Archive for the ‘ Litigasi ’ Category

KINI LEBIH EFEKTIF SELESAIKAN PERKARA DI BAWAH 200 JUTA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

“Berbeda dengan gugatan perdata biasa, dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

ilustrasi-pengadilan

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small claim case). Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang pada umumnya memerlukan waktu lama hingga bertahun-tahun sampai putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.

Terdapat syarat-syarat agar gugatan anda dapat diterima sebagai gugatan sederhana, yaitu:

  1. Nilai kerugian materiil pihak penggugat maksimal Rp. 200.000.000,-;
  2. Tidak termasuk persengketaan kepemilikan hak atas tanah;
  3. Tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus;
  4. Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama;

Para prinsipal (pihak yang berperkara) harus hadir langsung dalam setiap persidangan, walaupun sebelumnya telah memberikan kuasa kepada advokat atau lawyer. Para advokat atau lawyer hanya berwenang untuk mendampingi dan tidak boleh mewakili.

Gugatan akan langsung dinyatakan gugur di hari sidang pertama jika pihak penggugat tidak menghadiri persidangan.

Proses pemeriksaan gugatan sederhana dipimpin oleh hakim tunggal, yang pada saat bersamaan juga berkedudukan sebagai mediator. Hakim tersebut bersifat aktif dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Dalam beberapa kasus yang kami tangani, sebagai seorang mediator, hakim umumnya akan melakukan mediasi secara langsung dengan para penggugat dan tergugat (prinsipal), tanpa mengikutsertakan advokat atau lawyer yang hadir mendampingi mereka.

Penyelesaian melalui proses gugatan sederhana tidak memerlukan waktu lama dikarenakan tidak ada proses jawab menjawab dalam bentuk replik, duplik bahkan kesimpulan. Pihak Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan dengan mengajukan jawaban secara tertulis, namun tanpa adanya eksepsi dan gugatan rekonpensi (gugatan balik). Intervensi dan putusan provisi pun tidak dikenal dalam proses penyelesaian gugatan sederhana ini.

Lebih cepat

Pada dasarnya penyelesaian melalui gugatan sederhana ini merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar. Untuk perkara-perkara tersebut pasti akan sangat melelahkan dan membuang waktu serta biaya lebih jika harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa yang bisa memakan waktu hingga sekitar 6 bulan.

Lebih jauh, pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum lebih cepat karena tidak ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara gugatan sederhana.

Sejauh ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga akhir tahun 2015 hanya ada 1 perkara gugatan sederhana. Sedangkan di Pengadilan Negeri Tangerang hingga pertengahan tahun 2016 hampir mencapai 10 perkara gugatan sederhana.

Fairus Harris, S.H., M.Kn.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan konsultasi dalam rencana pengajuan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Pemeriksaan dokumen dan fakta-fakta yang ada diperlukan dalam menentukan strategi terbaik dalam mengajukan gugatan sederhana untuk melindungi kepentingan klien.

Anda dapat menghubungi kami melalui email fairus@bplawyers.co.id

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana?

Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib?

Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat bukti yang cukup, silahkan saja. Kalau sekedar mengajukan laporan pidana yang pokrol bambu, semua juga bisa, tapi buat apa?

Seringkali, orang mencari-cari argumen untuk menekan orang lain dalam bernegosiasi dengan cara melaporkan pidana. Padahal tujuan pemidanaan adalah efek jera terhadap si pelaku, bukan untuk negosiasi, apalagi minta uang kembali.

Khawatirnya, ketika Laporan Pidana sudah diproses, lalu tersangka ditetapkan, berkas akan dilimpahkan ke KeJaksaan, kita malah bingung, “Kapan uang saya dikembalikan?” | Nah, kan. Kalau tersangka mau pasang badan aja terus kita mau apa?

Seyogyanya kembali pada fitrahnya. Gunakan saluran hukum yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, gugat ke pengadilan atau lapor pidana ke kepolisian ya?

strategi pengajuan laporan pidana

Perdata atau Pidana ya?

Di sisi lain, memang tidak jarang suatu tindak pidana dilakukan dengan modus suatu perjanjian kerjasama. Sehingga, ketika diminta ganti rugi atau pertanggungjawaban, mereka berdalih. “Ini kan soal perdata, nanti saya kembalikan uangnya!”

