MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (2)

“Berbeda dengan #1 preemptive right, #2 right of first refusal bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku apabila diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar.” 

Menyambung artikel sebelumnya yang menjelaskan tentang preemptive Rights, kali ini kami akan mengulas tentang maksud prinsip right of first refusal khususnya dalam Perjanjian Pemegang Saham.

Right of first refusal adalah hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu dalam hal salah satu pemegang saham existing dalam suatu Perusahaan berkehendak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Untuk itu, sebelum ia menawarkan kepada pihak lain, ia menawarkan saham tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Apakah akan diambil oleh pemegang saham lain atau tidak. Dalam hal ini pemegang saham yang menerima tawaran tersebut dikatakan mempunyai right of first refusal.

 

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM

RIGHT OF FIRST REFUSAL HARUS DINYATAKAN DALAM ANGGARAN DASAR

  1. 1.              Right of First Refusal Berlaku Apabila dituangkan dalam Anggaran Dasar

Berbeda dengan #1 pre-emptive right, #2 right of first refusal ini bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku hanya apabila Anggaran Dasar mengatur demikian. Inilah yang perlu dipahami karena titik letak perbedaan tersebut juga secara jelas dapat kita tafsirkan dari konstruksi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“).

  1. 2.              Right of First Refusal adalah syarat dalam Pemindahan Hak atas Saham

Apabila #1 preemptive right diwajiibkan untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham dalam hal perusahaan melakukan penambahan modal, maka #2 right of first refusal hanya diberikan kepada pemegang saham apabila diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pemberian right of first refusal ini adalah sehubungan dengan adanya pemindahan hak atas saham.

Katakanlah dalam perusahaan A terdapat X dan Y sebagai pemegang saham. Suatu ketika X berniat untuk menjual sebagian sahamnya kepada M. Dalam hal Anggaran Dasar perusahaan A mengatur right of first refusal, maka Y berhak membeli saham itu sebelum dijual kepada M dengan menggunakan haknya. Berlaku juga sebaliknya. Y berhak untuk menolak terlebih dahulu apabila ia tidak berniat untuk membeli sebagian saham milik X dalam perusahaan A.

Mari kita simak bunyi Pasal 57(1) UUPT di bawah ini:

(1)     Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

  1. a.             Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. b.             Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. c.              Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Simaklah baik-baik ketentuan dalam Pasal 57(1)(a) UUPT di atas. Konstruksi pengaturan dalam Pasal tersebut berbunyi bahwa dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Butir A Pasal 57 UUPT di atas menyebutkan “keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya”.

Dengan demikian ketentuan ini lah yang dikatakan sebagai right of first refusal. Ketentuan ini bisa saja tidak diatur dalam Anggaran Dasar apabila para pemegang saham tidak merasa hal ini perlu diatur. Dengan demikian, right of first refusal tidak diperlukan dalam mengatur persyaratan tentang jual beli saham dalam perusahaan.

  1. 3.              Pengecualian Pelaksanaan Right of First Refusal

Namun, walaupun hak ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar, tetap sifatnya adalah hanya untuk melindungi kepentingan masing-masing pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam perusahaan. Namun tidak untuk mempersulit perusahaan dengan menjadikan transaksi jual beli saham menjadi alot. Mari simak ketentuan Pasal 57(2) UUPT:

“(2)     Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.”

Pengecualian itu dibuka dalam Pasal 57(2) UUPT. Pemindahan hak atas saham tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham tersebut lahir karena adanya peralihan hak secara hukum. Yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Fungsi Right of First Refusal

Pada umumnya, right of first refusal ini berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada tindakan salah satu pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Dengan demikian, salah satu pemegang saham tidak bisa menjual sahamnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Sedangkan pemegang saham yang lainnya tidak mengetahui transaksi tersebut.

Dengan demikian, right of first refusal ini umumnya merupakan bentuk afirmasi persetujuan para pemegang saham lain atas transaksi jual beli saham yang diinginkan. Konsekuensinya, apabila pemegang saham menjual sahamnya begitu saja, sedangkan hak ini sudah diadopsi dalam Anggaran Dasar perusahaan, maka transaksi tersebut cacat secara hukum.

Dalam kondisi ini, pemegang saham lain yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum untuk pembatalan transaksi tersebut. Jadi, aturlah Perjanjian Pemegang Saham Anda sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan Anda dan pemegang saham lainnya.

Niken Nydia Nathania

Ingin berkonsultasi soal hukum bisnis dan investasi silahkan menghubungi: info@smartcolaw.com