja sama untuk bertahun tahun ke depan. Kami perlu agak bersusah payah menjelaskan kepada tim legal pihak counterparty bahwa trigger untuk pre-emptive rights dengan right of first refusal itu berbeda.

MEMBEDAKAN PREEMPTIVE RIGHT DAN RIGHT OF FIRST REFUSAL SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM

 

Mari kita simak ulasan di bawah ini.

#1 PREEMPTIVE RIGHT

Preemptive right merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu oleh perusahaan dalam hal perusahaan akan mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal dalam perusahaan.

Teori ini diadopsi dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“). Berikut bunyi ketentuan Pasal 43(1) UUPT tersebut:

Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam pasar modal, hal ini juga diatur dalam Peraturan Bapepam- LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini sering juga disingkat dengan sebutan HMETD. HMETD mengadopsi juga ketentuan mengenai preemptive right ini. HMETD yang dimaksud yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham.

Ketentuan Butir 2 Peraturan IX.D.1 mengatur bahwa:

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi HMETD  atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

Maka, baik dalam konteks perusahaan tertutup maupun perusahaan yang tercatat dalam bursa, preemptive right adalah hak pemegang saham untuk dapat “memesan” saham terlebih dahulu.  Mengapa “memesan”?

Sama seperti ketika kita di sebuah restoran dan sedang menanti makanan yang akan kita santap. Kita harus memesan dulu. Baru setelah itu, makanan kita disiapkan dan disajikan. Analogi ini berlaku sama untuk preemptive right, yaitu ketika perusahaan Anda akan mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal.

5 Hal yang perlu dipahami dalam Preemptive Right:

  1. 1.              Berlaku Dalam Hal Penambahan Modal

Penambahan modal ini berlaku baik untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor, maupun untuk penambahan modal dasar.

  1. 2.              Hak yang Lahir Secara Otomatis

Preemptive right ini merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada pemegang saham, tanpa perlu diatur secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar. Hal ini karena UUPT menggunakan kata “harus” dalam frase Pasal 43(1) UUPT. Begitu juga dengan bunyi butir 2 Peraturan IX.D.1  yang menggunakan kata “wajib” untuk menekankan bahwa preemptive right/HMETD ini merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

  1. 3.              Penawaran Secara Proporsional dengan Persentase dan Klasifikasi Saham

Penawaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham ini dilakukan dengan cara menawarkannya secara seimbang dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum penambahan modal. Persentase saham ini juga didasarkan pada klasifikasi saham yang dimaksud, dalam hal perusahaan mengeluarkan saham dengan klasifikasi saham yang berbeda.

Misalnya perusahaan dimiliki oleh 3 (tiga) orang pemegang saham seri A dan 2 (dua) orang pemegang saham seri B. Perusahaan mengeluarkan sekian saham baru mencakup saham seri A dan seri B. Maka, perusahaan menawarkan saham seri A untuk diambil secara proporsional oleh ketiga pemegang saham seri A sesuai dengan persentase kepemilikan saham atas seri tersebut. Demikian juga dengan penawaran saham seri B yang diberikan kepada kedua pemegang saham seri B.

  1. 4.              Saham dengan Klasifikasi Saham baru

Apabila perusahaan mengeluarkan saham untuk penambahan modal dengan klasifikasi saham yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

  1. 5.              Pengecualian

UUPT maupun peraturan Bapepam-LK juga memberikan kemungkinan agar preemptive right/HMETD ini bisa dikecualikan. Pasal 43(3) UUPT menyatakan bahwa preemptive right/HMETD ini bisa dikesampingkan apabila pengeluaran saham dalam perusahaan tersebut:

  1. Ditujukan kepada karyawan perusahaan (bisa baca artikel kami lainnya tentang ESOP, Employee Stock Option Program);
  2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
  3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Maksud reorganisasi/restrukturisasi di sini misalnya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan.

Bapepam-LK juga mengatur perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia terkait pengecualian ini melalui Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan Butir 2 Peraturan No. IX.D.4 ini, perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dengan syarat tertentu yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Fungsi Preemptive Right

Fungsi dari preemptive right/HMETD ini sebenarnya untuk melindungi pemegang saham dari kemungkinan pemegang saham terdilusi persentase saham dan hak suaranya yang akan berpengaruh juga kepada haknya atas dividen. Dengan adanya preemptive right/HMETD ini, maka penambahan modal ini bisa diambil secara proporsional dan oleh karenanya tidak mengubah nilai persentase semula.