Yang jadi soal kan bukan ada atau tidaknya perjanjian, tapi bagaimana proses hingga dibuatnya perjanjian itu. Apakah dilakukan dengan tipu daya, rangkaian kebohongan, menggunakan martabat palsu sehingga menimbulkan kerugian.Atau misalnya, uang yang diterima tidak digunakan sebagaimana mestinya, malah untuk kepentingan pribadi.

Berbagai yurisprudensi mengenai kasus penipuan dan penggelapan yang berkedok wanprestasi atas suatu perjanjian, juga sudah banyak. Menjadi penting untuk berhati-hati dan lebih cermat.

Fokus pada Unsur Pidana

Dalam membuat laporan ke kepolisian pun ada baiknya fokus pada siapa subjek yang dilaporkan, perbuatan apa yang disangkakan dan pasal yg menjadi dasarnya. Seluruh faktor ini berkaitan dan sangat menunjang dalam penuhan unsur dari pasal yang dijadikan dasar laporan pidana.

Ingat, kalau menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pastikan terlapor nya adalah perorangan/individu, bukan perusahaan. Kenapa? Karena KUHP tidak mengenal konsep Corporate Crime (kejahatan korporasi).

“Tapi si pelaku mengaku sebagai direktur PT GHJ, lalu bagaimana?”

Laporkan saja tetap orang itu sebagai pribadi, yang bekerja sebagai direktur PT GHJ.

Dalam pidana, seluruh unsur pasal harus dipenuhi. Oleh karena itu harus fokus, jangan melebar ke isu yang lain. Apalagi sampai di luar dari unsur pasal yang digunakan.

Pihak Kepolisian menerima pengaduan masyarakat yang kemudian akan dieksplorasi, hingga kemudian dindaklanjuti. Namun, jangan sampai membuat laporan pidana yang masih mentah, tidak terstruktur dan terlalu banyak cerita yang melebar.

Tapi akan lebih baik kalau tetap fokus pada apa yang kita laporkan guna membantu penyidik menguraikan persoalannya. Ingat, membantu penyidik berarti membantu diri kita juga.

Berikut kiat dalam menyusun Laporan Pidana:

  • Usahakan membuat analisa SWOT perkara.
  • Perjelas siapa yang menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana tersebut.
  • Sebutkan dengan jelas dimana lokasi dugaan tindak pidana terjadi, untuk menentukan dimana pengajuan laporan pidana.
  • Buatlah tabel pemenuhan unsur pidana didukung daftar saksi dan bukti.
  • Buatkan resume singkat laporan pidana untuk keperluan pelaporan.

Anda boleh membaca resume yang sudah dibuat ketika ditanya

Dengan persiapan sesuai langkah di atas, kita bisa mengukur kekuatan dan kelemahan dalam perkara tersebut. Jangan lupa, buatlah semuanya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Khusus untuk para lawyer, hindari menggunakan jargon hukum atau bahasa asing. Klien seringkali tidak perlu mengetahui tentang hal tersebut. Alih-alih dianggap pintar, komunikasi dengan klien malah tidak terbangun dengan baik nantinya.

Selanjutnya, tentukan strategi untuk mencapai target nya.

Bimo Prasetio

BP Lawyers

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

MAHKAMAH AGUNG : SETIAP PERJANJIAN WAJIB BERBAHASA INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG : SETIAP PERJANJIAN WAJIB BERBAHASA INDONESIA

Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.

MA dalam putusannya telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.

Pada tahun 2010, antara Nine AM Ltd., dengan BKPL telah mengadakan kesepakatan yang termuat dalam Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut BKPL menerima pinjaman dana dari Nine AM Ltd.  senilai US$ 4.422.000,-. Perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 18 Loan Agreement tersebut diatur memgenai pilihan hukum yang dipilih para pihak, ditentukan perjanjian tersebut diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di indonesia dan menggunakan domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Untuk menjamin terlaksanannya perjanjian tersebut, BKPL memberikan jaminan fidusia berupa 6 unit truk caterpillar model 775 off highway kepada Nine AM Ltd, yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda, No. 33  tertanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Berbeda dengan perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fiducia tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah kontrak tersebut berjalan 2 tahun yaitu pada tahun 2012, BKPL mengajukan gugatan kepada Nine AM Ltd., dengan tuntutan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum karena Loan Agreement tersebut dibuat dalam bahasa inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Menurut BKPL, hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

BKPL menyatakan Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata.

