Ketika Transaksi Perdata Jadi Pidana (1)

Dalam bisnis, trust adalah hal utama. Ingkar dari komitmen bisnis (perdata), bisa-bisa urusannya pidana. Atau sejak awal niatnya memang menipu.

Jamak kali kita temui kasus penipuan berkedok investasi. Tahun 2013 ini saja kami sudah menangani 5 kasus serupa. Seluruh kesepakatan investasi ini dibungkus rapi dalam perjanjian, lengkap dengan stempel dari notaris. Nah, kurang lengkap apa lagi tuh.

Pada dasarnya ada 2 hal yang mendasari suatu perkara perdata jadi pidana.

Pertama, sejak awal memang anda bertransaksi dengan orang yang tidak beritikad baik. Artinya, sejak awal memang sudah merencanakan rekayasa ataupun penipuan dalam berbisnis. Modusnya bisa beraneka ragam, dan tidak sedikit yang nampak sangat meyakinkan sekali caranya, bahkan profesional dan bonafit.

Bagaimana tidak, korbannya saja dari berbagai latar belakang. Mulai Anggota DPR, profesor di bidang ekonomi, pengusaha, pengacara (uhuk) hingga karyawan di level manajer perusahaan asuransi.

Sebagai ilustrasi adalah kasus perdata jadi pidana adalah kasus akuisisi saham perusahaan perkebunan. Ketika itu Klien kami telah melakukan survey lokasi kebun dan merasa cocok. Tak pikir lama dia segera memberikan uang muka sebesar Rp 3 milyar kepada pihak yang mengaku sebagai penjualnya. Mengingat lahan perkebunan itu merupakan aset dari suatu perusahaan (katakanlah PT MNC), sehingga yang harus dibeli Klien kami adalah saham PT MNC.

Walau terbilang terburu-buru, namun kemudian dibuatlah perjanjian jual beli saham PT MNC tersebut oleh Klien kami, bahkan hingga perjanjian gadai saham sebagai jaminannya. Kelihatannya sudah aman kan.

 Ketika Tranksasi Perdata Jadi Pidana (1)

Apa lacur, ternyata si penjual, yang sudah menerima uang tadi bukanlah pemilik saham PT MNC saat itu. Belakangan diketahui, sahamnya sudah dijual kepada pihak lain. Sehingga apa daya, uang 3 milyar tadi siap-siap melayang. Lihat urutannya, urusan perdata jadi pidana

Di kasus perdata jadi pidana yang dialami klien kami lainnya, ada juga yang menjual tanah untuk lokasi SPBU, ternyata di saat yang bersamaan tanah tersebut dijual kepada salah satu lembaga negara. Klien kami sudah terlanjur memberikan pembayaran sebesar Rp 24 milyar.

Ada juga kasus jual beli batubara dengan cek mundur, yang ternyata bodong alias kosong (tidak ada dana). Kasus ini yang sering terjadi. Memang tidak selalu pembayaran dengan cek mundur yang tidak bisa dicairkan itu secara disengaja. Tapi tidak sedikit yang memang sejak awal cek tersebut akal bulus untuk menipu.

Kasus-kasus seperti ini jelas perkara pidana murni. Sekalipun seluruh transaksi dibuat dalam kerangka perdata, namun segala perjanjian, komitmen dan jaminan hanyalah rangkain dari tipu daya untuk meyakinkan dan memperdaya korbannya. Lengkap sudah unsur penipuannya.

Dalam konteks investasi, di sinilah diperlukannya suatu legal due diligence untuk memitigasi risiko investasi. Kami akan lanjutkan mengenai kerjasama bisnis/investasi yang kemudian menjadi perkara pidana dalam artikel selanjutnya.

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com

Bimo Prasetio