Bagaimanapun, pengecualian atas preemptive right/HMETD jelas diperlukan apabila terdapat investor luar yang bermaksud untuk membantu penambahan modal dalam perusahaan. Situasi yang tidak dapat dipungkiri adalah apabila perusahaan membutuhkan kucuran dana segar. Namun salah satu atau lebih pemegang saham tidak mampu untuk bisa mengambil bagian dalam penambahan modal tersebut.

Sangat wajar apabila perusahaan kemudian membutuhkan pendanaan baik dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan kewajiban penawaran preemptive right/HMETD ini, dikhawatirkan bisa memperlama proses penawaran kepada investor.

Waktu tersebut diantaranya diberikan untuk menawarkan kepada pemegang saham existing dan menunggu keputusan apakah ia akan menggunakan haknya atau tidak. Selain itu, apabila pemegang saham existing menggunakan haknya, bisa saja investor justru mundur karena tidak mendapat proporsi persentase saham yang diinginkannya.

Untuk itu, preemptive right/HMETD ini dibatasi agar penggunaannya dapat dikesampingkan dalam kondisi-kondisi seperti untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan atau hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 43(3) UUPT atau Butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4.

Pastikan Anda juga membaca artikel #2 RIGHT OF FIRST REFUSAL ya.

Niken Nydia Nathania  

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com

 

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

“Faktor utama alasan buy back adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak likuid di pasar dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam hukum perusahaan tentunya tidak asing dengan pembelian kembali saham atau dikenal dengan buy-back saham. Sebut saja sejumlah emiten dari sektor plantation atau perkebunan seperti PT BW Plantation Tbk, PT PP London Sumatera Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk yang melakukan buy back saham.

Ketiga emiten ini bergerak di bidang crude palm oil atau lebih sering dikenal dengan CPO. Walaupun ada kecenderungan harga-harga saham menurun di bursa, ketiga emiten ini berkeyakinan bahwa secara fundamental bisnis CPO masih solid.

Namun, tindakan buy back ini dianggap oleh PT Indo Premier Securities sebagai isyarat bahwa harga saham CPO saat ini masih murah. Selain itu, juga tidak ada katalis yang bisa mendongkrak harga CPO.

Lalu, bagaimanakah yang dimaksud dengan buy back saham dalam undang-undang? Bilamana hal tersebut boleh dilakukan? Apakah buy back saham hanya bisa dilakukan oleh perusahaan terbuka? Ataukah juga bisa dilaksanakan oleh perusahaan tertutup?

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

 

Menyingkap Motif Buy-Back

Pembelian kembali saham ini nyatanya tidak saja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbuka seperti emiten-emiten di atas. Tetapi juga bisa dilakukan oleh perusahaan tertutup. Yang menjadi soal, apa maksud dan tujuan dari buy-back tersebut? Apa pengaruhnya dengan saham perusahaan/emiten secara keseluruhan?

Faktor utama alasan buy back adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak likuid di pasar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja dengan yang dilakukan oleh emiten-emiten di atas.

Ilustrasi mudahnya, jika awalnya di pasar terdapat 100 juta saham dengan nilai nominal per saham adalah sepuluh ribu rupiah. Sedangkan yang berhasil dijual di pasar hanya sebesar 70 juta saham. Sisanya, tidak dimiliki oleh siapapun dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini bisa menyebabkan turunnya nilai nominal saham secara keseluruhan dalam jangka panjang. Untuk mengantisipasi ini, maka perusahaan bisa menarik kembali saham.

Prinsip ekonomi lah yang berjalan, permintaan tetap namun penawaran berkurang. Maka, harga bisa naik atau setidaknya perusahaan bisa menahan kemungkinan merosotnya harga saham. Jadi, akibat buy back ini bisa sebagai strategi mempertahankan likuiditas perusahaan atau bahkan meningkatkannya.

Misalnya saja, apabila harga saham di pasar stagnan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut melakukan buy back saham. Dengan demikian, hal ini memberikan efek psikologis bahwa pemegang saham tersebut merupakan pihak yang bonafide dan bertanggung jawab terhadap progresi perusahaan.

Hal ini memicu investor lainnya untuk akhirnya bergabung dan membeli saham tersebut. Seperti yang sering dilakukan oleh pengusaha Hari Tanoesoedibjo yang kerap membeli kembali sahamnya dalam MNC Group. Kondisi ini berhasil membuat perusahaannya tertahan dari merosotnya posisi perusahaannya dalam bursa. Bukan hanya itu, ia berhasil memposisikan perusahaannya naik beberapa tingkatan dari posisi di bursa. Yup, dengan buy back tersebut.

Namun, buy back saham hanya salah satu strategi untuk pertahanan likuiditas. Jelas, efek buy back ini belum tentu atau tidak dapat secara pasti dapat kita jadikan sebagai strategi menaikkan likuiditas saham.

Pelaksanaan Buy-Back Saham

Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mengizinkan perusahaan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan melalui persetujuan RUPS. Dalam hal ini, salah satu alasan perusahaan melakukan buy back saham adalah untuk pengurangan modal. Pengurangan modal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan saham tersebut ditarik kembali. Untuk itulah ada metode pembelian kembali saham. Namun, kondisi pembelian kembali saham ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal yang      ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Kekayaan bersih ≠ ≤ ∑ (modal ditempatkan + cadangan wajib yang telah disisihkan)

Kekayaan bersih di sini adalah seluruh harta perusahaan yang telah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam 6 (enam) bulan terakhir.

2. Selain ketentuan di atas, besaran persentase buy-back saham ini juga dibatasi. Pasal 37 (1) (b) UUPT berbunyi sebagai berikut:

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan gadai saham atau jaminan atas saham yang dipegang oleh perusahaan sendiri dan/atau perusahaan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perusahaan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bahasa undang-undang memang agak rumit. Baiklah, mari kita coba uraikan unsur-unsur penghitungnya:

 1. Nilai nominal seluruh saham yang di-buy back  
 2. Gadai saham/jaminan atas saham dipegang oleh perusahaan sendiri  
 3. Gadai saham/jaminan atas saham yang dipegang oleh afiliasi dari perusahaan  
  _____________________________________________________________________ +
  Total = ≠ ≥ 10% x ∑ modal ditempatkan dalam perusahaan  

Dengan kata lain, jumlah komponen No. 1-3 di atas tadi tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan dalam perusahaan, kecuali diatur lain dalam ranah pasar modal.

Pembelian kembali saham ini harus sesuai dengan kondisi di atas. Jika bertentangan, maka pembelian kembali saham ini menjadi batal demi hukum. Tentunya ketika buy-back saham menjadi batal karena hukum, Direksilah yang bertanggung jawab secaa tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik tersebut.

Selain itu, buy-back saham ini juga memiliki jangka waktu yaitu saham buy-back hanya bisa dikuasai perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam kurun waktu inilah, perusahaan memiliki waktu untuk menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Buy back saham bagi Perusahaan terbuka

Untuk perusahaan terbuka, buy back saham diatur secara lebih terperinci dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada dasarnya, buy back saham pada perusahaan terbuka bisa dilakukan dengan memperhatikan Pasal 37 UUPT di atas, juga Pasal 39 UUPT, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Namun, buy back saham ini juga bisa dilakukan dalam konteks apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan korporasi dari perusahaan apabila para pemegang saham ini merasa dirugikan. Dalam hal inilah perusahaan diperbolehkan untuk membeli kembali saham tersebut. Tindakan korporasi tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 UUPT, yaitu diantaranya:

  1. Perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perusahaan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perusahaan; atau
  3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Selain memperhatikan dan mematuhi tata cara terkait dengan RUPS, penentuan harga, besaran persentase dan jangka waktu buy-back saham, perusahaan terbuka juga diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi ini kepada Bapepam-LK.

Jadi, lakukanlah buy-back saham di saat yang tepat dan apabila benar-benar dibutuhkan.

Niken Nydia Nathania

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Loh, memang bisa ya jadi pemegang saham tunggal? Bukankah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mensyaratkan minimal 2 orang untuk mendirikan perusahaan?

Yup. Kemungkinan menjadi pemegang saham tunggal ini rupanya dimungkinkan dalam UUPT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan kemungkinan ini terjadi dalam suatu perusahaan. Tetapi yang perlu diingat, sifatnya hanyalah SEMENTARA!