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa diatur, dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa indonesia. Apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka ditulis juga dalam bahasa asing dan/atau bahasa inggris.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengenyampingkan adanya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, perihal: Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 TAHUN 2009. Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM berpendapat penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Akan adanya Peraturan Presiden tersebut sebagaiman termuat dalam Pasal 40 UU Bahasa, yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, peraturan presiden tersebut nantinya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “wajib” sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari UU.

Demikian pula dengan surat dari Menteri Hukum dan Ham tersebut, tidak dapat mengalahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU. Dengan demikian karena Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa indonesia maka bertentangan dengan UU Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang.

Selain menyatakan perjanjian pokok Loan Agreement batal demi hukum, MA juga membatalkan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian accesoir dari Loan Agreement tersebut. Selain itu BKPL selaku Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang telah diperolehnya dari Nine AM Ltd. yaitu sebesar USD 115.540.

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di dalam perjanjian memnag telah diatur tegas di dalam UU Bahasa, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain bahasa indonesia.

Untuk informasi lebih jauh mengenai hal ini silahkan menghubungi: info@bplawyers.co.id

 

PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angina segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999“) secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Walaupun dimungkinkan untuk dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase, namun bagi sebagian pihak ataupun praktisi hukum menganggap permohonan pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif yang mengharuskan adanya unsur dugaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 UU No. 30/1999 setidaknya diduga mengandung unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Syarat limitatif yang ditetapkan pasal 70 tersebut sangat sulit untuk diterapkan atau menjadi tidak dapat dioperasionalkan karena adanya syarat yang ditentukan lain dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 yang selengkapnya berbunyi:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penjelasan tersebut yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 beranggapan Frase harus sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam Penjelasan Pasal 70, telah meniadakan keberlakuan unsur dugaan yang terdapat dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Hal ini justru menimbulkan norma baru yang tidak konsisten. Karena penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembatalan putusan dimungkinkan apabila putusan yang diduga mengandung unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Atas dasar alasan permohonan pengujian penjelasan 70 UU 30/1999 diajukan, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian penjelasan 70 tersebut. Menarik kita cermati pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengujian tersebut. Berikut penulis sarikan pertimbangan hakim tersebut.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

  1. Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 Telah Mengubah Norma Pasal Menjadi Norma Baru

Menurut Mahkamah Konstitusi maksud yang terkandung dalam bunyi Pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas (Expressis Verbis) sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadi persoalan menurut Mahkamah konstitusi adalah penjelasan terhadap Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut menimbulkan norma baru meniadakan keberlakuan pasal 70 UU No. 30/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Frase diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, arpiori. Artinya permohonan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.

Sedangkan, Adanya frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadikan kata diduga menjadi kehilangan makna dan justru menimbulkan makna baru. Menurut Mahkamah konstitusi frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” pengehatuan yang tidak lagi bersifat bersifat hipotesis, subjektif, sepihak dan apriori karena telah diverifikasi melalui pembuktian. Sehingga dalam hal ini mahkamah berkesimpulan bahwa penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan sehingga terbukti menurut hukum hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

  1. Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 Menjadikan Multi Tafsir

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadikan multitafasir justru ketika dihadapkan dalam penjelasan pasal 70 tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat kemungkinan terjadinya multitafsir setidaknya sebagai berikut:

  1. Apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pembatalan atau
  2. Apakah Alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan

Dualisme Penafsiran

Dari penjelasan pasal tersebut menimbulkan multitafsir sebagai berikut:

  1. Apakah sebelum mengajukan permohonan pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut kepada pengadilan untuk memperoleh putusan dan alasan yang telah diputuskan tersebut dijadikan untuk syarat untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan; atau
  2. Alasan yang masih dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian permohonan di pengadilan di tempat pengajuan permohonan pembatalan. Sehingga hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses penyelesaian yang akan memakan waktu lebih lama sehingga tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat.

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 71 UU No. 30/1999 yang menyatakan “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Jika adanya demikian maka dapat dipastikan secara praktik jangka waktu 30 hari tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase menjadi lebih terbuka untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan “Pasal 70 UU No. 30/1999” tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

Apa yang bisa dilakukan BP Lawyers:

Kami bisa membantu anda dalam menganalisa apakah putusan arbitrase mengandung unsur-unsur untuk dapat diajukan pembatalan. Di samping itu, kami juga dapat membantu anda dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun hanya dapat dilakukan secara limitatif atas dasar Pasal 70 UU Arbitrase.

Walau demikian, spiritnya, merujuk Pasal 60 UU Arbitrase, Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam penjelasan Pasal 60 Arbitrase ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dengan demikian apabila terhadap suatu putusan arbitrase yang oleh salah satu pihak DIDUGA memuat salah satu unsur yang ditentukan dalam Pasal 70 UU AAPS dapat diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri setempat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut adakalanya terhadang dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan Pasal 176 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Apalagi jika menjadi norma baru.

Kontradiksi penjelasan Pasal 70

Secara jelas, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dinilai bertentangan dengan maksud yang termuat dalam Pasal 70 UU Arbitrase sendiri. Seakan timbul norma baru, bukan menjelaskan batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase. Di sisi lain pemerintah memiliki argumen, bahwa penjelasan tersebut merupakan pelaksana dari frasa “dugaan” dalam batang tubuh yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, agar memberikan kepastian hukum.

Maksud dari frase “diduga” tersebut yaitu terdapat dugaan putusan arbitrase tersebut didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut. Dugaan tersebut selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ditentukan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian unsur-unsur limitatif yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan disini dapat ditafsirkan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Adanya penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memberatkan dan merugikan pihak pemohon, karena jelas batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase akan terlampaui. Sebab tidak mungkin suatu perkara pidana dapat diperiksa dan diputus dalam 30 hari. Hal inilah yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena memunculkan aturan hukum baru yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 UU Arbitrase itu sendiri.

Dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan maka jelas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan dan jika tetap diajukan maka berpeluang akan ditolak oleh pihak Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut.

Berbagai perkara pembatalan putusan arbitrase telah diajukan. Dan sudah banyak yang berguguran akibat keberadaan Penjelasan Pasal 70 UU arbitrase tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar diajukannya permohonan uji materil Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Ir. Darma Amblar, M.M. selaku Direktur PT Minerina Cipta Guna dan Drs. Sujana Sulaeman selaku Direktur Utama PT Bangun Bumi Bersatu.

Dalam permohonan uji materil tersebut, MK sependapat dengan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam Putusan Nomor 15/PUU/XII/2014.

Ingin berkonsultasi lebih jauh tentang pembatalan putusan arbitrase, silahkan menghubungi info@bplawyers.co.id

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding). Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya.

arbitrase

Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat memakan waktu yang relatif lebih lama, karena terdapat upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Upaya hukum tersebut seperti banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi serta Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan ekskusi. Hal ini mengingat, lembaga arbitrase hanyalah quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Namun terdapat ketentuan dalam UU Arbitrase yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59 maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut.

Namun jika merujuk kepada Pasal 1 butir 4 UU Arbitrase, putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam hal ini berarti pihak termohon dalam perkara arbitrase tersebut sebelumnya. Lain halnya terhadap suatu putusan arbitrase internasional yang mana UU Arbitrase telah menentukan secara tegas terkait masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Siapa yang berhak mendaftarkan putusan arbitrase?

Lalu muncul pertanyaan terkait pihak mana yang berwenang untuk mendaftarkan putusan arbitrase tersebut? Apakah pihak Pemohon dalam perkara arbitrase atau pihak yang menang? Karena mungkin saja pihak pemohon dalam perkara arbitrase tersebut merupakan pihak yang kalah atau  merupakan pihak yang tidak setuju dengan putusan majelis arbiter tersebut.

Jika hal tersebut terjadi maka terdapat kemungkinan bagi pemohon untuk tidak mendaftarkan putusan arbitrase tersebut, karena dengan tidak didaftarkannya putusan tersebut maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

Penyusun UU Arbitrase ini sepertinya telah mengakomodir kekhawatiran tersebut karena secara jelas dan tegas dalam Pasal 59 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian maka pihak yang berwenang untuk melaporan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yaitu arbiter, lembaga arbitrase atau kuasanya. Dalam hal arbitrase melalui BANI maka nantinya BANI-lah pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusannya tersebut dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Arbiter.

Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan. Walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.

Perhatikan syarat formil

Hal yang tidak diatur dalam UU Arbitrase dan menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai teknis pengajuan pendaftaran tersebut apakah permohonan diajukan secara tertulis atau lisan. Dengan tidak adanya pengaturan untuk hal tersebut maka dapat diasumsikan perdaftaran dapat diajukan secara tertulis ataupun lisan.

