Archive for the ‘ Perdata ’ Category

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Loh, memang bisa ya jadi pemegang saham tunggal? Bukankah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mensyaratkan minimal 2 orang untuk mendirikan perusahaan?

Yup. Kemungkinan menjadi pemegang saham tunggal ini rupanya dimungkinkan dalam UUPT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan kemungkinan ini terjadi dalam suatu perusahaan. Tetapi yang perlu diingat, sifatnya hanyalah SEMENTARA!

Beberapa faktor atau kemungkinan yang bisa terjadi:

1. Pecah kongsi.

Apabila pemegang saham lainnya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan Anda sehingga ia atau mereka memaksa Anda untuk membeli sahamnya. Bisa saja karena ia atau mereka juga sudah enggan untuk mencarikan Anda calon pembeli lainnya.

2. Akuisisi 100% saham.

Dalam hal ini Anda membeli seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Esensi dari akuisisi adalah menjadi pengendali dalam perusahaan. Bisa saja karena Anda ingin memastikan sebagai pengendali sepenuhnya, tanpa ada campur tangan pemegang saham sebelumnya. Lalu, anda lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi partner bisnis atau pemegang saham lainnya yang memiliki visi yang sama dengan anda. Dengan demikian, anda penentu arah kebijakan perusahaan.

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Pengecualian Pemegang Saham Tunggal

Memang, UUPT mensyaratkan pemegang saham terdiri dari minimal dua orang. Hal ini merupakan kaidah hukum memaksa yang wajib dipenuhi oleh seluruh orang yang berniat untuk mendirikan perseroan terbatas di Indonesia. Sebab hakikat dari suatu PT merupakan asosiasi modal, sehingga tidak mungkin hanya terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Namun, dalam dunia bisnis, sangat mungkin pemegang saham lainnya memutuskan untuk keluar dari bisnis, sehingga berakibat adanya pemegang saham tunggal dalam perusahaan. Untuk itu, UUPT pun mengatur hal ini. Kondisi ini tidaklah menyalahi UUPT. Hanya saja, perlu ditekankan lagi, sifatnya sementara. Kalau kondisi ini terus berlanjut, tentu ada konsekuensi nyata yang harus ditanggung.

Undang-undang juga mengecualikan keharusan jumlah minimal 2 (dua) pemegang saham ini. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT. Di sisi lain, kewajiban dua orang pendiri perseroan terbatas tidak berlaku bagi:

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN“), dimana BUMN memiliki modal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang BUMN.
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pengecualian ini dimungkinkan dalam UUPT karena ada perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri terkait dengan status dan karakteristik yang khusus, termasuk syarat tentang jumlah pendiri bagi perusahaan.

Strategi: Segera Menambah Jumlah Pemegang Saham

Pasal 7 ayat (5) UUPT mengatur bahwa:

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pemegang saham tunggal memiliki limitasi waktu, setidaknya sebelum 6 (enam) bulan terhitung sejak Anda menjadi pemegang saham tunggal pada perusahaan Anda. Entah itu karena pecah kongsi, atau karena Anda mengakuisisi secara penuh perusahaan yang menjadi incaran Anda. Cara untuk menambah pemegang saham ini bisa dengan dua hal:

  1. Mengalihkan sebagian saham yang sudah Anda miliki kepada orang lain. Ingat, orang dalam hal ini bisa orang pribadi maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.
  2. Perusahaan Anda meningkatkan modal dalam perusahaan. Entah itu dengan mengeluarkan saham dalam portepel perusahaan, atau dengan meningkatkan modal dasar perusahaan. Dalam pengeluaran saham baru ini, Anda bisa menawarkan pihak lain untuk mengambil bagian.

Jangan Lewat dari 6 Bulan

Ingat kembali! Jangan berlama-lama! Jangan sampai lewat waktu 6 (enam) bulan ini, karena hal ini bukan tanpa konsekuensi.

Pasal 7 ayat (6) UUPT mengatur adanya pelimpahan perikatan dan kerugian perusahaan yang idealnya menjadi tanggungjawab perusahaan menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal. Dengan kata lain, natur atau sifat hakiki dari perseroan terbatas yang membatasi tanggung jawab hanya pada perseroan terbatas, menjadi ditanggung oleh pemegang saham tunggal.

Sifat perseroan terbatas menjadi luntur dan tak lebih dari perusahaan perseorangan semata. Bahkan jika dampak kerugian ini juga merugikan pihak lain – baik pihak dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan – perusahaan bisa terancam dibubarkan jika diajukan kepada pihak yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan negeri.

Berikut Pasal 7 ayat (6) UUPT berbunyi:

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

“Pihak yang berkepentingan” ini bukan hanya organ perusahaan seperti pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan perusahaan, kreditur tetapi bisa juga kejaksaan untuk kepentingan umum ataupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

So, be smart, be strategic!

Niken Nydia Nathania/ Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari pertumbuhan kelas menengah. Dewasa ini, kelas menengah tak hanya menghabiskan fulus-nya pada life style, namun juga investasi.Fenomena ini tentu mengundang geliat para pengusaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya.  Buktinya,  tawaran business opportunity, waralaba hingga patungan usaha bermunculan. Tinggal menunggu para investor ini akan menjatuhkan pilihannya kemana. Kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum dalam patungan usaha.

