Tips Mengelola Tenaga Kerja Outsourcing Secara Lebih Efektif

Tips Mengelola Tenaga Kerja Outsourcing Secara Lebih Efektif

Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) sudah menjadi tren dunia usaha dalam satu dekade terakhir. Tren tersebut terus meningkat dibuktikan dengan terus meningkatnya permintaan tenaga outsourcing setiap tahunnya.

Salah satu alasan yang menyebabkan meningkatnya permintaan tersebut, ternyata penggunaan tenaga outsourcing dapat mengurangi beban head account perusahaan, sehingga berdampak langsung pada berkurangnya beban labor cost yang harus ditanggung oleh pengusaha.

Namun bukan berarti penggunaan tenaga outsourcing tersebut tidak menyisakan masalah. Berdasarkan praktik yang berjalan, masalah yang seringkali muncul terkait dengan bonafiditas perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing dan kurang optimalnya kinerja tenaga outsourcing itu sendiri.… Read the rest of this entry >>

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

BUY BACK SAHAM DI TENGAH ANCAMAN ANJLOKNYA HARGA SAHAM

“Faktor utama alasan buy back adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak likuid di pasar dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam hukum perusahaan tentunya tidak asing dengan pembelian kembali saham atau dikenal dengan buy-back saham. Sebut saja sejumlah emiten dari sektor plantation atau perkebunan seperti PT BW Plantation Tbk, PT PP London Sumatera Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk yang melakukan buy back saham.

Ketiga emiten ini bergerak di bidang crude palm oil atau lebih sering dikenal dengan CPO. Walaupun ada kecenderungan harga-harga saham menurun di bursa, ketiga emiten ini berkeyakinan bahwa secara fundamental bisnis CPO masih solid.… Read the rest of this entry >>

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur

“Melanggar hukum itu harus jelas norma yang dilanggar. Sebelum mendalilkan ada baiknya ditelisik dulu faktanya.”

Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur kini jadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini.

Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga negara yang sudah terang-terangan men-claim bisnis PU Ustaz Yusuf Mansur ini ilegal. Read the rest of this entry >>

Memahami Kegiatan Penawaran Umum Dalam Ranah Pasar Modal

Memahami Kegiatan Penawaran Umum Dalam Ranah Pasar Modal

Belakangan banyak yang menyinggung soal keterkaitan dengan penawaran berbagai bentuk investasi dikaitkan dengan penawaran umum dalam kerangka pasar modal. Untuk mengetahui lebih jauh, kami akan ulas di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

  1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
  2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
  3. Benda yang dijual adalah efek;
  4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.
Read the rest of this entry >>

Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

Panduan Praktis Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

 

Menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing tentulah tidak sama dengan menyusun PKWT biasa, diperlukan penguasaan materi tentang aturan PKWT itu sendiri, perijinan kerja dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing.”

Salah satu akibat yang paling kelihatan dari berlakunya globalisasi adalah adanya arus keluar masuk orang, barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya tanpa ada halangan (barriers). Akibat tersebut saat ini telah dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus mengenai arus masuk orang di Indonesia, beberapa tahun terakhir jumlah tenaga kerja asing (expatriate) terus meningkat.… Read the rest of this entry >>

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

Kiat Sukses Pengusaha Berunding Bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial

 

Perundingan Bipartit merupakan suatu forum penyelesaian internal antara pengusaha dan pekerjanya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial.

Sifat dari Perundingan Bipartit tersebut adalah musyarawarah untuk mencapai mufakat atau dalam bahasa awam disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. Read the rest of this entry >>

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Asas cabotage merupakan sebuah prinsip yang lahir dari rahim kedaulatan internal sebuah Negara atas territorial laut dan udaranya. Dalam konteks penerapannya, mungkin kita lebih sering mendengar asas cabotage dalam industri pelayaran di seluruh dunia.

Lalu apa sebenarnya asas cabotage itu? Secara sederhana, ini adalah sebuah prinsip yang memberikan hak khusus (privilege) untuk kapal-kapal penunjang operasional niaga berbendera negara yang bersangkutan untuk melakukan angkutan ke wilayahnya (pelabuhan).

Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

Tidak hanya itu saja, kapal-kapalnya juga harus dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara atau badan usaha yang dibentuk berdasarkan hukum Negara setempat. Bahkan, kepemilikan saham mayoritas (minimal 51 persen) juga harus berada di tangan perusahaan dari Negara tersebut.… Read the rest of this entry >>

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia?

Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan.

SUMPAH DI MUKA HAKIM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN

Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini tentang sunpah.

Pengaturan tentang sumpah

(1).    HIR,  membagi pembahasan sumpah menjadi 2 Bagian:

–           Pasal 155, 156, 157 dan 158 (BAB IX), pada Bagian Pertama, Tentang Pemeriksaan Pekera dalam Persidangan

–           Pasal 177 (BAB IX), pada Bagian Kedua, Tentang Pembuktian.… Read the rest of this entry >>

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

Suits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum

“Does being a great lawyer mean being a fantastic researcher? Is it the ability to intimidate an adversary in negotiations? Mastery of black law? Is it empathizing with clients? Is it performance in a courtroom? Is it all of the above?”

Di Indonesia mungkin pamor corporate lawyer tidak terlalu dikenal masyarakat, hanya dunia korporasi yang mengenal mereka. Masyarakat lebih mengenal tokoh advokat, umumnya disebut pengacara, yang berperkara di pengadilan. Kadang ada juga pengacara yang tidak sering tampil bersidang namun sosoknya selalu menghiasi media online dan offline (siapa ya, hehe).

Padahal sepak terjang corporate lawyer tidak lepas dari perkembangan ekonomi di Indonesia.… Read the rest of this entry >>

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

MENJADI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL DALAM PT

Loh, memang bisa ya jadi pemegang saham tunggal? Bukankah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT“) mensyaratkan minimal 2 orang untuk mendirikan perusahaan?

Yup. Kemungkinan menjadi pemegang saham tunggal ini rupanya dimungkinkan dalam UUPT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan kemungkinan ini terjadi dalam suatu perusahaan. Tetapi yang perlu diingat, sifatnya hanyalah SEMENTARA!

Beberapa faktor atau kemungkinan yang bisa terjadi:

1. Pecah kongsi.

Apabila pemegang saham lainnya memutuskan untuk hengkang dari perusahaan Anda sehingga ia atau mereka memaksa Anda untuk membeli sahamnya. Bisa saja karena ia atau mereka juga sudah enggan untuk mencarikan Anda calon pembeli lainnya.… Read the rest of this entry >>