Panitera pengadilan yang menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase nantinya akan memberikan catatan atau tandatangan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, maka putusan tersebut bersifat autentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Pengaturan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 59 berlaku secara mutlak, karena dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Bukti adanya catatan atau tandatangan pada bagian akhir atau pinggir putusan tersebut merupakan bukti telah dilakukannya kewajiban untuk mendaftarkan dan putusan dapat dilaksanakan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut maka pihak-pihak dalam perkara wajib untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang tidak mau atau enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka atas dasar permohonan eksekusi dari salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah untuk melaksanakan putusan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan akan memeriksa apakah putusan tersebut telah memenuhi persyaratan formil suatu perkara diperiksa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Persyaratan formil dimaksud yaitu sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan dan terdapat kesepakatan antar para pihak untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui jalur arbitrase. Tindakan pihak Ketua Pengadilan yang hanya memeriksa dari segi formil dan tidak memeriksa alasan serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menunjukkan sifat kemandirian lembaga arbitrase yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga peradilan lain. Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang agar putusan arbitrase tetap bersifat mandiri, final dan mengikat.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka eksekusi putusan arbitrase tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran, kami akan memeriksa dahulu apakah ada kemungkinan penolakan pengadilan atas dasar ketertiban umum. Dalam beberapa kasus pengertian ketertiban umum berbeda. Namun kami akan melakukan pendekatan terhadap preseden kasus yang telah berhasil dieksekusi melalui pengadilan.

Anda dapat menghubungi kami melalui email: info@bplawyers.co.id

Catatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Catatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

“Patokan gugatan actio pauliana ini adalah kreditor rugi.”

Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana.

 

actiopauliana

 

Lebih jauh, ada tiga syarat dari actio pauliana, yaitu:

  1. ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor;
  2. perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan, dan
  3. dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Mengenai parameter dari “merugikan kreditor” secara sempit apabila dinilai merugikan budel pailit. Debitor menjual aset-aset pailit dan dapat mengurangi nilai pailit. Akhirnya, hal tersebut merugikan hak yang seharusnya diperoleh kreditor lainnya, seperti kreditor konkuren.

Namun demikian, diberikan pengecualian berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU No. 37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), dimana debitor pailit dapat mengambil tindakan hukum sepanjang tindakan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyehatkan perusahaan. Yang menjadi rasio dari pengecualian ini adalah terkait kewajiban direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Mantan Hakim Agung, Susanti Adi Nugroho, contoh dari pengecualian tersebut adalah tindakan direksi menjual aset perusahaan untuk melunasi utang-utang kreditornya. Tindakan ini menurut Susanti termasuk tindakan yang dikecualikan olehPasal 41 UU Kepailitan. Bahkan, apabila jual beli ini dapat dilakukan sebelum pailit dijatuhkan, tindakan ini dianggap menguntungkan para pihak karena harga jual aset tersebut tidak akan turun drastis sehingga utang-utang kreditor dapat dibayar lebih banyak.

Susanti juga menjelaskan bahwa jual beli itu tetap dapat dilaksanakan meskipun telah dijaminkan ke bank,sekalipun bank memiliki kewenangansendiri untuk menjual benda yang telah diagunkan saat debitor telah jatuh pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pembelian ini cukup berisiko, sebab dengan membeli aset yang telah diagunkan khawatir tidak bisa diroya. Untuk itu, Susanti mengatakan biasanya pihak pembeli adalah orang-orang kepercayaan atau terdekat debitor pailit.

Penjualan Aset Pribadi Direksi

Ketika ditanya bagaimana jika aset yang diagunkan tersebut bukanlah aset perusahaan, melainkan aset pribadi direksi, tetap adakah hak direktur tersebut untuk melakukan penjualan demi melunasi utang perusahaan? Susanti menjawab aset tersebut tetaplah aset pribadi direktur. Meskipun telah diagunkan kepada kreditor, pribadi direktur tersebut dapat menjual asetnya secara pribadi. Sebab, berdasarkan hukum perusahaan, perseroan  terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi direksinya.

Dan apabila terjadi pailit, untuk harta benda yang diagunkan ini, kurator tidak bisa langsung mengambil alih penguasaan harta-harta yang diagunkan. Kurator harus melihat terlebih dahulu kepemilikan harta yang diagunkan tersebut. Meskipun direktur telah mengagunkan harta pribadinya untuk kepentingan perusahaan, kurator tidak bisam enarik harta tersebut dan dimasukkan sebagai budel pailit.