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha
Berbeda dari kacamata investasi yang sudah disampaikan oleh para pakar sebelumnya, kami ingin memberikan perspektif hukum mengenai investasi dalam suatu patungan usaha. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain:

 

  1. Ketahui dengan siapa kita bermitra (pribadi atau badan hukum);
  2. Apa jenis investasi dan bentuk pernyertaannya (permodalan, pinjaman, surat berharga, dll);
  3. Izin dari investasi tersebut;
  4. Risiko investasi itu sendiri.
  5. Bentuk kesepakatan dalam investasi (baik syariah atau konvensional).
  6. Besaran dan cara pembagian keuntungan;
  7. Dokumentasi hukum patungan usaha tersebut.

 

Hal-hal di atas menjadi kerangka penting untuk membentuk Perusahaan ataupun melakukan Patungan Usaha nantinya. Sehingga jelas bagi para pihak mengenai kedudukan dan juga tanggug jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan due diligence sebelum memutuskan bergabung dalam suatu patungan usaha.

 

Sosok pengelola investasi pun jadi sorotan. Umumnya seorang tokoh atau bahkan pemuka agama (seperti kasus Koperasi Langit Biru dan batu permata di Kalimantan), mudah sekali mendapatkan investor.

 

Tak jarang karena tergiur dengan iming-iming pembagian keuntungan besar, dengan mudahnya menyerahkan uangnya. Setelah dibuat perjanjian, bahkan ada yang beranggapan kalau sudah ke notaris, maka investasinya sudah dianggap aman.

 

Masih ingat jatuhnya Lehman Brothers? ketika Raksasa Investasi asal negara Paman Sam itu dinyatakan pailit, ternyata meninggalkan banyak investor di Indonesia yang bisa gigit jari saja karena tidak paham dengan perjanjian yang mereka tandatangani. Atau kasus Dresel yang menelan korban mulai dari pejabat, politisi, selebritis hingga karyawan kantoran, ternyata investasi tersebut belum mengantongi izin.

 

Semoga tulisan di atas dapat menjadi pertimbangan bagi anda dalam berinvestasi.

Ikuti artikel lanjutan kami tentang hukum investasi dan bentuk kerjasama investasi.

 

Salam sukses berinvestasi!

 

Bimo Prasetio/ Asharyanto

 

Ingin berkonsultasi tentang hukum bisnis dan investasi, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.

 

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Dalam perbincangan dengan beberapa pengusaha yang sudah menjalankan bisnisnya sekitar 5 tahun, ternyata masih terdapat ketidakpahaman tentang bagaimana cara menggunakan keuntungan (laba) perusahaan, yang lazim disebut sebagai dividen.

Ketika setiap keuntungan dari suatu project langsung ditarik pada akhir bulan, atau misalnya setelah project berakhir, perhitungan pajaknya pun akan berbeda. Beberapa pengusaha yang juga menjadi direksi dalam perusahaannya malah “alergi” untuk menetapkan gaji untuknya.

Di sinilah pengusaha perlu melek hukum soal Perseroan Terbatas (PT). Mulai dari organ-organ, hingga pemisahan diri, kapan menjadi pemegang saham dan kapan dirinya menjadi direksi. Sejatinya, direksi dan pemegang saham bisa jadi orang yang berbeda, namun bagi pengusaha yang ingin terlibat langsung dalam keseharian bisnisnya, tentu akan menunjuk dirinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai direksi PT.

Tips Menggunakan Keuntungan Perusahaan (Dividen)

Kalaupun tidak ingin menerapkan penggajian terhadap dirinya, bisa saja Dividen dibagikan di tengah tahun dalam bentuk dividen interim. Tapi ada konsekwensinya juga pengambilan dividen ini jika saldo laba tidak positif. Nanti akan kami uraikan lebih lanjut.

Bagaimana cara menggunakan laba?

PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku. Tujuan dari penyisihan laba bersih ini sebagai dana cadangan.

Yang dimaksud dengan laba bersih ini adalah keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun yang perlu diperhatikan, kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Dalam Undang-undang No. 40/2007 tentang PT, penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai minimal 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika cadangan belum mencapai jumlah tersebut, maka hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Cadangan senilai 20% ini adalah cadangan wajib bagi PT, yang wajib disisihkan oleh perusahaan setiap tahun buku berjalan. Cadangan wajib dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang.

Sebagai catatan, cadangan wajib tidak harus berbentuk uang tunai, tapi bisa juga berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Bisa berbentuk logam mulia atau lainnya.

Penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen – kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Tetap diingat, Dividen hanya boleh dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

 

Dividen Interim

Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir jika anggaran dasar PT mengatur soal ini. Lalu bagaimana pembagiannya?

Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu jalannya perusahaan, atau menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Jika setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan menderita rugi, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan kepada perusahaan oleh pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.

Dan terhadap pemegang saham, untuk hak pembagaian dividen selanjutnya akan diperhitungkan kemudian dari pembagian dividen interim sebelumnya.  Itupun kalai perusahaanya pada akhir tahun selanjutnya mempunyai saldo laba yang positif.

Ingin berkonsultasi mengenai aspek hukum bagi bisnis anda, silahkan menghubungi info@smartcolaw.com.