Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

Rencana Perdamaian Tidak Tercapai dalam PKPU, Debitor dapat langsung dinyatakan Pailit.

Kemarin saya membaca di salah satu media nasional artikel berjudul “Pendiri  Primagama Dinyatakan Pailit”. Pendiri Primagama yang terbilang fenomenal itu, Purdi E. Chandra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, setelah rencana perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berhasil dicapai.

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya

Tulisan ini sama sekali bukan untuk menghakimi Pak Purdi, saya hanya ingin sharing sedikit mengenai kepailitan dan akibat hukumnya. Menurut saya, pebisnis harus tahu soal ini. Untuk Pak Purdi, kita doakan semoga beliau mendapatkan kekuatan untuk melalui ujian ini.

Kasus Pak Purdi ini berbeda dengan kasus Telkomsel, yang memang diajukan permohonan pailit oleh salah satu kreditornya. Setelah sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun akhirnya status pailit tersebut diangkat oleh Mahkamah Agung (MA) karena persoalan utang ini dianggap belum terbukti secara sederhana. Apabila suatu hutang dianggap tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka harus diselesaikan dahulu perkara tersebut di Pengadilan Negeri. Inilah yang membuat permohonan pailit berbeda dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Soal hutang ini dianggap harus sudah jelas dan mudah dibuktikan, bukan lagi masih dipersengketakan.

 

Dalam Kasus Pak Purdi, BNI Syariah merupakan krediturnya yang telah memberikan pembiayaan Murabahah pada 29 Agustus 2007 dengan jumlah Rp3,3 miliar dan 9 Mei 2008 senilai Rp20,9 miliar. Setelah gagal bayar, BNI pun melayangkan somasi pada akhir 2011. Karena tak kunjung mendapatkan penyelesaian hutang tersebut, BNI Syariah akhirnya mendaftarkan PKPU di Pengadilan Niaga pada akhir 2012.

 

Kenapa PKPU bukan permohonan pailit?

 

Sebenarnya ini soal strategi saja. Dalam UU Kepailitan yang lama (UU No. 4/1998) PKPU hanya dapat diajukan oleh Debitur secara sukarela hendak menyelesaikan hutangnya. Namun dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini (red UU No, 37/2004) PKPU dimungkinkan pengajuannya oleh Kreditor. Artinya Kreditor dapat “memaksa” Debitornya untuk menyelesaikan hutangnya melalui suatu perdamaian. Melalui permohonan PKPU, dalam jangka waktu 20 hari Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara. Untuk selanjutnya, dilakukan rapat kreditor guna menetapkan rencana perdamaian penyelesaian hutang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal PKPU sementara tidak membuahkan hasil, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit.

Pasal 228 ayat 5

(5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.

Perlu diingat, pengajuan PKPU ini tetap harus didasarkan adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Mengapa demikian? Karena pada saat perdamaian melalui PKPU tidak tercapai, maka debitor akan langsung dinyatakan pailit. Dan syarat utama dari vonis pailit adalah adanya 2 kreditor yang dapat dibuktikan secara sederhana dan telah jatuh tempo. Karena kembali lagi, esensi dari PKPU oleh kreditor ini adalah memaksa debitor memberikan proposal perdamaian. Jika gagal, maka berakhir di pailit, sehingga dilakukan sita umum terhadap seluruh aset debitor. Baik Permohonan pailit ataupun PKPU dianggap efektif untuk “memaksa” Debitor membayar hutangnya. Terlebih yang dihadapi tidak hanya kepada 1 kreditor, tapi ke seluruh kreditornya. Hal ini yang sekarang sering dipraktikkan oleh perbankan terhadap debitor nya. Berbeda dengan gugatan di pengadilan negeri, proses kepailitan berlangsung lebih cepat dan memberikan efek lebih besar.

 

Bagaimana akibat hukum dan kelanjutan dari penjatuhan status pailit Pak Purdi Chandra, simak di artikel selanjutnya

 

Ingin berkonsultasi mengenai hukum bisnis dan bagaimana menghindari sengketa bisnis, silahkan menghubungi ke info@smartcolaw.com.

Artikel terkait:

– Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (2)