Aset Pribadi direksi tidak dapat diambil untuk dimasukkan kedalam budel pailit apabila perusahaan mengalami kepailitan. Lain halnya dalam kerangka hukum jaminan, apabila terjadi gagal bayar maka dapat langsung dieksekusi (parate eksekusi).

Yang termasuk dalam budel pailit hanyalah harta kekayaan perusahaan pailit itu sendiri. Penentuan harta kekayaan perusahaan dengan hartake kayaan pribadi direksi adalah terlihat dari sertifikat kepemilikan dari harta kekayaan masing-masing pihak. Harus digaris bawahi, pemisahan ini adalah perwujudan dari sifat terbatas dari Perseroan Terbatas, dimana antara Direksi dan Perseroan Terbatas merupakan Subjek Hukum yang terpisah.

Ingin mengetahui lebih jauh tentang actio pauliana dalam perkara kepailitan silahkan menghubungi info@bplawyers.co.id

ADR di Sektor Keuangan

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA SEKTOR KEUANGAN

Untuk menyelenggarakan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan effisien pada sector keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 1/ Pojk.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan OJK No. 1/2014”). Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2014.

Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wadah perlindungan konsumen Jasa Keuangan, atau konsumen lainnya. Perlindungan ini diberikan berdasarkan amanat Pasal 31 Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Serta salah satu peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan.

Padaintinya, peraturan tersebut memberikan kerangka untuk penyelesaian sengketa antara penyedia jasa keuangan dengan konsumen, termasuk sector Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya.

OJS

ADR di sektor Jasa Keuangan

 

Prosedur Penyelesaian Sengketa

Peraturan ini membatasi hanya jenis sengketa tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan ini. Sengketa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 (13), yaitu sengketa antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan terkait dengan kegiatan penempatan dana oleh konsumen dilembaga jasa keuangan dan/atau penggunaan jasa dan/atau produk-produk dari lembaga jasa keuangan setelah putusan atas pengaduan dijalankan oleh lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/2014 tersebut, sengketa Jasa Keuangan dapat diselesaikan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, lembaga Jasa Pemerintahan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh konsumennya (Pasal 2 ayat 1). Untuk mengatur lebih lanjut tentang proses dan prosedur penyelesaian pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran No. 2/ SEOJK.07/2014 tahun 2014 tentang Jasa dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen di Penyedia Jasa Keuangan

Pada tahap kedua, apabila setelah melalui tahap pertama, sengketa tetap tidak bisa diselesaikan secara damai, konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat menyelesaikan sengketa tersebut di dalam atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Altenatif (“ADR”) yang tergabung dalam daftar lembaga ADR yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 2ayat 2 – 4 Jo. Pasal 4).

Selanjutnya ditetapkan, bahwa setiap Lembaga Jasa keuangan wajib untuk menjadi Anggota dari Lembaga ADR dan terikat pada Putusannya (Pasal 3 (1) & (3) Peraturan)

Pendirian Lembaga Penyelesaian Alternatif

Lembaga-lembaga ADR didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan dikordinasikan oleh asosiasi dari setiap sector JasaKeuangan. Selanjutnya, Peraturan ONK No. 1/2014 mengatur jangka waktu pendirian Lembaga ADR di sektorPerbankan, Pembiayaan, AsuransiKredit, Gadai yang harusdidirikan paling lambat 31 Desember 2015. (Pasal 10)

Sesuai denganPasal 4 Peraturan OJK No. 1/2014, Lembaga ADR setidaknya menyediakan Jasa-jasa dalam bentuk mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Dalam pelaksanaannya, Lembaga ADR juga harus memiliki aturan tentang:

a. Prosedur Penyelesaian Sengketa
b. Biaya Penyelesaian Sengketa
c. Jangka waktu Penyelesaian Sengketa
d. Perbenturan Kepentingan dan affiliasi dari mediator, ajudikator dan arbiter.
e. Kode Etik untuk Mediator, Ajudikator dan Arbiter.

Selanjutnya, juga diatur pada Pasal 4 Peraturan tersebut, bahwa Lembaga ADR harus mengimplementasikan prinsip keterbukaan, kebebasan, keadilan, effisiensi, dan keefektifitasan dalam setiap Peraturannya. Dan Lembaga ADR juga harus memiliki sumberdaya untuk menyediakan Jasa dalam Penyelesaian Sengketa.

Walau bagaimanapun, dalam hal Lembaga ADR belum dapat didirikan, Konsumen dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut (Pasal 11).

