Menghindari Perilaku Anti Kompetisi Dalam Akuisisi

Waduh, perusahaan kami beberapa kali ditegur oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kenapa ya Bu? Padahal proses akuisisi ini masih berjalan dan belum closing (selesai). Kami harus bagaimana ya?”

Kompetisi dalam bisnis adalah hal yang wajar, tapi rules dalam berkompetisi harus tetap sehat. Di Indonesia sudah ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditunjuk sebagai Watchdog persaingan usaha di Indonesia, sejak dilahirkannya beleid Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Lebih jauh, Pasal 126(1)(c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha sehat dalam melakukan usaha. Ya, akuisisi juga harus memperhatikan persaingan usaha sehat dalam melakukan usaha. Secara lebih khusus, struktur dan tindakan yang bisa mempengaruhi persaingan usaha sehat diatur dalam UU Antimonopoli.

Sebagai aturan pelaksana dari UU Antimonopoli, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum dikeluarkannya aturan ini, para pelaku usaha sempat was-was dengan batasan (treshold) akuisisi.

Mereka khawatir, pengambilalihan yang dilakukan akan dinilai menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena menyalahgunakan posisi dominannya di pasar.

Menghindari Perilaku Anti Kompetisi Dalam Akuisisi

 

Contoh Kasus

Misalnya saja perusahaan telekomunikasi A menguasai pasar sebesar 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan perusahaan telekomunikasi B menguasai pasar sebesar 28% dari seluruh penduduk Indonesia. Sisanya ditempati oleh perusahaan telekomunikasi C,D,E dan lainnya.

Ketika perusahaan A bermaksud untuk mengambilalih saham dalam perusahaan B, maka perusahaan A bisa dikatakan memiliki posisi dominan dengan mengendalikan pasar sebesar 58% dari seluruh penduduk Indonesia. Jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Dengan keadaan ini, bisa saja perusahaan A menyalahgunakan posisi dominannya dalam struktur pasar dengan mengatur tarif telepon lebih tinggi atau layanan lainnya dengan harga jauh di atas harga pasar.

Lalu apa yang menjadi parameter bagi KPPU?

Dalam konteks akuisisi, Pasal 5 PP No. 57/2010 mengatur bahwa pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. Ketentuan ini juga berlaku sama untuk penggabungan atau peleburan badan usaha.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  1. 1.           Tolok Ukur Jumlah Tertentu

 

Jumlah tertentu yang dimaksud dalam Pasal 5 di atas adalah apabila nilai aset mencapai Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah). Khusus untuk bidang perbankan, kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis baru berlaku apabila nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah).

 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan di atas dihitung berdasarkan penjumlahan kedua perusahaan, yaitu jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualan baik oleh pengakuisisi maupun yang diakuisisi. Jadi, bisa saja di awal perusahaan pengakuisisi belum memiliki nilai aset ataupun nilai penjualan hingga batas minimal jumlah tersebut. Kemudian setelah dijumlahkan dengan nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang diakuisisi menjadi senilai dengan batasan jumlah tertentu di atas. Maka perusahaan pengakuisisi wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPPU.

 

Hal ini juga berlaku apabila sedari awal, perusahaan pengakuisisi sudah memiliki nilai aset lebih dari dua triliun lima ratus miliar Rupiah. Terlebih lagi jika ia mengakuisisi perusahaan lain. Jelas-jelas bertambah bukan? Maka ia diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan KPPU.

 

  1. 2.           Jangka Waktu Pemberitahuan

 

Untuk kewajiban ini perusahaan memiliki waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efekti secara yuridis transaksi yang dimaksud. Dalam hal ini apabila seluruh proses akuisisi telah berlaku secara efektif. Perlu diperhatikan, jangka waktu ini bukanlah 30 hari kalender tetapi 30 hari kerja. Walaupun berarti jangka waktu penyampaian cukup lama, harus tetap berhati-hati. Lebih baik jika perusahaan Anda bisa segera menyampaikannya. Kalau tidak, perusahaan Anda akan membuang biaya yang cukup besar untuk membayar sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).

 

  1. 3.           Tanggal Berlaku Efektif secara Yuridis

Nah, bagaimana untuk menentukan tanggal berlaku secara yuridis suatu pengambilalihan atau akuisisi? Kita perlu jeli kapan pengambilalihan secara yuridis sudah bisa dikatakan telah berlaku. Berbeda dengan jual beli saham biasa, selain sudah adanya pemindahan hak atas saham yang dibuktikan dengan adanya Akta Pengambilalihan Saham. Juga Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengumuman koran sekali lagi (yang pertama adalah pengumuman koran rencana pengambilalihan) untuk memberitahukan pengambilalihan sudah dilakukan. Dari sisi administratif juga perusahaan diwajibkan menyampaikan perubahan susunan pemegang saham, pengurus perusahaan serta perubahan-perubahan Anggaran Dasar terkait yang diperlukan lainnya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 

Secara yuridis, terdapat perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan apabila pengambilalihan juga berakibat pada adanya perubahan-perubahan pengambilan keputusan di level Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi maupun Dewan Komisaris. Misalnya: adanya tambahan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan kuorum RUPS, perubahan kebijakan penarikan dividen tiap tahun dan lainnya. Lebih lengkapnya bisa merujuk ketentuan Pasal 21(2) UUPT. Dalam hal ini, perubahan secara yuridis baru berlaku sejak tanggal persetujuan Kementerian Hukum dan HAM.

Secara yuridis, terdapat pula perubahan Anggaran Dasar yang tidak membutuhkan persetujuan melainkan hanya perlu penyampaian pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan itu mencakup perubahan Anggaran Dasar di luar dari yang disebutkan dalam Pasal 21(2) UUPT, seperti yang diatur dalam Pasal 21(3) UUPT.

Selain dari kedua hal tersebut di atas, juga ada perubahan data perusahaan yang bukan termasuk perubahan Anggaran Dasar. Perusahaan juga diwajibkan menyampaikan perubahan data perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Lebih jelasnya, lihat Pasal 29(3)(c) UUPT.

Untuk penerimaan pemberitahuan, secara yuridis, perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini bisa ditentukan lain sepanjang undang-undang menentukan hal lain.

Namun, kami sarankan, daripada Anda bingung kapan sebaiknya Anda mulai melaporkan kepada KPPU, ada baiknya Anda juga konsultasikan kepada tim legal Anda atau konsultan hukum Anda yang membantu proses akuisisi perusahaan Anda agar memperhatikan juga aspek persaingan usaha yang sehat dalam transaksi akuisisi.

Demikian, tips menghindari perilaku anti kompetisi dalam akuisisi, konsultasikan permasalahan seputar  akuisisi di info@smartcolaw.com

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio