Strategi Hukum Berinvestasi Untuk Memitigasi Risiko Kerugian

Kenali dan pahami karakteristik investasi, termasuk upaya hukumnya.

Sering kita temui serigala bisnis, salah satunya dalam bentuk penjualan produk investasi yang ternyata berujung pada penipuan. Mereka siap menerkam para pemilik dana idle yang bingung ingin menginvestasikan uangnya. Fenomena kelas menengah di Indonesia saat ini, buka bisnis takut ribet, maunya investasi yang menjadi passive income. Jangan terbuai dengan janji pembagian untung yang besar dalam waktu dekat dan minim resiko, waspadalah!

Teliti dalam memilih produk investasi. Bagaimana profil, track record dan faktor resiko nya. Cek detail website nya juga, verivikasi adalah keharusan. Periksa izin dari penerbit/penjual produk investasi tersebut yang dikeluarkan oleh Bapepam, Departemen Keuangan atau lembaga lainnya.

Begitu juga pada produk yang ditawarkan perbankan. Bank pun dapat menjual produk investasi berupa notes atau lainnya. Ingat, cek dulu izinnya, baik instansi maupun sertifikasi agen.  Apakah sulit mengakses data tersebut? Tidak sulit, datatersebut dapat diakses oleh publik.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah domisili dari perusahaan penjaja produk investasi tersebut. Jika berlokasi di luar negeri, patutlah berhati-hati. Karena, apabila investasi bermasalah kemudian bersengketa, maka claim ganti rugi harus diajukan di negara letak perusahaan tersebut berada. Kecuali perusahaan tersebut memiliki aset dan juga perwakilan di Indonesia, maka tuntutan/gugatan ganti rugi dapat diajukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan yurisdiksi dan juga kedaulatan hukum di setiap negara.

Meneropong risiko hukum

Jangan melihat suatu bisnis/perusahaan seperti melihat citra ownernya. Belum tentu bisnisnya sebaik kelihatannya. Uji integritas perusahaan dan owner-nya melalui suatu due diligence (uji kepatutan). Apakah dia mau terbuka sejak awal?

Pebisnis dunia seperti Warren Buffet, atau dalam negeri seperti Chairul Tanjung, Sandiaga Uno dan lainnya, bahkan tidak ragu mengeluarkan biaya Due Diligence dari segi hukum, keuangan dan pajak, sebelum rencana akuisisi.

Bagaimana jika setelah diperiksa, ternyata perusahaan yang akan diakuisisi tidak sehat? Tidak sehat disini dalam artian, banyak dokumen korporasi (anggaran dasar) yang tidak lengkap perubahannya, padahal direksi sudah sering berganti. Lebih jauh, ada hutang dan sengketa hukum yang sedang berlangsung.

Tanpa dilakukan due diligence, sulit nampaknya anda dapat mengetahui “kesehatan” dari perusahaan yang akan diakuisisi. Hasil Due Diligence tidak selamanya baik. Namun itu sudah sangat cukup bagi para pebisnis untuk membuat keputusan untuk emmbatalkan rencana akuisisi. Kalaupun hendak mengambil resiko tersebut, tapi resiko yang terukur.

 

So, tidak sekedar berdasarkan TRUST, cek kredibilitasnya juga.

Apa Bentuk Investasi anda?

Di era #C3000 dan #E5000, rasanya tidak sulit perputaran uang yang diinvestasikan dalam bisnis kolega ataupun membuka bisnis baru. Namun di berbagai cerita, tidak semua berbuah manis.

Dari berbagai macam bentuk investasi yang ada, menjadikan kita terkadang hanya terbuai dengan iming-iming. Oleh karena itu, jika ingin inject dana, pastikan dulu suntikan dana tersebut, apakah akan menjadi saham dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pinjaman modal investasi saja? Atau ada juga yang mengkonversi pinjaman tersebut di kemudian hari ke dalam bentuk saham, modal ventura misalnya.

Perjanjian merupakan salah satu alat (selain Due Diligence) yang dapat memitigasi resiko dalam berbisnis. Akan tetapi, berhati-hatilah dalam menandatangani sebuah perjanjian.

Karena tidak selalu bentuk kerjasama permodalan yang dituangkan dalam perjanjian itu aman. Banyak kasus, pinjaman untuk modal usaha dianggap sebagai investasi, kalau rugi uang tidak kembali. Hal tersebut dikarenakan, objek perjanjian sering dibuat tidak jelas, dan pihak yang menyerahkan uang terbuai dengan janji serta asumsi semata. Isi perjanjian/kontrak abu-abu.

Oleh karena itu, teliti kembali terhadap dokumen yang akan ditandatangani. Jangan terburu-buru karena bujuk rayu. Seringkali, ketika diminta tandatangan, sibuk diajak ngobrol tentang bisnis, keuntungan dan lainnya.

Lalu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra atau partner kita?

Untuk perjanjian peminjaman uang untuk modal investasi, setidaknya yang harus jelas diatur adalah mengenai (i) Hak & kewajiban masing-masing pihak, (ii) besaran pembagian keuntungan, (iii) cara pembagian, (iv) waktu pembagiannya (v) cara pengakiran perjanjian, (vi) jangka waktu dan (vii) sanksi atas keterlambatan.

Sedangkan ketika anda melakukan patungan usaha (atau usaha patungan?), saat mendirikan suatu PT, jangan lupa untuk menuangkan kesepakatan antar pemegang saham untuk mengawali keberlangsungan perusahaan.

Dalam perjanjian ini, pemegang saham akan bersepakat menentukan posisi direksi dan komisaris, pembagian tugas hingga tata cara pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha nantinya.

Kenali upaya hukumnya

Belakangan banyak diberitakan tentang korban yang terjerat penipuan oleh perusahaan yang menerbitkan produk investasi bodong. Pada prinsipnya, terdapat 2 langkah hukum yang dapat ditempuh, yaitu:

a. Perdata

Upaya hukum perdata adalah pengajuan gugatan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase yang dimaksudkan untuk meminta ganti rugi atau pengembalian uang dari pihak yang menimbulkan kerugian. Jika dapat dibuktikan secara sederhana adanya hutang terhadap 2 pihak (kreditur) dan telah jatuh tempo, maka perusahaan (debitur) tersebut dapat juga diajukan pailit ke pengadilan niaga. Gugatan dapat diajukan pada pengadilan yang berada sesuai domisili Tergugat.

b. Pidana

Upaya pemidanaan dilakukan dengan mengajukan laporan polisi terhadap oknum atau orang (bukan perusahaan) yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian, upaya ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau hukuman kepada si pelaku secara pribadi. Sanksi pidana dalam konteks ini berupa hukuman penjara yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan.

Seringkali, pengajuan laporan pidana disalahgunakan sebagai sarana untuk menekan terlapor/pelaku agar mau mengembalikan uangnya. Padahal tidak ada jaminan juga uang akan dikembalikan jika terbukti bersalah. Karena tujuan pemidanaan bukan pengembalian uang. Pengembalian uang/ganti rugi dapat dimintakan melalui upaya perdata.

Sebelum menempuh langkah hukum di atas, saya menyarankan agar dapat dimintakan pengembalian uang melalui teguran/somasi terhadap perusahaan. Dalam surat tersebut, disebutkan secara jelas hal yang dimintakan serta batas waktunya (tidak ada batasan mengenai jagka waktu ini). Somasi dapat dikirimkan maksimal 3 kali, namun tidak ada keharusan juga untuk mengirim somasi hingga 3 kali. Hanya menjadi kebiasaan sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Perlu dipahami, ada aspek formil dan materiil yang harus diperhatikan dalam mengambil langkah hukum. Di samping itu, dalam proses hukum tentunya memakan waktu yang tidak sebentar dan juga biaya yang tidak sedikit. Di sinilah perlunya kewaspadaan dan kesadaran hukum untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi. Carilah nasehat hukum kepada ahli hukum di bidangnya sebelum bertransaksi, daripada meminta nasehat hukum untuk menghadapi masalah yang timbul. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati.

 

ingin berkosultasi tentang Strategi Hukum Berinvestasi Untuk Memitigasi Risiko Kerugian, silahkan hubungi info@smartcolaw.com

Salam,

Bimo Prasetio

@Bprasetio

www.bimoprasetio.com

www.strategihukum.net

www.legal4ukm.com