Archive for the ‘ Merger dan Akuisisi ’ Category

MENYIBAK PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI

mandiri-akuisisi130114c

“Pembuktian kepemilikan saham melebihi 50% saham jauh lebih mudah dibanding dengan kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

Menyambung topik pembahasan kami sebelumnya tentang Pengumuman Koran dalam Akuisisi, pembahasan kami kali ini secara khusus mengulas tentang hal-hal yang terkait dengan suatu pengambilalihan.

Dalam praktik bisnis, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menghindari transaksi jual beli saham yang dikategorikan sebagai suatu pengambilalihan saham. Salah satu caranya adalah dengan pembelian saham secara bertahap.

Jika tujuan akhirnya adalah pengambilalihan saham sebesar 60% (enam puluh persen), maka pengambilalihan saham tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal 40% (empat puluh persen) dan tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen). Padahal, jikalaupun pengambilalihan saham sebesar 20% ini dilakukan, bisa saja mengakibatkan perubahan pengendalian dalam perusahaan. Ya, yang menjadi salah satu tolok ukur adanya akuisisi atau pengambilalihan adalah adanya: PERUBAHAN PENGENDALIAN.

Hal-hal yang Menjadi Unsur Akuisisi

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Berikut unsur-unsurnya:

–        Adanya perbuatan hukum untuk mengambil alih saham suatu perusahaan;

–        Dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan; dan

–        Diambil alihnya saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan.

Oleh karena itu, apabila suatu persentase saham diambil alih tetapi tidak mengakibatkan peralihan pengendalian, maka hal itu bukanlah pengambilalihan saham. Melainkan hanya tindakan jual beli saham biasa. UUPT sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian.…

Sebelum Bicara Lebih Lanjut tentang Beralihnya Pengendalian, Bagaimana Mengetahui Adanya Pengendalian?

Sayangnya, UUPT tidak mendefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengendalian. Walaupun Pasal 125(3) UUPT kembali menyebutkan kata pengendalian. Dalam praktiknya, sangat argumentatif untuk bisa mengatakan ada atau tidaknya pengendalian. Dalam perusahaan terbuka, Pasal 1 butir d Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM“) menguraikan salah satu bentuk afiliasi dengan adanya hubungan antara dua perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.

Penjelasan Pasal 1 butir d UUPM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Untuk perusahaan terbuka, peraturan tentang akuisisi ini juga dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK). Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pasal 1 butir c Keputusan tersebut menjelaskan Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

Jadi, dalam hal ini yang bisa dikatakan sebagai pengendali adalah:

  1. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh (de jure control, kendali secara yuridis); atau
  2. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Dengan Cara Apapun (de facto control, kendali secara nyata).

Dalam pengadilan, argumentasi tentang pengendalian ini bisa sangat bervariasi. Pembuktian kepemilikan saham melebihi 50% saham jauh lebih mudah dibanding dengan kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Secara doktrinal, kemampuan untuk menentukan kebijakan perusahaan ini bisa diketahui melalui:

–        Kewenangan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar

Dalam Anggaran Dasar, pihak atau perusahaan tertentu diberikan hak untuk menunjuk jabatan-jabatan strategis dalam perusahaan, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk Direksi, tidak harus Direktur Utama, tetapi justru Direksi yang menjadi ujung tombak perusahaan. Misalnya: Direktur Keuangan atau Direktur Operasional.

 

–          RUPS dan perubahan Anggaran Dasar

Dalam RUPS, selain pihak atau perusahaan tertentu tadi bisa menentukan jabatan strategis pada manajemen, juga bisa memiliki kemampuan untuk mengubah Anggaran Dasar. Misal: anggota Direksi adalah 3 orang, dengan jabatan Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Kuorum Rapat Direksi diubah dari suara bulat (uninamous decision) menjadi mayoritas. Jika Direktur Keuangan dan Direktur Operasional ditunjuk oleh satu pihak, maka perusahaan bisa jalan dengan kehadiran keduanya untuk rapat dan pengambilan keputusan. Tanpa keterlibatan Direktur Utama. Perubahan Anggaran Dasar lainnya juga bisa dilakukan terkait dengan kuorum RUPS.