Ingin berkonsultasi tentang hokum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@bplawyers.co.id.

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang dipersengketakan.

Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (statement of claim).

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase.

Walaupun hanya berupa quasi judicial, lembaga arbitrase akan lebih efektif dipilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sepanjang dilakukan secara sukarela dan dengan itikad baik. Karena secara prinsip, para pihak memilih arbitrase untuk menghindari pengadilan. Salah satu alasannya karena sifat tertutup arbitrase yang dapat menjaga kerahasiaan kasus mereka. Mengingat, publikasi tentang sengketa kurang baik bagi pebisnis.

Yang menarik dalam arbitrase, sebelum sidang dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban terhadap permohonan arbitrase. Bahkan, para pihak pun sudah menyerahkan daftar bukti untuk mendukung dalilnya. Sehingga, pada saat sidang pemeriksaan arbitrase, para pihak mendapatkan keleluasaan untuk mengutarakan argumennya secara verbal dan juga dapat menyertakan bukti tambahan.

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Pemandangan sidang arbitrase jauh berbeda dengan sidang perdata di pengadilan negeri yang terkadang hanya bertukar dokumen sidang. Agenda pembuktian pun seperti seremonial penyerahan dokumen semata, jika tidak ada saksi yang diajukan dalam perkara tersebut.

Lebih jauh mengenai permohonan arbitrase juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Selanjutnya, saya akan menggunakan pendekatan dalam prosedur ber-arbitrase di Badan arbitrase Na

sional Indonesia (BANI). Berikut adalah tahapan prosedurnya.
1. Permohonan Arbitrase

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI. Di dalam permohonan tersebut, pemohon menjelaskan baik dari sisi formal tentang kedudukan pemohon dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase (dalam hal ini BANI) untuk memeriksa perkara, hingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum dapat masuk ke dalam penyelesaian melalui forum arbitrase.

Penyelesaian sengk

eta di arbitrase dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara. Kesepakatan tersebut dapat dibuat sebelum timbul sengketa (Pactum De Compromittendo) atau disepakati para pihak saat akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (akta van compromis).

Sebelum mendaftarkan permohonan ke BANI, Pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon bahwa sehubungan dengan adanya

sengketa antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui BANI.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas harus memuat dengan jelas:

  1. nama dan alamat para pihak;
  2. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  3. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  4. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
  5. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  6. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Setelah menerim

a Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaf­tarkan Permohonan itu dalam register BANI. Badan Pengurus BANI juga akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.
2. Penunjukan Arbiter

Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis.

Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal ma

ka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal.

Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu) arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase). Apabila dalam waktu 14 (empat) belas hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat maka atas permohonan salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

 

3. Tanggapan Termohon

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban  itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

4. Tuntutan Balik

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekon­vensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selam­bat-lambatnya pada sidang pertama.

Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.

Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pem­bebanan biaya adminsitrasi yang dila­kukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya adminis­trasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar  biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (kon­vensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah  tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

5. Sidang Pemeriksaan

Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

  1. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
  2. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
  3. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

6. Biaya-biaya

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.

Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan arbitrase, baik materiil juga imateriil. Oleh karena itu, pemohon arbitrase hendaknya lebih bijak dalam menetapkan nilai tuntutannya. Satu dan lain hal, karena pendaftaran biaya arbitrase dihitung berdasarkan prosentase nilai tuntutan dan majelis arbitrer hanya akan mengabulkan nilai tuntutan yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Silahkan merujuk pada tabel biaya di BANI.

Apabila terdapat pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

Dalam hal Termohon tidak memberikan tanggapan atau diam saja, maka Pemohon arbitrase berkewajiban untuk membayar beban biaya perkara Termohon. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh kedua belah pihak.

Kelebihan arbitrase

Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang dipersengketakan. Dengan demikian, sang arbiter telah memiliki dasar pemahaman yang lebih dari cukup tentang bisnis/industri itu sendiri.

Bahkan sepanjang pengalaman saya, belum pernah ditemukan adanya kolusi dengan arbiter ataupun pungli yang dilakukan petugas di sekretariat BANI. Hal ini tentunya menjadi keunggulan lain yang membuat kita lebih nyaman untuk menyelesaiakan sengketa di arbitrase, dibanding pengadilan dengan segala intrik mafia peradilannya.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda.

Bimo Prasetio

Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai arbitrase, silahkan menghubungi kami: info@smartcolaw.com.

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia?

Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan.

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini tentang sunpah.

Pengaturan tentang sumpah

(1).    HIR,  membagi pembahasan sumpah menjadi 2 Bagian:

–           Pasal 155, 156, 157 dan 158 (BAB IX), pada Bagian Pertama, Tentang Pemeriksaan Pekera dalam Persidangan

–           Pasal 177 (BAB IX), pada Bagian Kedua, Tentang Pembuktian.

Menurut Pasal 177 HIR, Sumpah itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

a)  Sumpah pihak, atau sumpah “decisoir“, yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain;

b)  Sumpah jabatan, atau sumpah suppletoir, yaitu sumpah yang menurut jabatan diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara.

 

Menurut pasal 177 HIR ini ternyata dengan jelas, bahwa sumpah itu baik decisoir maupun suppletoir merupakan bukti yang mutlak, artinya setelah pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah, maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah sebagai telah cukup terbukti, meskipun barangkali ia sendiri tidak yakin tentang kebenaran keterangan itu.

Lagi pula pihak lawan tidak diperkenankan untuk melawan pada kebenaran sumpah yang telah diucapkan itu; walaupun hal ini tidak mengurangkan, bahwa ia senantiasa berhak untuk mengadukan pihak lawannya supaya dituntut kriminal tentang sumpah palsu yang tersebut dalam pasal 242 KUHP.

 

(2).    RBG, membagi pembahasan sumpah juga menjadi 2 Bagian:

–           Pasal 182, 183, 184 dan Pasal 185, dalam Titel IV, Bagian I, Pemeriksaan Sidang Pengadildan;

–           Pasal 134, dalam Titel V, Bukti dalam Perkara Perdata.

 

(3).    KUHPer, diatur dalam BUKU KEEMPAT, Bab Enam, yang berjudul Tentang Sumpah Dimuka Hakim, dalam Pasal 1929 – 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 1929 ada dua macam sumpah di hadapan Hakim, yaitu:

 

  1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk  pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut Sumpah Pemutus;
  2. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

 

Sumpah Pemutus (Decisoir eed), merupakan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan atau perintah pihak lawan. Dan daya kekuatan akan sumpah ini dapat memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan.

Syarat Formil atas Sumpah Pemutus ini, adalah: Tidak ada bukti apa pun, inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan, suatu perbuatan yang dilakukan sendiri (perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah).

Sumpah Tambahan (Aanbullende eed atau suppletoire eed) yang diatur dalam Pasal 1940 KUHPer. Secara garis besar sumpah ini diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah Hakim, karena jabatannya. Tujuannya, dengan sumpah tersebut dapat diputuskan mengenai perkara atau jumlah uang yang dikabulkan.

Syarat Formil atas Sumpah Tambahan ini, adalah: Alat Bukti tidak mencukupi dan atas perintah hakim.

M. Yahya Harahap,  dalam   bukunya   yang    berjudul   HUKUM ACARA PERDATA (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Cetakan Pertama, terbitan Sinar Grafika, April 2005,  pada halaman 746,  menjelaskan bahwa Syarat Formil Sumpah agar dapat dijadikan sebagai suatu Alat Bukti yang Sah dengan memenuhi kriteria, berikut ini:

a)   Ikrar diucapkan secara lisan;

b)   Di ucapkan di Muka Hakim dalam Persidangan (vide Pasal  1929 KUHPer jo. 158 ayat (1) HIR).;

c)   Dilaksanakan di hadapan pihak lawan (vide Pasal 1945 ayat (4) KUHPer);

d)   Tidak ada Alat Bukti Lain (vide Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KHUPer, 156 ayat (1) HIR).

 

Sumpah pada bagian ini merupakan sumpah tambahan (suppletoir eed), dimana tiada dalil dalam gugatan maupun bantahan tidak terbukti dengan sempurna, dan para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain maka baru boleh diterapkan sumpah ini (yurisprudensi Putusan MA, tanggal 28 April 2976, tanpa Nomor Perkara).

Yang perlu dipahami adalah, ketika para pihak memiliki alat bukti lain yang diajukan di persidangan, dilarang menerapkan alat bukti sumpah. Karena ketika sumpah dilakukan maka alat bukti yang sudah ada akan dikesampingkan.

 

Asharyanto/ Bimo Prasetio

 

Ingin berkonsultasi mengenai persoalan hukum dan pembuktian di pengadilan, silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com.