mandiri-akuisisi130114c

“Pembuktian kepemilikan saham melebihi 50% saham jauh lebih mudah dibanding dengan kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

Menyambung topik pembahasan kami sebelumnya tentang Pengumuman Koran dalam Akuisisi, pembahasan kami kali ini secara khusus mengulas tentang hal-hal yang terkait dengan suatu pengambilalihan.

Dalam praktik bisnis, banyak cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menghindari transaksi jual beli saham yang dikategorikan sebagai suatu pengambilalihan saham. Salah satu caranya adalah dengan pembelian saham secara bertahap.

Jika tujuan akhirnya adalah pengambilalihan saham sebesar 60% (enam puluh persen), maka pengambilalihan saham tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal 40% (empat puluh persen) dan tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen). Padahal, jikalaupun pengambilalihan saham sebesar 20% ini dilakukan, bisa saja mengakibatkan perubahan pengendalian dalam perusahaan. Ya, yang menjadi salah satu tolok ukur adanya akuisisi atau pengambilalihan adalah adanya: PERUBAHAN PENGENDALIAN.

Hal-hal yang Menjadi Unsur Akuisisi

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Berikut unsur-unsurnya:

–        Adanya perbuatan hukum untuk mengambil alih saham suatu perusahaan;

–        Dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan; dan

–        Diambil alihnya saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan.

Oleh karena itu, apabila suatu persentase saham diambil alih tetapi tidak mengakibatkan peralihan pengendalian, maka hal itu bukanlah pengambilalihan saham. Melainkan hanya tindakan jual beli saham biasa. UUPT sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian.…

Sebelum Bicara Lebih Lanjut tentang Beralihnya Pengendalian, Bagaimana Mengetahui Adanya Pengendalian?

Sayangnya, UUPT tidak mendefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengendalian. Walaupun Pasal 125(3) UUPT kembali menyebutkan kata pengendalian. Dalam praktiknya, sangat argumentatif untuk bisa mengatakan ada atau tidaknya pengendalian. Dalam perusahaan terbuka, Pasal 1 butir d Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM“) menguraikan salah satu bentuk afiliasi dengan adanya hubungan antara dua perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.

Penjelasan Pasal 1 butir d UUPM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Untuk perusahaan terbuka, peraturan tentang akuisisi ini juga dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK). Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pasal 1 butir c Keputusan tersebut menjelaskan Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

Jadi, dalam hal ini yang bisa dikatakan sebagai pengendali adalah:

  1. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh (de jure control, kendali secara yuridis); atau
  2. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Dengan Cara Apapun (de facto control, kendali secara nyata).

Dalam pengadilan, argumentasi tentang pengendalian ini bisa sangat bervariasi. Pembuktian kepemilikan saham melebihi 50% saham jauh lebih mudah dibanding dengan kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Secara doktrinal, kemampuan untuk menentukan kebijakan perusahaan ini bisa diketahui melalui:

–        Kewenangan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar

Dalam Anggaran Dasar, pihak atau perusahaan tertentu diberikan hak untuk menunjuk jabatan-jabatan strategis dalam perusahaan, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk Direksi, tidak harus Direktur Utama, tetapi justru Direksi yang menjadi ujung tombak perusahaan. Misalnya: Direktur Keuangan atau Direktur Operasional.

 

–          RUPS dan perubahan Anggaran Dasar

Dalam RUPS, selain pihak atau perusahaan tertentu tadi bisa menentukan jabatan strategis pada manajemen, juga bisa memiliki kemampuan untuk mengubah Anggaran Dasar. Misal: anggota Direksi adalah 3 orang, dengan jabatan Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Kuorum Rapat Direksi diubah dari suara bulat (uninamous decision) menjadi mayoritas. Jika Direktur Keuangan dan Direktur Operasional ditunjuk oleh satu pihak, maka perusahaan bisa jalan dengan kehadiran keduanya untuk rapat dan pengambilan keputusan. Tanpa keterlibatan Direktur Utama. Perubahan Anggaran Dasar lainnya juga bisa dilakukan terkait dengan kuorum RUPS.

 

–          Saham dengan Hak Khusus

Selain dua hal di atas, bisa juga pihak atau perusahaan tersebut memiliki saham minoritas dalam perusahaan. Tetapi ia memiliki hak khusus yang melekat pada sahamnya. Misalnya karena kelas saham yang berbeda, seperti saham preferen. Apalagi apabila ia bisa melakukan hak veto terhadap RUPS. Maka keputusan RUPS bisa menjadi “dead-lock” tanpa persetujuannya.

 

–          Laporan Keuangan

Apabila pihak atau perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan perusahaan pengendali untuk tujuan pengawasan alur keuangan induk ke anak-anak perusahaannya. Ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa ia adalah pengendali. Mengapa? Karena pada umumnya berdasarkan Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang diakui secara internasional, jika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham pada perusahaan lainnya, secara otomatis laporan keuangan tersebut harus dikonsolidasikan ke perusahaan induk.

Maka, hal yang demikian juga bisa digunakan untuk meneliti pengendalian dalam konteks perusahaan tertutup sekalipun. Jadi, apabila Anda melakukan pengalihan saham dengan mengakibatkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Anda sudah melakukan pengambilalihan alias akuisisi. Entah itu perusahaan tertutup, apalagi perusahaan terbuka.

“Winning is not a sometime thing; it’s an all time thing. You don’t win once in a while, you don’t do things right once in a while, you do them right all the time. Winning is habit. Unfortunately, so is losing.–  Vince Lombardi

Niken Nydia Nathania/Bimo Prasetio