 

–          Saham dengan Hak Khusus

Selain dua hal di atas, bisa juga pihak atau perusahaan tersebut memiliki saham minoritas dalam perusahaan. Tetapi ia memiliki hak khusus yang melekat pada sahamnya. Misalnya karena kelas saham yang berbeda, seperti saham preferen. Apalagi apabila ia bisa melakukan hak veto terhadap RUPS. Maka keputusan RUPS bisa menjadi “dead-lock” tanpa persetujuannya.

 

–          Laporan Keuangan

Apabila pihak atau perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan perusahaan pengendali untuk tujuan pengawasan alur keuangan induk ke anak-anak perusahaannya. Ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa ia adalah pengendali. Mengapa? Karena pada umumnya berdasarkan Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang diakui secara internasional, jika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham pada perusahaan lainnya, secara otomatis laporan keuangan tersebut harus dikonsolidasikan ke perusahaan induk.

Maka, hal yang demikian juga bisa digunakan untuk meneliti pengendalian dalam konteks perusahaan tertutup sekalipun. Jadi, apabila Anda melakukan pengalihan saham dengan mengakibatkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Anda sudah melakukan pengambilalihan alias akuisisi. Entah itu perusahaan tertutup, apalagi perusahaan terbuka.

“Winning is not a sometime thing; it’s an all time thing. You don’t win once in a while, you don’t do things right once in a while, you do them right all the time. Winning is habit. Unfortunately, so is losing.–  Vince Lombardi

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio

77269

 

Perlu untuk memahami esensi dari pengumuman koran tentang akusisi, sebelum memutuskan untuk mengesampingkan tahapan ini.

Dalam suatu proses akuisi (pengambilalihan) perusahaan, pengumuman koranmengenai rencana akuisisi dan pemberitahuan kesepakatan terjadinya akuisisi, merupakan salah satu tahap yang harus dilalui. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kewajiban pengumuman koran harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini ternyata menimbulkan suatu ganjalan tersendiri bagi para pelaku bisnis yang menginginkan suatu transaksi dapat terlaksana dengan cepat.

Tidak hanya soal how to seal a deal, tapi juga mengemas suatu transaksi menjadi aman dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Jangka waktu 30 hari bisa dibilang cukup lama bagi sebagian orang. Di saat “kepepet” seperti itu, kadang muncul “ide briliant” yang kerap dipraktikkan. Salah satunya adalah dengan memotong tahapan pengumuman koran ini, alias meniadakan tahapan pengumuman koran.

Padahal, dengan tidak dilakukannya pengumuman rencana akuisisi melalui suatu surat kabar, akan berdampak pada cacatnya proses akuisisi dimaksud. Tidak menutup kemungkinan, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak ingin transaksi tersebut terlaksana, maka hal ini bisa menjadi celah untuk mengajukan pembatalan akuisisi dimaksud.

Kreativitas memangkas waktu

Pengesampingan dalam kewajiban undang-undang ini, bukan dilakukan oleh orang awam hukum. Kadang si pelaku bisnis, bahkan notaris yang terlibat pun memahami soal pengumuman akuisisi ini dan konsekuensi hukumnya jika tidak dilaksanakan. Namun, untuk mempercepat proses, mereka menggali “kreativitas” untuk “melewati”nya. Yang penting pengalihan saham dapat segera terealisasi.

Akal-akalan ini pun sebenarnya pernah kami alami sendiri suatu waktu ketika kami menangani rencana transaksi akuisisi perusahaan tambang di Kalimantan. Pada kesempatan itu kami mendampingi klien kami yang hendak mengakuisisi perusahaan target.

Sebagaimana layaknya proses akuisisi, kami datang ke kantor pusat di Kalimantan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan guna keperluan legal due diligence, uji tuntas hukum. Sesampai di sana, rupanya kami langsung diajak bertemu dengan notaris yang telah ditunjuk oleh pemilik perusahaan target.

Sang notaris dengan sangat “lihai” menjelaskan tahapan akuisisi yang akan ditempuh agar dapat closing dalam waktu 14 hari. Notaris tersebut menyarankan untuk meniadakan saja pengumuman koran. Menurutnya kedua belah pihak sudah setuju akuisisi dan tidak ada pihak yang berkeberatan. Oleh karenanya hal itu tidak perlu dilakukan. Bahkan, notaris menjamin bahwa tidak akan ada risiko apapun.

Dia berargumen, ketika penyampaian perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dokumen pengumuman koran bisa saja tidak disisipkan jika tidak diminta. Namun tentunya dengan beberapa “catatan”. Nah, ini contoh nyata yang pernah kami temui.

Tentu saja ceritanya tidak sampai di situ. Kami juga harus mengargumentasikan posisi klien kami. Dan kebutuhan untuk pengumuman koran tersebut merupakan pilihan yang tetap ingin kami jalankan. Mengapa? Tentu kami tidak ingin ambil risiko apabila ternyata perusahaan target memiliki utang-utang kepada kreditur-kreditur yang jelas belum kami ketahui sebelumnya.

Bahkan berdasarkan pengakuan klien kami, saat itu adalah kali pertama mereka juga bertemu dengan manajemen perusahaan target. Selain itu, pelaksanaan pengumuman akuisisi tentu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan hukum perusahaan klien kami.

Pahami esensi dari Pengumuman Rencana Akuisisi

Dalam tahapan akuisisi, pengumuman koran dilakukan dua kali, yaitu untuk pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan atau rencana kesepakatan dan pengumuman hasil pengambilalihan. Jika dihitung, maka pengambilalihan ini bisa berlangsung dalam hitungan bulan, dengan memperhitungkan adanya waktu terpakai untuk pengumuman yaitu 30 hari. Di dalam kurun waktu ini, kreditor juga memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatannya dalam waktu 14 hari sejak pengumuman.

Jika kreditor keberatan, maka RUPS belum bisa dilaksanakan sampai ada penyelesaian dengan kreditor. Selanjutnya pemanggilan RUPS dilaksanakan paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaran RUPS diterima. Setelah RUPS dilaksanakan, masih harus ada proses pembuatan Akta dan penyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.

Namun, meniadakan pengumuman koran bukanlah suatu solusi hukum. Hal ini hanyalah merupakan jalan pintas yang dapat berujung musibah. Tidak sedikit yang mengira bahwa pengumuman koran ini hanya syarat administratif formil belaka. Sebenarnya, pengumuman koran ini bertujuan untuk menjaga kepentingan stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yaitu perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha perusahaan lainnya, masyarakat bahkan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Untuk ilustrasi kasus kami di atas tadi, bukannya tidak ada riak-riak yang berpotensi konflik. Ternyata pemegang saham perusahaan sebelumnya sudah pernah menjual saham tersebut kepada investor lain. Hanya saja, investor ini baru membayar sebagian harga saham yang dijanjikan. Akta pemindahan hak atas sahamnya pun bahkan sudah ada. Namun, karena pemegang saham tidak bisa mendapatkan pembayaran harga saham secara penuh, mereka sepakat untuk “memusnahkan” akta tersebut. faktanya? Secara hukum tetap saja peralihan sudah terjadi. Akta pengalihan saham tersebut tidak bisa serta merta dimusnahkan untuk mengesampingkan suatu perbuatan hukum/transaksi yang sudah terjadi.

Hal itu sedikit dari yang kami ketahui. Bagaimana bila ternyata masih ada perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat perusahaan target dengan kreditor atau mitra lain yang membebankan berbagai macam jaminan bagi perusahaan? Ah, terlalu buta hukum rasanya bila secara gegabah kami putuskan untuk mengikuti pola take over mereka.

Kami tidak menyarankan adanya penyimpangan prosedural dengan meniadakan pengumuman koran ini. Risiko yang dihadapi ke depan bagi pengakuisisi tidak sepadan. Kami menganjurkan pengaturan manajemen risiko yang lebih terukur dan secara praktis dapat dilakukan, dengan hal yang relevan dan time frame yang masuk akal, tanpa meniadakan salah satu dari prosedur yang harus dilalui. Sehingga, perusahaan tetap dapat memenuhi kepatuhan formalitas hukum demi menunjang keberlangsungan bisnis.

Jika kita bisnis dengan niat yang lurus dan cara yang benar, maka keuntungan kita tidak sekadar uang tapi juga berupa amal kebaikan.

Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania