PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

PERTIMBANGAN MK DALAM MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angina segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999“) secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.… Read the rest of this entry >>

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

KENAPA MK MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun hanya dapat dilakukan secara limitatif atas dasar Pasal 70 UU Arbitrase.

Walau demikian, spiritnya, merujuk Pasal 60 UU Arbitrase, Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam penjelasan Pasal 60 Arbitrase ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.… Read the rest of this entry >>

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI

Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding). Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya.

arbitrase

Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat memakan waktu yang relatif lebih lama, karena terdapat upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim.… Read the rest of this entry >>

Menggaet Investor Asing Dalam Industri Oil & Gas Dengan Skema BUT

Menggaet Investor Asing Dalam Industri Oil & Gas Dengan Skema BUT

Bentuk Usaha tetap ini dapat dikategorikan sebagai jenis usaha asing, karena pada umumnya  BUT memiliki kantor pusat yang berada diluar Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan lainnya.… Read the rest of this entry >>

Catatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Catatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

“Patokan gugatan actio pauliana ini adalah kreditor rugi.”

Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana.

 

actiopauliana

 

Lebih jauh, ada tiga syarat dari actio pauliana, yaitu:

  1. ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor;
  2. perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan, dan
  3. dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Mengenai parameter dari “merugikan kreditor” secara sempit apabila dinilai merugikan budel pailit. Debitor menjual aset-aset pailit dan dapat mengurangi nilai pailit.… Read the rest of this entry >>

ADR di Sektor Keuangan

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA SEKTOR KEUANGAN

Untuk menyelenggarakan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan effisien pada sector keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 1/ Pojk.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan OJK No. 1/2014”). Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2014.

Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wadah perlindungan konsumen Jasa Keuangan, atau konsumen lainnya. Perlindungan ini diberikan berdasarkan amanat Pasal 31 Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Serta salah satu peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan.

Padaintinya, peraturan tersebut memberikan kerangka untuk penyelesaian sengketa antara penyedia jasa keuangan dengan konsumen, termasuk sector Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya.… Read the rest of this entry >>

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang dipersengketakan.

Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (statement of claim).

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase.… Read the rest of this entry >>

Menghadapi Persoalan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta

Menghadapi Persoalan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta

Anda pernah membayar royalti kepada pihak yang salah? Atau mungkin pernah mengetahui royalti yang menjadi hak anda diterima oleh orang lain yang mengklaim memiliki hak atas royalti tersebut? Bagaimana upaya hukumnya?

Sering diberitakan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta, mulai dari kalangan pencipta lagu, penulis, fotografer dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kepekaan dan kesadaran hukum berbagai kalangan mengenai hak cipta sudah mulai baik – terlepas dari tingginya angka pembajakan. Baru-baru ini Daniel Sahuleka yang sedang berusaha menuntut pembayaran royaltinya dari recording company.

Sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengumuman atau eksploitasi terhadap suatu karya cipta wajib meminta izin dan/atau membayar royalti  kepada pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya cipta.… Read the rest of this entry >>

MEMBEDAKAN RIGHT OF FIRST REFUSAL DENGAN PREEMPTIVE RIGHT SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (2)

“Berbeda dengan #1 preemptive right, #2 right of first refusal bukan berlaku secara otomatis dalam perusahaan. Melainkan berlaku apabila diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar.” 

Menyambung artikel sebelumnya yang menjelaskan tentang preemptive Rights, kali ini kami akan mengulas tentang maksud prinsip right of first refusal khususnya dalam Perjanjian Pemegang Saham.

Right of first refusal adalah hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu dalam hal salah satu pemegang saham existing dalam suatu Perusahaan berkehendak untuk menjual sahamnya kepada pihak lain. Untuk itu, sebelum ia menawarkan kepada pihak lain, ia menawarkan saham tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.… Read the rest of this entry >>

MEMBEDAKAN PREEMPTIVE RIGHT DAN RIGHT OF FIRST REFUSAL SEBAGAI HAK PEMEGANG SAHAM (1)

Sebelumnya kami perlu sampaikan, karena pembahasan yang cukup banyak, kami buat artikel ini menjadi serial. Artikel ini terbagi menjadi #1 PREEMPTIVE RIGHT dan #2 RIGHT OF FIRST REFUSAL.

Secara sekilas, kita bisa anggap preemptive right merupakan kata lain dari right of first refusal. Seolah-olah sebenarnya kedua istilah ini memiliki makna yang sama saja. Nah, bagaimana kalau istilah ini ingin kita adaptasi dalam suatu draft terutama draft perjanjian berbahasa Inggris? Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan mendasarnya secara konseptual. Sehingga kita bisa memahami betul kapan penggunaan istilah pre-emptive rights dan kapan right of first refusal bisa secara tepat dipakai.… Read the rest of this entry >>