Beberapa faktor atau kemungkinan yang bisa terjadi:

1. Pecah kongsi.

Apabila pemegang saham lainnya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan Anda sehingga ia atau mereka memaksa Anda untuk membeli sahamnya. Bisa saja karena ia atau mereka juga sudah enggan untuk mencarikan Anda calon pembeli lainnya.

2. Akuisisi 100% saham.

Dalam hal ini Anda membeli seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Esensi dari akuisisi adalah menjadi pengendali dalam perusahaan. Bisa saja karena Anda ingin memastikan sebagai pengendali sepenuhnya, tanpa ada campur tangan pemegang saham sebelumnya. Lalu, anda lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi partner bisnis atau pemegang saham lainnya yang memiliki visi yang sama dengan anda. Dengan demikian, anda penentu arah kebijakan perusahaan.

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Pengecualian Pemegang Saham Tunggal

Memang, UUPT mensyaratkan pemegang saham terdiri dari minimal dua orang. Hal ini merupakan kaidah hukum memaksa yang wajib dipenuhi oleh seluruh orang yang berniat untuk mendirikan perseroan terbatas di Indonesia. Sebab hakikat dari suatu PT merupakan asosiasi modal, sehingga tidak mungkin hanya terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Namun, dalam dunia bisnis, sangat mungkin pemegang saham lainnya memutuskan untuk keluar dari bisnis, sehingga berakibat adanya pemegang saham tunggal dalam perusahaan. Untuk itu, UUPT pun mengatur hal ini. Kondisi ini tidaklah menyalahi UUPT. Hanya saja, perlu ditekankan lagi, sifatnya sementara. Kalau kondisi ini terus berlanjut, tentu ada konsekuensi nyata yang harus ditanggung.

Undang-undang juga mengecualikan keharusan jumlah minimal 2 (dua) pemegang saham ini. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT. Di sisi lain, kewajiban dua orang pendiri perseroan terbatas tidak berlaku bagi:

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN“), dimana BUMN memiliki modal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang BUMN.
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pengecualian ini dimungkinkan dalam UUPT karena ada perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri terkait dengan status dan karakteristik yang khusus, termasuk syarat tentang jumlah pendiri bagi perusahaan.

Strategi: Segera Menambah Jumlah Pemegang Saham

Pasal 7 ayat (5) UUPT mengatur bahwa:

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pemegang saham tunggal memiliki limitasi waktu, setidaknya sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak Anda menjadi pemegang saham tunggal pada perusahaan Anda. Entah itu karena pecah kongsi, atau karena Anda mengakuisisi secara penuh perusahaan yang menjadi incaran Anda. Cara untuk menambah pemegang saham ini bisa dengan dua hal:

  1. Mengalihkan sebagian saham yang sudah Anda miliki kepada orang lain. Ingat, orang dalam hal ini bisa orang pribadi maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.
  2. Perusahaan Anda meningkatkan modal dalam perusahaan. Entah itu dengan mengeluarkan saham dalam portepel perusahaan, atau dengan meningkatkan modal dasar perusahaan. Dalam pengeluaran saham baru ini, Anda bisa menawarkan pihak lain untuk mengambil bagian.

Jangan Lewat dari 6 Bulan

Ingat kembali! Jangan berlama-lama! Jangan sampai lewat waktu 6 (enam) bulan ini, karena hal ini bukan tanpa konsekuensi.

Pasal 7 ayat (6) UUPT mengatur adanya pelimpahan perikatan dan kerugian perusahaan yang idealnya menjadi tanggungjawab perusahaan menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal. Dengan kata lain, natur atau sifat hakiki dari perseroan terbatas yang membatasi tanggung jawab hanya pada perseroan terbatas, menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal.

Sifat perseroan terbatas menjadi luntur dan tak lebih dari perusahaan perseorangan semata. Bahkan jika dampak kerugian ini juga merugikan pihak lain – baik pihak dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan – perusahaan bisa terancam dibubarkan jika diajukan kepada pihak yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan negeri.

Berikut Pasal 7 ayat (6) UUPT berbunyi:

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

“Pihak yang berkepentingan” ini bukan hanya organ perusahaan seperti pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan perusahaan, kreditur tetapi bisa juga kejaksaan untuk kepentingan umum ataupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

So, be smart, be strategic!

Niken Nydia Nathania/ Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com

PENGGUNAAN TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS

PENGGUNAAN TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS

TAG ALONG: HAK UNTUK PEMEGANG SAHAM MINORITAS 

Untuk memberikan gambaran yang mudah, tag along rights  ini bisa diartikan: hak untuk ikut serta. Hak ini diberikan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam hal pemegang saham mayoritasnya suatu saat bermaksud untuk menjual seluruh sahamnya kepada pihak ketiga.

Untuk memastikan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya tersebut, maka ketentuan khusus tentang tag along ini diatur dalam ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham. Jadi, apabila pemegang saham mayoritas menjual sahamnya kepada calon pembeli, pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya untuk ikut serta, yaitu tag along rights ini. Dalam hal pemegang saham minoritas menggunakan haknya, pemegang saham mayoritas wajib menyertakan pemegang saham minoritas agar saham milik pemegang saham minoritas juga dijual kepada calon pembeli yang sama, dengan syarat dan ketentuan yang sama. Umumnya syarat dan ketentuan ini terkait dengan waktu dan harga pembelian.

Mengapa ketentuan ini perlu diatur? Hal ini merupakan salah satu klausul exit yang cukup adil bagi kedua belah pihak. Biasanya ini adalah legal advice yang kami berikan, ketika kami menjadi lawyer untuk klien kami yang berada di posisi sebagai pemegang saham minoritas.

Jika pemegang saham mayoritas ingin meninggalkan investasinya, ia tidak dapatmeninggalkan begitu saja pemegang saham minoritas bersama pemegang saham pengendali baru, yang mungkin tidak satu visi dengannya. Dengan demikian, pemegang saham minoritas pun, tidak perlu was-was menghadapi kejutan bekerja sama dengan partner bisnis baru yang tidak dikenalnya.

Penggunaan Tag Along dan Drag Along Rights

DRAG ALONG: HAK UNTUK PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

Kalau tadi tag along adalah hak untuk ikut serta. Maka drag along  ini merupakan hak untuk menyeret atau menarik serta. Pengaturan klausul ini adalah apabila pemegang saham mayoritas akan menjual seluruh sahamnya kepada pihak ketiga, maka pemegang saham mayoritas berhak untuk menyeret atau menarik pemegang saham minoritas untuk menjual juga seluruh sahamnya kepada calon pembeli, dengan syarat dan ketentuan yang sama.

Yaitu pada waktu dan harga yang sama dengan yang ditawarkan kepada pemegang saham mayoritas. Sebenarnya peristiwanya sama dengan peristiwa di atas, pada tag along tadi. Hanya saja, perspektifnya yang berbeda. Dalam sudut pandang drag along, maka klausul ini dimaksudkan untuk lebih melindungi pemegang saham mayoritas. Perlu dicatat, ini adalah hak bagi pemegang saham mayoritas, bukan suatu kewajiban.

Mengapa klausul drag along melindungi pemegang saham mayoritas? Ya, dengan menarik pemegang saham minoritas untuk juga menjual sahamnya, pemegang saham mayoritas bisa terhindar dari kemungkinan pemegang saham minoritas menggagalkan penjualan saham perusahaan tersebut. Biasanya hal ini diatur dalam pasal tertentu dalam Perjanjian Pemegang Saham. Dengan adanya ketentuan ini, maka pemegang saham mayoritas bisa menyanggupi permintaan calon pembeli yang bermaksud membeli seluruh saham perusahaan.

Namun, perlu hati-hati dalam mencantumkan klausul-klausul di atas. Jika partner bisnis Anda belum familiar dengan ketentuan ini, bisa jadi hal ini justru memicu deal breaker. Selain itu, kalimat dalam klausul ini juga harus sangat diperhatikan agar semua pihak mengerti maksud isi tersebut. Di samping itu, untuk menghindari tumpang tindih dengan ketentuan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham seperti hak untuk menawarkan terlebih dahulu (first right of refusal).

Semoga mudah untuk memahami konsep tag along dan drag along ini yah.

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

Demikian penjelasan TAG ALONG DAN DRAG ALONG RIGHTS DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM, konsultasi hukum bisnis dapat menghubungi: Info@smartcolaw.com