PROSEDUR IZIN IMPOR DI INDONESIA (UPDATE 2016)

 

API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang importir di seluruh wilayah indonesia. 

Impor Indonesia

Kegiatan impor barang menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditi produk dalam negeri. Karenanya, Para pengusaha melihat kegiatan impor sebagai salah satu peluang investasi yang sangat besar saat ini.

Atas hal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan impor, termasuk mengenai komoditi produk yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk di impor, kuota impor, perizinan untuk melakukan impor.

Perlu untuk diketahui bahwa Pengusaha yang akan melakukan kegiatan impor harus memiliki izin impor, yang dikenal dengan Angka Pengenal Importir (“API”). Hal mana, API sendiri terbagi menjadi 2 (dua) Jenis, yaitu:

  1. API Umum (API-U)

API-U diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

  1. API Produsen (API-P)

API-P diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai, barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan barang-barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan kepada pihak lain.

Sejak 1 Januari 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terbaru mengenai izin impor, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (“Permendag No.70/2015”), dimana Permendag No.70/2015 merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-Mdag/Per/5/2012 Tentang Angka Pengenal Importir yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Peradagangan No.84/M-Dag/Per/9/2012.

Merujuk pada Permendag No.70/2015 disebutkan bahwa API dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor. Namun demikian, setiap perusahaan Importir hanya diperbolehkan untuk memiliki 1 (satu) jenis API untuk setiap kegiatan impor diseluruh wilayah Indonesia.

Perlu untuk diketahui bahwa API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang perusahaan importir diseluruh wilayah indonesia. Dengan catatan kantor cabang-kantor cabang dimaksud memiliki kegiatan usaha sejenis dengan kantor pusat perusahaan importir.

INSTANSI PENERBIT API

Untuk memperoleh API, perusahaan importir dapat mengajukan API ke instansi-instansi dibawah ini:

  1. Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM)

Pengajuan API-U dan API-P di BKPM terbatas untuk Perusahaan yang memiliki Modal Asing (PMA) atau terkualifikasi sebagai perusahaan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mendapatkan fasilitas khusus.

  1. Direktur Jendral Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Berdasarkan Peraturan Dirjen Daglu No.01/Daglu/per/2014 didelegasikan ke PTSP Provinsi)

Terbatas untuk pengajuan API-P untuk badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak bumi dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia.

  1. Kepala Dinas Provinsi

Pengajuan API-U dan API-P diterbitkan oleh Dinas melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk perusahaan swasta nasional atau juga dikenal dengan perusahaan lokal.

PERSYARATAN API

  1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya serta Pengesahan dari Menkumham
  2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fotokopi Perjanjian Sewa atau kontrak tempat berusaha;
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Di bidang Perdagangan Impor yang diterbikan oleh BKPM, untuk API-U;
  4. SIUP (untuk perusahaan lokal);
  5. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha Industri untuk di bidang Industri, atau izin usaha lain yang diterbitkan oleh BKPM;
  6. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Khusus untuk tenaga kerja asing yag menandatangani API;
  7. Referensi dari Bank Devisa, Untuk API-U;
  8. Fotokopi KTP atau Paspor penanggung jawab API;
  9. Pas Foto ukuran 2 x 4 berlatar belakang merah;
  10. Salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah/badan pelaksana/satuan kerja khusus untuk melakukan pengendalian kegiatan dibidang Energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolan sumber daya alam lainnya;
  11. Asli rekomendasi dari Pemerintah/badan pelaksana/satuan kerja khusus untuk melakukan pengendalian kegiatan dibidang Energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolan sumber daya alam lainnya;

 

Ali Imron /Asharyanto

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesian Corporate Legal Services. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk melakukan pengurusan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang baik dalam mengajukan izin impor.

 

Silahkan menghubungi SMART Help Desk untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E:  info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: +6221- 2947-5691.

 

 

Tag : Angka Pengenal Impor, Izin, API, Izin Impor, API-Produsen, API-Umum, Izin Investasi, Importir Terdaftar, Nomor Pendaftaran Barang, Nomor Registrasi Barang, Realiasi Impor, Kementrian Perdagangan.