Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area 

 

Seringkali kita hadapi dalam penjelasan peraturan disebutkan, “Cukup jelas”. Namun pada faktanya, koridor hukumnya sendiri yang tidak jelas. Inilah yang sering dikatakan, grey area (red. Di wilayah abu-abu).

Kalau di sini tidak diatur, berarti boleh toh. Atau, dengan kata lain, coba saja dulu. Kalau dituntut, ya sudah nanti dicari penyelesaiannya atau pembenarannya.

Ingat berapa lama waktu untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan berapa banyak biayanya berperkara di pengadilan? Untuk kasus grey area  ini, kami lebih memilih untuk kemukakan berbagai kemungkinan kepada klien. Dimulai dengan risiko hukum paling minim.

Memberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area

Sumber dari reframepositive.com

Misalnya seperti berikut ini, Opsi A, mungkin lebih rumit skemanya, tetapi risiko hukum cenderung minim dan terukur. Artinya, para pihak bisa mengidentifikasi lebih awal risikonya. Jadi, setidaknya sudah bisa ambil ancang-ancang untuk memitigasi bahkan mengantisipasi risiko hukum tersebut.

Opsi B, masih rumit tetapi sedikit lebih mudah dan sedikit lebih singkat. Tetapi kami kemukakan risiko hukum yang ada. Baik risiko yang bisa diduga maupun risiko hukum lainnya yang tidak bisa diketahui saat ini, namun akan ada, risiko yang kontijen.

Opsi C, wah opsi ini sudah seperti jalan toll. Bebas hambatan, mudah dan cepat. Oke, untuk Opsi C ini, seringkali klien justru merasa tertantang dan terpacu adrenalinnya untuk mengambil risiko. Naluri bisnis katanya.

Umumnya, klien datang kepada kami agar diberikan advis tentang opsi yang paling aman untuk kepentingan transaksinya. Kami pun tidak ingin mengambil risiko adanya malpraktik atas pemberian jasa hukum kepada Klien. Bisa-bisa, kalau di kemudian hari transaksinya gagal, kami akan diminta pertanggungjawaban. Aahh..tidaak..

Dalam beberapa kasus grey area kami akan lebih menyarankan agar klien menempuh cara yang konvensional mungkin.

Misalnya, ketika hendak melakukan akuisisi perusahaan tambang, kami menemukan bahwa ada perubahan anggaran dasar terkait komposisi pemegang saham terakhir yang tidak disertai dengan akta pengalihan saham, sekalipun ada akta jual beli saham sebelummya.

Terhadap kondisi tersebut, kami sarankan agar dibuat dulu akta pengalihan sahamnya, kemudian dilakukan pelaporan kepada kementrian Hukum dan HAM. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa klien kami berhadapan dengan pemegang saham yang sebenarnya. Hal ini kami utarakan, karena banyak pihak yang sering mengaku menjual tambang, namun dikemudian hari diketahui bahwa dia telah menjual kepada pihak lain sebelumnya atau bahkan dia bukanlah pemilik saham tersebut. Di beberapa kasus milyaran uang yang melayang karena sudah dijadikan uang muka atas penjualan saham kosong seperti ini.

Dari ilustrasi kasus di atas, memang aspek hukum hanyalah bagian kecil dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis. Untuk itu, dalam hal klien menolak untuk mengikuti advis yang kami berikan, itu sepenuhnya keputusan klien.

Kami selalu menjelaskan kepada klien tentang aspek hukum yang ada dari setiap opsi. Juga, risiko-risiko hukum dari setiap opsi dan kemungkinan upaya hukum apa yang bisa ditempuh. Tugas kami sebagai konsultan bukanlah decision maker. Namun, kami berikan advis kepada anda sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Jadi, pikirkan lagi, apakah Anda memang butuh konsultan hukum atau Anda butuh pesulap? Hehe.. Selamat mengambil keputusan.

Bimo Prasetio/ Niken Nydia Nathania

Konsultasi mengenai grey area pada hukum bisnis dan investasi dapat menghubungi: info@smartcolaw.com